v. ZM

v. ZM

CATATAN demokrasi yang diargumentasikan dalam makna yang cenderung skeptis mungkin dapat diamati dari perkembangan politik beberapa hari ini. Sebuah teater absurd kembali dipentaskan. Dan, rakyat tetap jadi penonton.

Zaenal Ma’arif (ZM) memulainya. Ia bukan tanpa bekal, VCD yang diberi judul agak panjang diedarkan dengan cara road show pada beberapa lembaga negara. Di amplopnya tertulis, “Pengakuan/kesaksian Ibu Cica kerabat Bapak Lukmanulhakim yang merupakan besan SBY”.

* * *

Dari perspektif politik orang-orang akan berdebat panjang. Di titik tertentu, dapat saja ZM memang memiliki semacam “kartu truft” untuk minimal sekedar menekan SBY, atau berharap “perdamaian” beberapa menit dengan kontra-prestasi tertentu. Tapi, sudahlah, tulisan ini mencoba mengajak untuk sementara meninggalkan analisa “konspiratif” teater absurd tersebut. Mari bicara dari perspektif hukum.

Pada dasarnya kebebasan berpikir, berkspresi, berbicara—termasuk kebebasan pers—tidaklah dapat diartikan sebagai kebebasan untuk menghina. Hal ini akan mempunyai signifikasi lebih kuat ketika dihubungkan dengan etika dan moral politik. Namun, mari kesampingkan dua elemen tersebut terlebih dahulu.

Konstitusi menjamin kebebasan berpikir sebagai salah satu bagian dari non-derogable rights, serta kebebasan berkespresi dan berbicara sebagai salah satu bagian HAM yang diatur pada ketentuan lainnya. Norma hukum tertinggi negeri ini menjaminnya, dalam artian negara mempunyai kewajiban memajukan, menegakkan dan memenuhi hak-hak asasi tersebut.

Tetapi, tidakkah setiap orang juga berhak atas perlindungan kehormatan dan martabat? Ya. Karena itu, perlu dicari keseimbangan antara masing-masing hak tersebut. Terutama, ketika terjadi perbenturan dan ketegangan-ketegangan. Disinilah diperlukan pengaturan dan penegakkan hukum yang seimbang. Adil. Dan, bermanfaat.

Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan dengan penyesuaian tertentu terhadap kasus antara SBY vs. ZM.

Penghinaan atau defamation secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan “twelve tables” di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga, pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus defamation (lebih sering disebut libelli famosi) terus meningkat secara signifikan. Dan, secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan Common Law, dan Prancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law).

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan Code Penal-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang libelli famosi di masa Romawi Kuno.

Argumentasi diataslah yang seringkali digunakan kalangan yang memperjuangkan kebebasan berkespresi, bahwa pasal-pasal KUHP tentang Penghinaan merupakan ketentuan yang anti demokrasi, bersifat kolonial, dan harus disingkirkan. Karena ia lahir atas dasar sebuah kebutuhan otoriatrianisme untuk mengukuhkan kekuasaan absolut. Dalam beberapa hal mereka benar, tetapi sulit dibantah bahwa bab tentang Penghinaan sebagai bagian dari KUHP merupakan hukum positif yang sah berlaku hingga hari ini. Dan, semangat negara hukum bukanlah semangat untuk mengikuti selera subjektif terhadap ketentuan-ketentuan yang dipandang tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di titik ini tawaran untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang “hidup dan berkembang” bersama kebutuhan masyarakat agaknya penting dipertimbangkan.

Kita tidak tahu, apakah dalil ZM memiliki nilai kebenaran. Akan tetapi SBY telah menggunakan haknya dengan melaporkan—dalam kapasitas sebagai waga negara biasa—dugaan penghinaan yang dilakukan oleh ZM. Oleh karena itu, jika tidak berlebihan, proses peradilan akan menjawab pertanyaan dan asumsi yang simpang-siur di kalangan masyarakat akhir-akhir ini.

Dalam perkara pidana dugaan pencemaran nama oleh ZM, dapat menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 terdiri dari Pasal 310 ayat (1) yang mengatur tentang pencemaran lisan (smaad), Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran tertulis (smaadscrifft), dan Pasal 310 ayat (3) sebagai alasan penghapus pidana (kepentingan umum atau pembelaan terpaksa).

Salah satu potensi masalah adalah keyakinan beberapa kalangan bahwa Pasal 310 KUHP cenderung mengatur tentang penghinaan formil, dalam artian lebih melihat cara pengungkapan dan relatif tidak peduli dengan aspek kebenaran isi atau materi yang dihina. Arti penting pembuktian kebenaran materi penghinaan terletak ditangan hakim yang diatur pada Pasal 312 KUHP. Akan tetapi, ketentuan ini lebih bersifat subjektif dan ditentukan oleh kemampuan terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa penghinaan dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri, atau apabila seorang pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya. Rumusan pasal ini dipertegas dengan kata “hanya”, yaitu: “pembuktian kebenaran tuduhan hanya diperbolehkan dalam hal…”. Dapatkah ZM membangun argumentasi bahwa tuduhan yang diungkapkan hingga santer di media merupakan perwujudan dari kepentingan umum, pembelaan diri secara terpaksa, atau justru sekedar orkes sakit hati?

Katakankah hakim cenderung memilih untuk membuktikan kebenaran tuduhan dengan alasan bahwa tidak dibuktikannya tuduhan-tuduhan yang dilancarkan ZM berpotensi menciptakan prasangka dan chaos dalam pemerintahan Indonesia, sehingga dapat mengancam kepentingan umum. Tapi dapatkah ZM lolos dari jerat Pasal 310 KUHP?

Lazim dilakukan dalam analisis hukum, yaitu pemisahan unsur-unsur pasal dan kemudian menerapakannya pada kenyataan alamiah. Terdapat beberapa unsur penting dalam Pasal 310 ayat (1), yaitu: sengaja (dolus/opzet); menyerang kehormatan (eer) atau nama baik (goednam) orang lain; menuduh melakukan perbuatan tertentu (bepaal feit); dan, dengan maksud nyata diketahui umum. Dengan demikian, vonis apakah ZM benar telah melakukan pencemaran nama terhadap SBY setidaknya akan sangat tergantung pada unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP diatas, terutama karena tuduhan tersebut dilakukan ZM secara lisan, dan kemudian disebarkan media hingga diketahui oleh umum. Akan tetapi, ZM masih dapat berdalih bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

Selain disebutkan pada Pasal 312, rumusan kepentingan umum juga terdapat pada Pasal 310 ayat (3). Beberapa penelusuran pustakan mengungkapkan bahwa ayat ini merupakan salah satu defense yang sengaja “disisipkan” untuk kepentingan demokrasi. Rumusan lengkap Pasal 310 ayat (3), yaitu: “tidak merupakan pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa bela diri”.

Namun, dalil kepentingan umum telah terlalu sering digunakan pihak-pihak yang dituntut melakukan pencemaran nama, dan dalil ini biasanya sulit dibuktikan di pengadilan. Kecuali ZM dapat membuktikan bahwa tuduhannya merupakan kebenaran dan ia mampu membangun argumentasi yang meyakinkan hakim bahwa ungkapan “SBY telah menikah sebelum masuk AKABRI” dilakukan demi menyelamatkan kepentingan rakyat yang lebih besar.

Catatan lain yang penting dipertimbangkan, bahwa kepentingan umum merupakan sebuah opennorm atau blanketnorm yang seharusnya dipahami secara seimbang dalam konteks ketegangan atau antinomi nilai antara “kepentingan umum” dengan “kepentingan individu”.

Dengan demikian, kalaupun ZM dapat membuktikan bahwa tuduhan merupakan kebenaran sebagai bagian dari alasan “demi kepentingan umum”, ia belum dapat lansung dibebaskan dari tuntutan pencemaran nama. Tanpa bermaksud mencampur adukkan makna “kesengajaan” (dolus/opzet) dengan “maksud” (oogmerk) untuk menghina, demi kepentingan yang lebih luas harus juga diperhatikan cara pengungkapan, yaitu apakah sesuatu diungkapkan secara berlebihan atau tidak. Sehingga, diharapkan ketegangan nilai (antinomi) dalam pemaknaan yang seimbang antara “kepentingan umum” dengan “kepentingan individu” dapat tercapai. Karena bagaimanapun juga, kasus ini merupakan sebuah pelajaran penting dari perjalanan sejarah kejujuran, etika dan moralitas politik, serta rasa saling menghargai diantara sesama saudara sebangsa. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s