Polarisasi Pendapat Pengambilalihan BLBI oleh KPK

karikatur-blbi.jpg

detektip.gif

Hampir tidak ada alasan bagi KPK untuk menolak pengambil alihan kasus BLBI. Kerugian negara dalam jumlah sangat besar, yang mencapai Rp. Rp. 138,4 triliun dari Rp. 144,5 triliun dari BLBI yang dikucurkan; penyelewenangan anggaran Rp. 84,4 triliun oleh 48 bank penerima; beratnya beban APBN dari tahun ke tahun untuk melunasi utang BLBI; kebangkrutan negara yang luar biasa; dan bahkan kebusukan di institusi kejaksaan yang mulai terkuak setidaknya telah lebih dari cukup sebagai alasan sosial politik agar KPK turun tangan.

Dan, tulisan ini ingin menjelaskan dasar kewenangan pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK. Lebih ditujukan sebagai tawaran pendapat hukum alternatif untuk KPK.

Harus diakui, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang rentang waktu kewenangan KPK untuk menangani perkara. ICW menilai, setidaknya perdebatan hukum tersebut terpolarisasi menjadi tiga poin sentral.


Pertama, KPK dinilai hanya berwenang menangani perkara yang terjadi setelah UU 20/2003 tentang KPK terbentuk, atau sejak 27 Desember 2002. Perdebatan ini hangat dibicarakan setelah Mahkamah Konstitusi memutus permohonan Bram Mannopo. Saat itu, didalilkan, KPK tidak berwenang menangani perkara sebelum 27 Desember 2002, sehingga Pasal 68 UU KPK harus dibatalkan karena bersifat retroaktif atau berlaku surut.

MK menolak permohonan dan menyatakan Pasal 68 yang berbicara tentang kewenangan KPK mengambil alih semua pekara sebelum KPK terbentuk bersifat prospektif atau berlaku ke depan. Sehingga, pasal tersebut jelas tidak mengandung unsur berlaku surut dan tidak melanggar konstitusi. Dalam bagian pertimbangan lebih ditegaskan, sifat prospektif berarti KPK hanya melanjutkan penanganan perkara yang telah dimulai sebelumnya oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Di titik ini, perdebatan tentang berlaku surut atau tidaknya kewenangan KPK dapat dinilai tuntas. Dengan penekanan, KPK punya kewenangan penuh melanjutkan penanganan perkara korupsi yang ada sebelum KPK terbentuk. Ini yang sering disebut dengan kewenangan pengambil alihan.

Dengan demikian, poin pertama tentang kewenangan KPK yang terbatas pada perkara yang terjadi setelah UU KPK terbentuk telah dapat dibantah.

Kedua, KPK boleh menangani perkara yang terjadi sebelum UU KPK terbentuk, tetapi terbatas pada waktu sejak UU 31/1999 dan UU 20/2001 (UU Tipikor) diundangkan, yaitu sejak 16 Agustus 1999. Pendirian ini cenderung mendasarkan dalilnya pada Pasal 1 angka (1) UU KPK. Disebutkan; “tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 (UU Tipikor)”.

Sehingga, kemudian dipahami, KPK yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti yang dicantumkan pada konsideran “menimbang huruf (a)” hanya terbatas pada pengertian tindak pidana korupsi yang diatur pada UU 31/1999 dan UU 20/2001.

Ada dua catatan hukum yang dapat diajukan terhadap pandangan diatas. Pertama, telah terjadi pencampur-adukan antara aturan yang berada di wilayah hukum materiil dengan aturan yang berada di wilayah hukum formil. Bagian yang mengatur tentang defenisi Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 angka (1) UU KPK) dalam posisinya sebagai ketentuan yang menunjuk ketentuan lain (UU Tipikor) merupakan aturan hukum materiil.

Kedua, dalil tersebut memahami Pasal 1 angka (1) UU KPK yang merujuk pada UU Tipikor secara terpotong-potong, alias tidak komprehensif. Padahal, merupakan konsep hukum yang diterima umum, sebuah Undang-Undang harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh.

Perhatikan Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo UU 31/1999 (UU Tipikor). Bagian yang terletak di Bab VI A, Ketentuan Peralihan ini menyebutkan, ” Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU 31/1999 diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan UU 3/1971 tentang Pemberantasan Tipikor,�”. Sehingga, dapat dikatakan UU Tipikor juga menganut defenisi “Tindak Pidana Korupsi” yang mengacu pada UU 3/1971.

Artinya, Pasal 1 angka (1) UU KPK mengantarkan pengertian Tipikor seperti yang diatur pada UU 31/1999 jo UU 20/2001 sekaligus UU 3/1971. Konsekuensi hukumnya, KPK mempunyai kewenangan penuh menangani perkara yang berada pada yurisdiksi UU 3/1971 sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan.

Dengan kata lain, persoalan bukanlah pada apakah KPK berwenang atau tidak berwenang menangani perkara sebelum adanya UU 31/1999, melainkan hanya soal kapan tindak pidana tersebut terjadi. Jika tindak pidana terjadi sebelum UU 31/1999 diundangkan, maka dalam menangani perkara, KPK menggunakan UU 3/1971 sebagai dasar hukum materiil penuntutan terhadap terdakwa.

Dan, ketiga, KPK berwenang mengambil alih perkara sebelum UU KPK dan UU Tipikor terbentuk, sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan pidana. Poin ini berhubungan dengan pengaturan pasal Pasal 8, 9, 39 ayat (1), 68 UU KPK dan Pasal 1 UU 8/1981 (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana/KUHAP).

Pasal 8, 9, 68 UU KPK mengatur dua hal prinsipil, yaitu: kewenangan supervisi KPK dan pengambil alihan “proses” penanganan perkara. Berdasarkan UU KPK dan UU Tipikor, kata “proses” mengacu pada frasa “penyelidikan, penyidikan dan penuntutan”. Dan, defenisi frasa tersebut dapat dicari pada KUHAP, yang pada prinsipnya diartikan sebagai “serangkaian tindakan”.

Maka jelaslah, kewenangan pengambil alihan KPK yang diatur pada Pasal 68 UU KPK sesungguhnya adalah kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan. Artinya, sepanjang KPK melakukan tindakan (Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) berdasarkan UU KPK dan KUHAP, meskipun perkara terjadi sebelum adanya UU 31/1999, maka KPK tidak dapat dikatakan melakukan sesuatu yang berlaku surut. Karena KPK hanya melakukan “serangkaian tindakan” berdasarkan UU KPK yang telah ada sebelum “serangkaian tindakan” KPK itu dilakukan.

Dalam kasus BLBI yang terjadi sebelum adanya UU 31/1999, KPK tidak dapat dikatakan melakukan sesuatu yang berlaku surut (retroaktif) jika KPK melakukan itu berdasarkan UU KPK, kecuali jika KPK mendasarkan dakwaannya pada undang-undang (hukum materiil) yang belum ada ketika perbuatan (tindak pidana BLBI) dilakukan.

Berdasarkan hal diatas, pembahasan pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK dapat merujuk kembali pada UU KPK. Pasal 9 UU KPK mengatur syarat dapat dilakukannya pengambilalihan.

Dalam kasus BLBI, tertangkap-tangannya Ketua Tim Penyelidik berinisial UTG dari Kejaksaan Agung Minggu sore (2 Maret 2008) menunjukan terkandungnya unsur korupsi dalam penanganan BLBI. Dengan demikian unsur Pasal 9 butir (d) UU KPK terpenuhi, “pengambilalihan dapat dilakukan jika dalam penanganan kasus korupsi terdapat unsur korupsi”.

Selain itu, penanganan BLBI juga berlarut-larut dan tertunda-tunda tanpa dapat dipertanggungjawabkan seperti disebutkan pada Pasal 9 butir (b). Dan, mengingat alasan yang diatur pada Pasal 9 bersifat alternatif yang ditunjukan dengan penggunaan kata “atau“, maka tidak dibutuhkan pemenuhan semua unsur dari butir (a) sampai dengan (f) untuk melakukan pengambil-alihan kasus BLBI. Bahkan, terpenuhinya salah satu unsur saja dari Pasal 9 telah dapat dijadikan dasar bagi KPK mengambil alih kasus BLBI.

Dengan demikian berdasarkan analisis hukum terhadap tiga polarisasi pendapat tentang pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK ini, dapat dilihat secara gamblang, tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk berkelit. Itu pun jika KPK benar-benar punya komitmen pemberantasan korupsi yang teguh. Bergegaslah, waktu tak akan menunggu. (*)

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s