TERLEPAS DARI KONTROVERSI UU; DPD Desak KPK Ambil Alih BLBI

Harian Umum Kedaulatan Rakyat, 29/03/2008 05:49:31

JAKARTA (KR) – Dukungan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus mengalir. Dukungan tak hanya berasal dari kalangan LSM antikorupsi, tapi juga dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD mendesak KPK mengambil alih kasus BLBI dari Kejaksaan Agung (Kejakgung) karena kasus tersebut berdampak bagi daerah. “Karena itu, KPK harus mengambil alih kasus BLBI. Dari kasus BLBI ini juga mengakibatkan pemerintah harus membayar utang puluhan triliun,” kata Ketua Tim Upaya Pemberantasan Korupsi DPD RI Marwan Batubara kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/3).

Terlepas dari kontroversi masalah undang-undang, lanjutnya, KPK diharapkan dapat mengambil alih kasus tersebut. Pasalnya, hal ini menyangkut uang yang jumlahnya besar. Tuntutan serupa disampaikan perwakilan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), Emerson Yuntho di Kantor KPK, Jumat. “Kita harus desak KPK agar mengambil alih kasus BLBI yang saat ini macet di kejaksaan,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus yang merugikan uang negara triliunan rupiah tersebut. Menurut Emerson, pernyataan Antasari itu bukan merupakan pendapat institusi KPK, tetapi lebih bersifat pribadi. Terkait hal yang sama, Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen, mengusulkan agar Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). “Perdebatan soal teknis pengambilalihan kasus BLBI bisa diselesaikan lewat Perpu. Tinggal keberanian SBY untuk mengeluarkannya,” ucap Patra kepada KR.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah menegaskan, juga mendukung KPK untuk mengambil alih kasus BLBI. Bahkan, dalam hal ini ICW akan memberikan pendapat hukum alternatif mengenai larangan retroaktif. “Kalau KPK melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di tahun 2008, tindakan KPK tidak dapat dikatakan melanggar asas tidak berlaku surut (non retroaktif). Karena itu, tidak perlu dibuat aturan baru untuk,” katanya.

Selain itu, ungkap Febri, yurisprudensi Mahkamah Agung (Pengadilan Tipikor) No.1344/2005 dalam kasus Abdulah Puteh dapat menjadi pegangan kuat bagi KPK. Putusan tersebut adalah sumber hukum yang sangat kuat jika KPK memutuskan mengambil alih BLBI. (Ful/Don)-b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s