Acuh Tak Acuh BLBI

3tikus.jpg

Hukum bukanlah sekedar peneguhan rasio yang kaku, melainkan perwujudan ide tentang keadilan, dan realitas sosial. Meskipun seorang penganut aliran “rasio” (redelijkrecht), bahkan Montesquieu dalam “I’Esprit des lois” justru menggarisbawahi konsep pencarian hukum dalam ide tentang keadilan dan pembacaan terhadap kenyataan sosial yang dinamis.

Sebaliknya, tiga hakim agung yang mengadili proses peninjauan kembali perkara BLBI David Nusa Wijaya menyingkirkan ide keadilan sekaligus menafikan kehendak sosial/publik. Undang-undang sebagai perwujudan ”rasio” pun tidak dipertimbangkan secara lengkap. Sebuah kekeliruan atas tuduhan kekeliruan.

Potongan Hukuman
Putusan PK untuk David BLBI tersebut, bukanlah putusan kontroversial pertama yang dikeluarkan MA. Seringkali, semangat pemberantasan korupsi yang telah diperjuangkan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, justru gugur di tingkatan Mahkamah Agung. Kontradiksi yang miris tentang rasa keadilan dan logika akal sehat.

Seperti disampaikan MA, pidana terhadap David dikurangi dari 8 menjadi 4 tahun. Majelis PK mengadili kembali dan mengambil alih putusan PT DKI Jakarta (KOMPAS, 15/3). Majelis yang dipimpin Parman Soeparman mendasarkan pertimbangan pada alasan kekeliruan penerapan hukum di tingkat Kasasi. Sehingga, putusan PT harusnya dianggap benar, karena hal tersebut merupakan kewenangan judexfacti (Pengadilan Tinggi). Sepintas, masuk diakal.

Namun, jika dicermati, inilah putusan yang kesekian kalinya menafikan aturan hukum fundamental. Hakim secara tegas telah mengacuhkan kewajibannya. Bab IV undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur tiga pasal mendasar tentang kewajiban hakim. Disebutkan, ”hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)”, dan ”dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau jahatnya terdakwa (ayat 2)”.

Ditengah derasnya tuntutan publik memerangi korupsi, dan terkuaknya skandal ”permata” Rp. 6 miliar di tubuh kejaksaan sebagai potret kebusukan yang ditutup-tutupi pada penanganan BLBI, para hakim agung justru meringankan hukuman koruptor. Bahkan, semangat anti korupsi pada putusan Kasasi sebelumnya justru disingkirkan dengan alasan hakim kasasi tidak memperhatikan itikad baik terdakwa.

Selain melalaikan kewajiban untuk mengikuti rasa keadilan masyarakat, hakim pun memelintir ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU kekuasaan kehakiman. Seolah ingin dikatakan, pidana terhadap terdakwa harus dikurangi karena ia telah bermaksud baik mengembalikan aset. Tapi, tidakkah pengembalian aset adalah kewajiban yang seharusnya dituntaskan secara sukarela sebelum adanya proses hukum? Kenapa terdakwa tidak menuntaskan? Bukankah pengembalian pasca diadili justru merupakan bentuk tidak beritikad baiknya terdakwa? Karena hal tersebut dilakukan atas dasar keterpaksaan. Seperti diketahui, David baru mengembalikan sebagian kecil aset setelah proses hukum berjalan.

Selain itu, David pun tidak menghargai supremasi hukum ketika memutuskan kabur (buron). Seharusnya, ketidaktaatan ini jadi catatan memalukan bagi MA sebagai penjaga keadilan, bukan justru menjadi alasan peringan bagi terdakwa.

Melanggar sumpah & janji

Disebutkan diatas, hakim PK dapat dikatakan menafikan kewajibannya ”menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian, memelintir makna kewajiban ”memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa”. Dua hal ini diatur pada Pasal 28 UU 4/2004, Bab tentang ”Hakim dan Kewajibannya”.

Pada bab yang sama dicantumkan juga sumpah dan janji hakim untuk memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dan, pelanggaran terhadap sumpah dapat menuai konsekuensi serius. Hakim agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika melanggar sumpah atau janji jabatan (Pasal 12 ayat (1) UU Mahkamah Agung). Apakah para hakim berpikir tentang konsekuensi ini? Sebaliknya, apakah Mahkamah Agung berani menjalankan tugasnya untuk mengusulkan pemberhentian hakim bermasalah yang melanggar sumpah jabatan?

Penerapan Hukum

Kembali pada pertimbangan hakim PK yang menilai hakim kasasi salah menerapkan hukum karena menggunakan UU 31/1999. Bagian ini harus diakui selalu menjadi perdebatan. Di satu sisi, pihak tertentu akan mengatakan sebuah undang-undang tidak boleh berlaku surut. Atau, untuk perbuatan BLBI yang terjadi di tahun 1998, tidak dapat digunakan undang-undang yang ada di tahun 1999.


Untuk hal ini, mungkin hakim PK benar. Tetapi, tidakkah ada asas yang mengatakan, aturan yang baru mengesampingkan aturan sebelumnya? Sehingga, UU 31/1999 dapat menjadi salah satu bagian pertimbangan dalam memutus perkara BLBI. Kecuali, jika hakim kasasi hanya menggunakan UU 31/1999 sebagai dasar putusan. Seperti diketahui, hakim kasasi hanya mengambil semangat dari undang-undang yang baru untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Karena saat proses persidangan, telah juga terjadi perubahan aturan hukum yang sekaligus berarti peningkatan semangat anti korupsi.

Sehingga, jika hakim PK mahkamah agung benar-benar mempunyai tanggungjawab terhadap pemberantasan korupsi dan berkomitmen menciptakan keadilan di masyarakat, beberapa perubahan aturan seharusnya dilihat dari kacamata hukum yang dinamis. Bukan justru bersikap acuh tak acuh pada kehendak masyarakat dengan terus meneguhkan rasio positivis yang kaku.

KY atau MA
Ada dua lembaga yang diharapkan menindaklanjuti silang sengkarut putusan hakim MA, bahkan termasuk dugaan adanya mafia peradilan, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Tulisan ini lebih dimaksudkan sebagai tantangan bagi MA sendiri.

Katakanlah kita tidak berbicara tentang mafia peradilan, tetapi cenderung pada upaya bersama membangun konstruksi hukum dan menjaga pemenuhan kewajiban para hakim. Beranikah MA, minimal untuk membentuk tim dengan prioritas kajian pada kasus korupsi?

Sederhana saja, tim melihat konsistensi pertimbangan hukum para hakim agung dari satu kasus ke kasus lain. Kemudian mengevaluasi pemahaman mereka tentang kewajiban mendasar para hakim. Jika benar, para hakim tidak cukup paham, maka mereka harus disingkirkan. Atau, sebaliknya, jika mereka paham namun melalaikannya, maka ada alasan yang terang untuk memberhentikan para hakim tidak dengan hormat. Bangsa ini tidak terlalu butuh banyak hakim yang bebal dan acuh tak acuh. (*)

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s