Nihilisme Asa Pemberantasan Korupsi

Berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif sistem politik, yang pertama harus dipahami ialah dorongan agar proses politik terjadi secara efektif. Di titik inilah diperlukan keseimbangan peran antara civil society yang termasuk dalam infrastruktur politik (ISP) dengan kekuatan suprastruktur politik (SSP) yang berada di bawah pengelolaan pemerintah secara formal.

Dimuat di Jawa Pos, Rabu 17 Oktober 2007

Barangkali, kita telah sampai pada titik nirasa pemberantasan korupsi. Dalam rentang waktu yang pendek, runtuhnya konstruksi-konstruksi yang awalnya dipercayai sebagai prasyarat dapat atau tidaknya korupsi diberantas menjadi kenyataan yang mau tidak mau harus diterima. Sebagian tenggelam dalam skeptisme. Namun, kita paham, hidup harus jalan terus.

Kekhawatiran ini amat beralasan. Belakangan, bahkan institusi yang diharapkan dapat melawan potensi tirani yudikatif Mahkamah Agung (MA) justru dihantam tepat di jantung sendiri. Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes justru tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap dari Direktur PT Persada Sembada Freddy (Jawa Pos, 27/9).

Preseden ini kemudian menjadi berita terhangat dan perbincangan publik. Kita khawatir, hal itu justru dimanfaatkan sebagai upaya delegitimasi negara, khususnya institusi penegak hukum. Bahwa negara terbukti tidak becus memberantas korupsi.

Pada sisi yang lebih prinsipiil, publik seharusnya dididik memahami dengan hati-hati. Tetapi, tetap penting untuk terbuka dan secara kritis mengoreksi diri sendiri.

Berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif sistem politik, yang pertama harus dipahami ialah dorongan agar proses politik terjadi secara efektif. Di titik inilah diperlukan keseimbangan peran antara civil society yang termasuk dalam infrastruktur politik (ISP) dengan kekuatan suprastruktur politik (SSP) yang berada di bawah pengelolaan pemerintah secara formal.

Di tengah proses pendidikan masyarakat dan penguatan peran NGOs dan CSOs, pada satu sisi Indonesia seharusnya memiliki harapan hari depan yang lebih baik. Tetapi, ketimpangan mendasar yang justru terjadi di level pemerintahan (SSP) menjadikan harapan tersebut sedikit demi sedikit terkikis. Beberapa preseden lain, di luar kesialan Komisi Yudisial, mau tidak mau harus dicermati secara serius.

Institusi Korup

Dalam sebuah studi yang sedang disiapkan ICW bersama jaringan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) dan NGOs terpilih di seluruh Indonesia, ditemukan data awal yang tidak menggembirakan. Kerangka analisis institusional assessment yang disusun mengarah pada bangunan skeptisme yang lebih besar. Studi ini akan disampaikan dalam bentuk “laporan alternatif” pada konferensi PBB antikorupsi ke-2 di Bali akhir Januari 2008.

Dari sinilah diharapkan dapat dilihat kesiapan dan kelemahan yang nyata dari upaya jangka panjang pembersihan koruptor di Indonesia. Sehingga, mau tidak mau, kesiapan pertama harus dilihat dari penilaian institusional kelembagaan masing-masing penegak hukum.

Kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengadilan beserta komisi pengawas masing-masing diklasifikasikan menjadi institusi primer, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diposisikan sebagai institusi penunjang.

Idealnya, terjadi kerja sama dan interkorelasi yang seimbang dalam menjalankan tugas antarmasing-masing institusi. Sehingga, progres yang baik tentang pemberantasan korupsi dari waktu ke waktu tidak hanya mimpi.

Namun, berdasar data awal, diperkirakan kita harus berupaya lebih kuat. Beberapa kasus korupsi yang justru melibatkan penegak hukum bahkan dilakukan oleh mereka yang berada pada jabatan strategis di institusi masing-masing. Selain Irawadi Joenoes dari KY, KPK pun pernah mengalami nasib yang sama, yakni ketika salah seorang penyidik dari kepolisian yang bertugas di KPK terbukti memeras saksi.

Cerita suap-menyuap itu juga tercatat pernah melibatkan anggota KPU yang kemudian menyeret beberapa orang lainnya. Bahkan, di lembaga peradilan yang berpuncak pada MA, tidak sedikit tercatat dugaan-dugaan judicial corruption dan penyalahgunaan anggaran. Masih jelas dalam ingatan publik, kasus Probosutedjo yang diduga melibatkan Ketua MA Bagir Manan, putusan kontroversial Soeharto vs Time, termasuk ketika MA menutup diri dari BPK dalam hal audit biaya perkara.

Di tingkat kepolisian, sulit mengatakan tidak terjadi praktik korupsi. Hampir menjadi rahasia umum, bahkan proses seleksi anggota kepolisian pun diduga bergelimang uang dan rekomendasi petinggi Polri tertentu. Di level terbawah, proses pembuatan SIM dan urusan tilang atau pelanggaran peraturan jalan raya kental dengan isu suap.

Kejaksaan pun ditengarai tidak lebih baik daripada institusi yang disebut sebelumnya. Berdasar hasil pemeriksaan laporan kuangan Kejaksaan Agung oleh BPK, dalam hubungan dengan uang pengganti korupsi, disebutkan, pendapatan negara dari uang pengganti sebesar Rp 6,66 triliun belum diterima negara.

Hal itu menjadi sangat mengkhawatirkan, terutama adanya dugaan korupsi berlapis yang terjadi di tubuh kejaksaan. Bagaimana mungkin, uang pengganti korupsi yang dibayar pasca putusan menghukum terdakwa justru dikorupsi kembali?

KPK pun tidak ketinggalan menjadi sorotan publik, khususnya dalam hubungan dengan adanya tebang pilih kasus korupsi. Berdasar catatan ICW, lebih dari 70% perkara yang ditangani KPK adalah kasus pengadaan barang. Apalagi, melihat latar belakang terdakwa yang diseret, hampir keseluruhannya berasal dari pejabat negara di masa pemerintahan sebelumnya, terutama lawan-lawan politik pemerintah berkuasa.

Kecenderungan itu mengkhawatirkan karena bendera pemberantasan korupsi sangat berpotensi disalahgunakan sebagai senjata pembersihan dan balas dendam terhadap pihak yang berseberangan secara politik. Dengan kata lain, bukan berangkat dari kepentingan kesejahteraan dan kebaikan masyarakat itu sendiri.

Segala kenyataan di atas adalah kecemasan dalam pemberantasan korupsi. Tidak saja bagi upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN, tetapi juga kecemasan terhadap arah delegitimasi institusi negara yang berangkat dari nihilisme harapan pemberantasan korupsi.

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s