Tunjangan Khusus Hakim Dikritik

Kritik keras datang dari peneliti ICW, Febri Diansyah. Dia meminta hakim-hakim yang menerima remunerasi mengembalikannya ke negara. “Sampai ada penilaian kinerja hakim yang jelas,” ujarnya.

Koran Tempo, Kamis, 03 April 2008

JAKARTA — Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengkritik tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kenaikan tunjangan tersebut tidak memenuhi rasa kepatutan dan keadilan.

“Karena anggaran untuk gizi buruk malah terus turun,” kata Yuna dalam sebuah diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta kemarin. Menurut dia, seharusnya tunjangan diberikan setelah target kinerja dicapai. “Ini belum ada ukuran jelas, tunjangan sudah dinaikkan,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan presiden tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada 10 Maret 2008. Tunjangan kinerja tersebut berlaku surut sejak September 2007.

Menurut peraturan tersebut, sebelum adanya penilaian dari tim reformasi birokrasi atas pelaksanaan reformasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tunjangan dibayarkan sebesar 70 persen dari tunjangan yang seharusnya diterima (lihat Boks).

Kritik keras datang dari peneliti ICW, Febri Diansyah. Dia meminta hakim-hakim yang menerima remunerasi mengembalikannya ke negara. “Sampai ada penilaian kinerja hakim yang jelas,” ujarnya.

Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan, Surachmin, mempermasalahkan tunjangan hakim yang berlaku surut. Dia menilai aturan yang berlaku surut tersebut cacat hukum. Surachmin mencontohkan, peraturan pemerintah tentang tunjangan komunikasi anggota DPRD dibatalkan karena melanggar asas retroaktif. “Ini sebagai penegak hukum, kok malah menabrak. Ini cacat hukum,” ujar mantan calon anggota KPK ini.

Adapun dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Asep Iwan Setiawan, mengatakan gaji hakim saat ini masih terlalu kecil. “Seharusnya gaji hakim lebih tinggi dari gaji presiden,” ujar mantan hakim ini.

Namun, Iwan setuju, sebelum tunjangan diberikan, harus ditetapkan terlebih dulu kriteria kinerja hakim. Kinerja hakim dapat dilihat dari kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari hakim. “Kalau dapat rapor merah, jangan diberi hadiah,” kata dia.

Juru bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko, menyatakan belum mengetahui aturan ini. “Tadi saya mengambil gaji, masih sama dengan yang dulu,” ujar Ketua Muda Pengawasan MA ini. SUTARTO | RINI KUSTIANI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s