Cermin Retak Pemberantasan Korupsi

Jika ada satu fungsi prinsipil “menoleh kebelakang”, menilai dan mendokumentasikan masa lalu, maka itu adalah dalam kerangka lebih jelas melihat ke depan. Pakar-pakar sejarah bahkan menulis lebih ekstrim, bahwa sejarah adalah sesuatu yang berada di depan, sedangkan hari esok adalah sebaliknya. Dan, manusia sesungguhnya berdiri & berjalan membelakangi hari depan. Sehingga ia membutuhkan cermin. Di titik inilah catatan masa lalu mempunyai arti penting membimbing langkah manusia melewati hari esok dengan lebih baik.

 

Sepertihalnya juga membaca gerakan anti korupsi di tahun 2008. Begitu banyak catatan tahun 2007 yang harus diperhatikan. Harus dibaca dengan benar. Namun, sayang pembacaan dan penilaian terhadap korupsi seringkali terjebak sekedar pada penghitungan kasus terungkap, jumlah kerugian negara yang dramatis, dan kadang sedikit prediksi untuk tahun berikutnya. Tulisan ini mencoba menawarkan alternatif pembacaan.

 

Level Korupsi

Analogi cermin agaknya berkorelasi dengan apa yang disebut UN Office on Drugs and Crimes (UNODC) sebagai corruption assesement.  UNODC yang membawahi semua program UN Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi PBB anti korupsi menegaskan bahwa penilaian apapun tentang korupsi harus dimulai dari pembacaan tentang level korupsi (assesement of level corruption). Ada 9 elemen yang patut diperhatikan. Lima diantaranya penting diprioritaskan

 

Pertama, Defenisi korupsi yang mencakup arti secara hukum, operasional dan persepsi. Tiga hal ini dapat ditemukan di perundang-undangan antikorupsi dan beberapa indikator pemberantasan korupsi, misal: Corruption Percepetion Index (CPI)  oleh TI. Berdasarkan CPI terlihat jelas posisi Indonesia sebagai “juara bertahan” negara terkorup dari tahun ke tahun. Tahun 2005 indeks Indonesia adalah 2,2 dan menduduki peringkat 137 dari 158; tahun 2006 indeks 2,4 dengan posisi 130 dari 163; serta turun menjadi 2,3 di tahun 2007 di rangking 143 dari 179 negara. Secara operasional pun, menurut catatan ICW, trend pengungkapan kasus korupsi justru menurun 70% di tahun 2007.

 

Kedua, frekuensi korupsi. Poin ini sangat berhubungan dengan modus korupsi. ICW mencatat, di level pengungkapan modus yang dominan di tahun 2007 masih dalam lingkar korupsi konvensional, yaitu pengadaan barang/jasa. Modus yang jauh lebih canggih, rumit dan melibatkan arus keuangan yang bergerak cepat bahkan samasekali tidak terpikirkan. Dugaan korupsi di Jamsostek, misalnya. Dengan cara memonopoli pengelolaan dana asuransi yang dibayarkan buruh seluruh Indonesia, dan menginvestasikan triliunan dana di pasar modal untuk kepentingan sekelompok elit tanpa mengurangi jumlah yang disetorkan buruh merupakan cara yang sangat cerdik. Contoh lain bahkan terjadi di daerah, ketika kepala daerah menanamkan anggaran daerah dalam bentuk SBI, kemudian kasus PGN, WIKA, bahkan penggorengan dana publik dalam bentuk saham di bursa serta pembajakan rencana privatisasi 28 BUMN di tahun 2008. Kelemahan yang sangat prinsip dari penegak hukum justru terletak pada SDM & kelembagaan. Jika pun ada insitusi yang siap, hanya KPK yang diperkirakan mampu.

 

Ketiga, framework korupsi. Menurut UNODC, elemen ini berhubungan dengan kecenderungan waktu dan tempat terjadinya korupsi. Pembacaan terhadap poin ini dilihat dari kinerja institusi penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi. Untuk tahun 2007, misalnya, ICW mencatat, rata-rata waktu pengungkapan kasus adalah 2,5 tahun. Artinya, kasus yang mulai diproses di tahun 2007 didominasi kasus lama. Dari 71 kasus yang mulai diproses (terungkap) di tahun ini, yang melibatkan 142 tersangka, hanya 5 kasus yang terjadi di tahun 2007 dengan kerugian negara tidak lebih dari Rp. 1 Miliar. Kasus yang terbanyak terungkap ada di tahun 2004 dan tahun sebelumnya (39 kasus). Analisis ini berkorelasi dengan penilaian, bahwa framework pemberantasan korupsi tahun 2007 di Indonesia berada dalam lingkar balas dendam politik. Karena, tersangka yang dijerat didominasi oleh orang yang terafiliasi pada partai politik diluar partai penguasa.

 

Keempat, aktor dan kualitas aktor. Ada dua hal yang harus dicermati dari elemen ini; pertama, aktor yang melakukan korupsi, dan kedua, aktor yang memudahkan korupsi sekaligus menghalangi pemberantasan korupsi. Berdasarkan data PuKAt Korupsi FHUGM, aktor terbanyak tahun 2007 adalah Bupati/Walikota. Hal ini menunjukan pengaruh kuat desentralisasi terhadap peningkatan potensi dan kesempatan korupsi. Sehingga, ide untuk menempatkan Pengadilan Tipikor dan perwakilan KPK di beberapa wilayah utama penting didorong.

 

Sedikit berbeda dengan PuKAt, ICW coba memisahkan antara aktor korupsi yang sedang diproses penegak hukum dengan aktor korupsi yang yang baru mulai diungkap, aktor korupsi yang tidak tersentuh, dan aktor yang menghalangi pemberantasan korupsi. Khususnya temuan tentang hal yang terakhir ternyata sangat mengkhawatirkan. Presiden, wakil presiden, ketua MA, Hakim Agung, dan dua partai besar dikategorikan sebagai aktor yang berandil menghambat gerakan antikorupsi.

 

Presiden SBY, selain dapat dilihat dari turunnya semangat antikorupsi berdasarkan ketegasan pernyataan tentang korupsi, tercatat bahkan 4 kali mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif dengan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi. Terminologi penyelesaian “secara adat” pada 4 kasus besar memposisikan SBY sebagai aktor penghambat. Wakil presiden pun demikian, ketika menyatakan bahwa pemberantasan korupsi memperburuk kondisi perekonomian dan usul pemberian kekebalan terhadap pejabat daerah. Bagaimana mungkin kereta pemberantasan korupsi melaju cepat jika presiden dan wakilnya–langsung atau pun tidak—bahkan menafikan proses hukum yang melibatkan pejabat negara dalam dugaan kasus korupsi?

 

Aktor lain yang paling menyakitkan justru berada di gedung parlemen, para wakil rakyat. Argumentasi ini didasarkan pada tindakan penghancuran institusi penegak hukum (KPK) pada proses pemilihannya. Resistensi anggota DPR terhadap proses pembersihan partai dari korupsi pun mendukung analisis ini. Melihat dari hasil pemilihan pimpinan KPK, ICW memposisikan Partai Golkar & PDIP sebagai penyumbang terbesar dari 37 suara yang memilih calon kontroversial Antasari Azhar sebagai aktor penghambat pemberantasan korupsi. Pendapat ini pun senada dengan perkembangan penyusunan beberapa RUU Politik yang mengarah pada isu anti akuntabilitas dan anti transparansi. Analisis ini dapat mengklasifikan salah seorang anggota Komisi III DPR dari fraksi PAN yang secara terang-terangan memuji tindakan calon pimpinan KPK yang melanggar undang-undang (penundaan ekseskusi koruptor di Padang).

 

Kelima, motivasi korupsi. Elemen terpenting dari level korupsi adalah bagaimana menjawab apa sebenarnya latarbelakang/motivasi orang-orang melakukan korupsi. Dari pemetaan dan hasil pemantauan ICW, setidaknya ada 3 motivasi penting, yaitu: Pendanaan politik; membangun dan menjaga jaringan; serta memperkaya diri.

 

Dan, elemen selanjutnya adalah tipe korupsi; tujuan pembacaan korupsi; konteks budaya; dan, kesembilan, respon masyarakat, institusi publik, investor, dan lembaga donor.

 

Outlok 2008

Sehingga, daftar awal yang dapat disusun tentang potensi korupsi di tahun tikus 2008 sangat berhubungan dengan; potensi aliran uang pada penyusunan 10 rancangan undang-undang (RUU Pemilu, Partai Politik, KMIP, Tipikor, Pengadilan Tipikor, KPK, MA, MK, KY); rencana privatisasi 28 BUMN di tahun 2008; penggantian Ketua MA, pemilihan 12 Hakim Agung yang memasuki usia pensiun; Pemilihan hakim Konstitusi (3 orang pensiun di bulan Mei, dan 6 orang lainnya habis masa tugas sampai 16 agustus 2008); dan, upaya penempatan orang bermasalah pada jabatan publik. Keberhasilan mencegah potensi korupsi di daftar ini akan sangat berhubungan dengan kemampuan membaca level korupsi hingga tahun 2007.

 

Jika kita tidak bisa menilai dengan alat ukur yang tepat, seperti cermin retak, bagaimana mungkin pembacaan dapat dilakukan dengan baik? Dan, bagaimana mungkin prediksi & aksi ke depan mencapai sasaran yang tepat? Wallahualam bi shawab (*)

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s