Apakah HAKIM Dapat Perintahkan KPK Usut BLBI?

Putusan Pengadilan Tipikor No.07/KPK/2008/PN.Jkt.Pst untuk Artalyta Suryani (AS) menegaskan banyak sinyalemen publik tentang indikasi permainan dibalik penanganan korupsi BLBI. Terlepas dari kekecewaan sebagian kalangan tentang rendahnya vonis yang dijatuhkan, patut diperhatikan catatan-catatan lain. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan harusnya dilihat sebagai poin penting.

Setidaknya terdapat 4 Fakta Hukum Persidangan yang relevan dan ditegaskan kebenarannya oleh hakim:

1. Komunikasi AS dengan UTG pada Januari 2008 yang berhasil disadap KPK, berhubungan dengan:

  • Posisi UTG sebagai Ketua Tim Penyelidik “Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyerahan Aset oleh Pemegang Saham BDNI sebagai penerima BLBI kepada BPPN (II)”
  • Tujuan agar Sjamsul Nursalim (SN) tidak diperiksa dalam penyelidikan tersebut

2. Suap sebesar US$ 660.000 bukanlah pemberian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan IMBALAN yang berhubungan dengan penghentian penyelidikan kasus BDNI-BLBI II

3. Suap ditujukan agar Kejaksaan Agung menyatakan “tidak ada unsur melawan hukum pidana”, sehingga BLBI II harus diselesaikan secara perdata.

4. Suap berhubungan dengan penyelesaian BLBI yang menggunakan mekanisme “Out of Court Settlement” atau penyelesaian diluar pengadilan.

Menurut teori hukum, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. Ratio decidendi atau the ground of reason the decision merupakan bagian penting yang juga mengikat. Karena putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu sekaligus mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum.

Ratio Decidendi yang berdampingan dengan obiter dicta salah satunya menghasilkan Fakta Hukum di Persidangan. Sedangkan, Fakta Hukum Persidangan merupakan konklusi komulatif dari semua alat bukti yang diperiksa di depan sidang. Pada prinsipnya, fakta tersebut berorientasi pada hal-hal mendasar yang mengungkap kebenaran materil sebuah tindak pidana. Berbeda dengan Hukum Perdata yang hanya mementingkan kebenaran formil.

Artinya, Fakta Hukum tersebut mengikat Publik. Mengikat penegak hukum. Ratio decidendi harus diartikan juga sebagai Perintah terhadap penegak hukum untuk kembali mengusut skandal korupsi BLBI. Dalam konteks hari ini, hanya KPK yang dinilai mampu, berwenang dan punya integritas untuk menyelesaikan korupsi yang merugikan negara dan rakyat ratusan triliunan tersebut.

Tolak SKB-BLBI

Rencana Kejagung untuk melibatkan Kepolisian dan Menteri Keuangan untuk menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) patutnya DITOLAK. Fakta Hukum Persidangan ke-4 diatas jelas menyatakan, suap AS-UTG sesungguhnya berhubungan dengan penyelesaian BLBI yang menggunakan mekanisme “Out of Court Settlement” atau penyelesaian diluar pengadilan. Hal itu mengingatkan publik pada kebijakan MSAA, MRNIA, APU, SKL, dan bahkan Release and Discharge (R&D) yang sempat diterbitkan sebelumnya. ICW menilai, SKB yang akan diterbitkan adalah satu bentuk lain dari mekanisme Out of Court Settlement” yang harus ditolak.

Perintah Hakim

Fakta Hukum Persidangan dalam putusan Artalyta Suryani secara implisit memang selayaknya diartikan sebagai Perintah Hakim pada KPK untuk mengusut pihak lain yang terlibat. Khusus untuk perkara pokok Korupsi BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim, KPK diminta untuk segera menyatakan mengusut/mengambil alih penanganan BLBI.

Ke depan, Hakim seharusnya mencantumkan Perintah yang lebih tegas dalam Amar Putusan. Hal ini dinilai merupakan implementasi kewenangan Hakim sebagai pimpinan tertinggi/pemegang kekuasaan kehakiman.

Dasar Hukum Perintah Hakim:

1. Pengembangan asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), “setiap orang yang melakukan tindak pidana padahal telah dilarang oleh UU, ia harus dihukum” (nullum crimen sine poena legali). Pandangan ini diungkapkan von Feurbach sebagai salah satu bagian dari arti asas legalitas. Pasal ini dalam proses pembentukannya menghendaki adanya sebuah kepastian hukum. Karena itu, demi kepastian hukum setiap orang yang melakukan tindak pidana harusnya diproses didepan hukum.

Dalam konteks Dugaan Korupsi BLBI yang dilakukan Sjamsul Nursalim, Ketua BPPN dan dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung, maka asas diatas berarti, Jika mereka terbukti melakukan tindak pidana, maka mereka harus dihukum. Tapi, bagaimana mungkin mereka dihukum jika tidak pernah dituntut dan dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan? Karena itulah, penegak hukum (KPK) berkewajiban menyeret mereka pada proses hukum. Setidaknya, bukti awal keterlibatan mereka telah ditegaskan Hakim Pengadilan Tipikor pada persidangan Selasa, 29 Juli 2008.

2. Pasal 31 UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman…”

Berhubungan dengan poin 1 diatas dan korupsi BLBI, maka Hakim sebagai pimpinan tertinggi persidangan berwenang memerintahkan KPK untuk mengusut Sjamsul Nursalin, Ketua BPPN dan sejumlah Petinggi Kejaksaan Agung. Karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan jika pihak yang diduga melakukan kejahatan masih berkeliaran bebas di masyarakat.

3. Pasal 28 ayat (1) UU 4/2004: “Hakim WAJIB menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam kasus BLBI, poin ini berarti, Hakim punya kewajiban mengikuti kehendak dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar Mega Korupsi BLBI diproses secara hukum.

4. Dalam Hukum Acara Pidana, peran Hakim bersifat Aktif. Sehingga mempunyai kewenangan yang lebih luas dibanding hakim perdata sepanjang tidak dilarang UU.

Oleh karena itu;

I. Berdasarkan Fakta Hukum Persidangan Artalyta, Aliansi meminta KPK untuk mengusut korupsi BLBI yang dapat dimulai dari kasus BLBI II, yakni indikasi korupsi dalam penyerahan asset BDNI pada BPPN, serta kasus korupsi BLBI lainnya.

II. Demi penyelamatan aset negara, Aliansi meminta KPK segera melakukan penyitaan aset-aset dan kekayaan Sjamsul Nursalim.

III. Berkaitan dengan satu paket persidangan Urip Tri Gunawan yang sedang berjalan, Aliansi meminta Majelis Hakim kasus Urip untuk mencantumkan perintah Tertulis pada Amar Putusan agar KPK Mengusut Glenn M. Yusuf (Mantan Ketua BPPN), Sjamsul Nursalim (BDNI) dan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung berdasarkan fakta hukum persidangan.

IV. Aliansi mendesak Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyelesaian BLBI di jalur Perdata dan menyerahkan segala berkas dan alat bukti yang berhubungan dengan PKPS-BLBI yang ditangani Kejaksaan kepada KPK.

——-

* Aliansi Usut Skandal BLBI *

LAMPIRAN (silahkan klik link dibawah ini)

1. Alternative Legal Oppinion “KPK Berwenang Tangani & Ambil Alih Korupsi BLBI”

2. File: Power poin Alternative Legal Oppinion…

One thought on “Apakah HAKIM Dapat Perintahkan KPK Usut BLBI?

  1. Hukum, sebagaimana putusan hakim, berisi harapan-harapan yang mobilisasinya tidak pada dirinya sendiri. Untuk itulah institusi eksekutif seperti Polisi, Jaksa termasuk KPK perlu melakukan tindakan hukum berdasarkan kewenangannya dan harapan-harapan dari hukum. Hukum dan harapan-harapan itu harus menjadi kenyataan.

    Dukung Sepenuhnya pengusutan Kasus BLBI.
    Dont Try to Corrupt, peoples watch you !!!

    ada satu petikan nakal campur kesal yang muncul akhir-akhir ini tentang keukeuh nya KPK mengatakan tidak berwenang menangani BLBI karena bertentangan dengan asas non-retroaktif. “Jika kurang ilmu, belajarlah” (maaf) Menarik diperhatikan, yang lebih banyak bicara poin itu juastru orang-orang di KPK yang bukan berasal dari background hukum. Dan, yang paling keras kepala. Sedikit lucu, memang. Bahkan, kadang menggelikan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s