Menanti Keterbukaan MA

dimuat, Kamis-19 Juni 2008

Dan, satu kekhawatiran mendasar, tanggungjawab MA untuk transparan dan akuntabel seolah dialihkan menjadi persoalan Presiden. MA selalu berdalih menunggu Peraturan Presiden tentang PNBP sebagai dasar hukum audit biaya perkara. Artinya, dengan sangat cerdik, MA ingin menyampaikan, bahwa Presidenlah yang menghalang-halangi pelaksanaan transparansi di pengadilan. Argumentasi yang ingin dibangun, sepanjang pemerintah belum menerbitkan PP, maka BPK tidak bisa melakukan audit.

Seberapa sulit sebenarnya membangun keterbukaan di Mahkamah Agung (MA)? Khusus tentang pengelolaan biaya perkara misalnya, hingga sekarang MA masih bersikukuh, biaya perkara bukanlah termasuk informasi yang bisa diakses publik (Jurnal Nasional, 30/5). Dengan kata lain, institusi ini masih mempertahankan sikap anti transparansinya.

Persoalan tersebut sejatinya merupakan masalah laten yang baru terungkap. Ia sangat terkait dengan fenomena rekening liar yang terdapat di banyak lembaga negara. Temuan BPK yang disampaikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2004-2006 merupakan data yang sangat penting. Seperti dilaporkan pada website resmi BPK, di tahun 2004 terdapat 957 rekening liar senilai Rp20,5 trilun. Meningkat pada tahun 2005, sebanyak 3.195 rekening, dan di tahun 2006 turun mencapai 2.396.

Sembilan dari tiga ribuan rekening yang dilaporkan pada LKPP 2005, ternyata tercatat atas nama Ketua MA. Temuan itu terdiri dari 4 rekening biro dan 5 deposito, total Rp 7,45 miliar. Laporan tersebut mengejutkan publik, terutama karena analisis BPK yang menduga, sejumlah uang liar atas nama Ketua MA berasal dari biaya perkara. Atas dasar itulah, BPK ingin agar biaya perkara, khususnya di MA dapat diaudit.

Lebih dari itu, terlepas dari berwenang atau tidaknya BPK, persoalan biaya perkara harus dilihat sebagai persoalan publik. Sesuatu yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan kepentingan umum dan asas mendasar pengelolaan keuangan. Bahkan, merupakan common sense, bahwa lembaga negara apapun tidak dapat tertutup dari mata publik. Apalagi, sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan uang yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Karena itulah, konstitusi dan hukum Indonesia meletakkan asas transparansi di tataran konsep dasar, khususnya pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, penolakan MA untuk membuka informasi biaya perkara sebenarnya sekaligus merupakan tindakan melecehkan diri sendiri. Jelas, pada KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi, pengelolaan keuangan di pengadilan merupakan informasi yang bisa diakses publik.

Pengalihan Tanggungjawab

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya Rp31,1 miliar biaya perkara tidak jelas pengelolaannya di MA terhitung 2005-Maret 2008. Temuan ini kemudian dipertanyakan validitasnya (Jurnal Nasional, 22/5). Kalaupun ICW salah, tidakkah seharusnya MA membuktikan sebaliknya, dan membuka pengelolaan biaya perkara pada publik? Perkembangan terakhir, MA justru menolak permohonan ICW dan ILRC untuk membuka informasi pengelolaan keuangan, khususnya biaya perkara. Hal ini mempertegas itikad buruk MA untuk mempertahankan rezim ketertutupan.

Dan, satu kekhawatiran mendasar, tanggungjawab MA untuk transparan dan akuntabel seolah dialihkan menjadi persoalan Presiden. MA selalu berdalih menunggu Peraturan Presiden tentang PNBP sebagai dasar hukum audit biaya perkara. Artinya, dengan sangat cerdik, MA ingin menyampaikan, bahwa Presidenlah yang menghalang-halangi pelaksanaan transparansi di pengadilan. Argumentasi yang ingin dibangun, sepanjang pemerintah belum menerbitkan PP, maka BPK tidak bisa melakukan audit.

Padahal, dari perspektif ketatanegaraan, kewenangan audit BPK hanya dapat diatur di tingkatan undang-undang. Bukan PP. Dan, kewenangan tersebut telah ditegaskan di Pasal 23E UUD 1945, serta tiga undang-undang, yaitu: keuangan negara, perbendaharaan negara dan pemeriksaan keuangan negara. Sehingga, PP bukanlah solusi membuka ketertutupan di MA.

Atau, katakanlah akhirnya PP PNBP diterbitkan. Maka, ketika Presiden menandatangani, saat itulah persoalan baru dimulai. Apakah perundang-undangan yang diterbitkan di tahun 2008 dapat berlaku surut hingga tahun 2001, sejak pergantian Ketua MA? Sehingga, PP berpotensi memutihkan catatan muram biaya perkara di MA dari tahun 2001-2008. Apakah Presiden hendak mengambil resiko? Dengan kekuatan hukum yang sangat lemah dan risiko yang terlalu besar, sementara potensi penyelesaian perkara sangat rendah, pemerintah tidak direkomendasikan menerbitkan PP tersebut.

Di titik inilah, kalaupun pemerintah masih bersedia menjunjung semangat reformasi birokrasi yang dilandasi transparansi dan akuntabilas, sengketa MA- BPK dapat didorong ke Mahkamah Konstitusi. Presiden tentu saja merupakan salah satu kekuatan politik yang dapat ‘menjamu’ dua lembaga negara tersebut di meja MK. Tawaran ini telah cukup lama disampaikan beberapa akademisi hukum tata negara dan masyarakat sipil. Karena kebuntuan ‘konflik’ lembaga negara, berdasarkan konsitusi diatur sebagai kewenangan MK dalam mekanisme Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).

Rampingkan Pegawai

Peningkatan anggaran MA untuk membiayai penanganan perkara dalam jumlah yang realistis merupakan rekomendasi lain yang patut diseriusi pemerintah. Karena, selama ini, alasan yang sulit dibantah, alokasi APBN untuk biaya perkara memang sangat minim. Minimal, untuk biaya di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di MA idealnya ditanggung negara, sepertihalnya telah dipraktekkan MK.

Tidakkah hal ini akan semakin membebani APBN? Tentu saja, Ya. Namun, poin akan menjadi masuk akal jika dihubungkan dengan rencana jangka panjang Reformasi Birokrasi. Bagir Manan di tahun di tahun 2004 pernah menjanjikan pengurangan pegawai sekitar 50 persen. Dari total 1.200 menjadi 600. Demi perbaikan yang lebih luas, rekomendasi ini agaknya patut didorong. Agar MA tidak menjadi “penjagal” keadilan. (*)

Oleh FEBRI DIANSYAH

4 thoughts on “Menanti Keterbukaan MA

  1. angku febri susah juga ya membuka jubahnya sang hakim di negeri ini sama susahnya membuka jubah wanita perawan. hehehehehheh

    “sepertinya sudah ada yang sangat berpengalaman “membuka” nih…Hahahaha2″

  2. mas febri

    saya minta izin untuk mencetak poster kerupuk itu untuk saya tempel di kampus saya untuk propaganda anti korupsi yang sedang saya giatkan.
    jika mas tidak berkebaratan, maka saya sangat menghargai sekali dan mari kita lawan segala bentuk korupsi!!

    salam
    faisal

    Silahkan, gambar resolusi lebih tinggi akan saya kirim via email. Sebagai informasi, poster tersebut sebenarnya adalah Poster yang ikut lomba KPK. Sudah ada izin juga dari KPK, dengan syarat ditulis nama yang bikin posternya di salah satu sudut poster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s