Celah Hukum KPK Ambil-Alih Kasus BLBI

hukumonline.com, [22/3/08]

Kalau ada perbedaan pendapat mengenai kewenangan KPK, biarkan hakim yang akan memutuskan. Itu menjadi kewenangan pengadilan.

Tertangkapnya Urip Tri Gunawan ternyata berdampak pada semakin eratnya ‘relasi’ antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain Urip, beberapa orang berseragam Korps Kejaksaan rajin menyambangi kantor KPK di bilangan Kuningan. Jajaran Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (JAMWAS), misalnya, sudah lebih dari sekali datang melakukan pemeriksaan terhadap Urip dan Artalyta Suryani, walaupun hingga kini belum kesampaian.


Lebih jauh, dampak dari kasus Urip ternyata juga membawa konsekuensi kemungkinan beralihnya pekerjaan Kejagung ke KPK. Belakangan, memang muncul dorongan agar KPK mengambil alih kasus BLBI. Pemicunya, karena penangkapan Urip hanya berselang dua hari dari pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) soal penghentian kasus BLBI. Dari situ muncul hipotesis ada udang di balik batu, ada sesuatu di balik penghentian kasus yang diduga merugikan negara triliunan rupiah itu.


Sayangnya, wacana publik tersebut belum mendapat respon positif. Jajaran pimpinan KPK berulang kali berdalih KPK terbentur pada larangan retroaktif yang terkandung dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Selain itu, ada juga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 069/PUU-II/2004 yang semakin menegaskan bahwa KPK tidak boleh menangani kasus yang terjadi sebelum terbentuknya lembaga yang kebetulan kini digawangi oleh mantan ‘warga’ Kejaksaan, Antasari Azhar.


“Penafsiran KPK soal asas non-retroaktif jelas salah kaprah,” tegas Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Trisakti Asep Iwan Iriawan dalam Diskusi ‘Tinjauan Hukum Pengambilalihan Kasus Korupsi BLBI oleh KPK’ yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).


Asep yang juga mantan hakim ini menjelaskan asas non-retroaktif pada hakikatnya adalah suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila ketika perbuatan itu dilakukan belum ada ketentuan hukum yang mengkategorikannya sebagai suatu tindak pidana. Dalam konteks kasus BLBI yang terjadi sekitar tahun 1999, korupsi telah lama dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Menurut Asep, KPK bisa mengabil-alih kasus BLBI dengan mendasarkan pada UU Korupsi yang lama, UU No. 3 Tahun 1971. “Jadi, asas non-retroaktif mengacu pada perbuatan tindak pidananya bukan kewenangan lembaga,” ujarnya.


Asep menambahkan KPK sebenarnya tidak memiliki alasan untuk menolak mengambil-alih kasus BLBI karena UU KPK telah memberikan wewenang tersebut. Pasal 9 mempersilahkan KPK mengambil-alih kasus dari Kejaksaan atau Kepolisian dengan sejumlah alasan, diantaranya proses yang berlarut-larut, ada campur tangan lembaga lain, ada upaya melindungi tersangka atau penanganan kasus tersebut unsur korupsi. “Jadi gampang kok asal ada kemaunan hukum, tetapi menjadi ruwet karena sarat dengan kepentingan politik,” ujar Asep.

Pasal 43A

Pada kesempatan yang sama, peneliti ICW Febri Diansyah mengatakan KPK tidak semestinya terpaku pada UU KPK. Selama ini, pendapat yang mengatakan KPK tidak berwenang didasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU KPK, yang menyebutkan ‘Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001’. Artinya kewenangan KPK dibatasi hanya setelah diberlakukannya kedua undang-undang tersebut.


“Dalil tersebut memahami Pasal 1 angka 1 UU KPK yang merujuk pada UU Tipikor secara terpotong-potong atau tidak komprehensif,” kilahnya. Febri menilai pemahaman seperti ini bertentangan dengan konsep hukum yang berlaku umum bahwa undang-undang harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh.


KPK dan pihak-pihak yang sependapat, menurut Febri, terkesan melupakan Pasal 43A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, ‘Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971…’ Pasal ini justru yang menegaskan bahwa kewenangan KPK memiliki rentang waktu yang lebih luas. “KPK berwenang menangani perkara sebelum UU KPK dan UU Tipikor terbentuk, sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan pidana,” tukasnya.


Putusan Bram-Puteh

Menyambung Febri, Pjs. Direktur Eksekutif LeIP Arsil mengatakan tidak tepat apabila pendapat bahwa KPK tidak berwenang menangani kasus BLBI merujuk pada putusan MK. Pasalnya, putusan MK tersebut terbukti telah ‘dimentahkan’ pengadilan. Uniknya, putusan pengadilan dimaksud justru terkait dengan si pemohon judicial review, Bram Manoppo, bersama Abdullah Puteh menjadi terpidana kasus korupsi pengadaan helikopter di Nanggroe Aceh Darussalam.


“Dari putusan yang menghukum tersebut terlihat bahwa Pengadilan Tipikor tetap menganggap KPK berwenang menangani perkara yang tempus delictie-nya terjadi sebelum berdirinya KPK,” kata Arsil.


Sikap pengadilan tingkat pertama ternyata diamini oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi. Dalam kasus Puteh, misalnya, MA secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim konstitusi. MA berpendapat putusan MK telah menimbulkan pro-kontra di kalangan ahli hukum yang dapat berimplikasi negatif terhadap penerapan UU KPK.


Kutipan pertimbangan majelis kasasi dalam kasus Puteh:

“Menimbang bahwa dengan menunjuk pertimbangan MK khususnya Pasal 72 UU No. 30 Tahun 2002 berlaku ke depan (prospective) sekalipun diakui bahwa masalah penerapan undang-undang bukan wewenang MK dihubungkan dengan wewenang MK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 c ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2003, MA berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas berlebihan (overbodig) , kontradiktif dan melampui batas wewenangnya dan dapat menghambat upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai wewenang MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24 c ayat (1) dan (2) Uud 1945 jo Pasal 10 ayat (1), (2), Pasal 56 ayat (3) dan (5), Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 dihubungkan dengan pertimbangan hukum MK dalam putusannya No. 069/PUU/II/2004, judex factie telah dengan tepat dan benar mengadili perkara a quo menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/terdakwa huruf b butir 4 sampai dengan 16 tidak dapat dibenarkan, karena tidak beralasan menurut hukum.” (hal 81-82)


“Kalaupun masih ada beda pendapat tentang kewenangan KPK, maka sebaiknya diserahkan saja pada pengadilan karena itu sudah wilayah kewenangan pengadilan,” pungkasnya. (Rzk)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s