Memberantas Korupsi Setengah Hati

Jadi, seharusnya jumlah kasus minimal yang berhasil diselesaikan mulai dari penyidikan per tahun adalah 1.269 kasus korupsi, di luar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Ketika tulisan ini ditulis, Kejaksaan Agung masih terus disorot terkait tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Setelah hampir 10 tahun sejak diproses, putusan PK kasus Joko S Tjandra (JST) justru diduga “bocor”sebelum dibacakan pada Kamis (11/6) di Mahkamah Agung (MA).

Akibatnya, Kejaksaan Agung gagal melakukan eksekusi karena JST telanjur berangkat ke luar negeri.Kejaksaan pun dinilai lalai dan tidak mampu mengawasi JST. Padahal, menurut catatan ICW, si terhukum JST tercatat sebagai orang ke-45 yang diduga kabur terkait kasus korupsi. Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah kebijakan kontroversial terkait pemberantasan korupsi terjadi di Kejaksaan Agung.

Begitu banyak kasus besar di SP3,tapi kasus lainnya tidak selesai, bahkan praktik diskriminatif yang berpotensi melindungi pihak tertentu dikhawatirkan benar-benar terjadi. Sulit mengatakan denyut pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung saat ini akan berjalan menuju masa depan yang baik.Tapi,bagaimana sesungguhnya “prestasi” penanganan kasus korupsi di institusi Adhiyaksa ini?

Penyidikan Korupsi

Dari aspek penindakan, publik selalu mendengar klaim keberhasilan yang disampaikan Kejaksaan Agung.Benarkah? Belum tentu. Perhatikan data kejaksaan yang dimuat di website (situs) kejaksaan.go.id. Pada 2005,kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan terhadap 425 kasus dari 1.330 kasus yang ada tahun itu.Tingkat efektivitasnya ternyata hanya 31,95%.

Dalam nilai rapor indikator sederhana ini saja, sebenarnya masuk kategori “nilai merah”. Dengan kata lain, efektivitas penanganan perkara korupsi hanya 3,1. Demikian juga dengan tahun 2006,2007,dan 2008. Pada 2006, 454 kasus diselesaikan dari 1.758. Efektivitas kejaksaan ternyata menurun dari tahun sebelumnya, yakni hanya 25,82%.Kemudian 2007,hanya 307 kasus selesai dari 1.556 yang tersedia.Atau tidak lebih dari 19,73%.Sementara di 2008,situs kejaksaan tidak memuat rinci seperti tiga tahun sebelumnya.

Hanya tertulis ditangani 1.384 kasus. Agaknya angka ini merujuk pada kasus tersedia di kejaksaan yang berasal dari sisa kasus tahun sebelumnya dan kasus yang masuk pada 2008. Mengacu pada penanganan kasus korupsi dengan indikator sederhana seperti jumlah kasus ini,dapatkah kejaksaan dikatakan berhasil memberantas korupsi? Sungguh sulit memberikan apresiasi pada rekan-rekan berbaju cokelat di bawah payung Adhiyaksa tersebut.Bagaimana tidak,tren kasus selesai ternyata terus menurun dari 2005 hingga tahun berikutnya, yakni dari 31,95% menjadi 25,82%,dan kemudian 19,73%.

Jika angka-angka di atas dikawinkan dengan jumlah subinstitusi kejaksaan di seluruh Indonesia, akan diperoleh data yang lebih menarik. Jumlah kejaksaan tinggi saat ini 30,kejaksaan negeri 337,dan cabang kejaksaannegeri108kantor. Untukmenilainya,kita dapat mengacu pada standar kejaksaan sendiri, yakni Kebijakan Ciloto, 7 Desember 2005.

Dikuatkan dengan surat JAMPIDSUS No B-11/FD/F.1/02/2006 tanggal 10 Februari 2006 diatur syarat penanganan kasus korupsi minimal 5 untuk kejaksaan tinggi,3 untuk kejaksaan negeri dan 1 untuk cabang kejari. Atau lebih dikenal dengan 5:3:1. Jadi, seharusnya jumlah kasus minimal yang berhasil diselesaikan mulai dari penyidikan per tahun adalah 1.269 kasus korupsi, di luar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Validitas Data

Di sisi lain,data penanganan kasus korupsi ternyata dicatat berbeda di beberapa versi laporan resmi kejaksaan. Jika di situs diklaim sudah tangani 425 kasus pada 2005,ternyata di laporan kejaksaan pada hari Antikorupsi Sedunia 2008 yang disampaikan di depan Presiden RI,jumlahnya lebih banyak, yakni 546 kasus korupsi di tahap penyidikan.

Bandingkan dengan 2006,2007,dan 2008. Pada 2006,di situs 454 kasus,sedangkan di laporan yang disampaikan pada Presiden 588 kasus korupsi.Demikian juga pada 2007,di situs tertulis 307 kasus diselesaikan, sementara di laporan hari antikorupsi sampai 636 yang diklaim ditangani di tahap penyidikan. Data yang disampaikan kejaksaan pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI juga punya perbedaan dengan sumber resmi situs ataupun laporan di hari antikorupsi sebelumnya.

Beragam versi ini tentu mengundang pertanyaan dan keraguan publik pada data yang dirilis Kejaksaan Agung.Karena itulah, mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan pada kejaksaan tidak hanya pengawasan intens dari kasus per kasus, tetapi juga dibutuhkan audit mendasar terhadap klaim prestasi penanganan kasus korupsi. Berbicara korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dekat dengan kekuasaan,tentu indikator kualitas penanganan kasus korupsi terletak di level kekuasaan itu sendiri.

Pertanyaannya sederhana,apakah yang ditangani korupsi kelas teri (operator,bawahan,dan pesuruh), atau justru sudah mampu menjerat gembong koruptor (mastermind)? Berdasarkan pemantauan ICW pada sembilan daerah utama di Indonesia, dapat dilihat, selain lemah dari aspek kuantitas, sebagian besar kasus yang ditangani ternyata masih belum menyentuh mastermind.

Dari 665 tersangka kasus korupsi yang terpantau pada 2008 di sembilan daerah, ternyata 70,8% (510 orang) di antaranya hanyalah aktor level middle management, kemudian 18,1% dari lower management atau sekitar 130 orang. Sementara mastermind yang terjerat tidak lebih dari 25 tersangka (3,5%). Bandingkan dengan kasus korupsi besar yang justru di SP3 Kejaksaan Agung.Tujuh kasus besar dengan kerugian negara fantastis justru berakhir dengan surat penghentian penyidikan.Demikian juga dengan nasib mega korupsi seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI bahkan “memakan korban”.

Sejumlah jaksa di Kejaksaan Agung justru terseret pada jaringan mafia dan salah satunya divonis menerima suap dalam penanganan BLBI Sjamsul Nursalim. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai struktur tertinggi di bawah Jaksa Agung dalam penanganan pidana korupsi, tentunya harus bertanggung jawab merapikan dan memastikan pemberantasan korupsi efektif di institusinya.Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No 558/A/J.A/12/2003, kewenangan tersebut melekat pada Jampidsus yang membawahi langsung empat direktorat tindak pidana korupsi, ekonomi,dan pidana khusus lainnya.

Jika saja semua penanganan kasus korupsi yang diamati publik selama ini merupakan otonomi kewenangan Jampidsus,tentu saja evaluasi sederhana ini menjadi catatan amat buruk. Akan tetapi,struktur Jampidsus yang berada di bawah Jaksa Agung,dan sifat kebijakan penindakan Jampidsus yang cenderung hanya rekomendasi bagi Jaksa Agung, maka potret buraminipuntidakdapatdilepaskandariperan orang nomor satu kejaksaan ini.

Beranjak pada aspek struktural ketatanegaraan, maka evaluasi pemberantasan korupsi yang mengacu pada kinerja Jampidsus dan Jaksa Agung ini wajib menjadi masukan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Sehingga, wajar jika Presiden melakukan koreksi terhadappotretburamkejaksaan.Selainsecara struktural kejaksaan berada di lingkaran eksekutif,Presiden SBY juga tidak bisa lepas tangan pada terhambatnya pemberantasan korupsidikejaksaan.

Alih-alihmengklaimKPK yang independen,Presiden menyarankan lebih baik memberikan teguran keras terhadap kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Karena baik atau buruknya prestasi dan komitmen antikorupsi eksekutif merupakan cerminan dari potret kejaksaan dan kepolisian, bukan KPK. (*)

Febri Diansyah, Peneliti Hukum, Anggota Badan Pekerja ICW

Disalin dari Kolom PERISKOP, Seputar Indonesia, 21 Juni 2009

Politik Kambing Hitam SP3 VLCC

Jaksa Agung sudah tanda tangani SP3 kasus VLCC pada awal februari lalu. Terlepas dari persinggungan dengan konflik politik pihak terkait, kasus ini jadi kontroversial ketika Kejaksaan menyatakan TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA.

vlcc-1

Penghentian kasus dugaan Korupsi Very Large Crude Carrier (VLCC) dinilai sebagai salah satu rentetan kebijakan kontroversial di Kejaksaan Agung. Alasan tidak ada Kerugian Negara pun dinilai bermasalah, dan dapat menyudutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terbukti ketika BPK membantah pernyataan Jaksa Agung, bahwa BPK tidak pernah nyatakan Tidak Ada Kerugian Negara.

Kasus ini sebenarnya berawal ketika Pertamina merencanakan divestasi dua unit VLCC sejak awal April 2004. Saat itu, diputuskan VLCC dijual secara langsung tanpa harus menunggu laporan riset dari Japan Marine. Hingga, pada tanggal 8 dan 9 Juli 2004, dua unit tersebut diserahkan pada Frontline Ltd. dengan harga US$ 184 juta.

 

Nominal itu kemudian menjadi salah satu titik perdebatan. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), seharusnya harga wajar per unit VLCC mencapai US$ 120 juta, atau setidaknya US$ 105 juta. Sehingga, seharusnya harga dua unit VLCC berkisar antara US$ 210 juta sampai dengan US$ 240 juta.

 

Artinya terdapat selisih antara US$ 26 juta sampai dengan US$ 56 juta. Dengan kurs sekitar Rp. 9.000,- /1 US$, maka selisih harga jual VLCC dengan harga wajar ternyata cukup signifikan, yaitu maksimal Rp. 504 miliar. Nominal itulah yang kemudian dimaksud sebagai potensi kerugian keuangan negara.

 

Potensial Loss Kerugian Negara itu sangat berhubungan dengan dugaan pelanggaran sejumlah aturan hukum dalam proses tender VLCC. Seperti tertuang dalam dokumen KPPU dan Putusan MA, saat divestasi dilakukan ternyataFinancial Advisor (FA) Goldman Sach ditunjuk langsung tanpa proses tender. Ditambah, Godlman ternyata mempunyai saham 5,34% pada Frontline Ltd. Padahal Frontline Ltd. kemudian ditunjuk sebagai pemenang tender 2 unit VLCC, dengan mengesampingkan penawaran dari dua perusahaan lain. Inilah yang kemudian disebut sebagai ”Persekongkolan Tender”, seperti diatur pada UU nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli.

 

Lebih dari sekedar tekhnis perhitungan dan detail aturan hukum diatas, sebenarnya pengadaan dua unit VLCC sejak tahun 2002/2003 merupakan mimpi besar banyak pihak. Jika VLCC ada, maka Pertamina dapat langsung membawa minyak mentah dari Timur Tengah ke Pelabuhan di Cilacap Indonesia. Sehingga, akan terjadi penghematan dan efisiensi cukup tinggi jika dua super tanker tersbeut benar-benar ada.

 

Dengan bobot mati 260.000 WDT (Long Tons) dan panjang 330 meter, tanker ini benar-benar bernilai penting untuk industri perminyakan Indonesia. Masalahnya, semua penegakan hukum untuk mencari pihak yang bertanggungjawab buntu. Kejaksaan Agung pun menerbitkan SP3. Perkara dihentikan. Semudah itukah?

 

“Kambing Hitam” SP3 VLCC

Delik korupsi dinilai dapat diterapkan untuk menjerat pelaku divestasi VLCC. Awalnya, penanganan kasus dimulai oleh KPK, dan kemudian diambil Kejaksaan Agung. Akan tetapi pada akhir Januari 2009 (25/1), Jaksa Agung menyetujui rencana SP3 kasus tersebut. Dalam berbagai kesempatan, diungkapkan SP3 dilakukan karena BPK tidak menemukan Kerugian Negara. Sehingga ditafsirkan Kejaksaan bahwa BPK menyatakan Tidak Ada Kerugian Negara.

 

Pernyataan itupun mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR (10/2/2009). Hal ini tentu saja menyudutkan BPK, sehingga terkesan BPK lah “kambing hitam” dibalik SP3 VLCC.

 

Agaknya atas dasar itulah BPK mengeluarkan siaran Pers yang mengklarifikasi dan membantah Jaksa Agung. Bahwa, BPK tidak pernah menyatakan TIDAK ADA kerugian keuangan negara dalam kasus VLCC. Yang terjadi, justru BPK tidak melakukan pemeriksaan/audit dan merekomendasikan agar Kejaksaan menyewa lembaga appraisal (penilai aset) untuk menghitung, Berapa harga wajar/harga pasar saat VLCC didivestasi.

 

Mengacu pada tipologi penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada kasus yang diproses di Pengadilan Tipikor, sebenarnya preseden tersebut sudah pernah terjadi. Workshop dan riset yang dilakukan KPK diakhir tahun 2007 menyebutkan, salah satu cara menghitung Kerugian Negara yang diakui oleh Hakim sampai berkekuatan hukum tetap adalah “Harga Realisasi dikurangi Harga Wajar” pada modus Pelepasan Aset.

 

Sehingga, kesempatan untuk menjerat divestasi VLCC dengan UU Korupsi sebenarnya sangat besar. Apalagi Kejaksaan Agung pun menyatakan secara tegas, penjualan tersebut memang melanggar sejumlah ketentuan undang-undang. Tapi, agaknya Kejaksaan Memang Sudah tidak mungkin diharapkan lagi menyelesaikan kasus VLCC.

 

Penegasan Mahkamah Konstitusi

Dua aturan prinsip yang dilupakan Kejaksaan dalam SP3 VLCC adalah Penjelasan Pasal 2 UU 31/1999 Jo 20/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

 

Penjelasan pasal 2 ayat (1) sangat terang menyatakan, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan. Bahkan, diperkuat oleh MK. Hal itu sudah cukup untuk menuntut dan mempidana pelaku.

 

Dengan kata lain, meskipun Kerugian Negara tetap harus diperhatikan dan dihitung, akan tetapi Alasan Tidak Ada Kerugian Negara tenu tidak boleh menjadi dasar dihentikannya sebuah KASUS KORUPSI. Patut dipertanyakan, apakah Kejaksaan Agung sudah melakukan perbuatan yang melebihi wewenanangnya dalam SP3 VLCC?

 

Alternatif Menjerat VLCC

Jika Kejaksaan benar2 berkomitmen, sebenarnya tetap ada alternatif untuk menjerat VLCC, yakni delik KOLUSI.

 

UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme punya satu bagian yang dapat menjerat penyelengara negara dan swasta yang melakukan PERSEKONGKOLAN atau KOLUSI. Unsur Kerugian Negara tidak menjadi sesuatu yang mutlak disini.

 

Kolusi itu sendiri diartikan: ”Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara”.Jelas, Komisaris dan Direktur sebuah perusahaan BUMN masuk dalam kategori Penyelenggara Negara.

 

Sehingga, jika Kejaksaan Agung punya itikad dan komtimen, bisa dilakukan dua hal: Pertama, Menyewa lembaga appraisal untuk menghitung Harga Wajar dan Nilai Aset VLCC dan Kedua, Menjerat dengan dakwaan Berlapis (Pasal 21 UU 28/1999)

 

Tapi memang hampir tidak mungkin berharap pada Kejaksaan. Karena itulah, ICW sangat mengecam SP3 VLCC. Apalagi ketika lembaga lain seperti BPK dikambinghitamkan untuk sebuah kebijakan kontroversial seperti SP3. KPK mungkin memang harus kembali mengambil kasus yang memang awalnya ditanganinya dulu. Dan, sangat penting bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja Jaksa Agung dalam pemberantasan korupsi. Itupun jika benar Presiden konsisten dengan semangat pemberantasan korupsi. (*)

 

——————–

berikut petikan Bantahan BPK terhadap pernyataan Jaksa Agung:

 Pernyataan Jaksa Agung, Hendarman Supandji: 

  1. “Kita lalu meminta BPK melakukan audit untuk menghitung kerugian negara. Ternyata BPK belum bisa menghitungnya karena tak ada harga pembanding”
  2. “Dalam proses selanjutnya, kita menunggu BPK. Ternyata BPK menyatakan belum bisa menemukan kerugian Negara”

 

Bantahan BPK:

  1. Keputusan ada tidaknya kerugian negara dalam kasus penjualan kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC)Pertamina sepenuhnya merupakan kewenangan Kejaksaan Agung bukan BPK RI;
  2. BPK RI hanya menyatakan bahwa penghitungan kerugian negara atas transaksi penjualan VLCC tidak dapat dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur penghitungan yang diterapkan oleh BPK RI.
  3. BPK RI adalah lembaga audit bukan appraisal (penilai aset). BPK RI tidak berwenang dan tidak berkompeten untuk menilai dan menetapkan harga pasar yang wajar dalam transaksi penjualan 2 unit VLCC Pertamina. Pihak Kejaksaan Agung dapat saja menyewa lembaga appraisal yang kompeten untuk melakukan penilaian harga pasar yang wajar sebagai dasar dalam menentukan kerugian negara.

 ————————–

Catatan:

Sebenarnya ada begitu banyak lembaga Apprisal di Indonesia, salah satu yang beberapa kali digunakan untuk menilai aset (dalam BLBI), adalah:

                             

MAPPI: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

(Indonesian Appraisal Society) Jl. Kalibata Raya No. 11-12E Jakarta Selatan.

 

Atau, ada asosiasi Apprisal companies di Indonesia…

GAPPI: Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia

(Association of Indonesian Appraisal Companies)

——————————–

Semoga semacam Counter note awal terhadap dalil SP3 VLCC yang dilakukan Kejaksaan Agung ini bermanfaat.

———————————-

Lampiran:

 

  1.  Putusan KPPU s.d Kasasi MA
  2. Putusan Peninjauan Kembali (PK) VLCC di Mahkamah Agung
  3. Klarifikasi (bantahan) BPK terhadap alasan SP3 Kejaksaan Agung

————————-

 

* * *

 

PENJELASAN

 

I.              Aturan Hukum yang Dilanggar (MELAWAN HUKUM)

Divestasi 2 unit VLCC ini dinilai melanggar sejumlah undang-undang, Peraturan Pemerintah, surat dari Menteri Keuangan, aturan internal Pertamina, dan kesepakatan tender, terdiri dari:

  1. UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    1. Pasal 19 huruf d: Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha dan Penunukan Langsung
    2. Pasal 22: Persekongkolan Tender

 

Mengacu pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, pada prinsipnya PT. Pertamina bersalah melanggar UU 5 tahun 1999.

 

Pertamina telah melakukan Penunjukan Langsung Goldman Sach (singapore) Pte. sebagai financial advisor (FA) dan arranger dalam penjualan 2 unit Kapal Tanker VLCC dan penerimaan penawaran (bid) III Frontline, Ltd.

 

Goldman Sach Pte. diduga melakukan persekongkolan tender dengan peserta tender: Frontline Ltd. dan PT. Perusahaan Pelayaran Equinox sebagai agen Frontline Ltd.

 

Dalam penawaran III, meskipun sudah lewat waktu (2 hari dari 7 Juni 2004), FA tetap menerima revisi penawaran di Hotel Grand Hyatt, Jakarta dengan nilai penawaran US$ 184juta. (Tidak dihadapan Notaris dan Tidak di Singapura)

 

FA mengatakan pada Pertamina bahwa Frontline Ltd. adalah penawaran terbaik dan tidak cukup waktu jika meneruskan proses ini. Pertamina menyetujui dan memutuskan Frontline Ltd sebagai pemenang.

 

FA ternyata memiliki saham di Frontline Ltd. sebesar 5,34%. Dengan demikian, upaya untuk memenangkan Frontline Ltd. masuk dalam kategori PERSEKONGKOLAN dan merupakan akibat dari conflict of interest antara Fa dengan peserta tender.

 

Pertamina yang dianggap mengetahui adanya persekongkolan dan konflik kepentingan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, dan justru menyetujui Frontline Ltd. sebagai PEMENANG.

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Persero.
  1.  
    • Awalnya, berdasarkan UU No. 8 tahun 1971, PERTAMINA adalah Perusahaan Negara yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara RI.
    • Berds. PP 31/2003 dialihkan menjadi PERSERO.
    • Pasal 3ayat (1) dan (4):

(1)     Modal Persero Pertamina berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Pertamina

(2)     Modal awal sementara Persero ditetapkan oleh Menteri Keuangan

 

Hal ini terkait dengan dalil Direksi Pertamina yang mengatakan penjualan VLCC dilakukan dalam keadaan mendesak dan tidak dapati ditunda-tunda lagi karena kedaan kahar.

 

VLCC merupakan aset atau kekayaan Pertamina yang sudah ada sejak Pertamina masih berstatus Perusahaan Negara. Sehingga masuk kualifikasi “Modal Awal”.

 

Penetapan Modal Awal merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Meliputi: status modal, pengalihan ataupun penjualan aset tersebut.

 

Status modal awal dan pelepasan aset Pertamina diatur lebih detil di Surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan No. S-5765/2003. Bahwa penjualan aset harus dengan persetujuan Menteri Keuangan RI.

 

  1. Surat Dirjen Anggaran a.n Menteri Keuangan RI No. S-5765/MK.02/2003, tertanggal 11 november 2003, kepada Direktur Utama PT. PERTAMINA tentang ”Penyelesaian usul penghapusan dan pelepasan aset Pertamina”
  1.  
    • Permohonan penghapusan aset Pertamina dapat ditindaklanjuti setelah inventarisasi aset selesai;
    • Pada dasarnya penjualan dan penghapusan aset harus dengan persetujuan Menteri Keuangan;
    • Jika masih akan dilakukan penjualan, sebaiknya diutamakan aset yang benar-benar tidak dipergunakan lagi dan apabila tidak dihapuskan akan menjai beban perusahaan atau menimbulkan kerugian;
    • Penghapusan aset tersebut harus diusulkan terlebih dahulu oleh Direktur Utama PT. Pertamina (persero);
    • Surat pengusulan diajukan pada menteri keuangan setelah sebelumnya mendapat rekomendasi Menteri BUMN

 

  1. Peraturan Pertamina: SK. No. 077/C0000/2000-SO (SK-077) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC.
  1.  
    • Bab IV huruf A, angka 3 tentang Penunjukan Langsung

Terdapat dua kriteria yang diperbolehkan penunjukan langsung, yakni dalam hal:

  1.  
    1. jika penyedia adalah Usaha Kecil atau Koperasi
    2. jika harga barang/jasa lebih rendah dari Rp. 50 juta atau US$ 5 ribu (diuraikan dalam 10 syarat keadaan/jenis)

 

II.            KERUGIAN NEGARA

 

  1. Perhitungan KPPU
  1.  
    • METODE: menghitung POTENSIAL LOSS. Present value berdasarkan return of investment (RoI) hasil kajian dari Japan Marine; dan Keterangan Ahli Shipbroker Association (ISBA).
    • Estimasi 1: dengan RoI 11,83%, maka harga pasa per 1 unit VLCC adalah US$ 110 juta.

TOTAL: US$ 220 juta.

  1.  
    • Estimasi 2: harga 1 unit VLCC berkisar US$ 105 juta -  US$120juta.

TOTAL US$ 210 juta – 240 juta

  1.  
    • Estimasi Kerugian Keuangan Negara: (US$ 210 juta – US$ 184 juta) s.d (US$ 240 juta – US$ 184 juta).

TOTAL: US$ 26 juta s.d US$ 56 

Memetakan Dugaan Korupsi Sisminbakum

Beberapa hal yang kontras mulai diperdebatkan ketika salah seorang akademisi dan praktisi yang sering terlibat aktivitas pemberantasan korupsi justru ditahan atas tuduhan korupsi.

Dimuat di: Jawa Pos, Rabu 19 November 2008

Romly Atmasasmita, guru besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran, mantan pejabat Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM), menjadi ahli yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Kemudian, banyak yang bilang bahwa Romly harus dibela. Sebab, dia korban buruknya sistem. Penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan lebih dilihat sebagai upaya serangan balik koruptor, bahkan kental urusan politis. Tapi, bukankah tidak ada maaf untuk koruptor? Termasuk, teman dekat atau bahkan saudara.
Continue reading

Membeli "Kesetiaan" Jaksa

…”Dalam pengembangan asas legalitas, dalil sederhana, setiap pelaku kejahatan harus dihukum, berlaku disini. Sebagai penegak hukum, “haram” hukumnya bagi KPK membiarkan penjahat atau koruptor berkeliaran bebas di wilayah publik”…

Vonis Urip Tri Gunawan sebaiknya tidak disambut dengan euforia. Kendati sudah maksimal, putusan 20 tahun untuk Ketua Tim Jaksa Penyelidik kasus BLBI II Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) ini menyisakan tugas berat.

Continue reading

Menjangkau BLBI dari Vonis Urip-Artalyta

…”Khusus poin ini, menarik memperhatikan fenomena makro penanganan BLBI di Kejaksaan. Buka-tutup kasus SN patut diduga modus yang diterapkan sama pada obligor lainnya. SN sendiri sempat diberikan SP3 pada periode Jaksa Agung sebelumnya. Ia merupakan satu dari 15 obligor dan PKPS BLBI yang ditangani Kejaksaan”…

 Dimuat, Jumat- 5 September 2008

 

Jika pemberantasan korupsi menghendaki detterence effect (efek jera) yang kuat, maka proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada putusan dua sejoli Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani saja. Daya rusak suap US$ 660.000 pada faktanya mempunyai multiplayer effect yang sangat besar.

Hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis 5 tahun untuk Artalyta (29/7), dan 20 tahun untuk Urip Tri Gunawan (4/9) hanyalah bagian kecil dari konstruksi kasus yang lebih besar. Dua orang ini harusnya dilihat sebagai operator tekhnis. Dengan kata lain, terdapat sejumlah pihak yang berdiri menopang sebuah kejahatan pidana korupsi. Tesis ini berangkat dari fakta persidangan yang diyakini kebenarannya oleh hakim.

Continue reading