For Mister Tyrant

“Di tengah besarnya harapan publik untuk mengungkap kebenaran kasus Soeharto, PN Jaksel justru menutup rapat pintu keadilan. Seolah dalam putusannya, hakim ingin mensimplifikasi kejahatan korupsi dan segala penyimpangan dalam masa pemerintahan Soeharto menjadi sekadar ganti rugi total Rp 997 miliar. Itu pun dibebankan pada yayasan”.

YANG TAK TERSENTUH

Dimuat di KOMPAS, Kamis, 10 April 2008

logo-kompas.gif

RENDAHNYA persentase vonis ganti kerugian dalam kasus perdata Soeharto adalah satu soal. Namun, bagaimana infrastruktur peradilan berfungsi memberikan keadilan adalah soal lain yang memicu kekecewaan berulang bagi rakyat.

Menurut catatan ICW, hingga saat ini setidaknya telah dilakukan 26 kali upaya membuka kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Mulai dari pengusutan harta yayasan pada 1 September 1998 sampai dengan tragedi penerbitan SKP3 oleh Jaksa Agung Abdurahman Saleh, 11 Mei 2006.

Sekarang, menjelang 10 tahun reformasi, rakyat kembali menjadi saksi, keadilan terus membentur dinding justru di rumahnya sendiri. Pengadilan. Dan, Tap MPR XI/1998 menjadi semangat reformasi yang terus-menerus dikhianati.

Sekadar ganti rugi

Di satu sisi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Soeharto sekaligus ahli waris tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, di sisi lain, yayasan divonis mengganti kerugian 105,7 juta dollar AS dan Rp 46,4 miliar. Atau, 25 persen dari jumlah uang negara yang disetor kepada yayasan. Seperti diketahui, Soeharto selaku presiden saat itu menerbitkan PP No 15/1976 dan SK Menkeu No 333/1978 yang memerintahkan bank-bank pemerintah untuk memberikan sisa laba bersih pada yayasan.

Di tengah besarnya harapan publik untuk mengungkap kebenaran kasus Soeharto, PN Jaksel justru menutup rapat pintu keadilan. Seolah dalam putusannya, hakim ingin mensimplifikasi kejahatan korupsi dan segala penyimpangan dalam masa pemerintahan Soeharto menjadi sekadar ganti rugi total Rp 997 miliar. Itu pun dibebankan pada yayasan.

Ada beberapa hal prinsip yang sering kali dilupakan. Pertama, orientasi pemberantasan korupsi yang belakangan sepertinya sengaja diarahkan pada pengembalian kerugian negara ansich dibanding penghukuman. Hal ini justru kontradiktif dengan upaya mengungkap kebenaran masa lalu. Majelis hakim sepertinya mencoba berlindung di balik dalil ini. Jadi, agaknya tidak salah jika dikatakan proses peradilan perdata merupakan satu bagian dari upaya sistematis membersihkan nama baik Soeharto dan keluarga dari jerat hukum. Upaya menutup-nutupi dosa Soeharto.

Kedua, putusan ini tidak semata menunjukkan lemah dan tidak independennya peradilan. Lebih dari itu, pendirian majelis hakim PN Jaksel sekaligus adalah ”kebutaan” mereka atas konflik kepentingan dalam penerbitan kebijakan-kebijakan koruptif di masa lalu. Salah satu modus legalisasi korupsi dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan yang dibungkus dengan penerbitan peraturan/kebijakan-kebijakan.

Posisi Soeharto sebagai presiden saat itu yang memerintahkan penyaluran kekayaan negara pada swasta (yayasan) yang diketuai oleh dirinya sendiri adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Di titik inilah hakim tidak bisa berdalih bahwa pertanggungjawaban Soeharto di MPR berakibat membebaskannya dari tanggung jawab pidana dan perdata. Kalaupun tidak disengaja, tidak berlebihan mengatakan, majelis tidak paham dengan konsep pertanggungjawaban administratif, pidana, dan pertanggungjawaban perdata.

Selain itu, mentalitas korup dan besarnya hegemoni Soeharto yang berhasil menundukkan demokrasi di parlemen saat itu seharusnya patut dipertimbangkan. Dengan demikian, tidak pantas hakim membebaskan Soeharto dan ahli warisnya dari pertanggungjawaban perdata.

Melawan hukum

Sedikit teoretis, frase Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi perdebatan pada persidangan perdata Soeharto di PN Jaksel dapat ditarik dari arrest Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda, 31 Januari 1919. Yurisprudensi tersebut diyakini kebenarannya hingga saat ini. PMH telah diartikan secara luas, yang mencakup salah satu dari empat perbuatan.

Pertama, bertentangan dengan hak orang lain. Tindakan Soeharto selaku presiden yang menerbitkan PP No 15/1976 dan memerintahkan Menkeu mengeluarkan surat keputusan jelas telah melanggar hak rakyat Indonesia untuk menikmati sisa laba dari bank pemerintah berupa pembangunan. Karena seharusnya, keuntungan dan kekayaan negara dinikmati oleh warga negara, bukan segelintir orang di sebuah yayasan. Tindakan ini pun berhubungan dengan konflik kepentingan Soeharto sebagai presiden sekaligus ketua yayasan.

Dapat dihitung, sekitar total Rp 4 triliun disetorkan bank pemerintah kepada Yayasan Supersemar, yang kemudian diselewengkan oleh yayasan.

Kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sendiri. Sebagai kepala negara, Soeharto berkewajiban mematuhi UUD 1945 dan hukum yang berlaku. Dan, sebagai kepala negara, ia adalah mandataris MPR yang seharusnya menjalankan amanat rakyat, menyejahterakan rakyat, dan menegakkan hak asasi rakyat Indonesia. Kewajiban yang sangat fundamental inilah yang diselewengkan Soeharto saat ia menjabat sebagai presiden, salah satunya penerbitan PP yang menguntungkan Yayasan Supersemar.

Atau, sebagai ketua yayasan pun, Soeharto berkewajiban memastikan tidak ada penyelewengan dana pemerintah yang dikelolanya. Dan, kita tau, kedua kewajiban tersebut dilanggar secara kasatmata. Lebih dari itu, kebijakan, perbuatan, dan tindakan koruptif Soeharto jelas tidak patut.

Maka, tidakkah dapat dikatakan, PN Jaksel telah mempraktikkan sebuah kamuflase hukum dalam proses peradilan perdata kasus Soeharto pada Yayasan Supersemar? Publik menyambut perintah Jaksa Agung pada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan banding. Karena rakyat tidak pernah ingin, ada satu orang pun kebal hukum. Tidak tersentuh. Kejaksaan dan pengadilan harus membuktikan bahwa anggapan Soeharto sebagai Mister Untouchable adalah tidak benar. (*)

Febri Diansyah

Link: http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.10.00540569

3 thoughts on “For Mister Tyrant

  1. Saya dilemparkan Rumah Teduh ke Blog Tuan. Di Rumah Teduh Tuan ada memberi tanggapan yang bunyinya… saya kopi-pastekan:

    Sepertinya menarik menanggapi bung dengan id “ketua pemuda” ini.

    Segala desahan seringkali sangat dapat tumbuh menjadi semacam revolusi.
    Yup, aku sangat setuju!

    Tapi, jelas bukan desah yang mengurung diri di kamar gelap.
    Ada yang keberatan?

    Revolusi tidak pernah lahir dari “gunjingan” saja, bung…🙂

    Saya justru tantang anda untuk mengajak Indonesia berpikir melalui media massa.
    Bukan hanya mereka yang bisa akses internet, tetapi juga mereka yang mungkin kebetulan baca sepotong koran pembungkus cabai..atau, mereka pemulung yang ngumpulin koran dan baru bisa baca setelah beberapa hari.
    Mereka ga bisa akses internet, bung.
    Anda lupa?


    Dan,….
    hmm
    Beberapa teman sempat bilang hl yang sama sebenarnya. “Simplifikasi persoalan pada media massa”.
    Agaknya setelah sekian kali menulis selalu ditolak??
    he he he…
    Semoga bung tidak tergolong orang yang seperti itu.🙂

    Soal honor, kalaupun benar si penulis mendapatkan, aku lebih melihatnya sebagai “insentif” advokasi.
    Apakah tanpa honor kita tidak akan lakukan advokasi?
    anda bisa jawab sendiri.
    Banyak teman yang tunduk diterkam peluru tajam tanpa berpikir tentang honor.
    Tapi, sebelumnya tulisan mereka, pikiran mereka menghantui jutaan orang.

    Apakah pikiran bung mampu menjadi “virus” jika hanya berteriak di kamar tertutup?

    Agaknya masih ada waktu berpikir ulang, bahkan untuk tentang strategi KUDETA.

    Bahkan pementasan Teater perlu penonton, bung.
    Agar kita bisa intropeksi diri. Menerima kritikan. Dan mengajak lebih banyak orang untuk berpikir.

    Ingat, bung…
    Peradaban ini dibangun oleh tulisan. Menulis bung.
    Dan, media massa adalah salah satu sarana.

    Karena, setiap orang bisa bikin blog dan menulis sepuasnya . Tetapi, apakah semua orang bisa menularkan “racun pikirannya” lewat media massa???🙂

    Ya dah, salam kenal tuk mu, bung.

    Salam untuk diskusi yang menarik ini….
    (dan, saya percaya setiap diskusi juga mengandung eksistensi)

    Febri Diansyah

    membaca “tanggapan” tuan itu, betapa… saya angkat topi kepada Tuan. Salut. Tuan penuh gelora, membara-bara, menyala-nyala. Mulai dari kata-kata sakti yang Tuan deretkan, REVOLUSI, KUDETA, MEMBANGUN PERADABAN, MENULARKAN RACUN PIKIRAN, MENGAJAK INDONESIA BERPIKIR…. Membuat saya ternganga. Betapa.

    Sebelumnya selamat, Tulisan Tuan telah dimuat Kompas.

    Ada banyak cara yang ditempuh masing-masing kita Tuan. Tidak perlu Tuan bersikeras: Mediamassa, Mediamassa! Sebab Tuan Febri yang bijaksana, Tidak ada gunanya mulut Tuan berbusa-busa mendengungkan MEMBANGUN PERADABAN, KUDETA, REVOLUSI, wuahahahaha…. kalau yang Tuan persoalkan masih saja perkara di mana kita harus menulis. Kalau Tuan benar-benar ingin tulisan Tuan yang bagus itu meracuni orang-orang seperti yang Tuan sebutkan, “Bukan hanya mereka yang bisa akses internet, tetapi juga mereka yang mungkin kebetulan baca sepotong koran pembungkus cabai..atau, mereka pemulung yang ngumpulin koran dan baru bisa baca setelah beberapa hari.” Sebaiknya Tulisan Tuan yang bagus dan punya analisis tajam setajam “Pedang Naga Puspa” itu dikirimkan saja ke POSMETRO PADANG, Tidak ke KOMPAS. Tuan tahu email redaksinya, bukan? Tampaknya RANTAU tidak memberi Tuan cukup kebijaksanaan dalam menilai. Tuan masih sibuk dengan di koran mana tulisan Tuan harus dimuat, lewat apa pikiran tuan harus disampaikan.

    Tuan telah mengakui sendiri, mediamassa adalah salah satu sarana. Bukan satu-satunya, Tuan. Tuan pun tampaknya terlalu muluk menilai perjuangan menulis Tuan yang kecil itu. MENULIS MEMBANGUN PERADABAN, dsb. Siapa pun mencoba berbuat, Tuan. Selama untuk kemanusiaan, ia sama artinya telah membangun peradaban. Tukang dendang ikut membangun peradaban. Perabab juga. Siapa pun bagian dari itu.

    “Tukang Blog” juga Tuan. Mereka tidak mengurung diri di kamar gelap seperti yang Tuan kira. Mereka keluar menemui malam, Tuan. Tuan tentu tidak GOBLOK untuk mengetahui itu, untuk membedakan mana mereka yang mengurung diri di kamar gelap dan mereka yang berbuat. Jangan remehkan mereka hanya karena tulisan mereka tak muncul di KOMPAS seperti Tuan. Mereka tidak dibayar Tuan, tetapi mereka mau menulis bukan? Mereka mau memperjuangkan gagasan-gagasannya, menelurkan pikiran-pikirannya? Tidak Tuan saja yang bisa!

    “Banyak teman yang tunduk diterkam peluru tajam tanpa berpikir tentang honor.Tapi, sebelumnya tulisan mereka, pikiran mereka menghantui jutaan orang.”

    Kalau perkara itu yang ingin Tuan katakan, entah telah berapa Tukang dendang yang meninggal dalam kemiskinannya, entah sudah berapa Penggubah Pantun yang tidak pernah dikenang dan larut dalam ketiadaanya, entah telah berapa Perabab yang mati dalam kesepiannya. Sementara, hasil kreasinya telah mengilhami jagat raya. Bahkan hingga kini. Mereka tidak dikenal, Tuan. Nama mereka tidak tercatat dalam Koran KOMPAS seperti Tuan. Apa Tuan akan katakan, mereka tak memberi manfaat apa-apa bagi MEMBANGUN PERADABAN, MERACUNI PIKIRAN INDONESIA, REVOLUSI, KUDETA… dan sederet kata MEGAH lainnya yang Tuan sebutkan? Tuan semestinya harus tahu pepatah lama, nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, sapah katam untuak kayu api, nan pandia ka disuruah-suruah. dst.

    Tuan tahu, siapakah penggubah pepatah itu? Jelas Tuan tidak tahu. Apakah namanya pernah tercatat. Apakah karena tidak tercatat, ia (yang tak bertanda gambar) akan Tuan katakan tak ada sumbangsihnya bagi Peradaban?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s