Wakil Rakyat Machiavellis

“Dan, akhirnya perilaku legislatif seperti ini agaknya menarik jika disandingkan dengan konsep Niccolo Machiavelli. Seperti seorang pangeran yang harus mempertahankan kekuasaan dengan kelicikan, kompromi politik, dan mengesampingkan etik, bahkan hukum.

Bagaimana jika menteri, jaksa, hakim, bupati, pejabat bank sentral dan bahkan wakil rakyat juga korupsi? Inilah yang disebut kleptokrasi, ketika negara diurus para pencuri. Potret ini baru mulai terang pasca KPK aktif menggunakan kewenangan penindakannya. Baru-baru ini, bahkan lima anggota DPR sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Al-Amin Nasution, Sarjan Taher, Saleh Djasit, Hamka Yandu, dan terakhir Bulyan Royan ditahan KPK. Gebrakan tersebut tentunya harus dilihat sebagai prestasi, khususnya ketika masyarakat hampir antipati terhadap penegakan hukum.

Akan tetapi, catatan ini agaknya dipahami sebagai ancaman bagi sekelompok wakil rakyat. Pelaksaanan Rapat Komisi III DPR-RI dengan KPK yang dilakukan secara tertutup merupakan potret penting resistensi legislatif terhadap gerakan KPK. Melihat kewenangan yang cukup besar, pola, tingkah, arogansi dan fakta tertangkapnya beberapa anggota DPR menjadikan kecurigaan publik terhadap pelaksanaan RDP beralasan.

Intervensi DPR

Tindakan kontroversial Komisi III DPR tersebut agaknya mengacu pada Pasal 95 Peraturan tata tertib No. 08/DPR-RI/I/2005.2006. Tatib ini mengatur, setiap rapat pada dasarnya dilaksanakan secara terbuka, kecuali diputuskan tertutup. Namun, penjelasan, indikator dan alasan dilakukannya rapat tertutup tidak pernah dijelaskan. Sehingga harus dicari, secara hukum dimana garis pemisah antara informasi yang terbuka dan tertutup.

Undang-Undang nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan hal ini. Semangat yang diatur pada Pasal 17 menyebutkan, informasi yang menghambat proses penegakan hukum seperti proses penyelidikan pidana, data intelijen, identitas informan atau pelapor yang mengetahui tindak pidana; informasi tentang HAKI; membahayakan keamanan negara; dan informasi sejenis lainnya dapat dikecualikan dari informasi yang wajib diumumkan pada publik.

Lantas, apakah RDP Komisi III DPR dengan KPK masuk dalam kualifikasi pengecualian tersebut? Kalaupun masuk, kemungkinan terbesar tergolong dalam kualifikasi data yang pertama, yakni berhubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan sebuah tindak pidana. Disinilah, DPR secara nyata dinilai melanggar dua ketentuan undang-undang.

Pihak DPR beralasan RDP berbicara teknis penyelidikan KPK, sehingga jika rapat dilakukan secara terbuka akan berakibat menghambat pemberantasan korupsi. Jika ini benar, mudah mengatakan DPR telah masuk terlalu jauh, dan bahkan dapat disebut mengintervensi prinsip independensi KPK yang diatur pada Pasal 3 UU KPK. Disebutkan, KPK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Seperti diketahui, penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan salah satu merupakan tugas komisi ini.

Dengan kata lain, jika DPR mempertanyakan dan masuk di wilayah tugas dan wewenang terlalu jauh, maka patut diduga inilah bentuk intervensi politik DPR. Lebih dari itu, fakta RDP tertutup harus diletakkan dalam konteks sedang giatnya KPK mengusut korupsi di rumah rakyat tersebut.

Wajib Terbuka

Argumentasi hukum yang menguatkan Pasal 3 UU KPK terletak pada Pasal 20. Disebutkan, KPK bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala pada Presiden, DPR dan BPK. Aturan inilah yang sadar atupun tidak, dilanggar melalui RDP tertutup KPK-Komisi III DPR. Terlepas dari kecurigaan dan isu dibalik penyelenggaran rapat tersebut, analisis hukum berdasarkan UU KIP dan UU KPK menegaskan pelanggaran yang dilakukan DPR. Titik berat tanggungjawab juga terletak pada DPR, karena tongkat penentu berdasarkan Tatib memang ada di tangan Komisi III DPR.

Atas dasar itulah, secara hukum tidak ada alasan bagi dewan untuk melakukan pertemuan tertutup. Selain tindakan ini justru akan merusak citra DPR itu sendiri, ketertutupan dalam teori korupsi pun diklasifikasikan sebagai faktor utama yang menjadi pondasi kelompok koruptif. Dan etik ketatanegaraan, sulit mengatakan pelanggaran norma hukum oleh institusi pencipta hukum sebagai tindakan yang etis.

Selain itu, patut dipertimbangkan beberapa preseden. Konsep persidangan pengadilan yang pada pada prinsipnya harus dilakukan terbuka agaknya punya korelasi teoritis. Sejauh ini alasan ditutupnya sebuah persidangan hanya didasarkan pada dua hal. Pertama, melindungi korban pada persidangan kesusilaan, dan Kedua, menjaga mentalitas anak dibawah umur pada persidangan anak yang belum dewasa.

Artinya, pelaksanaan secara tertutup sebuah forum yang pada prinsipnya bersifat terbuka harus punya argumentasi yang jelas dan sah menurut hukum. Tentu tidak demikian dengan pola dan tingkah Komisi III DPR yang patut dipertanyakan. Di satu sisi, catatan ICW, Komisi III adalah salah satu “kamar” yang belum disentuh KPK agaknya perlu dipikirkan. Apakah RDP tertutup dilakukan untuk mempersempit ruang gerak KPK?

Dan, akhirnya perilaku legislatif seperti ini agaknya menarik jika disandingkan dengan konsep Niccolo Machiavelli. Seperti seorang pangeran yang harus mempertahankan kekuasaan dengan kelicikan, kompromi politik, dan mengesampingkan etik, bahkan hukum (*).

oleh: FEBRI DIANSYAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s