Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dinilai Tidak Tepat

hukumonline.com [3/4/08]

Kebijakan Presiden memberikan tunjangan khusus kinerja bagi warga pengadilan menuai kritikan mengingat kinerja lembaga peradilan yang tak kunjung membaik.

Sebulan lalu, tepatnya 10 Maret 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Tunjangan khusus kinerja ini diberikan menyusul kenaikan tunjangan yang sudah diberlakukan terlebih dahulu pada ketiga proyek percontohan (pilot project) reformasi birokrasi, yaitu Departemen Keuangan (Depkeu), BPK, dan KPK. Kebijakan ini tentunya disambut positif oleh seluruh warga peradilan, dari pengadilan tingkat pertama sampai MA. Namun, seperti halnya ketika diberlakukan di Depkeu, kebijakan ini juga menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Dalam acara Diskusi ICW ‘Mencermati Kenaikan Tunjangan Hakim’ (02/4), Asep Iwan Iriawan mempertanyakan dasar pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini. Pengajar hukum pidana yang juga mantan hakim ini berpendapat pemberian tunjangan khusus kinerja bukan langkah yang tepat mengingat rapor buruk MA dan pengadilan di bawahnya. Sejauh ini, menurut Asep, persepsi masyarakat masih menganggap kualitas pelayanan di pengadilan relatif buruk. Salah satu indikatornya adalah masih menumpuknya tunggakan perkara.

“Belum lagi, masalah korupsi yang menjamur di kalangan MA. Bisa-bisa jika tunjangan hakim naik, tarif bargaining mereka juga akan naik. Kenaikan tunjangan ini tidak menjamin korupsi tidak akan terjadi,” tegasnya.

Mantan Auditor Ahli Madya BPK Surachmin berpendapat pemberian tunjangan khusus kinerja semestinya didasarkan pada parameter yang jelas. “Tolak ukur peningkatan kinerja MA harus memenuhi proses peradilan yang cepat, murah, sederhana, dan memenuhi rasa keadilan,” tukasnya.

Sementara itu, Yuna Farhan, Wakil Ketua Sekretariat Nasional FITRA, menyoroti besarnya anggaran yang akan dihabiskan. Menurut Yuna, jumlahnya cukup signifikan dan mencolok. Hal tersebut bisa dilihat dari kenaikan anggaran belanja pegawai MA yang semula Rp1,426 Miliar pada tahun 2007, naik menjadi Rp4,702 miliar pada tahun 2008. Menyambung Yuna, Peneliti ICW Febri Diansyah kebijakan ini kontradiktif karena di saat anggaran program pelayanan publik lembaga-lembaga kementerian dipotong 15%, pemerintah malah menaikan tunjangan hakim MA sampai sebesar 230% dari tahun 2007-2008.

Besaran Tunjangan berdasarkan Jabatan

JABATAN

TUNJANGAN (Rp)

Ketua MA

31.100.000

Wakil Ketua MA

25.800.000

Ketua Muda MA

24.230.000

Hakim Agung

22.800.000

· Ketua Pengadilan Tinggi

· Ketua Pengadilan Tinggi Agama

· Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

· Ketua Pengadilan Militer

· Ketua Pengadilan Tinggi Militer

13.000.000

· Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA

· Ketua Pengadilan Agama Kelas IA

· Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

· Ketua Pengadilan Militer Kelas A

7.400.000

· Ketua Pengadilan Negeri Kelas B

· Ketua Pengadilan Agama Kelas IB

· Ketua Pengadilan Militer Tipe B

6.200.000

· Ketua Pengadilan Negeri Kelas II

· Ketua Pengadilan Agama Kelas II

5.100.000

Sumber: Data ICW

Berlaku surut

Diluar soal parameter dan anggaran, kebijakan ini ternyata juga dianggap bermasalah karena penerapannya berlaku surut. Pasal 6 Perpres 19 Tahun 2008 menyebutkan bahwa tunjangan khusus kinerja hakim diberikan terhitung mulai tanggal 1 September 2007. Berdasarkan catatan hukumonline, tunjangan khusus kinerja memang telah diusulkan dan kemudian disetujui oleh Panitia Anggaran DPR sejak September 2007. Hanya saja, pelaksanaannya sempat tertunda karena menunggu terbitnya Perpres.

“Bagaimana ini bisa berlaku surut, masak tunjangan sudah diberikan sebelum Pepresnya keluar,” ujar Surachmin menanggapi. Senada, Yuna juga mempertanyakan pemberlakuan surut tersebut karena dianggap bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dimana dinyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sementara itu, Febri menilai Perpres No. 19 Tahun 2008 tidak memiliki alasan yang cukup untuk diberlakukan surut sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut mensyaratkan suatu peraturan dapat diberlakukan surut jika didasari dengan alasan yang kuat. “Pepres ini tidak memiliki alasan kuat yang mendasar untuk diberlakukan retroaktif. Untuk itu, bisa diajukan judicial review,” tambahnya.

Dimintai konfirmasinya, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan Hekinus Manao mengaku tidak mengikuti perkembangan Pepres No. 19 Tahun 2008. Hekinus beralasan saat ini ia sedang sibuk mengaudit laporan keuangan 2007, sehingga tidak sempat mempelajari Pepres ini. Sementara itu, Juru Bicara MA Djoko Sarwoko walaupun sudah mengetahui terbitnya Perpres No. 19 Tahun 2008, mengaku belum menerima tunjangan tahun 2007 tersebut. Djoko enggan berkomentar lebih banyak dengan dalih tidak pernah mendengar wacana lebih lanjut seputar Pepres ini.

(CRR)

2 thoughts on “Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dinilai Tidak Tepat

  1. Pak deni…
    meskipun saya temannya presiden… tapi, saya setuju dengan anda.
    masa iya maling mo dibiayai negara…
    ga ada tuh di pasal konstitusi kita…

    yang ada, anak teralantar dibiayai negara..
    tul dak pak deni?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s