Hak Asasi Koruptor

“Sepintas jika hanya dua pasal itu yang digunakan, penyadapan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait kasus korupsi akan dinyatakan melanggar HAM. Namun, agaknya konvensi-konvensi Internasional dan bahkan Hukum Nasional Indonesia harus dibaca utuh.”

....

Menolak Revisi Kewenangan Menyadap KPK

Dimuat Kamis, 21 Agustus 2008

SEJAUH mana dalil Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin dalam kerangka perang terhadap korupsi? Pertanyaan ini relevan ketika argumentasi HAM seringkali ditempatkan pada posisi bersebrangan dengan upaya serius pemberantasan korupsi. Di titik tertentu, alasan ini menjadi kontradiktif dengan upaya perlindungan hak asasi kolektif. Pertentangan norma antara pengakuan dan perlindungan hak asasi individual dengan hak asasi orang banyak (masyarakat luas) layaknya ditempatkan pada proporsi yang seimbang.

Wacana pengenaan baju untuk tersangka, terdakwa dan terpidana kasus korupsi adalah salah satu contoh yang menjadi perdebatan. Apakah hal itu melanggar HAM, melanggar presumption of innocence (praduga tak bersalah), atau justru dibutuhkan untuk memperkuat bangunan strategi pemberantasan korupsi? Demikian juga dengan desakan beberapa anggota Komisi III DPR-RI yang ingin merevisi kewenangan penyadapan yang diatur di UU KPK.

PDF: menolak-revisi-kewenangan-menyadap-kpk

Melanggar HAM?

Pendapat yang mengatakan, kewenangan penyadapan KPK sebagai sesuatu yang melanggar HAM pihak yang disadap perlu dicermati secara kritis. Di satu sisi, tentu benar, interception atau penyadapan yang dilakukan dengan serampangan akan melanggar hak privacy individu. Namun, jika hal itu dilakukan didasarkan pada kewenangan yang diberikan undang-undang, tuduhan “penyadapan” melanggar HAM menjadi tidak lagi relevan. Beberapa analisis normatif dibawah ini, agaknya patut dipertimbangkan.

Pasal 17, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) memang mengatur, tidak seorang pun dapat sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya…Atas dasar inilah, sebagian pihak bersikeras, penyadapan telepon/HP yang dikualifikasikan sebagai salah satu perluasan arti “korespondensi”, menolak kewenangan penyadapan KPK.

Aturan yang sama juga terdapat pada Pasal 8 ayat (1), Konvensi Eropa untuk perlindungan HAM dan kebebasan fundamental (1958). Dikatakan, “setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya”.

Sepintas jika hanya dua pasal itu yang digunakan, penyadapan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait kasus korupsi akan dinyatakan melanggar HAM. Namun, agaknya konvensi-konvensi Internasional dan bahkan Hukum Nasional Indonesia harus dibaca utuh. Pada konvensi yang sama diatur, hak pribadi tersebut dapat dikecualikan sepanjang sesuai dengan hukum nasional, diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan nasional (publik/umum), dan demi untuk menjaga hak-hak dan kebebasan orang yang lebih luas.

Bahkan, UUD 1945 menegaskan pengecuali tersebut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Tujuan pembatasan tersebut mirip dengan norma yang terdapat pada sejumlah konvensi HAM internasional, yaitu demi penghormatan dan jaminan pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain, demi kepentingan umum. Kemudian, Pasal 73, UU Hak Asasi Manusia menegaskan hal yang sama.

Antinomi

Penjelasan diatas adalah tawaran awal untuk melihat pertentangan HAM individual dengan HAM publik dengan sederhana. Lebih dari itu, dalam ilmu hukum, konsep pertentangan norma atau aturan ini, dibahas dalam istilah antinomi.

Secara harfiah, antinomi berarti, adanya pertentangan dua nilai atau lebih, akan tetapi keduanya sama-sama penting. Dengan kata lain, kedua norma tersebut dijamin dalam tingkat yang sama. Pertentangan dua hak tersebut, dapat disederhanakan menjadi ketegangan antara “Kepentingan Umum (KU)” dan “Kepentingan Individu (KI)”. Di satu sisi, kewenangan penyadapan KPK dalam kerangka pemberantasan korupsi dilakukan untuk membela Kepentingan Umum, akan tetapi di sisi lain, hak privacy seseorang masuk dalam kategori Kepentingan Individu yang juga harus dilindungi. Bagaimana menempatkan keduanya secara adil dan proporsional?

Dalam perkembangan teori hukum hingga sekarang, pengesampingan Kepentingan Individu merupakan sesuatu yang wajar. Terutama, jika ia berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih mendasar. Privacy memang harus dilindungi, namun kepentingan publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Pemberantasan Korupsi, mau tidak mau penting diprioritaskan.

Lagipula, UU KPK pada Pasal 12 ayat (1) telah mengatur secara tegas kewenangan penyadapan tersebut. Disebutkan, “dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Di level yang sama, Pasal 40 UU Telekomunikasi mengatur hal yang sama, penyadapan dapat dikecualikan/diperbolehkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan pidana. Dan, Menteri Kominfo juga telah menerbitkan Permen No. 11 tahun 2006 untuk mengatur hal teknis tentang penyadapan.

Dengan kata lain, secara normatif, aturan penyadapan sudah punya dasar hukum yang jelas, baik di level undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional. Lantas, kenapa DPR seolah-olah sangat bersikeras mendorong revisi kewenangan Penyadapan KPK? Bukankah dalam kondisi hari ini, publik patut mencurigai DPR karena banyaknya anggota dewan yang dijerat kasus korupsi?

Corruptors fight back

Atas dasar itulah, keinginan DPR sesungguhnya dapat dilihat sebagai implikasi rasa tidak senang, keberatan, atau bahkan kecemasan atas pemberantasan korupsi oleh KPK yang mulai menyentuh sektor legislatif.

ICW melihat fenomena ini dari kinerja penindakan KPK jilid II. Setidaknya sudah 7 tersangka di sektor legislatif, atau sekitar 28% dari total 25 tersangka yang sudah dproses sejak Desember 2007-Agustus 2008. Bahkan, satu persatu dari 52 anggota DPR, baik mantan ataupun masih aktif, berada pada posisi riskan karena diduga terkait kasus Rp. 100 Miliar aliran dana Bank Indonesia.

Gerakan KPK tersebut agaknya mengancam sejumlah kelompok koruptif di DPR. Dalam Independent Report yang disampaikan koalisi NGO/LSM pada UN Convention Against Corruption (UNCAC) ke-2 Januari 2008 lalu menyimpulkan, upaya pelemahan dan delegitimasi institusi merupakan salah satu faktor penting kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga, upaya melemahkan pemberantasan korupsi cenderung punya karakter yang sama dengan gerakan serangan balik koruptor (corruptors fight back). Norma HAM yang memuliakan manusia seharusnya tidak dijadikan pembenaran untuk membela koruptor. (*)

Oleh: FEBRI DIANSYAH

2 thoughts on “Hak Asasi Koruptor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s