Menunggu Langit Runtuh

Korupsi awalnya mungkin hanya seperti jamur. Mengganggu, namun kadang perlu. Seperti pernah diungkapkan Samuel P. Huntington, ia (korupsi, –pen) justru dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Namun, sekarang orang-orang percaya dan merasakan sendiri akibatnya. Huntington salah dalam hal ini.

Tapi, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan bebas korupsi APBD Sumbar meneguhkan perspektif baru. I dont care about corruption. Kebusukan institusional sekaligus individual dikukuhkan melalui putusan demi putusan. Tidakkah berlebihan jika dikatakan, hukum lumpuh di rumahnya sendiri?

Berbagai catatan dapat disusun, tentang begitu sulitnya berharap pada MA. Pada aspek penanganan kasus korupsi di lembaga peradilan di bawah MA, berdasarkan catatan ICW dari 124 perkara, 39 perkara dengan 116 terdakwa (31,4 %) divonis bebas. Jumlah ini sangat mengecewakan ditengah desakan dan ikhtiar bersama melawan korupsi. Bahkan, putusan bersalah yang dijatuhkan pun dinilai tidak memberikan efek jera. Rata-rata putusan hanya berkisar 2-3 tahun penjara. Jika korupsi adalah sebuah perhitungan antara resiko dan potensi keuntungan, maka masuk akal ketika kasus korupsi semakin marak bahkan tidak terselesaikan. Dengan potensi menumpuk kekayaan yang luar biasa besar dan resiko yang kecil, mudah mengatakan kecenderungan korupsi akan semakin tinggi.

Sebelumnya tercatat Ketua MA, Bagir Manan memperpanjang usia pensiun beberapa hakim agung, termasuk dirinya sendiri. Dengan alasan, mereka telah berprestasi tinggi dan layak dihargai demikian. Padahal publik lebih dari paham, berbagai putusan MA justru tidak pernah berpihak pada keadilan substantif itu sendiri. Dan, hingga saat ini masih terdapat ribuan tumpukan perkara yang tidak pernah ditanggapi secara serius. ”Tapi, peduli apa bagi MA”.

MA juga menolak pengawasan Komisi Yudisial yang menegaskan resistensinya terhadap semangat keterbukan. Padahal transparansi adalah inti semangat reformasi dan anti korupsi. Dan, seharusnya kita mengerti, rumus sederhana korupsi sama dengan monopoli ditambah wewenang berlebihan minus akuntabilitas dan transparansi. K=M+W-(A+T). Dan, MA memenuhi semua prasyarat tersebut. Hal ini juga berhubungan dengan ketertutupan MA terhadap hasil audit biaya perkara oleh BPK, yang dilansir sekitar Rp. 5 miliar pernah tercatat di rekening pribadi Bagir Manan.

Kemudian, BM bahkan mengusulkan masa jabatan hakim agung seumur hidup, menolak eksistensi KY sebagai insititusi penyeleksi hakim agung, dan banyak statement lainnya yang sangat bertentangan dengan semangat keadilan publik. Bahkan, putusan-putusan kontroversial menjadi catatan tidak ternafikan dari tingkah dan gerak otoritarian MA. Kebebasan Pers akhirnya dieliminir sedemikian rupa ketika MA mengabulkan Kasasi Soeharto dan menghukum TIME Rp. 1 Triliun. Sedikit mundur kebelakang, MA juga pernah memutus kasus Tanah di Meruya Selatan yang bahkan tanpa pernah mengetahui duduk perkara bahwa di lokasi tersebut telah tinggal ribuan KK dengan sertifikat yang sah.

Ex-nunc & ex-tunc

Kita agak jengah ketika harus terus mencatat dalam setengah sabar segala dosa-dosa MA selama kepemimpinan Bagir Manan. Hingga, terakhir pada 10 oktober lalu MA menerima Kasasi 10 mantan anggota DPRD Sumbar, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang & Pengadilan Tinggi Sumbar. Dalam pertimbangannya diungkapkan, perbuatan para terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan. Alasan paling mendasar adalah karena PP 110/2000 yang dijadikan dasar penuntutan Jaksa telah dibatalkan MA pada tahun 2004. Begitu banyak kejanggalan.

Jika dicermati, perdebatan berawal dari masa berlaku putusan Judicial Review pembatalan PP 110/2000, yakni, apakah berlaku ke depan (prospektif) atau berlaku surut (retroaktif). Konsep ini berhubungan dengan term ex-tunc (mengikat pada waktu sebelum putusan dijatuhkan) dan ex-nunc (hanya dapat diterapkan ke depan), terutama dalam putusan uji materil. Hakim MA cenderung berpendirian bahwa putusan berimplikasi PP 110 dianggap tidak pernah ada sejak semula, dengan kata lain ia bersifat retroaktif sehingga semua akibat hukum yang terjadi selama PP berlaku dinafikan.

Ex-nunc itu sendiri berarti, pengujian terikat pada fakta dan keadaan hukum saat keputusan tersebut dikeluarkan, termasuk perubahan fakta dan keadaan hukum sebagai sebuah pertimbangan. Hal inilah yang dinafikan MA ketika mengatakan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan kejahatan. Karena aturan (PP 110) yang awalnya digunakan untuk menjerat dianggap tidak pernah ada. Padahal, sulit memungkiri bahwa saat anggota DPRD Sumbar menyusun anggaran, mereka telah dengan sengaja melanggar PP 110 yang mereka ketahui ada dan berlaku saat itu. Bagaimana mungkin mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar? Agaknya Hakim lupa dengan term ”tempus delicti” pada hukum pidana. Karena saat perbuatan dilakukan (tempus delicti tahun 2001/2002), PP 110 belum dibatalkan MA.

Selain itu, putusan MA dinilai tidak konsisten. Di beberapa putusan sebelumnya, MA justru berpendirian sebaliknya. Dalam kasus Gubernur Lampung, Alzier Dhanis Tabrani, meskipun Mahkamah Agung membatalkan Surat Mendagri, akan tetapi MA berpendirian bahwa keadaan hukum yang telah berubah harus tetap diakui. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Agung hanya berlaku ke depan (prospektif/ex-nunc). Ketidakkonsistenan MA ini seringkali terjadi dan dapat diamati dengan relatif mudah. Hal ini menyisakan pertanyaan, apakah konsep independensi kehakiman telah dipahami MA dengan salah kaprah. Atau, publik dapat berpikir tentang perlu atau tidaknya melakukan sebuah perubahan revolusioner di dalam tubuh MA yang semakin carut-marut. Sebagai benteng terakhir penjaga keadilan, terutama dalam pemberantasan korupsi, MA sudah sangat mengkhawatirkan..

Intimidasi

Jika benar keterangan, bahwa kawan-kawan di Sumbar mengalami intimidasi dari pihak Kejaksaan Tinggi dalam hubungan dengan eksekusi 33 anggota DPRD yang telah diputus bersalah sebelumnya, maka persoalan menjadi jauh lebih serius. Di titik inilah konstruksi tirani diperkuat sedemikian rupa dengan semangat ”insititusional mafia” peradilan.

Atau, jika perbincangan bersama rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) benar, bahwa pihak dekanat mengarahkan bahkan menekan mahasiswa agar tidak peduli dengan tragedi pembebasan koruptor mantan anggota DPRD Sumbar, kecemasan akan jadi berlipat ganda. Ternyata kebusukan tertular hingga pada tempat seharusnya keadilan tumbuh dan dibesarkan.

Audit BPK

Di sisi lain, bercermin dari hasil audit BPK, kecemasan terhadap arah kegagalan pemberantasan korupsi dapat menjadi sangat beralasan. Terhitung sampai dengan semester I tahun 2007 sekitar 36 ribu temuan pemeriksaan dengan nilai Rp. 3.657 triliun diduga adalah penyelewenangan anggaran. Jumlah yang sama sekali tidak sedikit. Sebagian besar temuan BPK ini ternyata tidak ditindaklanjuti. Tercacat, hingga akhir semester I 2007 masih tersisa Rp. 2.837 triliun anggaran yang menyimpang. Sebagian besar diantaranya berhubungan dengan kerugian negara.

Data BPK tersebut menjadi penting sebagai titik tolak pengungkapan kasus korupsi. Jika benar komitmen pemberantasan korupsi di insititusi penegak hukum benar-benar ada, seharusnya ada perkembangan yang menggembirakan dalam rangka penyelematan keuangan negara. Dalam alur berpikir sederhana, logika penyelamatan keuangan negara berbanding lurus dengan akses publik terhadap dana-dana yang kemudian akan berimplikasi pada pelayanan publik, kesejahteraan, pendidikan murah, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Namun, harapan tersebut jadi sangat tidak mungkin jika kondisi penegak hukum Indonesia jauh dari ideal. Atau, kalaupun penegak hukum telah cukup baik, carut-marut di tubuh MA dengan catatan dosa-dosa dan praktek tirani yudikatif yang dinahkodai Bagir Manan akan mengikis segala harapan perbaikan negeri ini ke depan.

Agaknya rakyat Indonesia, dan masyarakat Sumbar khususnya, harus berpikir jauh lebih serius. Terutama ketika hukum benar-benar lumpuh seperti saat ini. Karena kita tidak akan menunggu langit runtuh baru kemudian menjegal para koruptor beramai-ramai. (*)

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s