Masyarakat Tidak Dilibatkan Awasi Implementasi UNCAC

Media Indonesia, 02 Februari 2008

Nusa Dua–MI: Koalisi LSM menyayangkan mekanisme review implementasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) tidak melibatkan masyarakat sipil.

Sikap itu disampaikan koalisi LSM anti korupsi seperti Transparansi Imternational Indonesia (TII) dan ICW. “Kelihatannya ada konsensus tidak memberi ruang pada masyarakat sipil, mekanisme review hanya melibatkan state parties dan organisasi internasional yang berkaitan. kerangka kerja tidak transparan karena info hanya terbuka bagi kedua pihak tadi,” kata Sekjen TII Rizal Malik dalam jumpa pers di sela-sela konferensi anti korupsi sedunia di Nusa Dua Bali, Jumat (1/2).

Menurut Rizal, hal ini menunjukan pemerintah tidak transparans dalam mekanisme review UNCAC. Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang melakukan penilaian sendiri seberapa jauh implementasi UNCAC. Mekanisme review tersebut digunakan untuk menilai kemajuan sebuah negara dalam mengimplementasikan semua pasal yang disyaratkan dalam UNCAC tersebut, seperti badan anti korupsi, pengembalian aset, ekstradisi, perlindungan pelapor.

Rizal mengharapkan, masyarakat dapat mengakses apa yang direview oleh pemerintah dan bagaimana penilaiannya. Bahkan sampai saat ini, masyarakat, LSM dan pers tidak mengetahui apa penilaian pemerintah atas diri sendiri.

Koalisi LSM ini juga menilai ada empat masalah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Anggota Badan Pekerja ICW Febri Diansyah menjelaskan permasalah pertama adalah institusi penegak hukum terkorup yang terlihat dari rendahnya indek persepsi korupsi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Selain itu adanya disorientasi strategi strategi pemberantasan korupsi yang terlihat dari 60,6% aktor korupsi yang diungkap pada level bawah (setingkat kepala dinas), 38,3% tingkat menengah (setingkat gubernur, walikota) dan hanya dua mantan menteri (1,14%) pada jajaran top level.

Persoalan ketiga deligitimasi institusi pemberantasan korupsi seperti KY dan KPK. “Dan persoalan terakhir adalah rendahnya komitmen pejabat tinggi negara,” tambahnya.

Untuk itu koalisi merekomendasi empat hal, yaitu pemerintah mengkaji ulang program, kebijakan dan strategi anti korupsi Indonesia dengan memprioritaskan pembenahan institusi penegak hukum. Kedua adalah penguatan peran masyarakat dalam pengawasan reformasi internal

“Politik penegakan hukum diprioritaskan pada upaya pembersihan aparat hukum, parlemen, pejabat tinggi negara, sektor ekonomi dan bisnis,” tambah Febri. Dan terakhir memastikan prinsip kriminalisasi UNCAC diadopsi dalam hukum Indonesia. (Xat/OL-2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s