ICW Minta Pemerintah Abaikan Putusan MK

Koran Tempo, Sabtu, 23 Februari 2008

Jakarta — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi soal komponen gaji guru yang harus dimasukkan ke anggaran pendidikan.

“Mengabaikan putusan MK itu adalah bentuk komitmen pemerintah terhadap peningkatan pendidikan,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah dalam jumpa pers di kantornya kemarin.

Ia mengakui secara hukum pengabaian itu melanggar undang-undang. Tapi substansi hukum sebenarnya dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga pengabaian terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan kondisi obyektif masyarakat dapat dilakukan.

Pengabaian yang dilakukan pemerintah, kata Febri, sebenarnya bukan terhadap putusan itu sendiri, melainkan atas kesalahan Mahkamah dalam membuat putusan. Ia menyebut Mahkamah Agung pernah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang unsur melawan hukum.

Anggota Komisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, menilai putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari siasat pemerintah yang tak mampu memenuhi anggaran 20 persen pendidikan. Dengan menambahkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan yang saat ini baru 11,2 persen dari APBN langsung melonjak menjadi 18 persen.

Departemen Pendidikan Nasional harus meningkatkan kesejahteraan pengajar terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. “Kesejahteraan guru harus direalisasikan dari anggaran pendidikan 20 persen itu,” katanya.

Adapun Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin meminta Departemen Pendidikan Nasional memprioritaskan kesejahteraan guru. Departemen Pendidikan juga harus memperbaiki sistem manajemen pelaksanaan program kerja. “Selama ini penyerapan anggaran masih rendah,” kata Lukman. “Adanya voucher pendidikan membuktikan hal itu.”

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menilai putusan Mahkamah itu akan membuat rencana menggratiskan sekolah untuk SD dan SMP sulit terwujud. Namun, fraksinya terpaksa menerima karena putusan itu bersifat final. AQIDA SWAMURTI | KURNIASIH BUDI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s