Kelompok Ahli Buntu

KOMPAS, Sabtu, 2 Februari 2008

Nusa Dua, Kompas – Konferensi Kedua Negara-negara Pihak pada Konvensi PBB Antikorupsi atau UNCAC belum sepakat mengenai pembentukan kelompok ahli guna menjembatani pengembalian aset. Negara berkembang bersikukuh membentuk kelompok konsultasi ahli permanen, sedangkan negara-negara maju menghendaki kelompok ahli itu bersifat sementara.

Jaksa Agung Hendarman Supandji, selaku ketua konferensi, mengakui terjadi kebuntuan pembahasan pengembalian aset, terutama soal pembentukan kelompok konsultasi ahli. “Masih ada persepsi yang berbeda. Ada pandangan antara kelompok G-77 dan negara maju yang belum ketemu,” kata Hendarman.

Konferensi di Nusa Dua, Bali, yang ditutup hari Jumat (1/2), akhirnya mengambil jalan tengah dengan meneruskan mandat kelompok kerja yang sudah dibentuk di konferensi sebelumnya. Kelompok tersebut akan bertemu di Vienna, Austria, minimal dua kali sebelum konferensi ketiga guna membahas usulan negara maju dan negara berkembang.

Selain soal pengembalian aset yang buntu, tiga agenda utama lain, yaitu peninjauan pelaksanaan, bantuan teknis, dan korupsi pejabat publik organisasi internasional, telah disepakati.

Konferensi kedua UNCAC juga mengesahkan resolusi soal isu penyuapan oleh pejabat publik organisasi internasional. Resolusi itu menyerukan agar negara-negara mengadopsi isu tersebut dalam sistem hukum di negaranya.

Direktur Eksekutif Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kriminalitas (UNODC) Antonio Maria Costa mengaku cukup gembira dengan konferensi kali ini.

“Kita benar-benar memulai dari nol, tetapi banyak negara yakin bahwa kita bergerak maju,” kata Costa dalam pidato penutupan konferensi.

Saat ditanya mengenai perdebatan sengit soal kelompok konsultasi ahli dalam pengembalian aset, Costa mengatakan, UNCAC tetap bisa berjalan dengan atau tanpa kelompok tersebut.

Tidak puas

Organisasi masyarakat sipil tidak puas dengan hasil konferensi kedua UNCAC karena tidak mendapat cukup ruang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan UNCAC. “Jika melihat kerangka resolusi konferensi kedua ini, sangat jelas bahwa informasi hanya terbuka bagi negara pihak dan organisasi internasional yang relevan, tidak untuk organisasi masyarakat sipil”, kata Rizal Malik, Sekjen Transparency International Indonesia.

Koalisi organisasi masyarakat sipil Indonesia, terdiri atas TI Indonesia, ICW, LBH, dan sejumlah LSM merasa bahwa pemantauan independen yang menjadi jantung UNCAC tidak dipenuhi oleh negara-negara pihak.

Hal itu terlihat dengan tak adanya partisipasi publik dalam pengisian dan penyerahan daftar penilaian diri kepada PBB serta pemantauan penggunaan aset yang berhasil ditarik dari luar negeri.

Laporan independen koalisi tersebut menyebutkan, terjadi disorientasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami merekomendasikan agar ada pengkajian ulang mengenai program, kebijakan, dan strategi antikorupsi dengan memprioritaskan penegakan hukum. Peran masyarakat sipil juga harus dikuatkan”, kata Febri Diansyah, aktivis ICW. (FRO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s