Haruskah Jaksa Agung Mundur?

“Menarik dicermati, dalam pemeriksaan tersebut Jaksa Agung langsung memimpin pembenahan kejaksaan. Meskipun, sayang, percakapan via telpon yang dibuka pada persidangan Artalyta di Pengadilan Tipikor berbicara sebaliknya. Dugaan keterlibatan mantan Jampidsus, Jamdatun, dan bahkan Jamintel sangat kuat. Apakah Jaksa Agung tidak terlibat?”

Rekaman perbincangan Artalyta dengan dua Jaksa Agung Muda (JAM) dilingkungan Kejaksaan Agung berbuntut panjang. Menyeret sejumlah nama dan bahkan bukan tidak mungkin mengarah pada pemberhentian Jaksa Agung. Akan tetapi, Jaksa Agung masih bersikeras tidak akan mundur, dengan alasan berada diluar kasus suap Artalyta Suryani.

Tanggapan tersebut sebenarnya menarik jika diletakkan dalam posisinya sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan. Pasal 18 ayat (1) UU 16/2004 tentang Kejaksaan menegaskan norma yang sangat bertentangan dengan pernyataan Hendraman Supandji. Disebutkan, “Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan, yang memimpin, mengendalikan pelaksaan tugas dan wewenang kejaksaan”.

Frase pimpinan dan penanggungjawab terttinggi tentunya menegaskan, Jaksa Agung tidak bisa semata berdalih “tidak terlibat”. Dalam kapasitas sebagai pejabat negara dan pimpinan tertinggi, berarti ia berkewajiban penuh menjamin kewenangan jaksa-jaksa dibawahnya dijalankan dengan benar. Dan, dari aspek pengawasan, harus dipastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan tindakan-tindakan koruptif seperti melakukan hubungan dengan pihak berperkara. Bagaimana mungkin Jaksa Agung dikatakan bersih dari tanggungjawab ketika setidaknya 3 dari 6 Jaksa Agung Muda yang langsung berada di bawah pengawasannya melakukan hubungan dengan seorang Artalyta?

Evaluasi Kejaksaan

Dalam skala yang lebih luas, evaluasi kepemimpinan Jaksa Agung dan penilaian kinerja Kejaksaan harus kembali dilakukan lebih serius. Meskipun percakapan artalyta dengan sejumlah petinggi Kejaksaan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penilaian, akan data ini harus diletakkan sebagai pintu pembersihan Kejaksaan.

Berdasarkan laporan akhir tahun ICW tentang evaluasi Kejaksaan Agung, menegaskan kegagalan Jaksa Agung dalam memimpin pemberantasan korupsi. Kejaksaan, Tim Pemburu Korupsi dan Timtas Tipikor menunjukkan catatan yang relatif gagal. Tingkat pencapaian yang diraih tiga pondasi yang dibentuk khusus Presiden tersebut tidak lebih dari 40%.

Dari aspek penindakan dan penuntutan, sangat kecil persentase kasus yang berhasil menghukum terdakwa. Dan, dari indikator pengembalian uang pengganti, catatan yang sama dapat dicermati. Dari sekitar Rp. 11,03 triliun dan 301,45 juta US$ uang pengganti yang seharusnya dieksekusi Kejaksaan, tingkat tertagih tidak mencapai 40%.

Catatan terhadap penanganan PKPS obligor BLBI pun sangat rendah. Mencermati dokumen rapat dengar pendapat Bank Indonesia dengan DPR-RI, sekitar 86,67% dari 15 yang dilaporkan BI tercatat dihentikan proses hukum pidananya dan dialihkan pada pertanggunjawaban perdata.

Meskipun tidak semua catatan diatas terjadi di era Hendraman Supandji, akan tetapi potret makro diatas sulit mengatakan Jaksa Agung telah menjalankan tugas dengan baik sesuai UU Kejaksaan. Lebih dari itu, rangkaian peristiwa yang saling terkait dan studi terhadap pernyataan Jaksa Agung pasca penghentian kasus BLBI patut diperhatikan.

Ketika mantan Ketua Jaksa BLBI, Urip tertangkap tangan oleh KPK, hampir semua media menampilkan kutipan pernyataan Jaksa Agung. “Kasus Urip tidak ada hubungannya dengan BLBI”. Hingga muncullah skenario jual beli permata. Konspirasi ini dilanjutkan oleh tim pemeriksa internal dibawah Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) dan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung. Urip akhirnya diberhentikan dengan alasan melanggar etika jaksa, melakukan praktek perdagangan disaat masih bekerja sebagai jaksa. Dan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dipecat karena tekanan publik. Hasil pemeriksaan Jampidsus pun menghasilkan nada yang sama, ia tidak bersalah dan tidak ada kaitan antara Urip, Jampidsus dan Korupsi BLBI.

Menarik dicermati, dalam pemeriksaan tersebut Jaksa Agung akan langsung memimpin pembenahan kejaksaan. Meskipun, sayang, percakapan via telpon yang dibuka pada persidangan Artalyta di Pengadilan Tipikor berbicara sebaliknya. Dugaan keterlibatan mantan Jampidsus, Jamdatun, dan bahkan Jamintel sangat kuat. Apakah Jaksa Agung tidak terlibat?

Tidak pun terlibat, akan tetapi tidak menghilangkan pertanggungjawaban Jaksa Agung terhadap indikasi upaya pemudaran dan pengalihan isu korupsi menjadi jual beli permata. Apakah Jaksa Agung lupa dengan setiap gerak-gerik dan pernyataan yang pernah diucapkannya?

Dititik inilah, sangat relevan mempertimbangkan pencopotan Jaksa Agung dari jabatannya. Untuk pembuktian unsur korupsi, KPK bisa berberan besar melakukan penyelidikan dengan satu niat penting, membersihkan Kejaksaan.

Kepercayaan publik

Desakan mundur tentu saja berangkat dari ketidakpercayaan dan kegerahan publik terhadap institusi Kejaksaan. Berbagai ketertutupan, dugaan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, indikasi jual beli perkara, dan sebagainya menjadi rumor publik yang harus dibuktikan benar/salahnya dalam proses pemeriksaan yang fair. Dan, yang pasti, agak sulit memberikan kewenangan pemeriksaan tersebut pada mekanisme internal kejaksaan.

Atas dasar itulah, demi mendorong perubahan mendasar. Presiden harus bertindak tegas. Karena kegagalan Kejaksaan harus dilihat sebagai kegagalan Presiden mewujudkan janji tentang pemberantasan korupsi. Karena Kejaksaan adalah bagian penting dari eksekutif sebagai institusi primer penegakan hukum di Indonesia.

Ada dua pilihan sederhana untuk Presiden, mencopot jaksa agung dan membentuk tim khusus reformasi kejaksaan, atau tidak sama sekali dan akan tercatat sebagai Presiden peragu bahkan hingga diakhir kepemimpinannya. Dalam simulasi sederhana, diharapkan menjadi tim yang mengawal masa transisi tidak lebih dari enam bulan. Bertugas untuk melakukan perombakan total Kejaksaan, mengevaluasi dan menilai kinerja dan kemudian memberikan rekomendasi pemecatan, mutasi dan pengangkatan orang-orang tertentu sebagai calon pejabat struktural. Pada akhirnya melalui proses pendampingan dan reformasi yang terbuka, Presiden akan menetapkan orang yang bernar-benar pantas menduduki jabatan penting tersebut. Disinilah, konsep perbaikan kejaksaan seharusnya tidak disimplifikasi pada sekedar “libido politik” pencopotan Jaksa Agung dan kemudian mengusung calon tertentu seperti yang saat ini hangat diperbincangkan di kalangan partai politik di DPR. (*)

oleh FEBRI DIANSYAH

5 thoughts on “Haruskah Jaksa Agung Mundur?

  1. hehe…coba2 untuk berdiskusi

    Saya rasa persoalan apakah Jaksa Agung terlibat atau tidak mungkinlah hal yang kesekian..tapi menurutku yang paling penting adalah bagaimana membangun institusi Kejaksaan sebgai garda terdepan penegakan hukum adalah bagian terutama..mengapa sebab saya merasa perbuatan yang dilakukan UTG,KYR dkk itu sudah menjadi budaya ketika dimulai adanya sistem penerimaan Jaksa yang sudah tidak benar lagi..
    Coba ICW soroti bentuk transparansi penerimaan calon jaksa yang tidak menutup kemungkinan disana mulai budaya korupsi sudah dimulai..bagaimana kita berantas korupsi yang ada di bagian “hilir” tetapi bagian “hulu” yang dalam hal ini sistem penerimaan sudah dilakukan korupsi makanya tidak heran institusi itu sedemikian parah….sesuai dengan saran saya,coba lihat bagaimana bentuk penerimaan Jaksa, saya rasa disinilah kita harus memotong budaya tersebut sambil tidak menutup kemungkinan “mengeluarkan orang2 yang “bau”hehe…
    Saya ingin melihat, mendengarkan bagaimana Jaksa dapat bertanding argumen dengan pengacara2 hebat dan bukannya hanya berkoar di media..
    Hehehe…
    Mudah2an saran ini dapat dilihat salah satu anak kunci untuk membuka pintu budaya buruk dari kejaksaan..
    Salam…thanks…sukses terus pak………

    Terimakasih masukannya, bung Oswald yang baik…Bicara bobrok, dari hilir hingga hulu masalah terjadi di negeri ini, memang. Dan, Kejaksaan, bahkan lebih parah dari apa yang kadang bisa kita bayangkan. Tapi, tentu perlu prioritas.

  2. haruskah jaksa agung mundur? Jawabnya Yaiyalah, sebab tak adalah alasan lagi bagi SBY untuk mempertahankan Hendarman supandji sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Bahkan semestinya Hendarman Supandji sudah harus dipecat oleh SBY pasca tertangkapnya Urip Tri gunawan pada Maret lalu. menurut ambo setidaknya ada dua langkah yang mesti dilakukan SBY untuk menyelamatkan kejaksaan. pertama, menganti Jaksa agung berserta seluruh jaksa agung muda (Jam). kedua Revolusi Kejaksaan. jika dua hal ini tidak secepatnya dilakukan oleh SBY maka Kejaksaan akan tetap menjadi rumah nyaman bagi BANDIT berkedok Aparat Penegak Hukum.

    “menyesakkan juga ketika Untung hanya dicopot dengan alasan sekedar “tekanan publik”. Tp agaknya sulit bagi tuan Presiden peragu itu”

  3. saya ingat semua jaksa perlu diperiksa dalam hal kekayaan mereka jangan sampai seperti jaksa agung urip?? TEGAKKAN HUKUM KITA SESUAI DENGAN KEADILAN YANG BERKETUHAN TUHAN YME. DAN HUKUM MEREKA YANG SEBERATNYA ATAU HUKUMAN MATI AGAR MEREKA YANG AKAN MELAKUKAN AKAN BERPIKIR ULANG

    “Thx, bung Hadi. Dan, untuk kekayaan yang “tidak masuk akal” dapat diterapkan pembuktian terbalik. mereka harus jelaskan asal-usul kekayaan”

  4. Setuju! bagaimana mungkin dikatakan bahw Jaksa Agung Hendarman tidak terlibat. Sebagai orang wam saja saya sudah dapat melihat bahwa adanya keterlibatan “orang2 besar” yang berperan di lembaga hukum yg menutup2in kasus ini.
    Apalagi hampir semua jaksa yg terlibat adalah “anak asuhannya” Jaksa Hendarman.

    “memang demikian, bu yanti… agaknya jagung-jagung itu perlu direbus segera🙂 hehehe

  5. walawpun hendarman tidak bersalah,tapi dia harus mengakui bahwa dia tuh telah gagal memimpin yang di pimpinnya, apabila Syaraf kemaluan nya berfungsi dengan baik di otak nya..
    yaa pastii lah dia maluu…
    mungkin muka nya cukup tebaL sampai hati dia masih mau bercoKoL di Kursi empuk itu..
    saya kira proses pencarian jaksa nya juga harus di sorot.. maupun pemroses nyaa..

    harus transparan pula..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s