KPK Berhak Ambil Alih Kasus BLBI

20 Maret 2008

VHRmedia.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi berhak mengambil alih kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang saat ini sedang diselidiki Kejaksaan Agung. Selain dibenarkan oleh undang-undang, dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga dinyatakan, KPK berwenang menyeliki kasus korupsi yang terjadi sebelum komisi itu didirikan.

Hal itu diungkapkan Febri Diansyah peneliti dari Indonesia Coruption Watch dalam diskusi yang dihadiri beberapa peneliti hukum di kantor ICW, Jakarta, Rabu (19/3). Menurut dia, hingga saat ini pendapat publik tentang penanganan BLBI terbagi menjadi tiga.

KPK tidak dapat mengambil alih BLBI, karena hanya berwenang menangangi perkara setelah berlakunya UU 30/2002 tentang KPK. KPK hanya berwenang menangani perkara setelah berlakunya UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti kasus penyelidikan korupsi mantan Gubernur Aceh Abdulah Puteh. Atau KPK berwenang menangani semua perkara yang terjadi sebelum berlakunya UU KPK dan UU Tipikor, sepanjang tidak melewati kadaluarsa penuntutan pidana.

Menurut Febri Diansyah, KPK berwenang menangani perkara yang terjadi sebelum diberlakukan UU KPK dan UU Tipikor. Alasannya, kasus BLBI terjadi tahun 1998 dan dasar dakwaan atau tuntutannya adalah UU 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika ditelusuri lebih jauh, dalam UU Tipikor (UU 31/1999) khususnya Pasal 43 A terlihat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi tidak hanya perbuatan pidana yang diatur dalam UU No 31/1999 dan UU No 30/2002. Namun juga pidana korupsi yang diatur dalam UU No 3/1971 apabila terjadi sebelum berlakunya UU 31/1999. “KPK tetap berwenang mengusut perkara sebelum UU KPK ada,” kata Febri.

Arsil, Pejabat Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menjelaskan, dalam kasus korupsi Abdullah Puteh, pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasasi mengatakan bahwa dengan ditolaknya argumentasi permohon kasasi yang mendalilikan, “pengadilan tinggi Tipikor salah menerapkan hukum dengan mendasarkan diri pada putusan Mahkamah Konstitusi”, berarti pengadilan Tipikor berwenangan mengadili perkara yang diajukan oleh KPK yang tempus delictinya terjadi sebelum berlakunya UU KPK. “Dititik ini MA juga mengatakan KPK berwenang,” kata Arsil.

Hal senada juga diungkapkan Asep Iwan Iriawan mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut dia, Pasal 68 UU KPK memberikan kewenangan terhadap lembaga itu untuk mengambil alih semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai saat KPK terbentuk.

Lebih lanjut Asril menyatakan dalam Pasal 9 UU itu disebutkan, pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh KPK dengan dasar laporan masyarakat soal tindak korupsi yang tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut atau tertunda, dan penanganan pidana korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi sesungguhnya.

Selain itu menurut Asril, hambatan penanganan tindak pidana karena campur tangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dapat menjadi alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi oleh KPK. “Tinggal kemauan politik dari KPK saja. Semuanya sudah jelas dan tidak ada yang susah. Kenapa harus takut,” ujar Asril. (E1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s