Ancaman PP "Biaya Perkara"

“Ketika PP biaya perkara itu disyahkan, niscaya segerombolan tikus akan tersenyum. Dan, mereka kembali menang?”

Dimuat Jumat, 9 Mei 2008

PEMUTIHAN DOSA MA


Pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menanggapi substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berhubungan dengan biaya perkara di Mahkamah Agung (MA) penting dicermati. Ia bilang, apapun isi RPP tidak bisa mereduksi konsitusi. Rancangan tersebut tidak boleh “memenjarakan” sebuah lembaga negara menjalankan kewenangannya (Kompas, 29/04).

Kekhawatiran BPK agaknya sangat beralasan. Karena perumusan PP dalam banyak hal semata mengarah pada kompromi politik, ketimbang sebuah upaya pembenahan yang serius. Sikap inkonstitusionalitas MA disimplifikasi sedemikian rupa. Selain itu, penerbitan PP berpotensi mengarah pada perlindungan tindakan koruptif.

Lantas, bagaimana dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan? Bagaimana dengan hak pencari keadilan yang seringkali “dipaksa” menandatangani kwitansi pengembalian biaya perkara tanpa menerima sejumlah uang yang tertera?

Perdebatan ini mengemuka kembali setelah MA tetap bersikeras, BPK tidak punya kewenangan melakukan audit biaya perkara. Puncak Kekuasaan Kehakiman ini tetap yakin menggunakan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR, tahun 1941) sebagai dasar hukum. Padahal, dunia sudah berubah, hukum nasional telah ada, dan ketentuan khusus tentang pengelolaan keuangan negara telah diatur tegas.

Menghitung Kepatuhan

Kalaupun didasarkan pada Laporan Tahunan MA, dapat dihitung biaya perkara yang dikelola pada tingkat Kasasi tahun 2007 saja mencapai Rp. 2,83 miliar. Hal ini belum mencakup biaya di tingkat peninjauan kembali dan bahkan biaya perkara pengadilan di seluruh Indonesia. Sehingga, relatif mudah dipahami, pengelolaan item biaya perkara menyisakan bom waktu. Sesuatu yang tumbuh dari potensi penyelewenangan.

Karena itulah, upaya BPK membersihkan MA patut didukung. Di lain hal, aspek yang juga rentan penyelewenangan terletak pada pagu anggaran resmi dari Pemerintah untuk MA. Poin itu pun dapat menjadi cermin, betapa bobroknya pengelolaan keuangan di tubuh ibu peradilan Indonesia ini.

Dari tahun 2005 sampai 2008, misalnya. Pagu anggaran untuk MA mencapai Rp. 13 triliun. Bandingkan dengan produk dan tingkat kepatuhan MA terhadap aturan main keuangan negara. Menurut hasil audit BPK, selain dinyatakan disclaimer untuk pengelolaan biaya perkara, tingkat kepatuhan MA untuk tindak lanjut temuan dugaan penyimpangan pun sangat rendah. Pada semester 2 tahun 2007 saja, tingkat kepatuhan MA hanya mencapai 0,27% setelah di semester sebelumnya tidak satupun rekomendasi pemeriksaan BPK ditanggapi.

Sangat disayangkan memang, pembangkangan hukum justru terjadi di insitusi kehakiman tertinggi. Seperti kita ketahui, rendahnya tingkat kepatuhan sekaligus berarti menggambarkan potret kegagalan tertib administrasi dan keuangan MA,serta persoalan mendasar pada reforamsi birokrasi. Atau, bahkan pelanggaran hukum dalam beberapa hal.

Tidak konsisten

Secara normatif, tindakan menolak audit BPK yang didasarkan pada HIR, sesungguhnya menegaskan ketidak-konsistenan MA. Di tahun 2003, ketika blue print Mahkamah Agung disusun, poin transparansi pengelolaan keuangan, selain akses putusan adalah penekanan terpenting yang justru dikehendaki tim pembaharuan itu sendiri. Bahkan, pada Pasal 19 Keputusan MA No.144/SK/VII/2007 tentang keterbukaan informasi yang ditandatangani Ketua MA, keterbukaan itu diatur. Disebutkan, akses masyarakat terhadap informasi keuangan mencakup pengelolaan keuangan di peradilan. Apakah MA ingin menjilat ludahnya sendiri?

Selain itu, argumentasi MA yang bersikeras biaya perkara tidak dapat diaudit karena bukan tergolong kekayaan negara telah dibantah oleh UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Agaknya petinggi MA patut membaca kembali Pasal 2 huruf (h). Disebutkan, “Keuangan Negara meliputi, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan/atau kepentingan umum”.

Maka jelaslah, konsep pengelolaan keuangan negara menjangkau hingga kekayaan pihak lain. Di pasal tersebut, kata “pemerintah” diartikan luas. Mencakup fungsi keuangan di pemerintah pusat, daerah, serta badan lain yang berkaitan, seperti legislatif dan yudikatif. Jika pejabat MA cermat tentu akan ditemukan bagian yang menjelaskan “pengertian dan ruang lingkup keuangan negara” yang dilihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Apakah MA tidak paham hukum?

Dan, hari ini yang mengemuka justru ide penerbitan PP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PP ini dianggap akan menyelesaikan kemelut di tubuh MA. Padahal, peraturan yang ditandatangani Presiden ini justru berpotensi besar merugikan publik. Selain sifat negara sentris karena hanya melihat biaya perkara dari aspek PNBP, bukan kerugian masyarakat, PP ini pun akan mengahalalkan segala logika penyimpangan yang terjadi sebelum penerbitannya.

Bukankah seharusnya fokus masalah terletak pada pengelolaan uang masyarakat yang dibayarkan melalui titipan biaya perkara, yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang sekedar PNBP? Dan, bukankah PP tidak mungkin berlaku surut kemudian menjangkau pengelolaan keuangan sebelum PP tersebut diterbitkan? Menurut analisis ICW, PP justru akan memperkeruh persoalan.

Atas dasar itulah patut dipikirkan alternatif lain. Satu hal yang sangat minim sorotan terletak pada mekanisme pengajuan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konsitusi. Karena jika MK membenarkan BPK, terbukalah pintu audit biaya perkara untuk MA tanpa harus terhitung maju pasca putusan dibacakan. Tentu sangat berbeda dengan penerbitan PP yang cenderung “memutihkan” dosa dan segala penyelewenangan MA sebelumnya. (*)

oleh FEBRI DIANSYAH

One thought on “Ancaman PP "Biaya Perkara"

  1. maaf bung Frbri…kami ingin mengutip tulisan ini. tapi nama penulisnya tak tertera. gimana nih? apa ini tulisan bung? atau ? mohon penjelasan lebih lanjut, sebab kami takut plagiat nanti.
    balasannya ke email Rumahteduh aja. terimakasih banyak. salam!

    “Ya, silahkan. He he he…aku lupa tulis nama, tapi dah ku perbaiki. Dan, juga terhubung ke link web kompas. Silahkan klik “KOMPAS, Jumat 9 Mei 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s