ICW dan DPD Dukung KPK Ambil Alih Kasus BLBI

Tribun Kaltim, Jumat, 28-03-2008 | 16:01:37

JAKARTA – ICW mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus BLBI. ICW memberikan pendapat hukum alternatif mengenai larangan retroaktif dan perbuatan BLBI terjadi tahun 2008 sebelum UU KPK dibuat yang menjadi argumen hukum KPK tidak dapat mengambil alih kasus BLBI.

Larangan retroaktif merupakan salah satu bagian dari unsur asas legalitas. Legalitas dapat berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang yang telah ada saat perbuatan dilakukan atau dengan dua prinsip sederhana, waktu perbuatan dilakukan dan aturan yang ada saat perbuatan dilakukan.

“Jika KPK melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di tahun 2008, maka tindakan KPK tidak dapat dikatakan melanggar asas tidak berlaku surut (non retroaktif). Karena kewenangan tindakan itu diberikan oleh undang-undang yang telah ada saat tindakan dilakukan,” jelas peneliti hukum ICW Febri Diansyah dalam jumpa pers yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/3).

Selain itu, lanjut Febri, jurisprudensi Mahkamah Agung (Pengadilan Tipikor) No.1344/2005 dalam kasus Abdulah Puteh dapat menjadi pegangan kuat bagi KPK. “Putusan ini adalah sumber hukum yang sangat kuat jika KPK memutuskan mengambil alih BLBI. Hakim pengadilan Tipikor tentunya harus mengikuti Yurisprudensi yang telah diakui kebenarannya,” katanya.

Menyangkut, hukum materiil yang digunakan untuk menjerat koruptor BLBI, lanjut Febri dapat menggunakan UU 3/1971 untuk menjerat korupsi yang terjadi di tahun berlakunya UU 3/1971 tersebut, tapi dengan syarat tidak melewati masa daluarsa penuntutan pidana.

Dari pertimbangan diatas, ICW menyimpulkan tidak ada alasan bagi KPK menolak mengambil alih korupsi BLBI dan tidak dibutuhkan amandemen UU KPK ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), karena UU yang ada telah cukup memberikan kewenangan pada KPK untuk mengusut kasus yang terjadi sebelum UU KPK ada.

Selain ICW, Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI juga mendesak KPK mendesak KPK mengambil alih kasus BLBI. Menurut Ketua Tim Upaya Pemberantasan Korupsi DPD RI Marwan Batubara, kasus BLBI mempunyai dampak bagi daerah. “Adanya kasus BLBI ini membuat pemerintah harus membayar hutang puluhan triliun, ini mengurangi dana bagi daerah. Kita berharap terlepas dari kontroversi masalah undang-undang, KPK dapat mengambil alih kasus tersebut,” demikian Marwan.(KCM)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s