Mempertimbangkan Tommy Soe*****

“Merunut kebelakang, sebaiknya kita tidak lagi mengkhianati semangat Tap MPR XI/1998 dengan tidak mengusut keluarga dan kroni Soeharto. Mereka tidak boleh menjadi “yang tak tersentuh”

Putusan persidangan di Guernsey tentang perpanjangan masa pembekuan dana Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas (28/9) patut diapresiasi. Pembekuan ini merupakan kali kedua sejak Kejaksaan Agung mengajukan gugatan intervensi setelah BNP Paribas menyurati pemerintah RI tahun 2006 lalu. Seperti diketahui, 23 Mei 2007 pengadilan Guernsey membekukan dana Tommy, yang kemudian disambut dengan pernyataan banding. Dan, pembekuan diperpanjang hingga 23 Mei 2009.

Dalam konteks Indonesia, kabar dari Guernsey ini dapat dilihat sebagai satu upaya melawan adagium “the untochable” yang beberapa dekade bertahan untuk keluarga Cendana. ….

Kegagalan menjerat Soeharto dalam kasus Yayasan Supersemar, seharusnya diperbaiki melalui upaya merebut harta kekayaan negara anak mantan orang nomor 1 di masa orde baru ini.

Kerugian Negara

Akan tetapi, penting dicermati, putusan pengadilan membekukan aset Tommy Soeharto hanyalah sementara. Dengan kata lain, lebih bersifat penundaan pencairan terhadap pemilik uang, ketimbang langsung pengalihan hak atas rekening di BNP Paribas pada negara. Kecuali, Kejaksaan Agung mampu membuktikan Tommy memiliki kewajiban yang tidak dilunasi pada pemerintah RI. Atau, sejumlah uang yang ada di rekening BNP Paribas berasal dari tindak pidana.

Salah upaya pembuktian yang dapat dilakukan Pemerintah RI adalah melalui putusan pengadilan nasional. Kasus Yayasan Supesemar sempat digadang-gadangkan kejaksaan. Seperti diketahui, pada bulan Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Yayasan Supersemar melakukan perbuatan melawan hukum, dan mewajibkan pembayaran ganti kerugian US$ 105 juta dan Rp. 46,5 miliar. Dengan demikian, harapannya kewajiban pembayaran ganti rugi dapat dibebankan pada rekening Tommy Soeharto di BNP Paribas. Sepintas logika ini masuk akal.

Namun, bukankah Soeharto justru dibebaskan dari kewajibannya pada putusan tersebut? Sebagai tergugat I, H.M. Soeharto dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Lantas, dimana korelasi antara uang milik Tommy dengan kewajiban Yayasan Supersemar? Di titik inilah, pembuktian yang akan diajukan kejaksaan tidak cukup kuat untuk merebut aset di Guernsey. Kalaupun masih berharap kasus Yayasan Supersemar dijadikan alat bukti, maka Kejaksaan harus berperang habis-habisan untuk meyakinkan hakim Kasasi Mahkamah Agung agar menyatakan Soeharto bersalah melakukan PMH, baik sebagai Ketua Yayasan atau pun Presiden. Beranikan MA?

Dalam hal ini, Pemerintah hanya dapat meminta pertanggungjawaban Tommy Soeharto dalam kapasitasnya sebagai ahli waris H.M. Soeharto. Atas dasar itulah, ICW mendesak majelis hakim kasasi memutus kasus Supersemar dengan independen dan memperhatikan rasa keadilan rakyat Indonesia yang direbut haknya selama orde baru. Soeharto harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Khususnya, pertanggungjawaban perdata yang diwakili oleh ahli waris.

Lebih dari itu, Kejaksaan disarankan melakukan gugatan terhadap Yayasan lainnya. Modus Legalisasi Korupsi melalui penerbitan peraturan pemerintah dan SK Menteri Keuangan yang memerintahkan bank-bank pemerintah memberikan sisa laba bersih terhadap yayasan dapat dijadikan entry poin. Harapannya, proses persidangan perdata ini menghasilkan putusan bahwa H.M. Soeharto dalam posisinya sebagai presiden dan ketua yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian keuangan negara. Sehingga, posisi Tommy sebagai ahli waris menjadikan ia harus melunasi utang dan kewajiban Soeharto. Dengan kata lain, putusan tersebut dapat dijadikan alat bukti pada pengadilan di Guernsey.

Argumentasi lain yang dapat diperkuat Kejaksaan adalah kasus penjualasan aset PT. Timor Putra Nasional yang dinilai merugikan negara Rp. 4,045 triliun. Kasus ini secara langsung menempatkan Tommy Soeharto sebagai salah satu tergugat. Namun, tentunya Kejaksaan harus hati-hati dan sangat cermat. Karena karakter kasus ini berpotensi diputus seperti Supersemar. Sangat mungkin terjadi, secara pribadi Tommy dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, posisi putusan tersebut tetap saja akan sangat lemah didepan pengadilan Guernsey, Inggris.

Dapatkah KPK

Persoalan diatas, dinilai berangkat dari sifat dasar penyelesaian secara perdata. Selain SDM Kejaksaan yang lebih disiapkan untuk penyelesaian Pidana, rumit dan berbelit-belitnya proses Perdata sangat potensial menghambat kerja besar merebut aset Tommy Soeharto.

Oleh karena itu, ICW menilai proses Pidana Korupsi akan lebih efektif untuk mengembalikan aset negara yang dicuri. Untuk kasus Yayasan Supersemar, belum terlambat bagi Kejaksaan melakukan penuntutan korupsi, demikian juga dengan kasus PT. Vista Bella yang diduga terlibat dalam mark-down penjualan aset PT. Timor Putra Nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sebenarnya pernah mencoba melakukan penyelidikan kasus Vista Bella. Akan tetapi, dalam perjalanan kasus ini dihentikan pada proses penyelidikan. Kebijakan ini tentu tidak mendukung upaya bersama mengembalikan aset negara yang dirugikan. Akan tetapi, belum terlambat bagi KPK dan Kejaksaan untuk bersama-sama menempuh proses hukum Pidana Korupsi untuk membuktikan, bahwa Tommy Soeharto, keluarga Soeharto dan kroni lainnya bersalah melakukan korupsi.

Merunut kebelakang, sebaiknya kita tidak lagi mengkhianati semangat Tap MPR XI/1998 dengan tidak mengusut keluarga dan kroni Soeharto. Mereka tidak boleh menjadi “yang tak tersentuh”. (*)

oleh: FEBRI DIANSYAH

2 thoughts on “Mempertimbangkan Tommy Soe*****

  1. lagi ah… hehe…:-p

    satu hal, putusan aneh–setidaknya menurutku–dari Yayasan Supersemar itu setidknya telah menunjukkan betapa “untouchable”-nya mereka…dan ketidakmauan (politik dan hukum) dari “mereka yang seharusnya bisa diharapkan” itu…

    ng, dan kasus “tahu-2 keluar”-nya Tommy itu (yg katanya dapt remisi-lah, ini-lah dsb) juga harusnya menjadi pelajaran, bahwa efektivitas penjara harus segera dibenahi. Fasilitas nyaman tidk seharusnya bisa dibeli, dn remisi utk koruptor di 17 Agustus–tidakkah aneh?–biar benar-2 jera…supya setidknya ide “hukumn mati” tdk smkn mengemuka, hahha… (sst..pdhl aku hanya cerita ttg ide–salh satuny–senior kita, yang skrg jadi anggota tim di kepresidenan itu… hehe…)

    “pada suatu forum, aku dan dia kebetulan jadi sangat bersebrangan…beberapa minggu lalu. tentang hukuman mati. perbedaan yang tidak perlu dikhawatirkan. kecuali, nanti, ketika kita bersebrangan tentang beberapa hal disekitar “retorika politik” pemberantasan korupsi presiden itu…”
    hmm…semoga ia tetap konsisten. meskipun aku sedih, banyak orang meninggalkannya dalam sinis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s