Para Hakim yang Tergelincir

Dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menaati kerancuan berpikir para pengawal konstitusi itu. Jika kita taat dengan putusan MK, maka tidakkah anggaran untuk infrastruktur sekolah, buku, spp, dan biaya pendidikan yang merupakan hak mendasar siswa akan terabaikan?

Dimuat di: KORAN TEMPO, Selasa 04 Maret 2008

palu.jpgkarikatur-miskin.jpg

TEROMPET KEMATIAN PENDIDIKAN INDONESIA

Berawal dari dalil telah dirugikan hak konstutusionalnya lantaran aturan yang meletakkan gaji pendidik diluar anggaran pendidikan, seorang guru dan dosen dari Sulawesi Selatan mengajukan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi. Dan, tanggal 20 Februari 2008, melalui putusan 24/PUU-V/2007, MK menyatakan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa ”gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat.


baca-di-atap.jpg

Idenya sederhana, bagaimana mungkin tenaga pengajar, sebagai bagian penting dari sistem pendidikan justru tidak menikmati alokasi 20% anggaran pendidikan. Seperti didalilkan pemohon, jika bangsa ini punya komitmen terhadap pendidikan, seharusnya kesejahteraan guru diperhatikan secara serius. Sehingga, gaji pendidik tidak boleh diatur diluar anggaran pendidikan. Sepintas argumentasi ini masuk akal.

Namun, jika diteliti lebih dalam, argumentasi pemohon yang kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus, sesungguhnya telah berjalan mundur dan mendorong pendidikan Indonesia ke bibir jurang kehancuran.

Dari aspek hukum, ICW bersama Koalisi Pendidikan setidaknya mencatat 2 persoalan mendasar yang terdapat pada putusan MK. Pertama, Putusan tersebut justru melawan konstitusi dan berdiri berhadap-hadapan dengan UUD 1945. Perhatikan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan 28I ayat (4) UUD 1945, disebutkan, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan…demi meningkatkan kulaitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan pemenuhan tersebut merupakan kewajiban negara, khususnya pemerintah. Di titik inilah, sengaja atau pun tidak, MK telah menafikan jaminan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi.

Dalam keadaan belum terpenuhinya kualitas hidup dan kesejahteraan manusia Indonesia yang terlihat pada rendahnya tingkat pemenuhan hak asasi pendidikan warganegara oleh negara, MK justru mengeluarkan putusan yang akan semakin mengeliminir hak asasi warga negara atas pendidikan. Sebagai hakim yang bijak, MK seharusnya memperhatikan realitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Alokasi anggaran pendidikan Rp. 48,2 triliun (11,2% dari APBN) diluar gaji guru, bahkan masih belum mencukupi kebutuhan pemenuhan hak asasi pendidikan warga negara. Seperti catatan Depdiknas, negara ini butuh Rp. 136 triliun untuk pendidikan di tahun 2008. Jika saja MK mempunyai komitmen dan sensitivitas empat terhadap pendidikan Indonesia, maka MK akan menghitung dengan cermat, 2,8 juta guru di Indonesia jika rata-rata gaji Rp. 2 juta, akan membutuhkan anggaran mencapai Rp. 56 triliun/tahun. Catatan ini masih mencoba mengesampingkan sejumlah besar gaji guru yang berada di atas Rp. 2juta, dan belum memasukan tunjangan lainnya.

Dan, ketika memperhatikan ketentuan pada Pasal 1 angka 6 UU Sisdiknas, bahkan yang dimaksud pendidik bukan hanya guru, tetapi mencakup dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain-lain yang berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan.

Dengan kata lain, dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menaati kerancuan berpikir para pengawal konstitusi itu. Jika kita taat dengan putusan MK, maka tidakkah anggaran untuk infrastruktur sekolah, buku, spp, dan biaya pendidikan yang merupakan hak mendasar siswa akan terabaikan?

Persoalan yuridis kedua terletak pada kewenangan mengadili. MK dapat dikatakan telah mengadili diluar kewenangannya. Seperti dicantumkan dalam pertimbangan hakim, salah satu dasar pengambilan keputusan adalah adanya ketidakkonsistenan antara Pasal 49 ayat (1) dengan Pasal 1 angka 3 dan angka 6 UU Sisdiknas. Kalau pun ini benar, seharusnya pengujian konsistensi berada di wilayah prektek, atau merupakan kewenangan pemerintah bersama DPR untuk melakukan eksekutif review.

Selain itu, ketidakmampuan dan ketidakkomitmenan pemerintah memenuhi amanat konstitusi untuk menganggarkan biaya pendidikan 20% dari APBN tentu tidak berarti dapat dialihkan pada perampasan hak asasi pendidikan warga negara. Padahal, masyarakat sangat mahfum, tugas pemerintah tidak lain seharusnya adalah menyelanggarakan hak dan kepentingan waga negara, bukan sebaliknya.

Ide penting dari dua argumentasi yuridis diatas, terletak pada satu konsep mendasar dalam hukum. Bahwa hukum haruslah hidup dalam masyarakat, dan masyarakatlah yang menjadikan hukum tersebut mempunyai eksistensi, tumbuh dan ditaati. Substansi hukum adalah untuk kepentingan masyarakat. Salah seorang hakim MK diluar yang menyatakan pendapat berbeda pada putusan 24/2003 bahkan seringkali mendalilkan hal ini. Dan, putusan ini adalah putusan kesekiankalinya yang mengingkari konsep mendasar dalam hukum.

Atas dasar itulah, pemerintah disarankan mengabaikan putusan MK. Dua alasan prinsipil rekomendasi ini terletak pada: pertama, pertimbangan putusan tersebut dinilai bersebrangan dan melawan konstitusi itu sendiri, serta MK mengadili diluar kewenangan. Kedua, pengaturan anggaran merupakan kewenangan penuh pemerintah bersama DPR. Khusus poin kedua ini, pertimbangan MK nomor 3.16.6 dalam putusan yang sama juga menegaskan kewenangan pemerintah untuk mengatur pembagian anggaran pada APBN.

Pengabaian dengan dua alasan yang sama tersebut juga pernah dilakukan Mahkamah Agung dalam hal putusan MK tentang unsur melawan hukum pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung saat itu menilai, MK mempertimbangkan sesuatu diluar kewenangannya dan pertimbangan tersebut bermasalah secara hukum. Sementara di sisi lain, kewenangan mengadili dan memutus perkara adalah kewenangan MA, sehingga MA dapat mengabaikan putusan MK ketika ia sedang menjalankan ”kewenangan mengadili” tersebut.

Mencermati pertimbangan diatas, persoalan berikutnya terletak pada komtimen dan kemauan pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi. Amanat yang tidak hanya soal 20% anggaran pendidikan, tetapi juga amanat untuk menyelenggarakan dan menegakan Hak Asasi Manusia Indonesia. Jika komitmen itu ada, maka pemerintah akan mengabaikan putusan MK. Lagipula tidak pernah ada larangan untuk itu, sehingga pemerintah tidak akan melanggar apa-apa jika tetap menganggarkan gaji guru diluar alokasi anggaran pendidikan. Jika tidak, maka benarlah, Putusan nomor 24 itu adalah terompet kematian untuk pendidikan Indonesia.(*)

Febri Diansyah

gedungmk.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s