Butterfly Effect Skandal BI

butterfly-effect.jpg

Kita sangat mahfum, KPK harus didukung sepenuhnya jika komisi ini konsisten mengusut tuntas aliran illegal dana BI. Pengusutan secara hukum. Tidak dipolitisasi. Tidak tebang pilih.

Sintesa aliran dana

 

rp5.jpg

Prinsip mendasar keterkaitan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dengan pimpinan Bank Indonesia (BI) terletak pada aliran dana mencapai Rp. 100 Miliar yang mengalir pada beberapa anggota DPR, Penegak Hukum, dan Advokat. Berdasarkan catatan Biro Gubernur pada Dewan Gubernur 22 Juli 2003, Rp. 71,5 miliar uang diambil dari kas YPPI, dan sisanya (Rp. 42,7 miliar) dari anggaran BI.

Berdasarkan analisis dokumen ICW, bahkan dana YPPI Rp. 71,5 Miliar diduga merupakan kamuflase yang justru bersumber dari BI. Dengan kata lain, Rp. 100 Miliar murni hak rakyat Indonesia digunakan secara sewenang-wenang oleh pejabat BI demi kepentingan sekelompok orang tertentu.

Aliran dana illegal YPPI dan BI ini sesungguhnya dimulai sejak awal tahun 2003. Kasus ini saling kait mengkait dengan kasus penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan tiga mantan direksi BI. Di sinilai persoalan mulai terbaca, ketika Rapat Dewan Gubernur (RDG) bersama Direktorat Hukum BI tanggal 20 Maret 2003 memutuskan pemberian bantuan Rp. 5 miliar untuk masing-masing tersangka berdasarkan Peraturan DG No.4/13/PDG/2002, tanggal 22 Okt 2002 tentang Perlindungan hukum dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan BI. Yang menjadi persoalan, uang total Rp. 15 miliar tersebut dinyatakan tidak perlu dipertanggungjawabkan oleh tiga mantan direksi dan mantan Gubernur BI.

Subsidi Kasus

Hingga saat ini, harus diakui KPK telah melakukan beberapa gebrakan serius mengusut skandal dana BI. Namun, pengawalan untuk memastikan KPK tetap di jalan yang seharusnya penting dilakukan sebagaimana tindakan untuk mendorong KPK menuntaskan kasus ini. Tesis ini bukan tanpa alasan, karena dinilai terdapat potensi pembelokan kasus dengan melindungi orang-orang tertentu. Dalam bahasa yang lazim, di beberapa titik tertentu KPK rentan mempolitisasi kasus BI.

ICW melihat adanya potensi bias penanganan skandal BI. Seperti pernyataan yang sempat dituturkan KPK, bahwa KPK tidak cukup bukti menjerat anggota DPR (Jawapos, 17/02), sehingga cenderung menafikan aliran dana Rp. 31, 5 miliar pada 16 mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Jika benar KPK tidak peduli dengan aliran dana pada 16 anggota DPR, maka kecurigaan adanya upaya subsidi kasus untuk menyelamatkan sebagian pihak dengan mengorbankan pihak lain akan menjadi beralasan. Kita tidak ingin, KPK kembali terjebak pada praktek-praktek kotor jual beli perkara seperti itu.

Arah Kamuflase

Berdasarkan Independent Report yang disampaikan ICW pada konferensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Bali, akhir Januari lalu, ada empat persoalan mendasar yang menjadi alasan kegagalan pemberantasan korupsi. Semuanya mengarah pada sebuah kamuflase agenda antikorupsi. Pertama, Institusi penegak hukum justru institusi terkorup. Di sini, berdasarkan indikator audit BPK, tren 5 tahun Corruption Perception Index (CPI) & Global Corruption Barometer (GCB), dan penelitian UGM, kronik penegakan hukum dimulai dari korupnya institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum.

Kedua, Disorientasi strategi pemberantasan korupsi. Temuan ICW di tahun 2007 menunjukan 60,6% aktor korup yang diproses hukum hanya berasal dari level bawah. Jika penegak hukum melakukannya dengan tidak sadar, maka hal ini menunjukan kelemahan orientasi dan skala prioritas pemberantasan korupsi. Akan tetapi, jika penegak hukum menyatakan potret ini sebagai prestasi kerja, maka tidak salah tesis yang menyatakan bahwa penegak hukum melakukan tebang pilih.

Ketiga, Delegitimasi Institusi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan dengan upaya pelemahan KPK dan KY melalui pembajakan proses pemilihan pimpinan dan pengajuan uji materil ke MK. Dan, Keempat, Komitmen pejabat tinggi negara yang lemah. Poin ini sangat berhubungan dengan inskonsistensi pernyataan dan tindakan pejabat negara mulai dari level presiden, wakil presiden dan unsur peradilan.

Empat kelemahan diatas disusun ICW agar penegak hukum, khususnya KPK belajar dari kegagalan masa lalu. Dalam kasus BI, KPK punya kesempatan yang sangat besar untuk membuktikan diri, bahwa pemberantasan korupsi ini dilakukan secara serius, komit, dan tulus.

Butterfly Effect

butterfly-effect-lampshades.jpg

Jika saja KPK sadar, maka skandal ini tidak akan disia-siakan. Sebuah butterfly effect akan memberikan harapan yang kongkrit untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak hanya pelajaran, tetapi juga detterence effect yang nyata.

Kelemahan pertama dan kedua sangat dapat diperbaiki KPK dengan menyeret pihak pihak jaksa dan hakim yang terlibat. BPK secara tegas telah melaporkan hasil temuan, bahwa 6 oknum Jaksa menerima dana BI. Bahkan surat Oey Hoey Tiong pada Aulia Pohan dan Maman H. Soemantri 4 Juli 2003 juga menyebutkan aliran dana pada Kejagung tersebut. Jika KPK serius, maka upaya membangun pondasi pemberantasan korupsi dengan cara membersihkan institusi penegak hukum telah dimulai dengan baik. Persoalannya, ketua KPK berasal dari unsur Jaksa. Kita tidak tahu, apakah Antasari berani mengobrak-abrik Kejaksaan Agung, rumahnya sebelumnya.

Pengusutan pejabat yang berada di ”ring satu” pemerintahan ini akan memberikan catatan berbeda di tahun 2008, sebagai jawaban terhadap kritik berbagai pihak terhadap penagakan hukum di tahun sebelumnya. Sehingga, kelemahan ”disorientasi pemberantasan korupsi” dapat mulai diperbaiki. Selain itu, penelitian yang mengatakan Parlemen dan Poltisi sebagai insitusi terkorup seharusnya dibaca KPK sebagai salah satu skla prioritas penanganan perkara. Dengan kata lain, jika ingin serius menuntaskan skandal BI sekaligus membangun pondasi antikorupsi yang lebih kokoh, maka tanpa menafikan aktor lainnya, pemeriksaan terhadap anggota DPR dan penegak hukum layak dijadikan prioritas utama.

Sedangkan kelemahan ketiga adalah jawaban terhadap keraguan publik ketika terpilihnya pimpinan KPK. Jika KPK membuktikan diri tidak tebang pilih, punya strategi dan prioritas dalam kasus ini, maka publik akan mulai kembali menaruh kepercayaan dan harapan pada KPK. Sehingga, anggapan bahwa pimpinan KPK jilid II tidak akan menuntaskan kasus BI akan terbukti salah dengan sendirinya.

Tiga hal diatas, sangat berpotensi mengarah pada sebuah multi efek yang positif terhadap pondasi awal pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. Sadar atau pun tidak, keseriusan KPK dan pengawalan publik yang intens akan mewujdukan sebuah butterfly efect dari skandal aliran dana BI. Tapi, publik tidak akan menunggu. Semua harus direbut & didorong. Yang mungkin lupa harus diingatkan. (*)

Febri Diansyah

 

4 thoughts on “Butterfly Effect Skandal BI

  1. Heee… Sorry Friend.. tanpa sepengetahuan angku, ambo posting diskusi singkat kito soal UNCAC beberapa waktu yang lalu di blog ambo: yancearizona.wordpress.com -) Harapannyo supayo bisa dilihat dan melibatkan urang lain membahas tema tersebut.

    Bergabunglah di milis: indoblawgger@yahoogroups.com
    Alangkah lebih baik kalau ide-ide segar dari Bung febri bisa didiskusikan oleh para blawgger (blogger hukum)..

    Salam,

    Yance Arizona

  2. Beri dukungan penuh pada KPK
    agar bisa terjun ke daerah dimana banyak jaksa dan hakim sudah bermain mata dengan pejabat di daerah
    kalau perlu hukum potong tangan saja pada para koruptor dan penegak hukum yang menyimpang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s