RI Masih Bermasalah Penuhi Kesepakatan KTT Anti-Korupsi

NUSA DUA – Indonesia yang meratifikasi kesepatan dalam KTT Anti-Korupsi PBB (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC) akan banyak mengalami berbagai permasalahan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Febri Diansyah, pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam pers konferensinya di sela-sela acara UNCAC di Bali International Covention Center (BICC) Nusa Dua, Bali, Jumat (1/2/2008).

Febri menjelaskan, persoalan yang menjadi hambatan dalam pemenuhan UNCAC adalah lambatnya pengesahan RUU Kebebasan Informasi Publik yang merupakan perundang-undangan yang diwajibkan dalam UNCAC.

“Adanya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK terutama kewenangan penyadapan dan penuntutan,” katanya.

Paket UU Peradilan meliputi UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Komisi Yudisial dinilai belum sinkron. Tidak kalah pentingnya, menurut dia adalah ketentuan dalam perampasan aset yang diduga dari hasil korupsi dengan metode tanpa proses persidangan.

“Masyarakat sipil antikorupsi mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang program, kebijakan dan strategi anti korupsi dengan membenahi penegakan hukum. Politik penegakan hukum harus diprioritaskan pada upaya pembersihan aparat penegak hukum, parlemen, dan pejabat negara,” jelas Febri. (Andika Hendra Mustakim/Sindo/jri)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s