Agar Konferensi Tak Mati Suri

Hampir-hampir, konferensi PBB melawan korupsi menjadi sekedar seremonial rutin. Beberapa pihak menyebutnya dengan konferensi yang datar-datar saja. Satu hari sebelum konferensi dibuka, melalui konstruksi realitas yang didorong sebagian besar media massa, perhatian publik terseret pada isu kematian Soeharto. Hal yang sama terjadi di fase penutupan, selain secara substansial lima resolusi dinilai tidak menguntungkan Indonesia, bencana banjir rutin yang melumpuhkan Jakarta ikut menenggelamkan isu antikorupsi di momentum yang cukup penting.

Namun, persoalannya tentu tidak sekedar perang wacana dan momentum isu. Ketidaksiapan delegasi Indonesia dari segi substantif dan teknis, menurut ICW, menjadi catatan kritis yang seharusnya diakui secara jujur. Ada tiga persoalan prinsip yang dapat dicermati.

Pertama, delegasi Indonesia tidak punya sasaran yang jelas dan terukur. Di sini, peran pemerintah yang terlihat lebih sebagai event organizer (EO) ketimbang sebagai salah satu negara pihak yang berkomitmen melawan korupsi.

Pilihan mendorong pengembalian aset, misalnya, ternyata tidak diikuti dengan perencanaan dan strategi yang komprehensif. Kalau pun delegasi RI menggabungkan diri dalam kelompok G-77 untuk mendesak negara maju membentuk kelompok ahli, maka RI harus menyiapkan setidaknya dua tim yang solid. Tim yang mengurus substansi dan tim diplomasi yang kuat. Pada kenyataannya, hingga hari kedua konferensi, penunjukan tim baru dilakukan pada rapat koordinasi delegasi RI. Bahkan, hal teknis seperti ini pun tidak terencanakan dengan baik.

Kedua, prioritas asset recovery terlalu prematur dalam kondisi penegakan hukum yang masih sangat buruk. Poin ini merupakan kritik mendasar yang ditulis dalam laporan independen versi masyarakat sipil Indonesia. Laporan yang berjudul, corruption assessment and compliance UNCAC in Indonesian Law menegaskan empat persoalan prinsip yang terlebih dahulu harus diprioritaskan. Persoalan ini cenderung berada di level penegakan hukum, seperti yang diatur dalam Bab III UNCAC.

Menarik apa yang diungkapkan Direkrut Eksekutif UNODC, Antonio Mario Costa. Kemampuan pemerintah menunjukan komitmen pemberantasan korupsi merupakan syarat utama pengajuan bantuan dalam asset recovery. Sehingga, sangat beralasan penolakan negara maju terhadap usulan permohonan bantuan pengembalian asset oleh Indonesia. Satu hal, agak sulit mengatakan pemerintah Indonesia mempunyai komitmen kuat dalam penegakan hukum pada pemberantasan.

Dalam bahasa lain, ICW menilai, pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam rentang waktu 2004-2007 masih dalam taraf kamuflase ketimbang niat yang sesungguhnya. Sehingga, seharusnya pemerintah memilih fokus penegakan hukum sebelum bicara asset recovery.

Rekomendasi ini disampaikan ICW sebagai prioritas desakan terhadap pemerintah Indonesia. Alasan yang paling prinsipil, berdasarkan berbagai indikator terlihat salah satu inti persoalan pemberantasan korupsi Indonesia adalah Institusi yang seharusnya memerangi korupsi justru berada di jajaran insitusi terkorup.

Audit BPK, Corruption Perception Index (CPI) & Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis TI, serta penelitian UGM & Kemitraan menunjukan kecenderungan yang sama. Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan merupakan institusi bermasalah. TI menambahkan parlemen dan partai politik sebagai katalisator kemelut koruptif yang terjadi di Indonesia.

Dari aspek penegakan hukum, aktor korupsi yang diproses selama tahun 2007 pun 60,6 % berada di level bawah. Modus yang terungkap masih level korupsi tradisonal. Dan, dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan bebasnya terdakwa korupsi di pengadilan umum. Komplikasi penegakan hukum ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin agenda asset recovery dinilai penting sementara infrastruktur dasar untuk mendorong pengembalian aset masih sangat kacau?

Upaya penarikan aset terpidana kasus korupsi dalam negeri, misalnya, tidak mungkin efektif jika tidak didahului proses penyidikan, penuntutan dan peradilan yang benar. Bahkan, aset hasil korupsi yang sudah dibayarkan pun sangat beresiko diselewengkan penegak hukum. Kasus uang pengganti yang diduga dikorup pada institusi Kejaksaan menjadi potret buruknya pondasi penegakan hukum Indonesia.

Bahkan, argumentasi pergeseran landasan filosofis perang terhadap korupsi dari upaya memenjarakan pelaku menjadi upaya mengembalikan aset masih belum cukup tepat digunakan. Karena, upaya pengembalian aset di luar negeri baru akan efektif jika penegakan hukum telah cukup baik. Jika rule of law masih sangat buruk, maka tarik menarik aset berpotensi mengarah pada supremasi kekuasaan dan kekuatan ketimbang supremasi hukum.

Ketiga, Indonesia bahkan tidak serius melakukan review of implementation UNCAC pada hukum Indonesia. Bagian ini merupakan amanat terpenting dari rezim hukum Internasional dan setiap konvensi yang diratifikasi oleh suatu negara. Sebuah mekanisme kesepakatan lintas Negara tidak akan pernah efektif jika masing-masing Negara tidak memenuhi ketentuan konvensi dan tidak mengaturnya secara tepat dalam hukum nasional. Sulit mengatakan, pemeritnah Indonesia punya komitmen memenuhi ketentuan konvensi tersebut.

Seperti disampaikan dalam laporan independen, sebagian besar infrastruktur regulasi/aturan yang diamanatkan UNCAC tidak diatur secara penuh oleh hukum Indonesia. Misal: upaya pelemahan dan pembunuhan KPK. Secara tegas UNCAC mengatur, lembaga antikorupsi ini adalah insitusi permanen bagi negara peserta yang merativikasi konvensi. Diperlambatnya pengesahan RUU Kebebasan Informasi Publik juga sebuah bentuk pengingkaran substansial pemerintah terhadap amanat UNCAC. Dan, beberapa ketentuan tentang perlindungan saksi, korban, pelapor atau whistle blowers justru mengancam kedudukan mereka di dalam hukum.

Agenda penegakan hukum awal yang bisa diseriusi dapat dimulai dari penelusuran temuan pemeriksaan BPK terhadap APBN, APBD dan BUMN. Dilaporkan BPK, dari tahun 2004-semester I 2007 terdapat lebih dari 36 ribu temuan dengan nilai penyimpangan Rp. 3.657, 71 triliun. Jumlah itu mungkin jauh lebih besar ketimbang perkiraan aset koruptor yang ada di luar negeri saat ini. Sehingga, pilihan penegakan hukum direkomendasikan tetap jadi prioritas pemerintah pasca konferensi. Satu tahun mendatang, Qatar akan menjadi tuan rumah baru. Memen ini seharusnya memacu semua lapisan masyarakat Indonesia lebih berkomitmen memberantas korupsi. Agar konferensi tak mati suri. (*)

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s