Mengadili Pembalak Liar

“Sejauh ini, pendapat yang menolak penggunaan UU tipikor untuk menjerat pembalak liar baru berkisar dalam argumentasi asas hukum, lex specialis derogat legi generale. Bagaimana meruntuhkan argumen hukum ini?”

Putusan sela yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Jum’at, minggu ketiga Mei 2008 membangkitkan harapan baru agenda penyelamatan hutan Indonesia. Pengadilan menolak eksepsi terdakwa dan menyatakan berwenang mengadili perkara pidana kehutanan (Kompas, 24/5).

Sadar ataupun tidak, pendirian majelis ini merupakan sinyal positif bagi KPK, yang sekaligus meletakkan satu pondasi penting. Sebelumnya hal itu menjadi perdebatan berbagai kalangan. Antara, apakah penegakan UU Kehutanan dapat dilakukan bersamaan dengan UU Tipikor dalam mekanisme persidangan kasus Korupsi? Atau pertanyaan sebaliknya, tidakkah UU Kehutanan yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan undang-undang lain?

Dari aspek meteriil, agaknya masih memungkinkan bagi pengacara terdakwa menggunakan dalil “sifat kekhususan UU Kehutanan” tersebut. ICW mencoba menawarkan konstruksi hukum melalui pendekatan 3 karakteristik illegal logging.

Karakteristik

Berdasarkan klasifkasi awal, ICW pun tidak berpikir semua pembalak liar dapat dijerat UU anti korupsi atau diadili di pengadilan tipikor. Sejauh ini, secara sederhana kejahatan illegal logging dapat dibagi menjadi 3 karakter.

Pertama, pembalakan liar atau illegal logging dalam volume besar sebenarnya hampir tidak mungkin terjadi jika tidak ada proses koruptif sebelum penerbitan konsensi hak (izin). Dengan kata lain, proses pra-konsensi ini meskipun bersentuhan dengan UU Kehutanan, jelas dapat dijerat UU anti korupsi. Minimal, jika bisa dibuktikan, pejabat tersebut dapat dijerat pasal gratifikasi dan suap.

Atau, dalam metode lain, pejabat kehutanan yang memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangan menerbitkan izin sangat mungkin memenuhi unsur UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi. Poin yang harus hati-hati dirumuskan terletak pada apakah tindakan tersebut dapat merugikan keuangan negara? Diperkirakan, pengacara terdakwa juga akan bermain di wilayah ini.

Namun, merujuk pada pengertian “Kerugian Negara” pada Pasal 1 angka (22) UU perbendaharaan negara (UU 1/2004), tentu berkurangnya aset hutan negara akibat adanya unsur melawan hukum masuk dalam kualifikasi tersebut. Artinya, pohon dan ekosistem yang hilang atau rusak di wilayah hutan ekuivalen dengan nilai uang yang seharusnya dimiliki negara. Dengan kata lain, pengadilan tipikor adalah rumah yang tepat untuk perkara ini.

Kedua, pembalakan liar yang dilakukan dengan izin. Dalam prakteknya, sebagian besar illegal logging masuk dalam kategori ini. Pembalak seringkali berlindung dibalik izin, akan tetapi menebang jauh lebih luas ketimbang wilayah yang ditentukan dalam Rancangan Kerja Tahunan (RKT). Jika yang digunakan hanya UU Kehutanan, maka sangat mudah ditebak, pelaku utama cenderung hanya dapat dijerat sanksi administratif dan denda.

Berdasarkan catatan ICW dari tahun 2005-2008, lebih dari 71% aktor utama yang awalnya berhasil dijerat penyidik, justru divonis bebas. Dan, 14,29% hanya dihukum dibawah satu tahun. Persoalan ini selain berada di tataran penegakan hukum, tentu juga disebabkan oleh kelemahan mendasar UU Kehutanan.

Pasal 80 ayat (2) UU 41/1999, misalnya. Bagian ini merupakan celah hukum yang sangat besar. Disebutkan, “setiap pemegang izin apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana Pasal 78, dikenai sanksi administratif”. Maka, terjawablah, kenapa banyak cukong dan pelaku utama dibebaskan.

Kelemahan itu agaknya bisa ditutupi melalui tawaran konstruksi hukum yang sedang diteliti ICW. Sejauh ini, pendapat yang menolak penggunaan UU tipikor untuk menjerat pembalak liar baru berkisar dalam argumentasi asas hukum, lex specialis derogat legi generale. Atau, ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum. KUHP kita mengaturnya di Pasal 63 ayat (2). Disebutkan, “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khususlah yang diterapkan”. Agak sulit memang untuk mengingkari asas ini.

Namun, ada satu hal prinsip yang seringkali terabaikan. ICW mencoba menggunakan Pasal 80 ayat (2) UU Kehutanan sebagai jembatan untuk menuntut pembalak liar jenis ini dengan UU Tipikor. Pasal 80 jelas mengatakan, pembalakan yang dilakukan dengan izin diluar ancaman pidana pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Di titik inilah, asas Lex specialis UU Kehutanan seharusnya runtuh. Karena berdasarkan Pasal 63 (2) KUHP, penggunaan aturan khusus hanya dapat dilakukan jika kedua aturan sama-sama diancam sanksi pidana. Bagaimana jika menurut UU Kehutanan, pelaku diancam sanksi administratif, sedangkan di UU Tipikor diancam pidana? Tentunya, kedua jenis sanksi dapat diterapkan secara komulatif atau bersamaan.

Penjatuhan sanksi Administratif berupa pencabutan hak, peringatan, atau denda dilakukan oleh Instansi yang menerbitkan izin (Dephut). Sedangkan, sanksi pidana dijatuhkan melalui mekanisme peradilan tindak pidana korupsi. Karena sangat umum dalam ilmu hukum, aturan administratif tidak mungkin mengesampingkan aturan pidana. Sehingga, pada illegal logging karakter kedua ini, penegakan hukum dalam mekanisme tindak pidana korupsi dinilai tepat.

Dan, ketiga, illegal logging yang benar-benar dilakukan tanpa izin. Murni mencuri kayu di hutan. Jenis ini agaknya dapat dengan mudah dijerat ketentuan pidana UU Kehutanan.

Atas dasar itulah, khusus untuk illegal logging dua tipe pertama, KPK dan pengadilan tipikor harus tetap yakin punya kewenangan penuh. Untuk kasus besar, bahkan KPK disarankan mencoba masuk di karakter kedua. Karena bercermin dari penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar selama ini pun, metode konvensional yang digunakan kejaksaan sebagian besar gagal diujung jalan. Padahal, dalam lima tahun (2000-2005) saja, 9,4 juta hektar hutan Indonesia dibabat habis. (*)

oleh FEBRI DIANSYAH

Keterangan grafik:

Judul: “Tipologi Putusan Illegal Logging tahun 2005-2008”

4 thoughts on “Mengadili Pembalak Liar

  1. Feb,,, agaknya asas lex specialis derogat legi generale pun juga perlu dipreteli. Memang asas itu beranjak pada tertib peraturan perundang-undangan daripada tertib sosial. Namun dalam asas itu, letak kehususan suatu UU terhadap UU lain juga masih kabur sebab tidak bisa diamati secara kasat mata dimana letak kekhususannya. Asas ini juga jadi pertanyaan, misalkan mana yang lebih khusus antara UU Kehutanan dengan UU Otsus Papua dalam hal pengurusan hutan oleh Pemerintah Papua?

    Tentu asas di atas berbeda dengan asas lex superiori derogat legi inferiori yang bisa kita lihat dari bentuk hukum pengaturannya.

    Yup…tentu harus diteliti lebih jauh. Tapi yang terpenting, setidaknya kita pun tau, berbicara asas tentu tidak mungkin berbicara ttg apakah asas itu dicantumkan pada perundang-undangan atau tidak. Namanya saja ASAS. Atau, kalaupun dicantumkan, itu akan lebih memperkuat, atau mungkin kadang justru membatasi pemaknaan asas.

    Lebih dari itu, ku pikir, kita juga tahu, setidaknya ada dua alat ukur untuk melihat apakah asas Lex Specialis dapat diterapkan atau tidak:
    1. Substansi antara dua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama.
    Apakah UU Kehutanan dan UU Tipikor mengatur hal yang substansinya sama? Tentu, tidak. Karena itu setidaknya dari syarat ini dapat dibantah argumentasi LEX SPECIALIS yang sering diajukan pengacara si pembalak liar tersebut.
    Namun, tentu saja kita tidak bisa hanya “merasa menang” dengan bantahan ini.
    Sehingga, kalau pun argumentasi ini “kalah”, setidaknya ada argumen kedua.

    2. Merujuk pada Pasal 63 ayat (2) KUHP. Asas Lex Specialis hanya berlaku untuk dua aturan (pasal/bagian) yang sama-sama aturan pidana. Sedangkan UU Kehutanan (Pasal 80) mengaturnya sebagai pelanggaran administratif dan UU Tipikor seagai aturan Pidana.

    Ini hanya upaya menyiapkan konstruksi hukum berlapis, pak🙂
    jika ada masukan dan tawaran anaslisis tentu lebih baik..Ditunggu masukan rekan-rekan”.

  2. Mungkin bisa di liat dalam penanganan kasus illegal logging di Kabupaten Barito Utara, yang memuculkan tersangka adalah Ketua DPRD, Bupati dan kepala Dinas Kehutanan, pada tahun 2003 kemaren, karena di situ di padukan 2 Undang2, yaitu UU Kehutanan dan UU Korupsi

    salam,

    Itan
    Mitra LH Kalteng

  3. Pingback: Putusan Kasasi ADELIN LIS « Iqra’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s