Harta Soeharto Sang Soe(Harta)

Deretan angka yang hampir tidak terbayangkan. Mencapai Rp. 136.5 Triliun – Rp. 318.5 Trilun total kekayaan si pencuri nomor wahid (dengan konversi valas Rp. 9.100,- per US$). Dan, sangat kebetulan ia adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Soeharto!

Jumlah ini diperoleh dari data yang dirilis PBB & Bank Dunia pada pertengahan September (18/9) ketika menerbitkan daftar “perkiraan dana yang kemungkinan dicuri dari sembilan negara”. Meskipun bagi sebagian kalangan data ini dipandang tidak terlalu mengejutkan—dalam artian sudah diperkirakan sebelumnya—akan tetapi pengungkapan “prestasi” Soeharto mengumpulkan kekayaan ditengah penindasan dan penghisapan setidaknya dapat diposisikan sebagai faktor pendukung upaya kembali menyeret Soeharto dan mengembalikan aset rakyat yang dikorup selama masa kekuasaannya. Menurut PBB, Soeharto adalah pemenang dari 10 “daftar pencuri”, dengan estimasi hasil curian USD 15 miliar-35 miliar.

Temuan PBB ini seharusnya dapat menjadi satu motivasi eksternal pemerintah Indonesia untuk lebih serius berupaya mengembalikan aset yang diduga telah tersebar di berbagai negara. Setidaknya pengalaman dan keberhasilan Filipina yang dapat memulangkan asetnya yang dikorup dapat menjadi inspirasi penting bagi pemerintah. Salah satu tawaran positif muncul dari kemungkinan kerjasama dengan StAR (Stolen Asset Recovery Initiative) sebagai prakarsa penemuan kembali kekayaan yang dicuri.

Namun, juga harus dilhat secara kritis, wacana StAR mengarah pada upaya pengembalian asset (asset recovery). Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah dengan dikembalikannya aset hasil curian, maka sekaligus menghilangkan pertanggungjawaban pidana Soeharto? Tidak.

Sedari awal harus ditekankan, tujuan mengadili kasus korupsi bukanlah sekedar mengembalikan kerugian keuangan negara. Sehingga, jika wacana ini menguat dan dapat dipertahankan terus menerus, maka tidak berlebihan diprediksikan bahwa Indonesia akan kembali membuka Kasus Pidana Soeharto dan memperjuangkan pemulangan aset di jalur gugatan perdata yang salah satunya sedang berjalan. Selain itu, komitmen politik pemerintah merupakan keniscayaan mutlak. Karena terlalu utopis berharap kasus korupsi besar akan tertangani jika tindakan dan good will pemerintah masih sekedar berdiri dibalik topeng pencitraan “cari muka” semata.

Upaya Menyeret Soeharto

Kajian ini terpaksa harus mundur mulai dari diketuknya palu MPR RI di tahun 1998. Pada Tap MPR No.XI/1998 tersebut secara tegas dinyatakan amanat pengusutan harta kekayaan Soeharto yang diduga berasal dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang selama ia berkuasa. Upaya pertama dari sekitar 26 yang dilakukan pemerintah adalah memutuskan pengusutan harta yayasan Soeharto pada 1 September 1998, sampai dengan tragedi penerbitan SKP3 oleh Jaksa Agung pada 11 Mei 2006. Dan, rakyat menjadi saksi, 9 tahun berselang, kedilan terus menerus terbentur dinding.

Hal ini meneguhkan sosok kukuhnya paradigma “bungkus” atau “kulit luar” pada hukum Indonesia. Bagaimana tidak, upaya mengadili Soeharto yang nyata-nyata berdasarkan bukti awal yang lebih dari cukup dinilai sangat pantas “dihukum”, justru terganjal pada persoalan hukum formil/hukum acara (KUHAP). Kita terlalu peduli soal bungkus, jangan-jangan karena kita hampa? Sehingga, kita butuh pemahaman hukum yang lebih dibangun atas orientasi keadilan subtantif, bukan sekedar keadilan formil.

Signifikasi analisis SKP3 Soeharto ini berhubungan erat dengan wacana merealisasikan pengembalian aset atau kerugian negara yang telah dicuri seperti dijelaskan diatas. Karena, bagaimanapun juga Indonesia tetap tidak akan punya kekuatan dan posisi tawar untuk bekerjsama atau menekan pihak di negara lain untuk memproses beberapa hal yang berhubungan dengan asset recovery tersebut jika Soeharto masih dinilai ”bersih” secara hukum di Indonesia.

Belajar dari kasus gugatan intervensi Kejaksaan Agung di pengadilan Guernsney, maka sebelumnya Soeharto haruslah terklasifikasi secara jelas terlibat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Artinya, tindakan Presiden SBY bertemu dengan Presiden Bank Dunia, B. Zoellick September ini diperkirakan tidak lebih kembali menjadi sekedar politik pencitraan jika tidak diikuti oleh komitmen yang tegas, serta itikad baik berbagai pihak menuntaskan kasus Soeharto, khususnya Kejaksaan Agung. Dengan demikian, pihak Kejaksaan harus didiesak untuk segera menyiapkan perangkat dan analisis hukum untuk menyeret ulang Soeharto di jalur Pidana.

UNCAC dan kerjasama Internasional

Salah satu faktor penting yang lebih memberi harapan pengembalian aset Soeharto berada pada analisis UNCAC dan kerjasama Internasional. Hal ini yang dinilai tidak mudah diterapkan secara lansung. Karena berhubungan dengan keseriusan pemerintah dan pihak-pihak lain untuk merealisasikan tindak lanjut harmonisasi dan implementasi hukum Indonesia pasca ratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.

Selain mewajibkan negara-negara pihak untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi, UNCAC yang terdiri dari 71 pasal ini, memberikan ruangan dan kekuatan yang lebih dalam rangka pengembalian aset (asset recovery) dan kerjasama Internasional (Internasional cooperation). Bahkan juga berbicara tentang kemungkinan membuka kerahasiaan bank di berbagai negara pihak.

Akan tetapi, prinsip pengembalian aset harus dilakukan negara pihak secara timbal balik. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Kita memang dapat belajar dan mencermati konsep Mutual Legal Asistance (MLA) yang pernah ada. Seperti UN Model tentang MLA in Criminal Matters 1990. Di dalamnya dianut prinsip surrender of property (Pasal 13), yakni negara yang dimintakan ekstradisi bisa menyerahkan pelaku berikut aset hasil kejahatannya. Prinsip ini dituangkan dalam hukum positif Indonesia pada UU 1/1979, dimana kita telah menandatangani ekstradisi dengan Malaysia (UU 9/1974), Filipina (UU 10/1976), Thailand (UU 2/1978), Australia (UU 8/1994), dan Hongkong UU 1/2001).

Meskipun masih sangat banyak hal yang harus ditempuh, akan tetapi setidaknya gerakan-gerakan dan pemikiran yang kembali hidup pasca “penganugerahaan” gelar “pencuri nomor wahid” akan lebih memberi harapan ke depan. Selain segera mengkonfirmasikan data tersebut pada pihak PBB dan Word Bank, pemerintah dengan lebih sistematis harus serius merealisasikan harmonisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan UNCAC, pemberantasan korupsi, termasuk proses legislasi revisi paket UU Peradilan, serta KUHAP. Dan, masyarakat harus bersama-sama mendorong, agar term kata “Soe” yang berarti “luwih” atau “berlebihan” dan “Harto” yang berarti “Harta”, tidak justru tersenyum di balik segala petaka yang mengakibatkan luluh lantaknya negeri ini. Usut harta Soeharto sang SoeHARTA! (*)


3 thoughts on “Harta Soeharto Sang Soe(Harta)

  1. dari sinilah AJARAN para PRESIDEN dan calon 2 presiden NKRI mencontoh apa yang di ajarkan SOHARTO…tak tersentuh HUKUM dan pengadilan negara. RAKYAT di kebiri keringatnya dan DI JARAH kekayaan alamnya hanya untuk GOLKAR dan anak cucu tercinta….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s