Seandainya Saya Pengacara BLBI

opini-n-analisis.gif

(Tanggapan untuk Romli Atmasasmita)

Tulisan Romly Atmasasmita (KOMPAS, 5/3) akan menjadi pijakan awal diskursus pengambilalihan BLBI oleh KPK. Empat poin tanggapan hukum yang ditawarkan mengacu pada kesimpulan, KPK berwenang mengambilalih kasus BLBI. Ditengarai, jika KPK memutuskan menangani BLBI, maka pandangan Romly akan jadi sandaran utama.


Wewenang KPK
Patut dipertimbangkan empat antitesa untuk tulisan “KPK Mengambil Alih Kasus BLBI?”.


Pertama, tulisan asal mendalilkan, KPK dapat mengambilalih kasus BLBI dengan mendasarkan pada dasar Pasal 6 huruf b mengenai tugas supervisi, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 huruf d UU 30/2002. Tepatkah? Sepertinya, Tidak.

Pasal 8 ayat (2) berbunyi, “dalam menjalankan ayat (1) KPK berwenang juga mengambilalih penyidikan atau penuntutan…”. Dan, Pasal 9 huruf d, “pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 8, dilakukan KPK dengan alasan: (d) penanganan korupsi mengandung korupsi”.

Perhatikan, kedua pasal itu secara limitatif mengatur wilayah pengambilalihan pada tingkat “penyidikan dan penuntutan”.

Padahal, kita tahu, penghentian BLBI dengan obligator Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim berada di tahap penyelidikan (KOMPAS, 6/3). Tidakkah pendapat hukum poin pertama telah terbantahkan? Agaknya perlu ditinjau ulang.

Kedua, poin ini berhubungan dengan isu non retroaktif yang berhubungan dengan poin keempat yang akan dijelaskan nanti.

Ketiga, dalam hubungan dengan penangkapan UTG, dan berdasarkan Pasal 68 UU 30/2002, KPK dapat melakukan pengambilalihan.

Apakah Pasal 68 UU KPK berdiri sendiri? Jika opini hukum didasarkan pasal Pasal 68, maka pengaturan Pasal 9, 8 dan 6 ayat (2) sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Sayangnya dalam tulisan asal, pasal 68 seolah berdiri sendiri. Tidakkah pemisahan keempat pasal yang saling terkait dapat melemahkan posisi KPK? Mungkin, Ya.

Pasal 68 menyebutkan, “Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK, dapat diambil alih berdasarkan Pasal 9”. Meskipun berhubungan dengan penangkapan Jaksa UTG yang mengakibatkan terpenuhinya Pasal 9 huruf d, akan tetapi kita perlu ingat ruang lingkup Pasal 9 tidak mencakup “penyelidikan”. Hanya “penyidikan dan penuntutan“. Pasal 9 pun mengacu pada kewenangan yang diatur di Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 6 huruf b.

Lantas, tepatkah mendasarkan kewenangan KPK pada rangkaian diatas? Bagian ini juga sepertinya masih perlu dikaji ulang.

Dan, Keempat, diungkapkan, KPK dapat mendasarkan tuntutannya pada UU 31/1999 dan UU 20/2001 karena UU 3/1971 telah dicabut. “Terhitung sejak pemberlakuan UU No 31/1999, tidak ada lagi justifikasi yuridis untuk menegaskan UU No 3/1971 masih berlaku” (Tulisan asal).

Apakah sebuah perbuatan dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang belum ada saat perbuatan dilakukan? Tidakkah justru hal ini yang dinamakan retroaktif, atau berlaku surutnya sebuah aturan?

Persoalan prinsip pada poin ini terletak pada tidak jelasnya pemisahan antara hukum formil dan hukum materil. Lebih dari itu, asas legalitas menjamin, tak seorangpun dapat dituntut atas hukum yang berlaku surut. Bagaimana mungkin menuntut perbuatan yang terjadi di tahun 1997 dan 1998 dengan undang-undang yang baru terbit pada 16 Agustus 1999?

Harus tetap diingat, proses peradilan pidana mewajibkan jaksa membuktikan pemenuhan unsur demi unsur sebuah undang-undang yang spesifik. Disinilah dalil isi UU 3/1971 sama dengan UU 31/1999 berpotensi mengaburkan dakwaan/tuntutan jaksa (obscour libel). Konsekuensinya sangat tegas, dakwaan dapat batal demi hukum.

Jika saya pengacara BLBI
Semoga semua pihak tertarik mengkaji lebih dalam empat poin diatas. Karena bahkan kekeliruan memperhatikan kata “penyelidikan” pada poin pertama saja telah berpotensi menjungkirbalikan argumentasi hukum yang dibangun. Begitu juga dengan poin ketiga dan keempat.

Bagian yang mengusulkan kasus BLBI diproses menggunakan UU 31/1999 jo 20/2001 dinilai mengingkari bagian dari undang-undang itu sendiri. Tulisan asal melupakan ketentuan Pasal 43A UU 20/2001 yang berbunyi, “Tipikor yang terjadi sebelum UU 31/1999 diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan UU 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,….”.

Dalam kasus BLBI yang terjadi sebelum UU 31/1999 diundangkan, tentunya diperiksa dan diputus berdasarkan UU 3/1971. Dalam hal ini berlaku konsep, jika undang-undang tegas mengatur, tidak boleh ditafsirkan sebaliknya. Maka, jika saya penasehat hukum BLBI, cukup mudah membantah argumentasi hukum KPK.

KPK usut dari awal
Diluar pengandaian pengacara BLBI dan selain dorongan mengambil alih, patut dipikirkan agar KPK mengusut kasus BLBI dari awal. Poin prinsipil terletak pada tawaran dalil “KPK mempunyai kewenangan mengusut perkara tipikor sebelum UU 32/2003 diundangkan, sepanjang tidak melewati daluarsa penuntutan”.

Pendapat hukum ini dapat disederhanakan pada konstruksi Pasal 1 angka 1 UU KPK. Disebutkan,”dalam UU ini, yang dimaksud Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud UU 31/1999 dan UU 20/2001″. Pasal ini seringkali juga digunakan berbagai pihak untuk menyatakan KPK hanya mempunyai kewenangan memproses perkara korupsi setelah UU 31/1999 ada, atau terhadap perbuatan yang terjadi setelah 16 Agustus 1999. Padahal, bagian tersebut justru dapat meneguhkan jangkauan KPK yang sangat luas.

Jika UU KPK menunjuk UU 31/1999 dan UU 20/2001, maka semua pasal pada undang-undang tersebut berlaku sebagai dasar hukum materil dan formil bagi KPK untuk bertindak. Salah satu bagian yang sangat penting terletak pada Bab VI A, Pasal 43A yang menunjuk UU 3/1971. Di titik inilah ruang lingkup tipikor mencakup pada perbuatan yang terjadi dalam yuridisksi UU 3/1971.

Dengan kata lain, KPK mendasarkan kewenangan hukum formilnya pada UU 30/2002 (UU KPK) dan UU 31/1999 jo 20/2001 (KPK bertindak ke depan/prospektif). Sedangkan, diranah hukum materiil, dakwaan BLBI sebaiknya didasarkan pada UU 3/1971. Bukan UU 31/1999.(*)

One thought on “Seandainya Saya Pengacara BLBI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s