MENOLAK ANTASARI DI TUBUH KPK

PENOLAKAN Aktivis Antikorupsi yang tergabung dalam KPP (Koalisi Pemantau Peradilan) terhadap Antasari Azhar (AA), salah satu dari 10 calon yang diajukan panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK pada Presiden patut dicermati secara serius. Hal ini berhubungan dengan kegigihan Pensel untuk tetap mengusulkan calon dengan track record sangat bermasalah. Setidaknya masyarakat dapat melihat indikasi ketidakseriusan Pansel menjaring orang-orang terbaik yang akan memimpin pemberantasan korupsi di negeri yang sakit ini. Atau, berdasarkan pengamatan ICW, Pansel telah mulai menempatkan KPK sebagai institusi yang tidak kredibel.

Perdebatan ini awalnya tidak sempat muncul kepermukaan, yaitu antara memilih Saut Situmorang (SS), atau Antasari Azhar. Ketika publik diributkan dengan prediksi lolosnya SS, calon yang berlatarbelakang BIN, maka, para aktivis bersama kalangan pers memaksimalkan gerakan-gerakan yang akhirnya menyedot perhatian masyarakat. Penolakan terhadap SS, terutama dilatar belakangi oleh unsur BIN yang dihubungkan dengan segala seuatu yang tidak terbuka, bersifat rahasia, anti-reformasi serta asumsi-asumsi negatif lainnya. Harus diakui, tekanan dan dorongan dari publik merupakan keniscayaan.

Akan tetapi, perkembangan selanjutnya, persoalan dipersempit antara “menyingkirkan” SS dan memilih AA, atau sebaliknya. Hingga, jumat (14/9) lalu, akhirnya Pansel memutuskan AA masuk sebagai salah satu calon yang diusulkan pada presiden. Keputusan memasukan AA inilah yang sangat disesalkan KPP.

Terlepas dari adanya dugaan permainan dan “titipan” kepentingan di internal Pansel, diloloskannya AA patut menjadi catatan penting terhadap kredibilitas panitia. Terutama dalam hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuatnya Pansel untuk melakukan pengecekkan kebenaran laporan masyarakat, dugaan suap yang pernah dilakukan beberapa calon, serta indikasi-indikasi persoalan sensitif lainnya. Salah satu bentuk laporan masyarakat yang telah diterima Pansel adalah berkas rekam jejak (tracking) yang diajukan ICW bersama jaringan KPP. Satu-satunya hal yang dinilai telah dilakukan Pansel hanyalah melakukan konfirmasi pada calon disaat wawancara tentang segelintir dugaan yang dilaporkan masyarakat. Konfirmasi itupun masih terkesan sekedar basa-basi, karena Pansel tidak berusaha menggali hal-hal yang bersifat lebih prinsipil. Khususnya dalam proses wawancara dengan Antasari Azhar.

Sebenarnya, Sekitar dua hari sebelum dimulainya proses wawancara, ICW bersama jaringan KPP telah menyerahkan berkas yang berisi hasil tracking masing-masing calon pimpinan KPK. Berkas ini pada awalnya memang “disepakati” bersifat “tidak untuk publikasi”, karena ditemukan beberapa hal yang sangat pribadi, dan juga dugaan suap serta tindak pidana lain yang harus di cek dan dikonfirmasikan kembali oleh Pansel atau pihak yang berwenang. Harapannya, Pansel dapat secara serius menelusuri kebenaran informasi tersebut. Sehingga, calon piimpinan KPK yang akan diusulkan ke Presiden benar-benar adalah calon terbersih dan terbaik, karena didasarkan pada informasi dan pertimbangan yang maksimal. Tetapi, dengan diluluskannya AA, harapan terssebut jadi berbalik menjadi kekecewaan dan desakan untuk menolak Antasari Azhar.

Berdasarkan catatan ICW yang diperolah dari hasil (tracking), dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penuntutan pada jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, AA ditengarai memiliki latar belakang yang terlalu mencemaskan untuk dapat menduduki kursi terdepan pemberantasan korupsi. Hal ini juga sempat terungkap pada proses seleksi wawancara antara Pansel KPK dengan calon.

Termasuk catatan negatif tentang AA, hasil tracking KPP juga menemukan kecendrungan umum dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa calon-calon. Indikator paling sederhana dapat dilihat dari peningkatan harta kekayaan secara drastis, atau kepemilikan rumah dan benda bergerak yang tidak dilaporkan pada berkas adminitrasi seleksi KPK.

Gaya hidup mewah, dan kebiasaan berjudi juga tercatat sangat dominan mempengaruhi perjalanan hidup salah seorang dari 10 calon yang diusulkan pada presiden. Kebiasaan ini tentu sangat tidak relevan dengan kriteria pimpinan KPK yang diharapkan publik, bahkan tidak logis jika dikomparasikan dengan tingkat penghasilan resmi yang diterima calon dari pekerjaan atau profesi yang digelutinya. Kecurigaan tentu mengarah pada adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, sikap permisif menerima ”hadiah” yang berhubungan dengan perkara yang ditangani, atau indikasi-indikasi pemerasan yang pernah dilakukan selama bertugas. Bahkan, berdasarkan informasi di lapangan, dugaan affair & perselingkuhan salah satu calon juga terungkap. KPP mencatat semua hal tersebut dalam berkas laporan tracking calon pimpinan KPK, dan menyerahkannya pada Pansel sebagai bahan pertimbangan.

Akan tetapi berkas itu ”disepakati” bersifat tidak untuk pubikasi, lantaran KPP untuk melindungi kehormatan calon dan berupaya memandang Pansel secara positif dalam hal melakukan pengecekan kebenaran. Dan, kemudian mempertimbangkannya hasil tracking secara serius untuk memilih calon pimpinan KPK yang terbaik. Dan, kita ketahui, Pansel terkesan menganulir hal-hal tersebut.

Proses di DPR

Kendati Pansel telah mengirimkan 10 nama pada presiden, dan dengan pengandaian presiden lansung menyerahkan nama-nama tersebut pada DPR, maka harapan untuk mendapatkan pimpinan KPK terbaik berada di tangan DPR. Karena DPR yang mempunyai kewenangan untuk memilih 5 terbaik dari 10 orang yang diusulkan presiden. 5 nama inilah yang akan menjadi gerbong sekaligus panglima pemberantasan korupsi periode 2007-20012 di Indonesia.

Terlepas dari segala macam kecurigaan, asumsi negatif publik tentang proses pemilihan di DPR, setidaknya keberlanjutan dorongan dan pengawasan civil society untuk tidak memilih calon yang mempunyai track record buruk harus terus dijaga. ICW bersama jaringan KPP seluruh Indonesia akan terus mendorong proses pemilihan Pimpinan KPK yang berintegritas, jujur, dan mempunyai kapabilitas serta komitmen pemberantasan korupsi. Masyarakat akan kembali mencatat, pada siapa mereka dapat menaruh kepercayaan dan harapan, termasuk mengutuk pihak yang akan membiarkan penyusupan kakitangan koruptor di tubuh KPK. (*)

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s