MA: Mustahil Adil?

“Bagaimana mungkin tafsir egosentris MA atas salah satu produk hukum kolonial (HIR) mengalahkan konstitusi? Memang sulit menggeser paradigma korup yang mengakar di salah satu institusi puncak kekuasaan kehakiman ini”.

Dimuat di KOMPAS, Senin-28 April 2008

REFORMASI MA

Sikap bebal, acuh tak acuh dan ketertutupan Mahkamah Agung (MA) membawa ingatan publik pada semangat kolonialisme. Ide yang selalu hadir dibalik hukum yang diberlakukan secara diskriminatif pada daerah jajahan.

Seperti Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang dijadikan dasar hukum menolak BPK mengaudit biaya perkara di MA. Sekaligus, memberikan bukti baru, kegagalan Reformasi Birokrasi MA.

Maindset kolonial
63 tahun sudah Indonesia merdeka. Setengah abad lebih konstitusi menegaskan eksistensi kebangsaan. Namun, MA masih bersikeras menggunakan maindset hukum kolonial. Agaknya petinggi MA harus baca ulang semangat konstitusi. Kalaupun undang-undang yang telah ada sebelum UUD 1945 masih tetap berlaku, maka ia tidak boleh bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan ada.

Demikian juga dengan konflik MA dan BPK tentang audit biaya perkara. Seperti diketahui, penolakan institusi yang memegang tampuk kekuasaan kehakiman ini didasarkan pada HIR. Persisnya, pasal 120, 121, 182, dan 183 Het Herziene Indonesisch Reglement yang terbit di tahun 1941.

Asas hukum yang sangat sederhana, seharusnya semangat ketertutupan HIR dapat disingkirkan oleh UU yang ada di kemudian hari (pasca Indonesia merdeka). UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, misalnya. Ia tegas mengatur jangkauan tugas dan kewenangan BPK.

Dan semua kewenangan tersebut dijamin konstitusi. Pasal 23E UUD 1945 ayat (1) meletakkan dasar yang sangat kuat. Disebutkan, ”pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh BPK yang bebas dan mandiri”. Lantas, bagaimana mungkin tafsir egosentris MA atas salah satu produk hukum kolonial (HIR) mengalahkan konstitusi? Memang sulit menggeser paradigma korup yang mengakar di salah satu institusi puncak kekuasaan kehakiman ini.

Kemelut yang sama terakhir terjadi delapan bulan lalu. Saat itu, MA tetap bersikukuh temuan sembilan rekening atas nama Ketua MA Bagir Manan (total Rp 7,45 miliar) tidak dapat diaudit BPK. Dengan alasan sederhana, biaya perkara tergolong uang titipan. Argumentasi yang sayangnya telah seringkali dibuktikan sebaliknya. Fakta umum yang tidak dapat dibantah, uang perkara proses peradilan di MA hampir tidak pernah dikembalikan pada para pihak yang berperkara.

Keberlanjutan konflik dan ketertutupan MA seperti ini menyisakan pertanyaan mendasar. Seriuskah MA melakukan perubahan? Efektifkah program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi di tubuh MA?

Reformasi Birokrasi
Diluar perdebatan hukum siapa yang berwenang memeriksa pengelolaan biaya perkara, patut dicermati satu hal penting. Sejak tahun 2003, institusi ini telah mencanangkan semangat perubahan melalui dokumen blue print. Publik mengenalnya dengan program pembaharuan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan pada umumnya. Kemudian, 10 Maret 2008 lalu, Presiden menandatangani Perpres 19 tahun 2008. Dengan kata lain, semua hakim agung dan hakim pengadilan akan menikmati tunjangan kinerja mencapai 300% dari gaji biasa.

Kenaikan ini didalulat sebagai salah satu strategi reformasi birokrasi. Agar MA tak korup lagi. Agar masyarakat dapat mengakses keadilan. Dan, satu syarat mendasar keberhasilan program pembaharuan tersebut terletak pada kemauan membuka diri. Transparan dan akuntabel. Di titik inilah, fakta menolaknya MA terhadap Audit BPK dapat dikategorikan sebagai kegagalan mendasar program reformasi birokrasi.

Untuk itulah, Presiden dan Menteri Keuangan diharapkan tidak mencairkan tunjangan kinerja hakim di MA dan semua badan peradilan lainnya. Atau, kapan perlu membatalkan Perpres 19 tahun 2008. Karena penolakan itu sekaligus merupakan bukti ketidakseriusan MA melakukan perubahan/reformasi peradilan.

Bertentangan dengan akal sehat jika penambahan beban APBN dalam pembiayaan MA justru digunakan untuk mengukuhkan tirani ketertutupan. Berdasarkan catatan Seknas FITRA, misalnya. Di tahun 2006-2007, persentase kenaikan anggaran di MA mencapai 36%. Dan, melonjak drastis menjadi 230% di tahun 2007-2008. Sangat miris jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan dan pelayanan publik. Anggaran perbaikan gizi dalam belanja fungsi kesehatan ini turun selama tiga tahun (2006-2008).

Dengan demikian semakin jelas, betapa paradox sekaligus gagalnya program pembaharuan MA. Fakta tentang Judicial Corruption, penumpukan perkara, sulitnya mengakses putusan, maindset hukum yang kaku, pelanggaran code of conduct hakim, resistensi terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial, dan, terakhir, pembangkangan konstitusi terhadap fungsi audit BPK yang diatur UUD 1945.

Semua hal itu seharusnya semakin mendorong kita berpikir serius membunuh akar masalah di Mahkamah Agung. Apakah terletak pada personil Ketua MA, petinggi MA, atau bahkan bagian Kepaniteraan? Menurut penelitian ICW, tiga aktor tersebut adalah pondasi benang kusut masalah di MA.

Maka, salahkah jika kemudian ada yang menggunakan istilah, reformasi MA, reformasi pepesan kosong? Sulit menjawab dengan kata, ”Ya”.(*)
oleh FEBRI DIANSYAH

2 thoughts on “MA: Mustahil Adil?

  1. tulisan anda banyak di kompas ya…kami juga dikirim tulisan dong..haha…
    kok tampaknya hubungan kita terputus ya..
    oya, anda minta nomornya faiz
    085263470969
    terimakasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s