Revolusi Gerakan Antikorupsi

Dari aspek konsistensi pemerintah, kesenjangan besar justru tercatat dibanding begitu banyak harapan dan berita baik tentang pemberantasan korupsi. Secara makro, gap tersebut dapat dicermati berdasar hasil audit BPK semester I 2007. Sampai tahun ini, terhitung lebih dari 36 ribu temuan dengan nilai Rp 3.600 triliun yang dikategorikan penyimpangan anggaran. Khusus temuan kerugian negara, untuk semester I saja mencapai Rp 14, 4 triliun.

Dimuat di: Jawa Pos, Selasa, 11 Des 2007.

Sulit mengatakan telah ada kemajuan mendasar dalam level strategi dan prioritas pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal, telah lewat empat tahun sejak United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) diterima di Sidang Majelis Umum PBB (Resolusi 58/4, 31 Oktober 2003). Dan, telah lebih dari satu tahun sejak Indonesia meratifikasinya melalui UU 7/2006 (19 September 2006).

Hal yang relatif lebih mengkhawatirkan, hingga saat ini paradigma pemberantasan korupsi masih terhitung mengecewakan. Padahal, dua bulan mendatang Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi PBB Antikorupsi. Agak mencemaskan.

Meskipun keberhasilan konferensi tersebut bukan satu-satunya alat ukur keberhasilan, setidaknya, momen itu seharusnya menjadi titik penting reformasi paradigmatik gerakan antikorupsi di Indonesia. Seperti diatur pada article 63, konvensi dibentuk untuk meningkatkan kapasitas dan kerja sama negara peserta dengan berbagai kewajiban negara untuk mengimplementasikan amanat-amanat konvensi.

Pada titik inilah, setiap negara, khususnya Indonesia, terikat untuk terus-menerus melakukan pembenahan dan tunduk pada konvensi. Hingga, agenda konferensi tahunan kemudian menjadi sarana bagi negara pihak untuk melaporkan perkembangan di masing-masing negara.

Hingga saat ini, tercatat 140 negara telah menandatangani konvensi, 103 di antaranya telah meratifikasi pada hukum nasional masing-masing. Artinya, konvensi telah sah berlaku sejak hari ke-90 setelah tanggal penyimpanan instrumen ke-30 ratifikasi, yakni 14 Desember 2005. Dengan demikian, hingga saat ini UNCAC telah dua tahun berlaku dan mengikat negara yang meratifikasinya.

Hal yang paling mendasar sebagai latar belakang pentingnya Indonesia ikut serta dan serius menerapkan standar hukum dan implementasi konvensi adalah paradigma korupsi yang berubah drastis dari waktu ke waktu. Bukan hal yang baru ketika diketahui arus uang dan pola-pola korupsi justru telah menembus sekat-sekat kedaulatan negara. Padahal, Indonesia belum punya infrastruktur yang cukup untuk menyiasati perlawanan terhadap hal tersebut.

Yang menjadi masalah krusial ketika masing-masing negara tidak memiliki standar hukum relatif sama, bahkan sering bertolak belakang dalam perlawanan terhadap korupsi. Dengan demikian, bukan tidak mungkin sebuah perbuatan yang di satu negara diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, ternyata dinilai sebaliknya di negara lain. Padahal, di antara negara tersebut telah terjadi aliran dana haram yang sangat besar.

Laporan Independen
Potensi kehancuran negara karena digerogoti korupsi baik langsung maupun tidak menjadikan masyarakat tidak mungkin tinggal diam. Ketika tingkat partisipasi relatif membaik -meski dengan beberapa catatan tertentu- seharusnya kalangan civil society bersama-sama bergerak dalam porsi masing-masing. Pemerintah pun harus memberikan ruang partisipasi. Di sinilah NGOs/CSOs level nasional dan internasional bersama-sama mendorong perubahan yang lebi mendasar.

Jika di jaringan internasional, Transparency International (TI) telah melakukan pertemuan awal di Nusa Dua, Bali, bulan lalu dan memfokuskan pada aspek Asset Recovery, maka Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringan NGOs antikorupsi tingkat nasional memilih bergerak di ruang “penindakan dan penegakan hukum” (Chapter III, UNCAC). Pembagian peran ini diharapkan saling mendukung dalam kerangka pembersihan Indonesia dari korupsi secara bertahap.

Melalui beberapa indikator dan laporan independen awal yang akan disampaikan pada konferensi ke-2 negara pihak (2nd CoSP), ICW menemukan catatan yang relatif mengecewakan. Setidaknya, digunakan dua alat ukur awal yang digunakan untu me-review implementasi dan harmonisasi UNCAC dalam hukum Indonesia. Pertama, konsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kedua, institusional assessment lembaga penegak hukum.

Dari aspek konsistensi pemerintah, kesenjangan besar justru tercatat dibanding begitu banyak harapan dan berita baik tentang pemberantasan korupsi. Secara makro, gap tersebut dapat dicermati berdasar hasil audit BPK semester I 2007. Sampai tahun ini, terhitung lebih dari 36 ribu temuan dengan nilai Rp 3.600 triliun yang dikategorikan penyimpangan anggaran. Khusus temuan kerugian negara, untuk semester I saja mencapai Rp 14, 4 triliun.

Angka-angka dramatis tersebut seharusnya semakin menyadarkan publik, khususnya penegak hukum, untuk terus mendorong gerakan perlawanan terhadap korupsi. Namun, hal sebaliknya justru lebih mengkhawatirkan saat ternyata penyelewenangan justru terjadi di tubuh institusi penegak hukum.

Pada institusi Kejaksaan Agung tercatat 108 temuan pemeriksaan senilai Rp 8,7 triliun, 84 kasus di antaranya masih belum tertangani hingga akhir semester I 2007, atau senilai Rp 8,4 triliun.

Bahkan, di tubuh Polri terdapat 303 temuan pemeriksaan senilai Rp 534 miliar, USD 1.349,34, dan € 927,69 . Berdasar catatan BPK, Polri tidak jauh berbeda dengan MA karena sama-sama tidak berupaya melakukan tindak lanjut dan perbaikan internal untuk mengembalikan sejumlah besar uang yang dinilai menyimpang.

Kalaupun ada catatan positif, kita bisa mengacu pada KPK karena institusi itu tercatat tidak melakukan penyimpangan anggaran hingga semester I tahun 2007.

Febri Diansyah

http://jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=316690

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s