Sayup-sayup Isu Antikorupsi

KOMPAS, Minggu, 3 Februari 2008

Barangkali benar bahwa isu antikorupsi tidak seseksi isu pemanasan global. Sepinya antusiasme terhadap penyelenggaraan Konferensi Kedua Negara-negara Pihak pada Konvensi PBB Melawan Korupsi atau UNCAC di Nusa Dua, Bali, 28 Januari-1 Februari 2008, bisa jadi salah satu indikator.

Atau barangkali ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu tidak adanya keseriusan dari negara-negara untuk menangani isu korupsi.

Belum lagi konferensi dibuka, perhatian telah tersedot oleh meninggalnya mantan Presiden Soeharto. Banyak pihak mengharapkan konferensi UNCAC bisa jadi momentum pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya mengungkap kasus dugaan korupsi Soeharto dan keluarganya. Namun, delegasi Indonesia dan penyelenggara memilih menghindar karena masih dalam suasana berkabung.

Pada pembukaan konferensi, Direktur Eksekutif Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kriminal (UNODC) Antonio Maria Costa mengeluhkan banyaknya negara pihak yang tidak hadir. ”Saya prihatin dengan ketidakhadiran hampir separuh negara pihak pada UNCAC kali ini. Mengapa banyak negara yang absen, terutama dari Afrika?” kata Costa.

Jika persoalannya adalah kurangnya keahlian, lanjut Costa, UNODC bisa menyediakan bantuan teknis. ”Namun, jika penyebabnya adalah pengabaian, tolong disadari tindakan Anda melukai pihak lain,” ujarnya. Costa meminta agar perhatian pemerintah terhadap korupsi bisa sebesar perhatian terhadap isu perubahan iklim.

Konferensi kedua UNCAC dihadiri 118 negara, terdiri atas 81 negara pihak, 26 negara penandatangan, dan negara pemantau untuk merumuskan langkah konkret pemberantasan korupsi. Dari 140 negara yang menandatangani UNCAC tahun 2003, sudah 107 negara meratifikasi konvensi yang merupakan rezim antikorupsi internasional pertama yang pernah dibuat.

Untuk lebih menarik perhatian, elemen di luar negara pihak, seperti organisasi masyarakat sipil, parlemen, kalangan bisnis, dan media, diikutsertakan. Tidak ketinggalan juga artis dunia seperti Famke Beumer Jannsen (aktris film X-Men), Terry George (sutradara film Hotel Rwanda), dan David Liss (novelis), serta musisi asal Kenya, Eric Wainaina, dan gitaris asal Kolombia, Cesar Lopez.

Perdebatan alot

Perdebatan antara negara maju dan negara berkembang mewarnai agenda utama konferensi, yaitu peninjauan mekanisme pelaksanaan konvensi, bantuan teknis, pengembalian aset, dan korupsi oleh pejabat organisasi publik internasional. Tiga agenda utama, yaitu peninjauan mekanisme pelaksanaan, bantuan teknis, dan korupsi oleh pejabat organisasi publik internasional, lebih mudah disepakati.

Hanya soal pengembalian aset masih terjadi tarik-menarik kepentingan. Jelas bahwa negara-negara berkembang yang asetnya banyak dilarikan koruptor ke luar negeri ingin kemudahan pengembalian aset melalui kelompok konsultasi ahli. Namun, negara maju menghendaki penguatan kapasitas di negara berkembang sebelum pengembalian aset diurus.

Terjadi tarik-menarik yang alot. ”Bagi negara berkembang, kelompok ini besar artinya, yaitu representasi negara-negara yang bermaksud menarik aset koruptor di negara maju,” kata anggota delegasi Indonesia, Eddy Pratomo, yang Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu.

Bisa dibilang, kelompok konsultasi ahli adalah ”jalan pintas” dari proses berbelit-belit dalam penarikan aset karena melibatkan banyak yurisdiksi.

Sejak datang ke konferensi kedua, negara-negara berkembang Kelompok G-77 termasuk Indonesia menempatkan pengembalian aset sebagai prioritas. Tidak ada hal lain dari pentingnya mengembalikan dana miliaran dollar AS dari bank-bank di negara yang menjadi ”safe heaven” para koruptor.

Penegakan hukum

Organisasi masyarakat sipil lebih peduli pada bagaimana penegakan hukum antikorupsi sebelum soal menarik aset di luar negeri. Dalam laporan independen koalisi organisasi masyarakat sipil antikorupsi Indonesia disebutkan, dalam lima tahun terakhir, program dan instrumen antikorupsi global telah diadopsi. Program itu menghabiskan dana miliaran rupiah. Namun, mengapa korupsi di Indonesia masih tinggi?

”Institusi penegakan hukum justru menjadi institusi terkorup dan terjadi disorientasi pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Febri Diansyah dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Laporan itu menyebutkan, 77,56 persen nilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan belum ditindaklanjuti. Selama periode tahun 2004 hingga semester I tahun 2007, audit BPK melaporkan 36.009 temuan dugaan penyimpangan Rp 3.657,71 triliun.

Koruptor yang ditangkap dan diadili kebanyakan kelas bawah. Dari 175 tersangka tahun 2007, 108 hanya pejabat kelas bawah. Hanya dua di level menteri.

Tren penanganan korupsi pun menunjukkan penurunan signifikan. Semakin banyak kasus korupsi diputus bebas. Tahun 2005, hanya 54 terdakwa. Tahun 2007, vonis bebas 212 kasus.

Intinya, komitmen politik dari pemegang kekuasaan di Indonesia lemah. Padahal, kehendak politik kuat inilah yang memiliki andil besar dalam suksesnya negara-negara korban, seperti Nigeria, Filipina, dan Afrika Selatan, menarik aset yang dilarikan koruptor ke luar negeri.

Artinya, perdebatan alot untuk menggolkan kemudahan pengembalian aset tidak akan berguna jika tidak dibarengi penegakan hukum yang ada. Akan tetapi, pencapaian dalam konferensi kedua UNCAC ini juga tidak bisa dipandang kecil. Memang tidak tampak suatu langkah konkret. Banyak hal yang harus menunggu hingga konferensi ketiga tahun 2009 nanti.

Namun, negara-negara maju seperti Swiss kini mulai membuka diri membantu negara-negara berkembang. Tinggal kini bagaimana peluang dan celah apa pun bisa dimanfaatkan untuk menegakkan rezim antikorupsi sehingga generasi mendatang bisa dengan mudah mengatakan ”TIDAK” pada korupsi.

Fransisca Romana Ninik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s