Ketika Pengadilan Korupsi Terancam

Berangkat dari rendahnya komitmen dan buruknya prestasi peradilan umum dalam pemberantasan korupsi, maka Pasal 27 ini jelas mencoba melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Atau, dinilai berpotensi menguntungkan koruptor. Apakah pemerintahan SBY-Kala berniat menghambat pemberantasan korupsi? Jika rumusan ini disengaja, maka inilah yang disebut “corruptor fight back”.

Presiden bersama tim pemerintah telah menyelesaikan draft terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam minggu ini dikabarkan segera diterbitkan Amanat Presiden (Ampres) untuk penyerahan Draft RUU pada Parlemen. Namun, RUU ini dinilai sangat berbahaya bagi pemberantasan korupsi. Beberapa poin mendasar tidak diatur dalam draft tersebut, dan bahkan semangat status quo sepertinya masih sangat kental dalam rumusan pasal per-pasal rancangan ini.

Jika ditarik kebelakang kewajiban penyusunan sebuah undang-undang pengadilan tipikor muncul dari Putusan MK No.012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006. Sejumlah kalangan sempat mengkritik keras putusan tersebut. Akan tetapi, terlepas dari itu, dalam konteks hari ini, Putusan MK seharusnya dilihat bukan dalam semangat membatalkan keberadaan Pengadilan Tipikor, tetapi justru ingin memperkuat dasar hukum pendirian Pengadilan khusus ini. Sehingga dibutuhkanlah sebuah undang-undang khusus.

Setidaknya ada dua persoalan mendasar dalam rancangan versi pemerintah. Pertama, celah hukum pada Pasal 27 yang menyerahkan komposisi hakim Ad Hoc dan Hakim Karier sepenuhnya pada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua MA.

Pasal 27 RUU ini menyebutkan, “…majelis terdiri dari hakim karier dan hakim Ad hoc yang komposisinya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua MA sesuai tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara“. Terlihat, UU tidak mengatur secara tegas konsep afirmatif yang menghendaki jumlah hakim Ad hoc yang lebih dominan, yaitu: 3 hakim Ad Hoc dan 2 Hakim Karier atau 2 hakim Ad hoc dan 1 hakim karier.

Berangkat dari rendahnya komitmen dan buruknya prestasi peradilan umum dalam pemberantasan korupsi, maka Pasal 27 ini jelas mencoba melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Atau, dinilai berpotensi menguntungkan koruptor. Apakah pemerintahan SBY-Kala berniat menghambat pemberantasan korupsi? Jika rumusan ini disengaja, maka inilah yang disebut “corruptor fight back”.

Seharusnya pemerintah mempertimbangkan realitas buruknya komitmen Peradilan Umum dalam pemberantasan korupsi. Karena itulah, Diskresi tersebut dinilai riskan disalahgunakan. Potret ini dapat dilihat dari trend putusan kasus korupsi yang ditangani Peradilan umum. Tiga tahun berselang (2005-2007) ditemukan kecenderungan putusan bebas yang terus meningkat dan vonis yang relatif ringan.

Prestasi buruk ini bahkan belum berubah hingga sekarang. Berdasarkan catatan ICW, dari Januari-Juli 2008, setidaknya ada 104 terdakwa korupsi divonis bebas dari 196 yang terpantau. Atau, 53 % kasus korupsi yang ditangani di peradilan umum berakhir dengan vonis bebas.

Selain itu, hukuman yang dijatuhkan pun rata-rata hanya 6,43 bulan penjara. Bagaimana mungkin pemberantasan korupsi akan berhasil di peradilan umum? Efek jera seperti apa yang bisa dihasilkan dari buruknya komitmen hakim umum yang menghukum koruptor sangat rendah? Dengan kata lain, dinilai rezim peradilan umum selama ini sebenarnya sedang menyumbangkan sesuatu yang menghambat pemberantasan korupsi.

Kembali pada RUU diatas, tentu sangat kontradiktif ketika pemerintah “menyelipkan” pasal yang justru mengembalikan pemberantasan korupsi pada peradilan umum. Karena itulah, rumusan Pasal 27 RUU yang menyerahkan sepenuhnya komposisi hakim dibawah rezim peradilan umum yang dipimpin Ketua PN, PT dan Ketua MA, samahalnya mematikan pemberantasan korupsi secara perlahan.

Argumentasi ini tentu saja lebih bersifat substansial dibanding argumentasi teknis yang seringkali diungkapkan pemerintah. Jika penyediaan tenaga hakim ad hoc menjadi kekhawatiran, tentu bisa dijawab dengan komposisi minimal 2:1 (jumlah majelis hakim 3 orang). Dengan catatan, 2 hakim ad hoc dan 1 hakim karier.

Semangat yang ada pada Pasal 58 ayat (2), 59 ayat (3), 60 ayat (2) UU 30/2002 tentang KPK seharusnya dicontoh penyusun RUU Pengadilan Tipikor. Di pasal tersebut langsung ditegaskan komposisi Hakim 3:2, yakni 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karier. Kalaupun jumlah majelis 5 orang masih dianggap terlalu banyak karena sulitnya mencari hakim ad hoc, maka tentu saja masuk akal jika jumlahnya dikurangi menjadi 3 orang. Atau, 2:1.

Bukankah komposisi seperti ini sudah terbukti efektif memerangi korupsi? Jika pemerintah masih bertahan dengan draft yang diusulkan, agaknya benar, Pemerintah sudah disusupi kepentingan pihak yang ingin pemberantasan korupsi gagal.

Kedua, RUU sama sekali tidak mengatur kemungkinan mekanisme pemindahan proses persidangan pada pengadilan di wilayah hukum lain.

Ketika dicermati, tidak ada satu bagian pun dalam RUU versi pemerintah ini yang mengatur mekanisme kemungkinan penyelenggaraan proses persidangan diluar wilayah hukum pengadilan negeri (kompetensi relatif) di tempat terjadinya perbuatan (locus delicti). Atau, tidak ada pengaturan tentang kemungkinan pemindahan proses persidangan.

Padahal poin ini sangat penting. Bahkan KUHAP pada proses peradilan biasa telah mengaturnya. RUU seharusnya lebih melihat ke depan, dan mengatur secara tegas, “pemindahan proses persidangan dapat dilakukan dalam hal tertentu”.

KUHAP memang telah mengatur mekanisme pemindahan proses sidang ini pada Pasal 85. Akan tetapi, aturan ini dinilai akan sangat memberatkan dan berbelit-belit. Karena pemindahan proses persidangan hanya dapat dilakukan atas usul Kejaksaan Negeri atau Pengadilan Negeri setempat, kemudian diusulkan pada Mahkamah Agung, dan MA mengusulkan pada Menteri Kehakiman/Hukum untuk menunjuk pengadilan negeri lain.

Khusus untuk korupsi, perlu dtambahkan satu pasal tentang aturan main pemindahan proses persidangan. Potensi conflict of interest antara penegak hukum dengan terdakwa dan kemungkinan adanya tekanan politik yang berbahaya bagi independensi dan imparsialitas hakim jika diadilai di daerah patut dijadikan indikator. Dan, sebagai penegak hukum yang dipercaya punya integritas, KPK harusnya diberikan kewenangan mengusulkan pemindahan persidangan tersebut. (*)

oleh FEBRI DIANSYAH

2 thoughts on “Ketika Pengadilan Korupsi Terancam

  1. Bung Feb yang baik, hehe…
    cuma mau menambahi sedikit tulisan bung Feb yang bagus ini…

    Dari semua pengadilan khusus yang di dalamnya terdapat hakim ad hoc sebenarnya terdapat suatu masalah, yaitu pada tingkat Peninjauan Kembali. Umumnya undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada hakim ad hoc di tingkat MA hanya untuk memeriksa perkara yang dimintakan Kasasi. Jika melihat pada alasan mengapa diperlukan adanya hakim ad hoc pada pengadilan Korupsi di mana hakim ad hoc diadakan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim karir maka sudah sepantasnyalah pada pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali juga mengikutsertakan hakim ad hoc dalam susunan majelisnya.

    Thx, bro…di RUU Pengadilan Tipikor hal itu telah diatur…

  2. HA…ha…. mumpung belum lengser aja BRO….. jadi harus memperlemah pengadilan tipikor…. supaya nanti tidak kena balas dendam penguasa yang baru…… karena PEMBERANTASAN KORUPSI saat ini barulah…. TEBANG dan PILIH lawan politik yang harus dipenjarakan…. tak ubahnya dulu… orang-2 di TAPOLkan atau di PKI khan….., jadi kalau hukum masih berkutat diarena alat penguasa….., maka jangan harapkan ada PENEGAKKAN HUKUM yang benar dan PEMBERANTASAN KORUPSI yang adil, bertanggung jawab dan beradab.

    Saat ini sudah bukan rahasia umum KORUPTOR ASLINYA…. sedang menegakkan hukum, menyelamatkan muka institusinya, menghitung-hitung berapa uang kerugian negara yang berhasil diselamatkan demi kepentingan PERUTNYA SENDIRI….., bukan untuk menutup kerugian negara.

    Kalaupun ada yang digunakan untuk menutup kerugian negara, adalah yang sulit-2 saja eksekusinya…, sedang yang mudah-2 eksekusinya sudah ndak tau kemana rimbanya….., kasus LC BNI, sudah disita administrasi hampir 5 tahun…… sampai ikrach 4 tahun yang lalupun belum dieksekusi sampai dengan sekarang, padahal dengan disita administrasi sekian lama dan tidak dijaganya asset itu….. maka terjadi penurunan nilai ekonomis dan hilangnya asset-2 yang berpotensial menutup kerugian negara…..

    Mengapa seperti itu dan harus terjadi seperti itu….? karena adanya nilai politis yang tinggi terhadap kasus-2 korupsi…., jadi yang penting penjarakan orang, salah atau tidak yang penting ada korban, dan mulai penyidikan, dakwaan, tuntutan s/d vonnis hakim… semuanya disiarkan oleh Media Massa yang telah juga menjadi alat/corong politik, karena hampir semua media massa sudah dikuasai oleh para politikus…..,

    kalau media massa kecil…. emang gue pikirin…, jadilah mereka hanyalah suara lemah yang tidak terdengar.

    Soal menutup kerugian negara itu hanyalah angka yang belum teruji, nyata dan dibuat bukan oleh Ahlinya… lebih cenderung dibuat asal-asalan tanpa perhitungan yang akurat, demi mem blow-up kesalahan seseorang dan akan tampak prestise penegakkan hukum yang hebat…. inilah fakta-fakta terjadi sampai dengan sekarang……, karena saya yakin seperti andapun, hanya tau pemberitaan dan akan terhenti sampai terpidana masuk penjara…

    Apa yang setelah itu terjadi …. tidak pernah lagi masyarakat tahu walaupun mereka sering diklaim ” MENYAKITI RASA KEADILAN MASYARAKAT “… , masyarakat yang mana…? dan oleh siapa disakiti sebenarnya….? oleh koruptor palsu atau oleh koruptor asli yang sedang menegakkan hukum dengan melakukan kolaborasi sesat dengan penegak hukum….., demi menyelamatkan kerugian negara atau keuangan negara lewat perutnya sendiri…..

    APA ITU….., DAN SIAPA SEBENARNYA yang harus kita GUGAT dengan sebenar-benarnya….. kalau media saja sudah memberitakan sesuatu yang bersifat miss information……, maka bagaimana kita akan tahu kebenaran dengan sebenar-benarnya….???????????

    sehingga saya saat ini baru sebagai penonton saja yang mencoba bersuara, walaupun lemah…., tapi akan mencoba berbicara dengan nurani kebenaran…, karena saya YAKIN dan PERCAYA, bahwa kebenaran itu mutlak, dia tidak dapat dikalahkan, dia hanya dapat disalahkan…saja.

    DEMIKIAN KEMELUT HATI yang mencoba bersuara lemah
    eks. BANG NAPI bener-2 lho

    “Yang pasti, kita dak bisa biarkan rumusan Pasal 27 dibuat sesumir dan serentan itu. dak mungkin kita biarkan rezim pengadilan umum untuk “atur dagang perkara” di pengadilan tipikor.
    tapi, terimakasih, bung. Jika benar anda di Cipinang. Salam dari luar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s