Antinomi Rahasia Wajib Pajak

“Secara harfiah, antinomi berarti, adanya pertentangan dua nilai atau lebih, akan tetapi keduanya sama-sama penting. Dengan kata lain, kedua norma tersebut dijamin dalam tingkatan hukum yang sama. Untuk kasus MK, jaminan hak BPK melakukan audit pengelolaan keuangan dan hak konstitusionalitas individu sebagai wajib pajak merupakan dua norma yang dinilai bertentangan”.

TANGGAPAN UNTUK: PUTUSAN MK NO. 03/PUU-VI/2008

Nukilan klasik “power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely” menjadi relevan lagi diperbincangkan. Terutama, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan BPK tidak dapat diterima. Niet ontvankelijk verklaard. MK menyatakan BPK tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional.

Kamis minggu ketiga Mei itu memang meninggalkan catatan minus kesekiankalinya tentang upaya mendorong keterbukaan. Ketika publik masih menuntut keras meruntuhkan ego ketertutupan Mahkamah Agung dalam pengelolaan biaya perkara, MK justru mengukuhkan sikap anti-transparansi lainnya. Perpajakan menjadi bagian dunia yang hampir tak tersentuh.

Pada putusan MK nomor 3//PUU-VI/2008 tersebut, argumentasi majelis pada dasarnya hanya menggunakan pertentangan dua hak konstitusional. Di satu sisi, individu atau wajib pajak mempunyai kepentingan hukum atas harta bendanya (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), sehingga kerahasiaan menjadi keniscayaan. Dan, di sisi lain konstitusi memberikan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Pasal 23E UUD 1945). Lantas, apakah konflik dua hak tersebut dapat menafikan prinsip yang lebih mendasar tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara?

Terlepas dari benar atau salahnya tafsir MK tentang pertentangan kedua hak tersebut, yang pasti putusan kontroversial ini melupakan satu bab prinsipil. Bagaimana mungkin perdebatan hukum tentang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara justru menafikan bagian yang mengatur tentang Keuangan? Apakah MK sama sekali lupa mempertimbangkan Bab VIII, Pasal 23 UUD 1945? Padahal, jelas disebutkan, “…pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut memang bicara tentang pengelolaan keuangan negara melalui sarana APBN. Namun, justru di titik inilah, fungsi audit BPK mempunyai relevansi dengan “sengketa” untuk memeriksa sektor perpajakan.

Antinomi

Pada putusannya, majelis mengakui ada ketidakharmonisan ditingkat undang-undang. Sehingga menyarankan dilakukan legislative review atau revisi UU oleh DPR dan Pemerintah. Catatan ini tentunya hampir-hampir utopis ketika komitmen parlemen sangat rendah saat ini. Selain itu, publik akan cenderung memahami saran tersebut sebagai bentuk tindakan “lari dari tanggungjawab” konstitusional MK sebagai the guardian of constitution. Ada banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan MK.

Berbicara pertentangan hak konstitutusional antara BPK dan wajib pajak, mengacu pada pandangan W. Freidmann (1990), justru disaat ada kekaburan makna dan pertentangan norma, seharusnya hakim berperan. Dalam literatur hukum, dikenal istilah Antinomi.

Secara harfiah, antinomi berarti, adanya pertentangan dua nilai atau lebih, akan tetapi keduanya sama-sama penting. Dengan kata lain, kedua norma tersebut dijamin dalam tingkatan hukum yang sama. Untuk kasus MK, jaminan hak BPK melakukan audit pengelolaan keuangan dan hak konstitusionalitas individu sebagai wajib pajak merupakan dua norma yang dinilai bertentangan.

Di sinilah hakim sebagai pejabat yang diberikan hak penuh melakukan penemuan dan konstruksi hukum berperan penting. Majelis seharusnya melakukan pemilahan yang cerdas antara dua norma yang bertentangan. Bukan kemudian, lari dari masalah dengan melemparkan tanggungjawab pada pembentuk UU.

Pertentangan dua hak tersebut, dapat disederhanakan menjadi ketegangan antara “Kepentingan Umum (KU)” dan “Kepentingan Individu (KI)”. Kewenangan Audit BPK sebagai perwujudan KU, dan perlindungan hak individu wajib pajak sebagai KI.

Dalam literatur dan praktek hukum di berbagai negara, antinomi sebenarnya merupakan kewajaran. Ia adalah konsekuensi dari posisi teori hukum yang berada antara Filsafat dan teori Politik. Agak mirip dengan konsep tersebut, Aristoteles, Kaum Stoa, Cicero, dan beberapa filsuf pada era Yunani klasik pertama kali membicarakan ketegangan nilai, antara Keadilan dan Kepastian Hukum. Dengan demikian, tulisa ini hendak menegaskan, hal tersebut adalah kewajaran yang memang harus diselesaikan hakim.

Dalam perkembangannya, Kepentingan Individu mau tidak mau harus dikesampingkan ketika ia berbenturan dengan kepentingan umum yang lebih mendasar. Benar, Pasal 28G (1) mengatakan, “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya…”. Akan tetapi, meminjam pendapat MK sendiri, tidak ada jaminan kebebasan dan perlindungan yang bersifat mutlak. Dalam keadaan apapun, hak asasi terhadap harta benda tetap mungkin dikecualikan. Apalagi, untuk perkara kewenangan audit BPK, yang berhadap-hadapan dengan perlindungan individu merupakan kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam arti lain, privacy wajib pajak memang harus dilindungi hukum, namun tidak mengurangi prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab ketika harta si wajib pajak disetor pada institusi negara. Bukankah BPK hanya punya kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan? Dan, tidak meliputi identitas individu wajib pajak? Atau, tidakkah BPK juga punya kewajiban menjaga etika kerahasiaan pemeriksaan? Disinilah, alasan MK dan Mentri Keuangan untuk menghambat reformasi pengelolaan keuangan di dinas perpajakan adalah persoalan fatal.

Dalam tafsir yang lebih tegas, MK sebenarnya tidak memberikan apa-apa dalam putusan 3/2008 tersebut, kecuali pengukuhan tirani ketertutupan sebuah institusi potensial korup. Karena, menurut catatan ICW, sektor perpajakan masuk pada daftar sektor yang harus jadi prioritas dalam pemberantasan korupsi.

Sengketa Kewenangan

Selain kegagalan MK “mendamaikan” ketegangan norma hukum diatas, memang harus diakui, permohonan BPK bermasalah dalam beberapa hal. Cenderung aneh ketika perbedaan tafsir tentang kewenangans lembaga negara, justru menggunakan mekanisme Judicial Review. Dan, MK juga menyebutkan hal ini dalam pertimbangan hukumnya.

Dengan kata lain, belum tertutup kemungkinan memilih mekanisme Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) pada MK. Lagipula, putusan MK dapat dikategorikan masih berada di wilayah Legal Standing, atau belum masuk pada pokok perkara. Dengan memperkuat beberapa argumentasi tentang Antinomi, kewenangan Hakim “memilih” norma yang lebih menguntungkan kepentingan publik, dan alas hak berperkara, seharusnya BPK masih punya peluang besar.

Di tingkatan praktis pun, bahkan konsep yang relatif sama tentang perlindungan hak individu (nasabah) di perbankan tetap dapat ditembus dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukankah selama ini hasi audit BPK sangat berperan besar mengungkap korupsi di berbagai instansi? Apakah MK ingin menghalang-halangi upaya serius mendorong keterbutkaan dan pemberantasan korupsi?

MK harus berani menjawab dengan tegas, bukan sekedar “mengalihkan” tanggunjawab pada pembentuk UU atau berkilah dalam bahasa “konstitusi menjamin kerahasiaan wajib pajak”. Silahkan baca ulang Pasal 28G ayat (1) tersebut. Tidakkah hak asasi yang dibicarakan lebih pada hak atas perlindungan ketika harta kekayaan berada dalam kekuasaannya? Dan, bukankah ketika sejumlah uang telah dibayarkan pada petugas pajak, maka secara otomatis uang tersebut tidak dapat dikatakan masih dalam kekuasaannya? Jelas, itu adalah uang negara. Setiap keuangan negara masuk dalam wilayah audit BPK. (*)

oleh FEBRI DIANSYAH

One thought on “Antinomi Rahasia Wajib Pajak

  1. πŸ™‚ antinomi lagi ya…
    Dasar pakar-antinomi:-p

    Btw itu utk jwb yg kmrn, atau utk “tantangan”ku ttg “sblm tgl 22” ?
    Gmn klo dua-duanya? Hehe…

    Tapi Feb, alasan “perlindungan thd wajib pajak” kan dibantah BPK …. (kuambil dari Siaran Pers BPK, hehe), bahwa….

    “Pasal UU KUP tersebut yang seolah-olah melindungi kerahasiaan wajib pajak adalah tidak pada tempatnya, karena BPK tidak akan memeriksa pembukuan wajib pajak serta mengoreksi maupun menetapkan kewajiban pajaknya, karena tidak berwenang untuk itu. Sesuai dengan Pasal 14, UU No. 15 Tahun 2004, yang akan dilaporkan oleh audit BPK kepada penegak hukum adalah petugas pajak yang nakal!”

    Kasus Asian Agri bisa jadi contoh…

    sebenarnya sih, BPK aneh juga milih mekanisme JR. tp, sekaligus ini berarti dak berjalannya pemeriksaan pendahuluan di MK. Moso persoalan substantitif seperti itu kandas hanya gara-gara NO atau dinyatakan tidak diterima.
    Jika kita bicara tentang kemungkinan “petugas nakal”, artinya kita tidak sedang berdebat di tataran normatif, tetapi justru implementatif nya. Karena potensi penyimpangan seperti itu bahkan juga terjadi di Dinas Perpajakan atau Menkeu. Artinya, harus ada penyeimbang yang bernama “keterbukaan” Audit. Bukan keterbukaan privacy individual, tohπŸ™‚
    Btw, tantangan sebelum tgl 22 ???? ha ha ha ha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s