Putusan TIME, dan Mafia Peradilan

Akan tetapi, satu hal menarik yang muncul pasca pengkajian awal perkara TIME, ditemukan dugaan ”kesengajaan” penempatan celah-celah hukum oleh majelis hakim sejak pengadilan tingkat pertama (PN Jakarta Pusat, Put. No. 338/1999). Sisi-sisi lemah putusan PN terlihat jelas pada ratio decidendi yang dijadikan dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Sihol Sitompul.

Dimuat di Harian Padang Ekspres, Rabu, 19 September 2007

PARA politisi Inggris semasa Edmund Burke (Abad ke-18) telah meletakkan konsep pers dalam koridor “the fourth estate”. Meskipun tidak persis seperti yang dipahami banyak orang hari ini, bahwa ungkapan Burke berkorelasi dengan “trias politica” Montesquieu, namun media massa tetap dilihat mempunyai posisi sangat strategis dalam konteks pelayanan publik. Pers atau media melakukan pelayanan terhadap masyarakat setiap hari, sementara politisi bahkan hanya melakukan komunikasi dengan konstituen pada masa-masa tertentu. Dengan demikian wajar jika pers diposisikan sebagai satu entitas penting yang harus diakui, dibela dan diperjuangkan.

Selain itu, argumentasi- argumentasi klasik tenang konsep kebebasan pers sebagai sebuah kebutuhan prinsipil dalam masyarakat yang demokratis, akan lebih terlihat pada term “culture of resistence” atau budaya perlawanan. Analisa kontra hegemoni-Gramsci yang dihubungkan dengan keseimbangan kekuatan masyarakat (civil society) dalam penyelenggaraan negara juga akan kian menegaskan bahwa pers yang bebas merupakan keniscayaan, sesuatu yang harus ada, diakui dan dilindungi.

Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasinya mencatatkan hal berbeda dari logika keadilan yang dipahami publik. Pada akhir Agustus lalu MA kembali menghadirkan rasa takut. Tidak saja bagi TIME & kalangan pers, tetapi lebih pada aktivis dan rakyat yang berdiri di garis batas atas antara ketertundukkan dan perlawanan.

Putusan tersebut menganulir putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) yakni menghukum TIME membayar ganti kerugian Rp. 1 Triliun dengan kewajiban mengumumkan permohonan maaf di berbagai media massa nasional dan internasional. Dan, kita teringat pada peristiwa pembredelan TEMPO, Editor dan Detik, 21 Juni 1994.

Perkara TIME yang diputus tahun 2007 dan TEMPO di tahun 1996 memiliki karakterisitk yang mirip. Ketika harapan dan kepercayaan terhadap institusi peradilan mulai tumbuh melalui putusan tingkat pertama dan kedua, ternyata MA melalui putusan Kasasi justru menganulir dan menentukan sebaliknya. Kesamaan karakteristik juga mencakup kekagetan publik yang hampir ”terlena” dengan putusan PN/PTUN dan PT/PT PTUN.

Akan tetapi, satu hal menarik yang muncul pasca pengkajian awal perkara TIME, ditemukan dugaan ”kesengajaan” penempatan celah-celah hukum oleh majelis hakim sejak pengadilan tingkat pertama (PN Jakarta Pusat, Put. No. 338/1999). Sisi-sisi lemah putusan PN terlihat jelas pada ratio decidendi yang dijadikan dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Sihol Sitompul.

Pertama, dari perspektif argumentasi kepentingan umum. Dalil ini merupakan alasan yang sangat kuat untuk melindungi pers dari tangan-tangan yang mengancam. Namun, baik putusan Kasasi MA ataupun putusan Pengadilan Negeri Jakpus, ternyata mengandung celah mendasar. Pertimbangan hakim PN yang awalnya diapresiasi banyak kalangan justru hanya berhenti pada analisis ketentuan pidana, padahal proses yang sedang dilalui berada di ranah Hukum Perdata. Kelemahan putusan PN terletak pada diabaikannya proses berpikir logic, dan dinafikannya keberadaan Pasal 1376 KUHPerdata yang justru merupakan ketentuan prinsipil.

Kedua, dasar hukum yang digunakan untuk merumuskan terminologi ’kepentingan umum’ hanyalah Tap MPR No. XI/1998, serta Surat Keterangan Kejaksaan Agung RI tanggal 10 Mei 2000 yang tidak lain adalah turunan dari Tap MPR XI/1998. Sulit untuk bergantung sepenuhnya pada Tap MPR yang sangat abstrak dan lahir dari produk MPR made in Soeharto tersebut. Apalagi penjelasan makna kepentingan umum yang lebih dalam dan kongkrit.

Ketiga, kelemahan hakim justru terlihat pada proses mengkonstair dalil-dalil penggugat dan tergugat. Misal, dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum Umum (Pasal 1365 KUHPerdata) seharusnya tidak dapat digabung dengan gugatan atas dasar Penghinaan/PerbuatanMelawan Hukum Khusus (Pasal 1372 jo 1376 KUHPerdata). Kelemahan ini juga terdapat pada berkas pihak Soeharto, dan hakim terkesan mencoba membenarkan dalil yang diajukan pengacara Soeharto. Celah dan perangkap-perangkap yang berujung pada Putusan Kasasi MA dibangun dari kerancuan berpikir ini.

Keempat, Hakim sedikitpun tidak berbicara tentang Pasal 1376 KUHPerdata. Padahal pasal 1372 yang dijadikan dasar gugatan, tidak akan dapat diterapkan tanpa pasal 1376, yakni tentang ada/tidaknya niat untuk menghina (oogmerk), dan dianggap tidak adanya niat untuk menghina jika dilakukan demi kepentingan umum.

Pilihan ini diduga ditempuh hakim untuk menghindari pemaksimalan potensi UU Pers. Karena ”unsur niat untuk menghina” hampir tidak mungkin dibuktikan jika jurnalis telah mematuhi UU Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kalaupun ada pihak yang dirugikan, hal itu bukanlah atas dasar niat, akan tetapi semata akibat dari pemberitaan. Sehingga, pers tidak dapat dihukum.

Lebih dari empat kelemahan diatas, dugaan ”permainan” diakhiri oleh Hakim Kasasi MA. Yaitu, menghukum TIME atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, terutama pada aspek ketidakpatutan dan rasa keadilan yang telah dilanggar TIME terhadap Soeharto.

Namun, jika ditelaah putusan ini pun bermasalah. Karena hanya gugatan atas dasar Penghinaan yang dapat dimohonkan pemulihan nama baik dan pengumuman permohonan maaf, bukan atas dasar Pasal 1365. Padahal, hakim mempertimbangkan unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Artinya, terdapat kontradiksi yang nyata antara pertimbangan dan putusan. Jika hakim konsisten, maka seharusnya tidak ada istilah kewajiban pengumuman permohonan maaf dan pemulihan nama, karena itu hanya diatur pada Pasal 1373 sebagai bagian dari PMH ”khusus”. Seandainya Hakim Kasasi mengatakan bahwa Hakim PN dan PT telah salah menerapkan hukum, maka apa yang tepat dikatakan untuk Hakim kasasi dengan ketidak konsistenan antara pertimbangan dan putusan?

Hal lain yang juga penting dipertimbangkan, dan sering dilupakan, bahwa dalam proses persidangan ternyata Penggugat (pihak Soeharto) tidak mengajukan satu pun saksi. Tidak berupaya serius membuktikan kebenaran dan bantahan yang di dalilkan. Secara mendasar, hal ini bertentangan dengan asas pembuktian di hukum perdata, bahwa ”siapa yang mendalilkan, ia yang seharusnya membuktikan”.

Jika enam point diatas benar, dan penunjukan Hakim Agung berlatarbelakang Militer berhubungan, maka asumsi dan kecurigaan adanya indikasi kuat praktek mafia peradilan—bahkan dalam skala yang tidak sekedar berdasarkan perhitungan uang—menjadi sulit dibantah. Karena selain putusan MA tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat, dinilai melanggar HAM, dan menafikan kebebasan pers, putusan tersebut sesungguhnya juga merupakan bagian sistematis dari ”struktur mafia” di institusi peradilan. Namun, indikasi ini bisa jadi salah ketika ruang dan celah yang terdapat di putusan PN ternyata justru hadir lantaran kelemahan data dan analisis pihak tergugat (TIME).

Harus diakui, catatan-catatan kelam tentang peradilan Indonesia bukan hal yang benar-benar baru untuk diungkapkan. Akan tetapi akumulasi kekecewaan yang berbanding terbalik dengan harapan dan logika-logika peradilan yang bersih dan berwibawa menjadikan dorongan dan desakan melakukan pembersihan para ”mafia” di lembaga peradilan, khsusnya MA menjadi sebuah keniscayaan. (*)

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s