Menaikan Gaji Mengurangi Korupsi?

0103korupsi1.jpg

Sangat meragukan, kenaikan gaji dapat menjawab persoalan endemik korupsi di Indonesia. Sebagai prioritas reformasi birokrasi dalam bagian strategi pencegahan, pilihan ini cenderung seperti ide membuang garam ke laut.


Seperti yang diberlakukan di Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan dibawahnya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2008 sebagai dasar hukum pemberian tunjangan bagi hakim. Aturan ini dinilai bagian dari deret kebijakan salah kaprah di era SBY-JK. Persoalan mendasar korupsi seolah disimplifikasi hanya dilakukan karena rendahnya gaji.

Disorientasi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, salah satu penyebab tidak efektifnya pemberantasan korupsi di Indonesia, berangkat dari kegagalan membaca realitas dan tipologi korupsi. Dari aspek motivasi korupsi, misalnya. Minimal ada 5 latar belakang. Mulai dari korupsi yang dilakukan karena ”lapar” (petty corruption), untuk memperkaya diri sendiri, memelihara dan membiayai jaringan, bahkan korupsi yang dilakukan demi pembiayaan politik.


Dari 5 hal diatas, terlihat konsep renumerasi atau kenaikan tunjangan hakim kalaupun efektif tidak lebih hanya akan mengurangi korupsi kelas teri. Tepatnya, korupsi yang dilakukan karena lapar, kekurangan gaji dan biasanya dalam jumlah kecil. Model ini tentu saja sangat berbeda dengan realitas korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya MA. Di titik inilah, dalil disorientasi pemerintah memilih program renumerasi dalam pemberantasan korupsi menjadi relevan.


Idealnya penerbitan perpres didahului kajian komprehensif. Mulai dari tinjauan kelayakan strategi, jumlah tunjangan hingga pembacaan realitas korupsi di MA. Dan, melibatkan publik. Investigasi ICW pernah memetakan enam pola korupsi di wilayah peradilan.


Pertama, Pemerasan oleh hakim. Modus ini dapat dilakukan dengan memperlambat pemeriksaan perkara, mengulur waktu dan tawar menawar putusan. Kedua, tawaran suap yang melibatkan pengacara dan panitera. Berikutnya, penunjukan majelis hakim dan rekomendasi pengacara ”favorit”; penggabungan perkara; dan bahkan pengiriman ”surat sakti”. Enam pola inilah yang seharusnya dibaca pemerintah secara cermat sebelum menerbitkan aturan tentang tunjangan hakim.


Anggaran koruptif
Salah kaprah perpres 19/2008 juga terletak pada disharominasi perundang-undangan. Jika dicermati, perpres setidaknya bertentangan dengan tiga UU, yakni: UU Keuangan Negara; UU Perbendaharan Negara; dan, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan/UU 10/2004.


Logika pemberian tunjangan pun seharusnya didasarkan pada kinerja. Dengan kata lain, harus terlebih dahulu diperlihatkan hasil yang nyata, atau setidaknya telah disusun infrastruktur yang baik sebagai bagian program reformasi birokrasi. Poin ini diatur sangat tegas dalam UU Keuangan Negara (Pasal 3 UU 17/2003), dan UU Perbendaharaan Negara.


Selain itu, seharusnya pemerintah menyadari kenaikan trend anggaran birokrasi dari tahun 2006-2008. Kontradiksi antara kenaikan terus menerus pembiayaan birokrasi yang berbanding terbalik dengan penurunan anggaran kesehatan, perbaikan gizi, dan sejenisnya terlihat sangat vulgar. Menurut catatan Seknas FITRA, pada tahun 2006-2007, persentase kenaikan anggaran di MA mencapai 36%, sedangkan tahun 2007-2008 melonjak drastis hingga 230%. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan drastis anggaran perbaikan gizi dalam belanja fungsi kesehatan selama tiga tahun. Dari Rp. 584 miliar di tahun 2006, menjadi Rp. 489 miliar di tahun 2008.


Sehingga, kebijakan anggaran yang timpang pada MA, dapat dikategorikan kebijakan yang tak patut, bertentangan dengan rasa keadilan publik. Padahal, UU Keuangan Negara mengatur tegas asas pengaturan anggaran di Pasal 3 UU 17/2003.


Retroaktif
Entah karena ketidakpahaman pemerintah dengan larangan menerapkan hukum secara retroaktif, atau ketergesa-gesaan, Pasal 6 perpres yang mengatur tunjangan dibayarkan terhitung 1 September 2007, jelas salah. Asas legalitas melarang tegas sebuah aturan diberlakukan surut. Konsep ini dalam perkembangannya telah menyentuh semua wilayah hukum, termasuk adminitrastif. Terutama dengan penekanan pada upaya perlindungan kepentingan publik dari potensi kesewenangan penguasa.


Aturan rinci tentang larangan retroaktif, juga disebutkan pada UU 10/2004. Perdebatan yang sama terjadi ketika SBY-Kala menerbitkan PP 37 tahun 2006. Pada butir 107 lampiran ditegaskan, pemberlakuan surut sebuah undang-undang, kalaupun dimungkinkan, tidak boleh memberikan beban kongkret untuk rakyat. Di sinilah, pepres 19/2008 yang mewajibkan pembayaran tunjangan surut 7 bulan kebelakang, dinilai membebani rakyat Indonesia. Karena, semua pembayaran ditanggung APBN. Uang yang berasal dari keringat rakyat Indonesia.


Bagaimana mungkin, jajaran hakim korup di MA yang mengkhianati keadilan dan memakan daging rakyatnya sendiri, justru difasilitasi menikmati sejumlah uang rakyat? Jika tidak berlebihan inilah sesat pikir yang berulang pada kebijakan pemerintah SBY-Kala.


Pemberlakuan surut juga bertentangan dengan sejumlah UU lain. Pasal 4 UU Keuangan Negara membatasi masa anggaran hanya selama satu tahun. Sehingga, diluar akal sehat dan bertentangan dengan hukum anggaran negara jika tunjangan dibayarkan mundur hingga 7 bulan. Asas anggaran berbasis kinerja pun ditelikung oleh perpres ini. Logika sederhana dari asas tersebut, tunjangan hanya dibayarkan atas dasar kinerja, hasil atau perbaikan sistem pelayanan yang dilakukan. Dan, MA jelas sama sekali belum memperbaiki diri.


Ingkar janjinya Ketua MA adalah satu bentuk contoh tidak seriusnya upaya perubahan di rumah yang seharusnya memayungi keadilan itu. Di tahun 2004, Bagir Manan menyebut akan melakukan efisiensi pegawai MA, dari 1200an menjadi 600an. Empat tahun berselang, tidak ada perbuahan mendasar. SOP penanganan perkara pun masih menjadi ruang gelap yang sulit ditempuh pencari keadilan. Bahkan, kendati telah diterbitkan KMA yang mengatur keterbukaan akses publik terhadap putusan, dalam implementasinya, persoalan klasik masih belum terjawab. Tidak jarang, masyarakat yang meminta copy putusan dlayani dengan berbelit-belit dan dikenakan biaya tidak wajar. Apakah ini yang diklaim sebagai perubahan sistem dan perbaikan kinerja di MA?


Karena itulah, Tim Kerja Reformasi Birokrasi harus berani meninjau ulang kebijakan tunjangan di MA. Atau, kalaupun telah diterima 70% dari rapel 7 bulan tunjangan kinerja, hakim harus mengembalikan pada kas negara. Ada dua pilihan yang dapat dibuktikan para hakim. Menjadi penegak keadilan dengan secara sportif menolak pemberian dan pemberlakuan surut tunjangan kinerja, atau sebaliknya. Menjadi pecundang. (*)

Febri Diansyah

4 thoughts on “Menaikan Gaji Mengurangi Korupsi?

  1. dari kasus-kasus yang ditangani KPK, terlihat korupsi bukan sekedar karena gaji kecil. Kecuali kasus jaksa Urip yg gajinya hanya 3,5 juta per bulan, koruptor2 memiliki pendapatan yang cukup besar-termasuk para bupati dan gubernur. Jadi kalau aku melihat, korupsi di Indonesia disebabkan sistem yang ada memberi peluang bagi seseorang utk korupsi.

  2. ngeri , aku melihat dan menyaksikan arogansi pejabat yang maunya serba enak ,gaji tinggi, pelesir, fasilitas selangit ?
    pikirin tuuuuh rakyat kecil yang sekarat nyari sesuap nasi tuk menyambung hidupnya , menyekolah kan anak-anaknya ! kapan bisa merasakan senangnya menjadi rakyat Indonesia yang sudah merdeka ! 60 tahun Indonesia merdeka cuma dinikmati oleh para pejabatnya yang buta hati , mata dan telinga !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Istighfar dong amanat rakyat tidak untuk di salah artikan …….

  3. Pingback: Rantai Korupsi Tak Berujung « NULES-NULES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s