Menelisik Dana Siluman di Mahkamah Agung

Kita tidak ingin lembaga terhormat di negeri ini tersungkur hanya ditangan kelompok yang anti transparansi dan akuntabilitas. Seperti Mahkamah Agung (MA) yang belakangan justru tumbuh dan dikenal dalam personifikasi negatif. Selain hasil survey indeks korupsi kelembagaan yang tidak pernah membaik dari waktu ke waktu, berbagai putusan yang kontroversial, kebijakan dan sikap-sikap MA pun nyata-nyata terus berbenturan dengan hasrat keadilan yang secara eksistensial melekat padanya.

Yang kita inginkan, MA terus menjadi lebih baik, terbuka, mempunyai sensitivitas empati, anti mafia peradilan, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Sehingga, seharusnya pertikaian antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan MA tidak perlu terjadi.

Khusus untuk pertikaian BPK-MA, maka ungkapan klasik Lord Acton kembali mempunyai relevansi signifikan, yakni: power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely. Karena MA sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman yang diamanatkan konstitusi mau tidak mau harus diposisikan sebagai sebuah kekuatan (power) yang dapat mempunyai andil sangat besar dalam proses perjalanan kenegaraan Indonesia. Sebagai sebuah kekuatan, tentu ia mempunyai potensi-potensi negatif, yang dikongkritkan Acton menjadi ”tends to corrupt”. Sehingga, kekuatan MA harus terus dikawal agar tidak justru kontradiktif dengan harapan sebagai penegak keadilan. Suatu saat, dalam kondisi kekuasaan yang mengarah absolut, bukan tidak mungkin MA akan berada di level corrupt absolutely, sebuah kekuasaan yang mutlak korup!

Hal tersebut sangat berhubungan sekaligus tergantung dengan tingkat keterbukaan (transparansi), akuntabilitas dan akses keadilan yang murah. Karena itulah sistem hukum manapun di dunia mengakui bahwa transparansi, akuntabilitas serta pengadilan cepat & biaya murah menjadi salah satu asas inti. Namun, dalam permasalahannya dengan BPK, ternyata MA justru mengingkari prinsip-prinsip universal tersebut. MA cenderung berdiri di sisi yang hampir-hampir untouchable, dan seolah berkeinginan membangun struktur tirani dalam lembaga yudikatif.

Persoalannya menjadi sederhana, bagaimana mungkin MA menolak BPK untuk melakukan audit keuangan atas pungutan biaya perkara yang dilakukannya selama ini? Padahal hanya dengan alasan, uang tersebut milik pihak ketiga, tidak termasuk keuangan negara, sehingga BPK dinilai tidak berhak mengaudit anggaran tersebut. Preseden ini dinilai sangat berbahaya dalam rangkaian upaya membangun peradilan bersih, terbuka dan bertanggungjawab. Apalagi, Tim audit BPK menemukan sembilan rekening atas nama Ketua MA Bagir Manan dengan nilai total Rp 7,45 miliar.

Bahkan jika merujuk pada laporan tahunan MA, terlihat bahwa sepanjang 2005 terdapat 2.545 perkara perdata umum yang masuk, 477 perdata agama, 609 untuk perkara Tata Usaha Negara, 36 perdata niaga kepailitan dan 51 perdata Hak Kekayaan Intelektual untuk tingkat kasasi. Dan, di tingkat Peninjauan Kembali (PK), terdapat 828 perkara perdata umum, 35 perkara perdata agama, 69 perkara Tata Usaha Negara (TUN), 150 perkara PK Pajak (TUN), 15 perkara perdata niaga kepailitan dan 16 perkara perdata Hak Kekayaan Intelektual.

Kuantitas perkara yang ditangani MA berkorelasi signifikan dengan uang Rp 7,45 miliar yang bertahun-tahun tercatat di rekening Bagir Manan. Kalkulasi yang jauh lebih besar dapat dihitung ketika diketahui, telah terjadi peningkatan drastis biaya perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Tercatat, di tahun 2002, MA menaikkan biaya kasasi dari Rp. 200.000,- menjadi Rp. 500.000,-

Inti permasalah yang disesali publik dalam kasus ini berada pada penolakan MA untuk diaudit BPK. Hal ini berhubungan dengan ketertutupan MA ditengah dorongan perbaikan dan kritikan keras terhadap MA sendiri. Apapun alasannya, tidak logis jika suatu lembaga publik—apalagi lembaga peradilan—menyatakan bahwa dirinya tertutup untuk dilihat pihak yang justru mempunyai kewenangan untuk itu. Apalagi, biaya perkara yang ditutup-tutupi berasal dari uang masyarakat pencari keadilan. Meskipun dengan alasan, biaya tersebut masuk dalam cluster ”titipan”, dan dikeluarkan sesuai alokasi riil kebutuhan penanganan perkara.

Dapat dibayangkan, jika setiap lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau bahkan Badan Pertanahan Nasional, serta lembaga yang berhubungan dengan pelayanan publik lainnya, kemudian melakukan ”pungutan liar” dan menutup diri dari pihak lain. Dengan dalih, dana itu hanya titipan, akan digunakan sesuai dengan kebutuhan administrasi, penyelidikan, turun ke lapangan, dan sebagainya. Tidakkah dapat dikatakan, bahwa preseden tersebut justru sedikit demi sedikit menyeret konstruksi penyalenggaraan negri ini tak ubahnya seperti organisasi mafia? Hal ini harus dihindari. Dilawan.

Penerbitan PP PNBP

Seperti dilansir beberapa media massa, untuk menyelesaikan sengketa MA-BPK, maka Presiden dalam waktu sebulan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP), dan akan mengkualifikasikan biaya perkara MA sebagai salah satu item di dalamnya. Agar mempunyai kekuatan, seharunsya PP tersebut mencantumkan konsideran UU Keuangan Negara (UU 17/2003) dan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU 20/1997). Sehingga, ke depan diharapkan masalah pemungutan dan audit keuangan terhadap Mahkamah Agung tidak lagi menguras energi dalam pertikaian yang sama sekali tidak dewasa.

Jika dicermati, saat ini memang PP PNBP (PP 75/2005) telah menghilangkan item biaya perkara di MA. Akan tetapi, sebelum terjadinya restrukturisasi MA, dimana semua urusan administrasi dan keuangan diberikan pada MA setelah sebelumnya dipegang Depkum HAM, PP PP 26/1999 yang merupakan penjabaran UU 20/1997 mengkategorikan biaya perkara sebagai penerimaan negara bukan pajak, sehingga masuk dalam kulaifikasi keuangan negara.

Atas dasar itulah rencana penerbitan PP PNBK yang baru oleh presiden harus disikapi secara hati-hati. Karena terdapat banyak potensi masalah yang akan muncul. Setidaknya, dengan diterbitkan PP berarti secara tidak lansung Presiden menutup kemungkinan BPK melakukan audit keuangan pemungutan dan pengelolaan biaya perkara yang terjadi selama masa berlaku PP 20/1997 jo PP 26/1999, yaitu dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 (sekitar 8 tahun). Padahal bukan tidak mungkin dugaan penyalahgunaan keuangan negara justru banyak terjadi pada masa itu.

Terakhir, kita khawatir penerbitan PP justru menjadi alasan pembenar untuk tidak dilakukannya audit biaya perkara pada dua tahun terakhir (2005-2007). Karena hampir tidak mungkin membuat sebuah PP yang bersifat retroaktif atau berlaku surut. Secara sederhana, Presiden hanya mampu menyusun dan menerbitkan PP yang berlaku ke depan (prospektif), sehingga BPK akan tetap terhalang melakukan audit pada masa sebelum PP PNBK yang baru tersebut terbit. Dan pada akhirnya ”dana siluman” di rekening MA tetap tak tersentuh. (*)

Febri Diansyah

dimuat di Jawa Pos, Selasa 25 September 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s