Alkisah Negeri Bajak Laut

Tahun 2006-2007, persentase kenaikan anggaran di MA mencapai 36%, sedangkan tahun 2007-2008 melonjak drastis hingga 230%. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan drastis anggaran perbaikan gizi dalam belanja fungsi kesehatan selama tiga tahun. Dari Rp. 584 miliar di tahun 2006, menjadi Rp. 489 miliar di tahun 2008.

BEREBUT UANG RAKYAT

Menarik ketika Wakil Ketua MA non-Yudisial menyatakan tunjangan hakim batal dibayarkan April 2008 dengan alasan menunggu aturan tunjangan pegawai MA (Koran Tempo, 05/04). Tidakkah kian jelas, motivasi kenaikan gaji lebih pada konsep “bagi kue” ketimbang reformasi peradilan? Bahkan, dalam perkembangannya Jaksa menuntut hal yang sama. Kenaikan gaji.

Landasan berpikirnya sangat sederhana. Korupsi terjadi ketika tingkat penghasilan rendah, dan kondisi lingkungan memungkinkan. Disinilah, persoalan yang sangat kompleks disimplifikasi sedemikian rupa.

Sementara itu, banyak kalangan berpikir sama. DPR, Pemerintah, dan bahkan sebagian pimpinan Komisi Yudisial cenderung menyatakan keberpihakan pada kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara. Tepatkah? Terlepas dari jumlah kenaikan, setuju atau pun tidak, poin kritis yang harus dipahami seharusnya diarahkan pada landasan berpikir kebijakan Renumerasi.

Dan, Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 yang diterbitkan sebagai dasar hukum pemberian renumerasi di MA adalah satu contoh falacy kebijakan. Jika tidak berlebihan, selain tidak patut dan bersebrangan dengan dengan konsep ideal reformasi birokrasi, ia juga bertentangan dengan beberapa undang-undang.

Sesat Pikir Anggaran

Jika dicermati, perpres setidaknya bertentangan dengan tiga UU, yakni: UU Keuangan Negara; UU Perbendaharan Negara; dan, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan/UU 10/2004.

Judul Tunjangan Khusus Kinerja pada perpres pun patut diperhatikan. Renumerasi seharusnya ditekankan pada aspek hasil yang nyata. Atau setidaknya telah disusun infrastruktur yang sesuai dengan blue print reformasi birokrasi. Pada UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara poin ini diatur sangat tegas. Setidaknya logika pemberian anggaran dibatasi atas asas tertentu (Pasal 3 UU 17/2003), termasuk asas anggaran berbasis kinerja.

Selain itu, seharusnya pemerintah menyadari kenaikan trend anggaran birokrasi dari tahun 2006-2008. Kontradiksi antara kenaikan terus menerus pembiayaan birokrasi yang berbanding terbalik dengan penurunan anggaran kesehatan, perbaikan gizi, dan sejenisnya terlihat sangat vulgar. Menurut catatan Seknas FITRA, pada tahun 2006-2007, persentase kenaikan anggaran di MA mencapai 36%, sedangkan tahun 2007-2008 melonjak drastis hingga 230%. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan drastis anggaran perbaikan gizi dalam belanja fungsi kesehatan selama tiga tahun. Dari Rp. 584 miliar di tahun 2006, menjadi Rp. 489 miliar di tahun 2008.

Sehingga, kebijakan anggaran yang timpang pada MA, dapat dikategorikan kebijakan yang tak patut, bertentangan dengan rasa keadilan publik. Padahal, UU Keuangan Negara mengatur tegas asas pengaturan anggaran di Pasal 3 UU 17/2003.

Ketidakpatutan itu secara mendasar berangkat dari kegalalan pemerintah membaca realitas dan tipologi korupsi. Kejahatan luar biasa ini seolah hanya dilihat sebagai sesuatu yang dilakukan disaat lapar atau kekurangan pengahasilan. Karena itu, tidak aneh ketika Tim Reformasi birokrasi berpikir kenaikan gaji adalah obat paling mujarab. Padahal, pemikiran seperti ini telah ditinggalkan ratusan tahun lalu.

Sebagai semacam tawaran, ICW mencoba melihat korupsi setidaknya dari sudut pandang “kenapa korupsi dilakukan?”. Atau, motivasi korupsi.

Minimal ada 5 latar belakang. Mulai dari korupsi yang dilakukan karena “lapar” (petty corruption), untuk memperkaya diri sendiri, memelihara dan membiayai jaringan, bahkan korupsi yang dilakukan demi pembiayaan politik. Bercermin pada strategi anti korupsi pemerintah, tepatkan korupsi yang dilakukan untuk pembiayaan politik dan memelihara jaringan “diobati” dengan kenaikan gaji? Seharusnya ide renumerasi ditinjau ulang.

Idealnya penerbitan perpres didahului kajian komprehensif. Mulai dari tinjauan kelayakan strategi, jumlah tunjangan hingga pembacaan realitas korupsi di MA. Dan, melibatkan publik. Investigasi ICW pernah memetakan enam pola korupsi di wilayah peradilan.

Pertama, Pemerasan oleh hakim. Modus ini dapat dilakukan dengan memperlambat pemeriksaan perkara, mengulur waktu dan tawar menawar putusan. Kedua, tawaran suap yang melibatkan pengacara dan panitera. Berikutnya, penunjukan majelis hakim dan rekomendasi pengacara “favorit”; penggabungan perkara; dan bahkan pengiriman “surat sakti”. Enam pola inilah yang seharusnya dibaca pemerintah secara cermat sebelum menerbitkan aturan tentang tunjangan hakim.

Satu hal lain, perpres sama sekali tidak menyentuh tunjangan untuk Hakim Ad Hoc Korupsi. Padahal, ketika dicermati, prestasi kerja hakim Ad Hoc jauh lebih baik dibanding hakim pengadilan umum. Hal ini dapat dilihat dari trend putusan bebas dan putusan minimal yang dijatuhkan pada pengadilan umum.

Bahkan, menurut catatan ICW, di tahun 2007 putusan bebas kasus korupsi mencapai angka 56,8 persen, dan hukuman minimal sejumlah 15,2 persen. Di titik inilah, harus dipertanyakan, apakah tunjangan diberikan sebagai “bujukan” untuk mereka yang korup, atau murni berdasarkan kinerja?

Bagi publik, penting dipikirkan wacana pengajuan Judicial Review terhadap Perpres tersebut. Meskipun dengan resiko konflik kepentingan yang sangat tinggi, setidaknya proses itu akan jadi pembelajaran bagi publik. Apakah ketika perpres terbukti bertentangan dengan sejumlah UU, Hakim Agung tetap tak akan perduli hanya karena kepentingan pribadi untuk menikmati gaji yang lebih tinggi? Ini akan menjadi sebuah percobaan sejarah yang pahit.

Dilarang Retroaktif

Seperti diketahui, Pasal 6 perpres yang terbit Maret 2008 mengatur tunjangan kinerja dibayarkan terhitung 1 September 2007. Padahal UU 10/2004 tentang pembentukan peraraturan perundang-undangan melarang tegas penerapan aturan secara retroaktif.

Pada butir 107 lampiran ditegaskan, pemberlakuan surut sebuah undang-undang, kalaupun dimungkinkan, tidak boleh memberikan beban kongkret untuk rakyat. Di sinilah, pepres 19/2008 yang mewajibkan pembayaran tunjangan surut 7 bulan kebelakang, dinilai membebani rakyat Indonesia. Karena, semua pembayaran ditanggung APBN. Anggaran yang dibebankan pada rakyat.

Pemberlakuan surut juga bertentangan dengan sejumlah UU lain. Pasal 4 UU Keuangan Negara membatasi masa anggaran hanya selama satu tahun. Sehingga, diluar akal sehat dan bertentangan dengan hukum anggaran negara jika tunjangan dibayarkan mundur hingga 7 bulan. Asas anggaran berbasis kinerja pun ditelikung oleh perpres ini. Logika sederhana dari asas tersebut, tunjangan hanya dibayarkan atas dasar kinerja, hasil atau perbaikan sistem pelayanan yang dilakukan. Dan, kita tau, MA belum mampu memperbaiki diri hingga saat ini.

Atas dasar itulah, pemerintah SBY-JK harus melakukan kaji ulang orientasi dan landasan berpikir reformasi birokrasi, khususnya renumerasi. Alih-alih mengurangi korupsi, yang terjadi justru keresahan dan tuntutan instansi lain untuk diperlakukan sama. Salahkah ketika publik menilai, bungkus kebijakan anti korupsi dikamuflasekan sedemikian rupa untuk melindungi praktek perebutan uang rakyat? (*)

Febri Diansyah

11 thoughts on “Alkisah Negeri Bajak Laut

  1. halo feb, hehehe…sori kalo akan terkesan membela hakim.

    Mengapa setiap kenaikan gaji/tunjangan hakim atau pegawai negara lainnya selalu dikaitkan dengan masalah korupsi? Benar bahwa setinggi apapun penghasilan seseorang tidak akan menjamin orang tersebut tidak akan korupsi. Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan karena minimnya anggaran memang mengasumsikan bahwa faktor dari perilaku koruptif hanyalah masalah pendapatan. Tapi kita semua tahu bahwa faktor-faktor korupsi tidak tunggal. Namun yang sudah pasti masalah pendapatan merupakan salah satu faktor di antaranya.

    Selain fokus pada masalah korupsi, mengapa kita tidak juga memfokuskan pada masalah lainnya, misalnya hak untuk mendapatkan penghasilan layak, hak untuk mendapatkan penghasilan yang setimpal dengan tugas dan beban tanggung jawab dari pegawai. Sebelum kita mempermasalahkan kenaikan tunjangan khusus bagi hakim, mungkin lebih bijak jika kita pertanyakan terlebih dahulu, apakah saat ini hakim telah mendapatkan hak-haknya tersebut? apakah negara telah memberikan upah yang layak kepada aparatnya? apakah tunjangan tersebut lebih tepat dianggap sebagai reward atau hak yang sudah sepatutnya diterima oleh hakim selama ini?

    Kisaran take home pay hakim saat ini berkisar antara 2,4 jt s/d 10 jt, dimana didalamnya sudah termasuk gaji yang rentangnya antara 1,7 jt s/d 4,3 jt. pendapatan 10 jt tersebut bagi hakim tinggi yang kebetulan jadi KPT, dengan masa kerja 32 th.

    …sementara tanggung jawab hakim adalah memutus perkara, termasuk menjatuhkan hukuman…keamanan tidak dijamin secara maksimal oleh negara. sejauh ini setidaknya 2 hakim telah mati karena perkara yang ditanganinya.

    …kenaikan gaji/tunjangan memang bukan obat mujarab, oleh karenanya agenda kenaikan gaji/tunjangan hanya merupakan salah satu agenda dari reformasi birokrasi, bukan 1-1nya, dan bukan dianggap yang paling mujarab, tidak seperti asumsi loe, kawan.

    …hakim ad hoc tipikor? honorarium dari negara untuk hakim tk I 10 Jt. jika dibandingkan dengan hakim biasa tidak ada hakim TK I yang mendapatkan upah sebesar itu. …itu pun hakim ad hoc masih komplain karena dianggap masih terlalu kecil.

    …tentang pemberlakuan surut perpres tunjangan hakim…mungkin loe perlu liat-liat perpres atau kepres serupa sebelum-sebelumnya. pemberlakuan surut ketentuan mengenai gaji, honorarium, tunjangan dan sejenisnya sudah jamak terjadi sejak tahun 50an. bahkan hampir bisa dipastikan semua perpres kenaikan gaji atau tunjangan prinsipnya berlaku surut.
    …o iya, perpres honorarium bagi hakim ad hoc tipikor walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam ketentuan penutup berlaku surut, namun dalam batang tubuh dinyatakan berlaku sejak hakim ad hoc dilantik (which is artinya juga berlaku surut). perpres tersebut disahkan juli 2005, kepres pengangkatan hakim ad hoc juli 2004.
    mudah-mudahan informasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas.

    …mungkin loe atau ICW perlu melakukan riset sejarah gaji dan tunjangan hakim, untuk bisa melihat seberapa zalim negara ini terhadap aparatnya sendiri. sebagai gambaran singkat, kenaikan tertinggi gaji hakim dialami pada tahun 2000, dengan range antara 750 rb s/d 2,5 jt. sebelumnya dari tahun 1994 gaji tersebut tidak mengalami kenaikan. kenaikan tunjangan hakim terbesar juga terjadi pada tahun 2000 dengan range antara 650 rb s/d 4,35 jt, untuk ketua antara 2 jt s/d 4,5 jt. sebelumnya kenaikan tunjangan terjadi tahun 1995.

    …jadi…hmmm…sekian dulu

  2. Pak Arsil yang baik…
    he he he…thx bgt mo ikut diskusi…
    Aku sengat setuju gaji hakim tinggi..Hakim harus sejahtera. Jaksa harus sejahtera. bahkan PNS harus sejahtera. Tetapi tidakkah ada dua pertanyaan sebelum hal itu diterapkan:
    1. Memungkinkah dari aspek anggaran, ditengah ketimpangan luar biasa terhadap anggaran untuk pelayanan publik?
    2. Apakah kinerja diberikan untuk hakim yang punya kinerja atau hakim yang korup?

    Atas dasar itulah, aku ingin bilang, kenaikan gaji saat ini merupakan hal yang tidak terlalu penting ketimbang mendesakna kebutuhan kita untuk pembenahan sistem. Termasuk pereng terhadap korupsi di tubuh insitusi peradilan.

    Lantas, tentang Kebijakan Kenaikan Gaji yang selalu dihubungkan dengan Korupsi????
    Analisa ini dihubungkan kesana karena logika kenaikan gaji yang didalilkan pemerintah berangkat dari strategi pemberantasan korupsi yang dibungkus dalam paket reformasi birokrasi. Atas dasar itulah, kritik kebijakan harus dihubungkan dengan pemberantasan korupsi.

    Nah, sekian dulu pak…
    Mudah-mudahan tanggapan ini memberi gambaran yang jelas🙂

    btw tentang berlaku surut, Kalau pun benar terjadi praktek yang sama berpuluhtahun sebelumnya, hal itu tidak menjadikan kita wajib mengamini atau membenarkan kesalahan ini.

    salam🙂

  3. sory aku ikut numpang diskusi ya pak….
    sebagai tambahan informasi aj gaji hakim plus tunjangan untuk 0 tahun sekitar 2,6 juta itu pun dah termasuk tunjangan istri dan satu anak.
    bayangkan ketika seorang hakim ditempatkan di kaltim yang biaya hidup mahal dan gak dapat rumdin maka ia harus ngontrak rumah paling murah 6,5 juta setahun, untuk makan aj gaji sebulan habis, maka jalan terakhir ya harus utang supaya bs dapat rumah kontrakan. padahal si hakim ini benar2 brsh dan gak mau nrima suap, trus gmn dia bisa bli buku ya??? kasian bgt ya nasib hakim bersih ini, mo dpt tambahan penghasilan yang halal aj kok susah amat….
    ingat bung!!!!! masih banyak hakim yang bersih kok, jangan kira semua hakim itu mau nrima suap……

  4. Menanggapi Pak Ivan nih…
    perhitungan seperti itu yang tidak dilakukan oleh tim reformasi birokrasi kita. Coba cermati skema kenaikan tunjangan yang diatur pada Perpres 19 tahun 2008 itu, maka akan mudah diketahui, kenaikan gaji berpihak sangat timpang pada hakim di level atas (kshusnya Hakim Agung atau Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Sedangkan hakim di pelosok????
    mereka hanya dapat tunjangan yang sangat kecil.

    Dan, kedua penting dilakukan pemetaan, mana hakim yang bersih dan mana hakim korup. Artinya, ada standarisasi kinerja dan evaluasi yang harus dilakukan sebelum tunjangan dibayarkan. Agar kenaikan gaji benar-benar tepat sasaran, terutama untuk hakim yang anda sebut di Kaltim itu.

    So, agak disimplifikasi jika penolakan kita terhadap Perpres disamaartikan dengan penolakan terhadap kesejahteraan hakim. Itu dua hal yang berbeda.

    semoga penjelasan ini bisa dipahami…

    Salam,

  5. febri, kamu yang punya blog, kok nanggapnya gak sebagai pengelola blog? gak bisa ya naggapinya dari dalam. haha
    mau belajar?? kunjungi dulu rumahteduh…heheh..topik mu kok kurang ‘hot’ ya…tapi gak papa deh

    kapan ke padang?
    salam

  6. untuk teman di Rumah Teduh..🙂
    bukankah kita sebaiknya terus belajar…
    Tp, thx comment nya..

    Oh ya, sebenarnya aku percaya, tanpa harus mendaku sebagai yang terbaik, rumah teduh akan tetap dikunjungi. Ya, minimal oleh rekan-rekan komunitas sejenis…

    Dan satu hal, tentu akan jauh lebih baik jika sarana blog ini kita jadikan tempat diskusi ketimbang sekedar pemenuhan hasrat eksistensialisme kita.

  7. ada koment kamu yang dibantah oleh beberapa pengunjung setia blog rumahtedu.

    ini dia hal…hal…nya…
    #

    Tuan Febri Diansyah yang tidak suka meludah ketika orang sedang makan.

    Saya dilemparkan Rumah Teduh ke Blog Tuan. Di Rumah Teduh, Tuan ada memberi tanggapan yang bunyinya… saya kopi-pastekan:

    Sepertinya menarik menanggapi bung dengan id “ketua pemuda” ini.

    Segala desahan seringkali sangat dapat tumbuh menjadi semacam revolusi.
    Yup, aku sangat setuju!

    Tapi, jelas bukan desah yang mengurung diri di kamar gelap.
    Ada yang keberatan?

    Revolusi tidak pernah lahir dari “gunjingan” saja, bung…🙂

    Saya justru tantang anda untuk mengajak Indonesia berpikir melalui media massa.
    Bukan hanya mereka yang bisa akses internet, tetapi juga mereka yang mungkin kebetulan baca sepotong koran pembungkus cabai..atau, mereka pemulung yang ngumpulin koran dan baru bisa baca setelah beberapa hari.
    Mereka ga bisa akses internet, bung.
    Anda lupa?


    Dan,….
    hmm
    Beberapa teman sempat bilang hl yang sama sebenarnya. “Simplifikasi persoalan pada media massa”.
    Agaknya setelah sekian kali menulis selalu ditolak??
    he he he…
    Semoga bung tidak tergolong orang yang seperti itu.🙂

    Soal honor, kalaupun benar si penulis mendapatkan, aku lebih melihatnya sebagai “insentif” advokasi.
    Apakah tanpa honor kita tidak akan lakukan advokasi?
    anda bisa jawab sendiri.
    Banyak teman yang tunduk diterkam peluru tajam tanpa berpikir tentang honor.
    Tapi, sebelumnya tulisan mereka, pikiran mereka menghantui jutaan orang.

    Apakah pikiran bung mampu menjadi “virus” jika hanya berteriak di kamar tertutup?

    Agaknya masih ada waktu berpikir ulang, bahkan untuk tentang strategi KUDETA.

    Bahkan pementasan Teater perlu penonton, bung.
    Agar kita bisa intropeksi diri. Menerima kritikan. Dan mengajak lebih banyak orang untuk berpikir.

    Ingat, bung…
    Peradaban ini dibangun oleh tulisan. Menulis bung.
    Dan, media massa adalah salah satu sarana.

    Karena, setiap orang bisa bikin blog dan menulis sepuasnya . Tetapi, apakah semua orang bisa menularkan “racun pikirannya” lewat media massa???🙂

    Ya dah, salam kenal tuk mu, bung.

    Salam untuk diskusi yang menarik ini….
    (dan, saya percaya setiap diskusi juga mengandung eksistensi)

    Febri Diansyah

    Membaca “tanggapan” tuan itu, betapa… saya angkat topi kepada Tuan. Salut. Tuan penuh gelora, membara-bara, menyala-nyala. Mulai dari kata-kata sakti yang Tuan deretkan, REVOLUSI, KUDETA, MEMBANGUN PERADABAN, MENULARKAN RACUN PIKIRAN, MENGAJAK INDONESIA BERPIKIR…. Membuat saya ternganga. Betapa.

    Sebelumnya selamat, Tulisan Tuan telah dimuat Kompas.

    Ada banyak cara yang ditempuh masing-masing kita Tuan. Tidak perlu Tuan bersikeras: Mediamassa, Mediamassa! Sebab Tuan Febri yang bijaksana, tidak ada gunanya mulut Tuan berbusa-busa mendengungkan MEMBANGUN PERADABAN, KUDETA, REVOLUSI, wuahahahaha…. kalau yang Tuan persoalkan masih saja perkara di mana kita harus menulis.

    Kalau Tuan benar-benar ingin tulisan Tuan yang bagus itu meracuni orang-orang seperti yang Tuan sebutkan: “Bukan hanya mereka yang bisa akses internet, tetapi juga mereka yang mungkin kebetulan baca sepotong koran pembungkus cabai..atau, mereka pemulung yang ngumpulin koran dan baru bisa baca setelah beberapa hari.” Sebaiknya tulisan Tuan yang bagus dan punya analisis tajam setajam “Pedang Naga Puspa” itu dikirimkan saja ke POSTMETRO PADANG, Tidak ke KOMPAS. Tuan tahu email redaksinya, bukan?

    Tampaknya RANTAU tidak memberi Tuan cukup kebijaksanaan dalam menilai. Tuan masih sibuk dengan di koran mana tulisan Tuan harus dimuat, lewat apa pikiran tuan harus disampaikan. Kalau boleh menilai, dalam filsafat, Tuan baru sampai pada tahap berpikir “apa” dan “kenapa”. Tahap rendah. Tuan telah mengakui sendiri, mediamassa adalah salah satu sarana. Bukan satu-satunya, Tuan.

    Tuan pun tampaknya terlalu muluk menilai perjuangan menulis Tuan yang kecil itu. MENULIS MEMBANGUN PERADABAN, dsb. Siapa pun mencoba berbuat, Tuan. Selama untuk kemanusiaan, ia sama artinya telah membangun peradaban. Saya kira, Tukang Dendang ikut membangun peradaban. Perabab juga. Siapa pun bagian dari itu.

    Tak terkecuali “Tukang Blog” juga Tuan. Mereka tidak mengurung diri di kamar gelap seperti yang Tuan kira. Mereka keluar menemui malam. Tuan tentu tidak GOBLOK untuk mengetahui itu, untuk membedakan mana mereka yang mengurung diri di kamar gelap dan mereka yang berbuat.

    Jangan remehkan mereka hanya karena tulisan mereka tak muncul di KOMPAS seperti Tuan. Mereka tidak dibayar Tuan, tetapi mereka mau menulis bukan? Mereka mau memperjuangkan gagasan-gagasannya, menelurkan pikiran-pikirannya?

    Ternyata tidak Tuan saja yang bisa menelurkan pikiran-pikirannya dengan cerdas. Mungkin Tuan perlu membaca kembali tulisan-tulisan di blog Rumah Teduh itu. Barangkali Ketua Pemuda benar, Tuan hanya memasuki “hal-hal yang (dianggap) tidak pentingnya saja”!

    “Banyak teman yang tunduk diterkam peluru tajam tanpa berpikir tentang honor.Tapi, sebelumnya tulisan mereka, pikiran mereka menghantui jutaan orang.”

    Kalau perkara itu yang ingin Tuan katakan, entah telah berapa Tukang dendang yang meninggal dalam kemiskinannya, entah sudah berapa Penggubah Pantun yang tidak pernah dikenang dan larut dalam ketiadaanya, entah telah berapa Perabab yang mati dalam kesepiannya. Sementara, hasil kreasinya telah mengilhami jagat raya. Bahkan hingga kini. Mereka tidak dikenal, Tuan. Nama mereka tidak tercatat dalam Koran KOMPAS seperti Tuan. Apa Tuan akan katakan, mereka tak memberi manfaat apa-apa bagi MEMBANGUN PERADABAN, MERACUNI PIKIRAN INDONESIA, REVOLUSI, KUDETA… dan sederet kata MEGAH lainnya yang Tuan sebutkan?

    Tuan semestinya harus tahu pepatah lama, “nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan pandia ka disuruah-suruah. dst…

    Tuan tahu, siapakah penggubah pepatah itu? Jelas Tuan tidak tahu. Apakah nama penggubah pepatah itu pernah tercatat. Apakah karena tidak tercatat, ia (yang tak bertanda gambar) akan Tuan katakan tak ada sumbangsihnya bagi Peradaban?

    Salam Tuan.

    Mungkin benar,

    “karatau madang di hulu
    babuah babungo balun
    marantau bujang daulu
    di “siko” baguno balun”

    #
    edit this di/pada April 18, 2008 pada 2:23 am25 ketua pemuda

    mmm…sepertinya tidak perlu lagi sepatah dua patah kata pembelaan atas pendapat saya terhadap balasan komentar Bung Febri terhadap pendapat saya. saya pikir semuanya telah tersampaikan dengan baik oleh Sodara Deddy dan Tuan Redaktur🙂
    oh ya bung, tentang pendapat bung yang mengatakan Revolusi tak pernah lahir dari “gunjingan” mungkin Bung salah. awalnya Fidel Castro bergunjing tentang Rafael Trujillo(pemimpin Rep. Dominika) sebelum dia mengangkat senjata hehehehe….pada 1991(runtuhnya Uni Soviet) Castro dapat kawan bergunjing tentang Amerika, antara lain Hugo chaves dan evo morales. setelah puas bergunjing barulah mereka menentang dominasi Amerika dengan senjata.(sebagai referensi RINGAN bagi penulis Koran Nasional yang AGUNG seperti BUNG FEBRI). jadi saya pikir gunjingan adalah awal yang tepat Bung!

  8. jangan tersinggung dulu, bung fEBRI. silahkan datang lagi ke blog kami. gimana? haha, anda siap dinyatakan kalah? masa iya,seorang advocad kalah berdiskusi dengan anak usia belasan? yang baru semester 1 kuliah? haha,…di padang memang aneh ya…banyak hal yang jawa tak punya..

  9. 🙂
    satu hal yang sangat saya percaya, pak redaktur Rumah Teduh..
    tentu bukan soal kalah atau menang. Karena diskusi bukan sebuah sayembara atau lomba debat.
    Tapi, kalaupun seorang mahasiswa semester 1 berkata benar, kenapa tidak.
    So, saya yakin pak redaktur mampu berpikir demikian.🙂
    ba’a ga ati kare’an tu? he he he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s