Tunjangan untuk Tuan Hakim?

Harus diakui, kesejahteraan hakim dan pegawai peradilan merupakan keniscayaan. Terutama, mereka yang berada di level kepangkatan terendah dan bertugas di daerah terpencil. Pendapatan yang kecil akan sangat menghambat kinerja hakim untuk menegakkan hukum di daerah, dan mengurangi kinerja pegawai yang ikut berperan dalam penegakan hukum. Potret rendahnya gaji selama ini secara tak langsung menempatkan aparat pengadilan pada posisi yang rentan dengan tawaran dan tindakan koruptif.

Kebijakan Koruptif dan Renumerasi MA

Rencana pencairan tunjangan kinerja hakim dan pegawai Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan dibawahnya mulai Juli 2008 penting dicermati. Secara konseptual, pemberian tunjangan melalui Peraturan Presiden 19 tahun 2008 cenderung masih diragukan. Sulit mengatakan, kenaikan pendapatan akan berimplikasi langsung mengurangi judicial corruption.

Beberapa catatan miris masih melekat pada insitusi kekuasan kehakiman ini. Ketertutupan, indikasi judicial corruption, tumpukan perkara, in-efisiensi pegawai, rendahnya tingkat kepatuhan atas audit BPK (hanya 0,27 untuk Semester II 2007), tingginya angka penyimpangan keuangan, penolakan Ketua MA atas eksistensi Pengadilan Tipikor dan tidak ditanggapinya lebih dari 200 rekomendasi Komisi Yudisial semakin meneguhkan, belum ada perubahan mendasar di tubuh MA.

Selain itu, hingga sekarang KPK masih melakukan penyelidikan dugaan korupsi biaya perkara di MA. Catatan ini seharusnya dijadikan pertimbangan bagi pemerintah. Agak sulit mengatakan reformasi birokrasi menghasilkan perubahan mendasar di institusi pengadilan kita.

Corruption by Need

Harus diakui, kesejahteraan hakim dan pegawai peradilan merupakan keniscayaan. Terutama, mereka yang berada di level kepangkatan terendah dan bertugas di daerah terpencil. Pendapatan yang kecil akan sangat menghambat kinerja hakim untuk menegakkan hukum di daerah, dan mengurangi kinerja pegawai yang ikut berperan dalam penegakan hukum. Potret rendahnya gaji selama ini secara tak langsung menempatkan aparat pengadilan pada posisi yang rentan dengan tawaran dan tindakan koruptif. Dengan kata lain, kenaikan tunjangan sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan korupsi yang terjadi karena “rendahnya pendapatan”.

Agaknya rasio inilah yang melatar-belakangi lahirnya Perpres 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Pengadilan. Pada poin pertimbangan disebutkan, dalam kerangka Reformasi Birokrasi perlu diatur pemberian tunjangan khusus untuk meningkatkan kinerja hakim dan pegawai pengadilan.

Dari aspek pencegahan motivasi korupsi, tools ini dinilai penting jika selaras dengan konsep yang melatar belakanginya, yaitu akan mengobati korupsi level bawah. Namun, sayangnya, korupsi jenis ini masuk dalam kualifikasi “petty corruption”, atau korupsi kecil yang dilakukan karena pendapatan yang rendah. Artinya, kalaupun perpres ini berhasil diterapkan, yang akan dikurangi hanyalah korupsi kecil-kecilan. Padahal di MA, korupsi yang terjadi masuk dalam level Grand Corruption atau mother corruption.

Sayangnya, Perpres justru tidak konsisten. Bertolak belakang dengan konsep kenaikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hakim dan pegawai pengadilan. Aturan ini justru tidak secara signifikan menaikan tunjangan hakim dan pegawai di level bawah dan terjebak tidak memperhitungkan penyebaran wilayah dan tingkat kebutuhan realistis hakim dan pegawai di daerah. Kesan yang lebih kuat, Perpres hanya secara signifikan menaikan pendapatan hakim dan pegawai level atas. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan, terutama mencermati realitas objektif kebutuhan hakim di daerah terpencil.

Padahal, diketahui konsep pemberian tunjangan harus tunduk pada asas anggaran berbasis kinerja. Berbasil hasil. Logika pemberian tunjangan idealnya diberikan ketika sudah terdapat kemajuan awal perbaikan institusi. Apa yang berubah dari MA? Bagaimana mungkin beban APBN meningkat untuk membiayai institusi yang belum memperbaiki diri? Disinilah, ICW mengecam sikap Pemerintah yang masih bersikeras mencairkan tunjangan hakim dan pegawai pengadilan. Seperti diketahui tunjangan akan dicarikan mulai 1 Juli 2008.

Menurut catatan ICW, jika pembayaran sejumlah 70% dicairkan secara sekaligus terhitung September 2007, maka setidaknya APBN akan terbebani minimal Rp. 438,50 Miliar. Jumlah inipun belum mencakup wilayah Peradilan Agama, TUN, dan Militer.

Jika uang tersebut benar-benar digunakan untuk mendorong kinerja dan membantu pemenuhan kebutuhan realistis hakim dan pegawai di daerah terpencil tentu akan sangat bermanfaat. Akan tetapi, kondisi MA dan Pengadilan yang masih carut marut akan menghasilkan penilaian sebaliknya. Bagaimana mungkin uang rakyat disalurkan untuk membiayai sistem korup?

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan remunerasi di Departemen Keuangan penting dijadikan contoh. Hasil penggeledahan KPK di Bea-Cukai yang menemukan sejumlah uang yang diduga suap menjadi bukti kongkrit tidak efektifnya kenaikan tunjangan pegawai jika tidak diiringi: indikator kinerja yang jelas, sistem pengawasan yang tegas, dan pembenahan sistem secara menyeluruh. Padahal, diketahui kesiapan Departemen Keuangan sebelum tunjangan dicairkan jauh lebih baik dibanding kondisi Mahkamah Agung saat ini. Atas dasar itulah, kekhawatiran pencairan remunerasi cenderung membebani rakyat menjadi sangat beralasan.

Retroaktif

Poin yang juga sangat krusial terletak pada berlaku surutnya Perpres 19 tahun 2008, terhitung September 2007 – Maret 2008. Pemberlakuan surut 6 bulan ini dinilai “melawan hukum”. Setidaknya melanggar Pasal 4 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (tahun anggaran adalah 1 tahun); Asas anggaran berbasis kinerja dalam UU 17/2003; dan Butir 130 b dan Butir 107 UU 10/2004. Khusus poin terakhir, kalaupun sebuah ketentuan berlaku surut, maka hal tersbeut tidak boleh membebani rakyat, diatur rincian, hubungan dan tindakan hukum yang ada, dan dicantumkan pada aturan peralihan.

Berdasarkan perhitungan ICW, Perpres 19/2008 sangat nyata membebani rakyat. Potensi kerugian keuangan negara akibat pemberlakuan surut minimal Rp. 375,86 Miliar. Memperhatikan unsur-unsur utama “Korupsi” pada UU 31/1999 jo UU 20/2001, maka tindakan Presiden yang menerbitkan Perpres 19/2008 dan masih mencairkan tunjangan yang berlaku surut berindikasi dapat dikategorikan kebijakan koruptif. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan Visi dan Misi Presiden yang ingin memimpin pemberantasan korupsi. Apakah Presiden ingin mengingkari janji di ujung masa kepemimpinannya? (*)

Lampiran:

Perkiraan Tambahan Beban APBN pasca Kenaikan Tunjangan Hakim dan Pegawai Pengadilan
(dalam Rp. Juta)
Jabatan Jumlah Tunjangan Tunjangan /bulan Penerimaan Hakim atau Pegawai (Jika dibayarkan Juli 2008) Dibayarkan (70%)
Ketua MA

1

31, 10

31,10

311, 00

217, 70

Wakil Ketua

2

25, 80

51,60

516, 00

361, 20

Ketua Muda

9

24, 23

218, 07

2.180, 70

1.526, 49

Hakim Agung

37

22, 80

843, 60

8.436, 00

5.905, 20

Ketua PT

31

13, 00

403, 00

4.030, 00

2.821, 00

Ketua PN IA

36

7, 40

266, 40

2.664, 00

1.864, 80

Ketua PN IB

57

6, 20

353, 40

3.534, 00

2.473, 80

Ketua PN II

216

5, 10

1.101, 60

11.016, 00

7.711, 20

Wakil Ketua PT

31

11, 50

356, 50

3.565, 00

2.495, 50

Wakil Ketua PN IA

36

6, 60

237, 60

2.376, 00

1.663, 20

Wakil Ketua PN IB

57

5, 80

330, 60

3.306, 00

2.314, 20

Wakil Ketua PN II

216

4, 80

1.036, 80

10.368, 00

7.257, 60

Hakim Tinggi

704

10, 20

7.180, 80

71.808, 00

50.265, 60

Hakim PN (rata2)

6043

4, 70

28.402, 10

284.021, 00

198.814, 70

JUMLAH

40.813, 17

408.131, 70

285.692, 19

Tunjangan Pegawai Pengadilan(10915 orang x rata-rata Rp. 2jt)

21.830, 00

218.300, 00

152.810, 00

Beban APBN (Tunjangan Hakim+Pegawai)

626.431, 70

438.502, 19

RETROAKTIF 6 bulan(September 2007 – Maret 2008)

Rp. 375, 86 Miliar

Rp. 263. 1 Miliar

Sumber: Dokumen ICW, 2008. (Diolah dari Laporan Tahunan MA 2006, Perpres 19/2008, dan data media tentang tunjangan pegawai)

CATATAN:

Perhitungan diatas adalah kalkulasi minimal. Karena keterbatasan data dan ketertutupan lembaga peradilan, perhitungan diatas belum mencakup tunjangan:

  1. Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Agama
  2. Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Tinggi Agama
  3. Ketua dan Wakil Ketua Peradilan TUN
  4. Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Tinggi TUN
  5. Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Militer
  6. Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Tinggi Militer (Banding)

9 thoughts on “Tunjangan untuk Tuan Hakim?

  1. Angku Febry tarimo kasih lah bakunjuang ke rumah/blog ambo, bilo ado waktu buliah ambo basuo jo angku yo, ya sekedar batukar pikiran lah. heheheheheh

    “tantu buliah. Malah ambo yang seharunyo banyak belajar🙂 “

  2. ga akan ada yang mau jadi penegak hukum kal;o pengasilannya kecil..
    harap di ingat………………………………!!!!!
    keadilan dan kejujuran it8 mahal!!!!!!
    tak bisa dinilai dengan uang…….
    tapi beriaknalah yang sepantasnya!
    saya prihatin melihat ayah saya yang seorang hakim….utang banyak buat anaknya sekolah…sampai sekarang yang mau pensiun tapi utangnya masih numpuk…..
    jika masyarakat ingin keadilan..tapi berikanlah juga keadilan bagi para penegak hukum…
    tak semua penegak hukum itu korup!!!
    jangan men-judge….keseluruhan hanya karena segelintir orang!!!!!
    sadrlah rakyat indonesia!!!jangan hanya kritik oranglain…
    saya yang kuliah di fakultas hukum…tak sudi jagi hakim,atau7 jaksa..penghasilannya kecil…saya tak mau hidup sengsara…..
    sudahlah…..semuanya juga itu butuh uang..tapi hanya bagaimana kita mendapatkannya..
    HALAL ATAU TIDAK!!!!
    BUAT ORANG-ORANG YANG MENENTANG,SIALAKAN SAJA..I I NEGARA DEMOKRASI..TAPI BERIKANLAH LANDASAN YANG TEAPT SEBELUM MENENTANG SESUATU!!!!
    TERIMA KASIH…

    “bung Fairuz yang baik, semoga ayah anda adalah hakim yang jujur.
    Tp bisakah bung menjawab, bagaimana bisa seorang hakim agung punya beberapa mobil mewah, rumah mewah, hobi golf dengan peralatan sangat mahal, dan setiap anak punya Credit Card American Express hitam?
    bukankah lebih baik kita perbaiki MA dulu, bung. Setelah itu, barulah renumerasi pantas dicairkan.
    Dan, kalau bung tidak mau hidup sengsara, mungkin itu sangat berbanding terbalik dengan ayah bung (yang semoga jujur)…Bicaea kemiskinan, masih jauh lebih miskin jutaan orang lainnya dibanding kita. Maka, bersyukurlah, tidak perlu mengumpat.
    Tapi, kita tentu percaya, dan mendorong hakim, jaksa dan penegak hukum harus punya kehidupan yang layak.
    Namun, agaknya korupsi 6 miliar bukan dilakukan karena gaji kurang bung. Tp lebih karena rakus.
    bercerminlah…
    thx komentarnya :-)”

  3. setuju dengan bung fairuz. begini bung febri yang baik, masalah gaji dan korupsi ini seakan sudah seperti masalah ayam dan telor (dan anda semakin membuatnya seperti itu). Bagi saya soal kehidupan yang layak itu adalah HAK, apakah setelah hak itu diperoleh kemudian ternyata ia masih korup itu urusan kedua. Bukan berarti karena ia korup maka hak atas kehidupan yang layak itu tidak boleh diberikan. Hakim berhak atas kehidupan yang layak dan jaminan keamanan, mengingat kewajiban yang diembannya; hak yang selama ini diabaikan oleh negara ini. Gaji yang cukup kepada para aparatusnya itu bukan merupakan hadiah dari negara, tapi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara.

    …seperti kata hadist, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil.

    …ya memang anggaran negara akan sedikit terkuras karena perpres ini, tapi apa masalahnya bung? emang uang negara ini buat apa sih? Pandangan anda ini bak penguasaha aja bung, “”ga usah gaji buruh gede-gede, nanti uang perusahaan abis”, “ngapain ngasih gaji besar2, lha orang buruh pada males-males kok”.

    menurut saya kenaikan tunjangan hakim dan aparat negara lainnya memang solusi untuk memberantas korupsi, tapi dia bagian dari solusi itu sendiri. artinya, solusinya tidak tunggal, jamak, tapi tetap kita harus mulai satu persatu. kalau perpres ini hanya akan mengurangi petty corruption saja, ya biarkanlah, setidaknya satu masalah kita selesaikan. setidaknya kita sudah memberikan hak orang dengan dengan lebih layak, setidaknya negara ini mengurangi kezalimannya terhadap aparatnya sendiri, seperti yang selama ini dilakukan. dan setidaknya masalah orang-orang seperti fairuz sedikit terselesaikan. …mengapa sih kita suka menghukum orang karena kesalahan orang lain? Hakim di tingkat bawah tentu tidak punya kuasa untuk merubah MA, tapi mengapa mereka juga harus dipersalahkan?

    masalah penghasilan itu baru 1 hutang negara ini terhadap para hakim. masih ada hutang lainnya, yaitu jaminan keamanan.

    “Thx, pak Arsil yang baik.
    negara dan rakyat tidak berutang apa-apa terhadap orang-orang korup, pak🙂
    terlalu naif jika kita mengasumsikan MA dan pengadilan telah bersih”

  4. hehehe, pak febri, ternyata cepat juga ditanggapinnya. (lagi iseng nih). memang terlalu naif kalo kita anggap MA telah bersih. sangat naif. tapi terlalu naif juga kalo anda pikir semua hakim itu korup, dan semua korupsi itu terjadi hanya karena keserakahan belaka. kalau memang itu asumsinya mengapa kita tidak sekalian bubarkan saja pengadilan? seperti gue udah pernah tulis dulu, penghasilan memang hanya salah satu faktor terjadinya korupsi, tapi walau bagaimanapun dia tetaplah faktor (faktor= fakta yang menggerakan fakta yang lain). cara berfikir anda sepertinya sudah seperti Soeharto, “ga perlu naikin gaji, tokh bisa cari duit sendiri”, atau kayak Mega “buat apa naikin gaji PNS, kan udah pada kaya-kaya”.

    …unfulfill needs, create greed
    korupsi umumnya merebak di negara2 miskin, atau post-otoritarianisme. hal ini terjadi karena rendahnya jaminan akan kesejahteraan, serta rendahnya tingkat kepastian, kepastian akan apapun (hukum, politik, ekonomi dll). situasi ketidakpastian tersebut mendorong orang untuk ‘menciptakan’ kepastiannya sendiri, menciptakan jaminan hidupnya sendiri. proses ‘penciptaan kepastian’ yang berulang-ulang itulah mendorong keserakahan, tingkatan keserakahannya bergantung pada karakter masing-masing individu.

    Gaji hakim dan pns kita memang sudah dalam kondisi kepastian, maksudnya pasti gak bisa memenuhi kebutuhan hidup. sementara kewenangan yang kita berikan begitu besar. maka bertemulah kebutuhan dan kesempatan. namun kita tidak bisa menyunat kewenangan tersebut, karena kita butuh kewenangan tersebut, karena pada dasarnya kewenangan tersebut ada untuk menjamin hak-hak kita sebagai warga negara. kita tidak bisa menyunat kewenangan hakim untuk mengadili hanya karena kita tidak mau mereka menyalahgunakan kewenangan tersebut, karena pada akhirnya itu hanya akan menghilangkan hak-hak warga negara. hak atas keadilan, kepastian hukum, hak milik dll.

    …ya, tapi ini hanya pendapat gue, mungkin kita berbeda, tapi ga masalah. gue ga mau ngajak debat, hanya ngajak untuk sedikit merenung.

    “hehe2 justru itu yang menarik pak Arsil. Perbedaan pendapat toh yang bikin kita hidup. hehe2.
    Jd begini pak..Aku hanya ingin klarifikasi. Ku kira icw punya data ttg indikasi korupsi di sektor yudikatif ini. Dan, memang tidak semua hakim terlibat. Akan tetapi, berbicara tentang tunjangan, kita sedang berbicara tentang dua hal:
    1. Reformasi Birokrasi, sebagai strategi untuk:
    2. Pemberantasan korupsi
    Artinya, kalau ingin menilai efektif/tidaknya renumerasi, maka alat ukur inilah yang penting dipertimbangkan. Bukan sekedar analogi yang naif tentang perusahaan dan buruh. Itu konteks yang berbeda pak. Perusahaan mengumpulkan uang dan kekayaan sebanyak mungkin dengan cara mengurangi hak buruh. Sedangkan negara? Saya pikir tidak. Kalaupun sejumlah uang hilang dan hak pegawai–katakanlah–berkurang, itu bukan karena negara ingin memperoleh keuntungan, tetapi karena KORUPSI yang dilakukan pejabat negara (termasuk hakim). Karena itulah, poinnya sebaiknya di koor “pemberantasan korupsi”.

    Selain itu pak, angka kemiskinan Indonesia terus meningkan, anggaran untuk perbaikan gizi anak dan ibu hamil terus menurun. INi kontradiktif dengan semangat sektor2 yang dinilai korup untuk menaikan kesejahteraan.

    Aku pikir begitu, pak🙂

    dan, tentang apakah kemiskinan identik dengan korupsi? Belum tentu. Korupsi menyebabkan kemiskinan, mungkin Ya. Tapi bukan berarti korupsi juga tidak terjadi di negara makmur.

    Aku setuju, hakim harus sejahtera. Tp tidak untuk membiayai dan memfasilitasi hakim yang korup dan bergaya hidup mewah itu. Apakah ada jaminan uang terserbut tidak mengalir ke kantong hakim korup?
    aku kira tidak ada jaminan.
    Karena itu, penting untuk meninjau ulang strategi renumerasi seperti ini. Lagipula, apa sih yang signifikan sudah di MA?
    KMA 144?
    hehehe2 kita dah coba tes itu. Dan, sayangnya sekedar Form permintaan informasi pun mereka tidak punya.
    gitu dulu, pak :-)”

  5. DII FAKULTAS HUKUMMM SAYA BELAJARR,, BAHWA TUJUANN NEGARA MENURUT ARISTOTELES ADALAHH KEADILANN

    skrg lihat lah apa yg bisa dilakukan oleh KPK yg mendapatt gajii lebihh baikk dan tinggii….di bawah pak antasarii tentunyaaa hal ini bisa dijadikan contohh yg baikk dlm menyikapiii pemberian gajiiiiiiii kepada hakimm khususnyaaa

    bnr tdk?
    gmn mau adilll makmurr pun tidakk?
    jgn cm berujarr saja, bnyk hakim di daerahh timurr yg sambil jualan pun masi bisa menegakkan keadilann
    negara ini menjolimii warga nya yg bekerja sbg hakimm…..

    btull tidakk?

    kesejahtraannn tdkk ada,, tpii di pundak diberii kewenangan yg besarr dan harusss dijalankann

    KALAUU SAYA PNYAA USUSL KLOO GAJI HAKIM PALING RENDAH ADLH 20 JUTAA
    BTUL TDKK

    MAKMURR DULUU BRU BS ADILL

  6. waduh2 lagi blogwalking tapi kali ini saya nyasar nih kayanya… serius sekali nampaknya… jujur saya bingung menghadapi sesuatu yg serius… abis 12 jam hidup saya per hari selalu dipenuhi canda…hehe… salam kenal saja deh…

    pendapat saya soal tunjangan…untuk hakim domisili surabaya rasanya tidak perlu karena di surabaya sudah ada tunjangan plaza…heuheueuhe…kabuuuur sebelum dilemparin….

  7. Saya merasa terganggu dengan tulisan di atas yg datanya generalis, penulis juga tidak mempunyai data akurat dan menggiring pembaca untuk berpikir parsial, tidak arif. Bagaiamana negara ini kalau kerangka berpikirnya seperti itu. Saya mau bertanya, anda pernah mengetahui langsung para hakim yang bertugas di daerah2, luar pulan di sana. Kalau anda sudah punya data pembandingnya, baru menulis dan balance. Jadi tulisan ini sngat tidak objektif dan bernada provokasi. Kalau mau data, datang ke tempat saya dan saya tunjukin bagaimana kehidupan hakim di daerah luar jawa. Jangan hanya melihat yang di jakarta saja dan kita yang didaerah terkena imbasnya. Apa kita yang di daerah sudah dianggap bukan NKRI lagi sehingga kami disalah-salahkan terus. Jangan menebar topan kalau tidak ingin dapat badai. Tq

  8. Tulisan yang sungguh menyentuh bung Febri.. Bung Febri, saya perhatikan selama ini anda maupun ICW hanya bisa menyalahkan tanpa mampu memberikan solusi, melalui statemen anda di atas, anda seolah menyatakan bahwa mayoritas hakim kita adalah koruptor.. Anda tentu lebih tahu dari saya, berapa banyak jumlah hakim di negeri ini? lebih dari 7 ribu bung.. Bisakah anda tunjukkan 1000 saja dari hakim-hakim tersebut yang korup????… Anda orang beragama bung, tuduhan2 anda ada konsekuensinya di hadapan Allah..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s