Terobosan Hukum Menjerat Pembalak Liar

“…Ketentuan Pidana diatur hanya di satu pasal, yakni Pasal 78. Yang kemudian, di Pasal 80 ditegaskan, segala pelanggaran diluar yang diatur Pasal 78 hanya dijatuhi sanksi administratif dan denda. Artinya, pembalakan yang dilakukan berdasarkan izin, meskipun izin tersebut cacat, dan hutan ditebang jauh lebih luas dibanding luas yang diizinkan, atau bahkan seklalipun si pembalak menghancurkan hutan sedemikian rupa, ia hanya bisa dijerat sanksi administratif. Luar biasa lemahnya UU ini.

Dimuat: Kamis, 05 Juni 2008

Tersingkapnya silang sengkarut permainan dibalik pembalakan liar di Ketapang dan Riau baru-baru ini mempertegas “kabar burung” bau busuk bisnis kayu. di Ketapang, bahkan Kepolisian bersama Departemen Kehutanan (Dephut) menjaring 12.000 meter kubik kayu illegal senilai Rp. 216 miliar dan 19 Kapal pengangkut kayu. Demikian juga dengan Riau.

Kemudian, tumbuh harapan, pembalakan liar dapat diberantas. Keseriusan Polisi bersama Dephut akan mengurangi secara signifikan degradasi hutan Indonesia dari aktivitas illegal. Sepintas, logika ini benar.

Tetapi fenomena seperti ini adalah bagian yang sama dari pola penegakan hukum di bidang kehutanan sebelumnya. Setidaknya telah dilakukan lebih dari 6 kali operasi besar anti pembalakan liar di berbagai daerah Indonesia. Mulai dari Operasi Wana Jaya, Wana Laga, Wana Bahari, hingga 3kali Operasi Hutan Lestari (OHL). Hasilnya, gejala yang sama kembali terjadi di tempat yang berbeda. Hutan kembali digunduli. Apa yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum Illegal Logging di Indonesia?

ICW menilai, semua berawal dari rapuhnya pondasi penegakan hukum. Dari analisis ekfektivitas operasi yang terjadi sebelumnya dapat dicermati persoalan mendasar pemberantasan illegal logging ini. OHL II, misalnya. Dengan penggunaan putusan hakim sebagai alat ukur penilaian efektivitas, ICW mencatat, tingkat efektivitas operasi tersebut bahkan tidak mencapai 5%.

Pada proses penyidikan, Kepolisian dapat dikatakan cukup berhasil. Sekitar 186 tersangka terjerat, dan ribuan kubik kayu disita untuk negara. Akan tetapi, dalam perjalanannya jumlah tersangka berkurang secara signifikan. Hingga di tingkat pengadilan, hanya 8 tersangka yang hukumannya berkekuatan hukum tetap (inkrahct), atau 4,3% dari jumlah tersangka awal.

Dari sudut pandang aktor pun demikian. Pembajakan terhadap fenomena penegakan hukum illegal logging terlihat vulgar pada tipologi putusan pengadilan yang dipetakan ICW. Dari 205 tersangka yang diproses pengadilan pada tahun 2005-2008, dominan yang dihukum hanyalah aktor kelas bawah.

Pada tingkat Mahkamah Agung (MA), misalnya. Sekitar 82,76% perkara ILOG yang diperiksa MA hanyalah melibatkan aktor bawah seperti supir truk, masyarakat lokal, dan petani. Atau, hanya sekitar 17,24% aktor kelas atas (middle upper) diproses di MA. Bagaimana mungkin penyelamatan hutan melalui pemberantasan pembalakan liar ini berhasil jika penegakan hukum masih diskriminatif seperti ini?

Selain itu, ketika 205 tersangka tersebut diuraikan menjadi aktor kelas bawah dan kelas atas, ICW menemukan data yang lebih menyedihkan. Untuk aktor middle upper, setidaknya 85% putusan pengadilan dikategorikan tidak berpihak pada pemberantasan illegal logging. Karena sekitar 71,43% perkara yang melibatkan cukong, direktur, penegak hukum, komisaris utama dan bahkan pejabat Dishut ternyata divonis bebas. Dan, 14,29% lainnya hanya dihukum dibawah 1tahun.

Klasifikasi

Harus diakui, UU Kehutanan mempunyai kelemahan mendasar. Ketentuan Pidana diatur hanya di satu pasal, yakni Pasal 78. Yang kemudian, di Pasal 80 ditegaskan, segala pelanggaran diluar yang diatur Pasal 78 hanya dijatuhi sanksi administratif dan denda. Artinya, pembalakan yang dilakukan berdasarkan izin, meskipun izin tersebut cacat, dan hutan ditebang jauh lebih luas dibanding luas yang diizinkan, atau bahkan seklalipun si pembalak menghancurkan hutan sedemikian rupa, ia hanya bisa dijerat sanksi administratif. Luar biasa lemahnya UU ini.

Untuk jangka panjang revisi UU Kehutanan, dan pembentukan UU khusus illegal logging, harus terus didorong. Tapi, bukankah hutan dapat saja terlanjur habis sebelum UU tersebut disahkan? Ya. Karena itulah, publik harus mendorong agar para pembalak dapat dijerat UU lain, seperti UU Tipikor.

Hingga saat ini perdebatan yang dimunculkan terletak pada sifat khusus (lex specialis) UU Kehutanan. Seperti yang diungkapkan pada kesaksian Andi Hamzah dalam perkara Adelin Lis. Jika ada dua aturan pidana yang mengatur satu kejahatan, maka digunakan aturan yang bersifat khusus. Dan, menurutnya, UU Kehutanan berlaku khusus untuk menjerat kejahatan kehutanan. Benarkah? Mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbicara tentang perberengan Tindak Pidana, maka pandangan ahli tersebut bisa jadi benar sekaligus. Tapi, sekaligus ketidakcermatannya.

Bagian dari KUHP tersebut jelas-jelas menyebutkan jika satu perbuatan diancam oleh dua aturan pidana yang salah satunya bersifat khusus. Bagaimana jika perbuatan tersebut justru diancam oleh satu aturan pidana dan satu aturan administratif? Tentu, argumentasi yang menggunakan Pasal 63 sangat mungkin dibantah.

Pada banyak kasus illegal logging, khususnya Ketapang dan Riau, hal ini dapat diterapkan. Dalam logika hukum Indonesia, pemberian sanksi administratif dan denda tidak mengurangi pertanggungjawaban dan sanksi pidana.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, UU Kehutanan mempunyai kelemahan mendasar. Selain perbuatan yang diatur pada Pasal 78, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran administratif, bukan Pidana. Akan tetapi, kelemahan ini dapat dimanfaatkan untuk maksimalisasi menjerat pembalak liar.

Selain sanksi administratif, pelaku ILOG dapat dijerat UU Korupsi (UU 31/1999 dan 20/2001), khususnya Pasal 2 atau Pasal 3 UU Korupsi. Dilihat dari unsur aturannya, maka Jaksa harus membuktikan unsur melawan hukum ,merugikan keuangan negara, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam kasus ILOG yang pada UU Kehutanan hanya dijerat administratif, semua unsur ini terpenuhi.

Pertama, unsur melawan hukum sudah terpenuhi ketika ada izin dilanggar. Konsep ini didasarkan pada teori hukum unsur melawan hukum formil, yakni disamaartikan dengan “melanggar semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang lahir atas dasar aturan tersebut”. Dan, izin adalah bagian dari perundang-undangan.

Kedua, kerugian negara juga terpenuhi. Hutan negara yang belum boleh atau dilarang ditebang sama artinya dengan aset negara. Karena setiap kayu di hutan mempunyai nilai ekonomis yang dapat dikonversikan pada nilai uang. Jika pembalak menebang dan mengabil kayu tersebut, jelas negara dirugikan secara nyata.

Dan, Ketiga, akibat duahal diatas, si pembalak atau pengusaha akan diuntungkan. Sehingga unsur sederhana dari pasal 2 dan 3 Uu Korupsi telah terpenuhi. Pembalak liar dapat dihukum sebagai koruptor. Persoalannya, dapatkah Jaksa membaca tafsir sederhana ini? Punya komitmenkah kejaksaan dan penegak hukum lainnya? (*)

oleh FEBRI DIANSYAH

One thought on “Terobosan Hukum Menjerat Pembalak Liar

  1. “Akan tetapi, dalam perjalanannya jumlah tersangka berkurang secara signifikan.”

    Mengecewakan dan menggemaskan….!!!!

    “Pembalak liar dapat dihukum sebagai koruptor. Persoalannya, dapatkah Jaksa membaca tafsir sederhana ini?”

    Apa yg bisa diharapkan dari jaksa kalau uang begitu besar bahkan kadang terlalu besar menmerjang. Ah…. Indonesiaku.

    Bung Karma yang baik, jika kita ingin Indonesia lebih baik, dibalik semua kekecewaan kita itu, tentu penting menyisakan harapan🙂. BUkankah begitu? Dan, juga untuk Hutan yang lebih hijau, Jaksa yg lebih bersih, cerdas dan bernurani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s