Menjangkau BLBI dari Vonis Urip-Artalyta

…”Khusus poin ini, menarik memperhatikan fenomena makro penanganan BLBI di Kejaksaan. Buka-tutup kasus SN patut diduga modus yang diterapkan sama pada obligor lainnya. SN sendiri sempat diberikan SP3 pada periode Jaksa Agung sebelumnya. Ia merupakan satu dari 15 obligor dan PKPS BLBI yang ditangani Kejaksaan”…

 Dimuat, Jumat- 5 September 2008

 

Jika pemberantasan korupsi menghendaki detterence effect (efek jera) yang kuat, maka proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada putusan dua sejoli Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani saja. Daya rusak suap US$ 660.000 pada faktanya mempunyai multiplayer effect yang sangat besar.

Hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis 5 tahun untuk Artalyta (29/7), dan 20 tahun untuk Urip Tri Gunawan (4/9) hanyalah bagian kecil dari konstruksi kasus yang lebih besar. Dua orang ini harusnya dilihat sebagai operator tekhnis. Dengan kata lain, terdapat sejumlah pihak yang berdiri menopang sebuah kejahatan pidana korupsi. Tesis ini berangkat dari fakta persidangan yang diyakini kebenarannya oleh hakim.

Pada kasus Artalyta, Hakim menegaskan komunikasi antara dirinya dengan UTG selama Januari 1998 dilakukan dengan tujuan agar Sjamsul Nursalim tidak diperiksa. Dan, sejumlah uang yang diberikan merupakan imbalan terhadap penghentian penyelidikan BLBI II BDNI yang melibatkan SN. Sehingga, dalil yang disampaikan baik oleh Artalyta ataupun Urip, bahwa uang US$ 660.000 merupakan pinjaman bengkel atau jual beli permata terbantahkan dengan sendirinya.

Lebih dari itu, konstruksi suap ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Objek yang dibeli dalam suap tersebut adalah kewenangan Jaksa untuk mengalihkan pertanggungjawaban Pidana Korupsi pada sekedar “salah perhitungan” yang diarahkan pada penyelesaian perdata. Dengan kata lain, “yang dibeli” atau dipengaruhi adalah kewenangan pejabat negara untuk “memutihkan” sebuah tindak pidana.

Khusus poin ini, menarik memperhatikan fenomena makro penanganan BLBI di Kejaksaan. Buka-tutup kasus SN patut diduga modus yang diterapkan sama pada obligor lainnya. SN sendiri sempat diberikan SP3 pada periode Jaksa Agung sebelumnya. Ia merupakan satu dari 15 obligor dan PKPS BLBI yang ditangani Kejaksaan.

Dokumen Rapat Dengar Pendapat Bank Indonesia (RDP-BI) di DPR 2008 dan Audit BPK No. 34G/XII/11/2006 menyebutkan, alasan penghentian kasus 7 dari 15 obligor adalah “tidak ditemukan unsur melawan hukum pidana”. Sehingga, harus diserahkan pada Menteri Keuangan untuk proses Perdata. Namun, fakta persidangan pengadilan tipikor membuktikan sebaliknya.

Fakta Hukum lainnya, suap berhubungan dengan mekanisme “out of court settlement”. Faktanya, kebijakan itulah yang justru digadang-gadangkan oleh berbagai pihak hingga saat ini. Alasan tidak melakukan proses hukum pidana adalah karena “memprioritaskan pengembalian kerugian negara”. Argumentasi ini tentunya menyesatkan. Selain terbukti gagal dalam paruh waktu hampir 10 tahun, mekanisme tersebut jelas bertentangan dengan hukum Indonesia.

Pilihan menyelesaikan BLBI di luar peradilan (out of court settlement) mengingatkan kita pada kebijakan MSAA, MRNIA, Akta Pengakuan Utang (APU), Surat Keterangan Lunas (SKL) dan satu yang sedang berjalan, rencana penerbitan Surat Ketetapan Bersama (SKB). Jika benar, suap memang dilakukan agar mekanisme diluar peradilan yang dipilih, rencana Kejaksaan untuk melibatkan  Kepolisian dan Menteri Keuangan untuk menyusun SKB sebagai dasar hukum paksa badan dan penyelesaian perdata, layaknya ditolak.

Persekongkolan Elit

Dalam kasus Urip Tri Gunawan, majelis hakim menegaskan kembali fakta persidangan yang juga diungkap pada perkara Artalyta Suryani. Berdasarkan pemantauan langsung yang dilakukan ICW, setidaknya ada 7 fakta hukum yang sangat kuat dalam pertimbangan putusan hakim. Selain poin pada kasus Artalyta, hakim juga menegaskan keterkaitan kasus ini dengan sepuluh anggota tim BLBI yang dibawahi Urip, dan bahkan indikasi keterlibatan Direktur Penyidikan dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Kejaksaan Agung.

Hubungan antara pebisnis Sjamsul Nursalim dengan sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan Agung pada akhirnya berkait-kait dengan pegawai BPK dan bahkan dibangun dalam disain yang lebih besar. Mandek nya penyelesaian BLBI pun dijadikan entry poin jualan politik bagi sejumlah anggota dewan yang tarik ulur mengusung hak angket BLBI. Di titik inilah, keterkaitan antara kelompok bisnis, penegak hukum, auditor, dan wakil rakyat meneguhkan kecemasan publik, bahwa kasus BLBI merasuk sampai tingkat persekongkolan elit di lembaga pemerintahan. Jauh lebih berbahaya ketimbang perbuatan kelompok atau perseorangan.

Konstruksi teoritis ini terbukti di tataran praktis dan dikuatkan ketika dalam posisi sebagai penegak hukum di Kejaksaan, Urip mampu memeras mantan Ketua BPPN Glen M. Yusuf. Hakim menegaskan hal ini sebagai bagian dari fakta persidangan yang menjadi dasar vonis Urip.

Dengan demikian, sesungguhnya pesan sekaligus perintah untuk KPK semakin jelas. Kasus dan aktor utama dibalik Urip dan Artalyta harus diungkap. ICW melihat, tiga kasus utama yang selayaknya ditelusuri lebih jauh mencakup; Pertama, Mega Korupsi BLBI II yang melibatkan Sjamsul Nursalim dalam kapasitasnya sebagai pemilik saham BDNI. Kedua, peran mantan Ketua BPPN dalam perhitungan dan penyitaan aset, dan, ketiga indikasi keterlibatan sejumlah pejabat tinggi di Kejaksaan Agung.

Lebih dari itu, akan sangat merugikan publik jika KPK masih mencari dalih penolakan menangani BLBI dan memeriksa sejumlah pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Karena perdebatan hukum tentang kewenangan sudah dijawab sejumlah ahli, dan bahkan didukung publik. Apa lagi yang engkau tunggu KPK? (*)

oleh: FEBRI DIANSYAH

4 thoughts on “Menjangkau BLBI dari Vonis Urip-Artalyta

  1. 🙂 Kemarin Sabtu, kulihat nama Bung “…” di halaman , pada harian nasionl itu, paling atas… ckckck…

    Btw, katanya Urip masih pikir-2, atas vonis itu..
    jika nantinya dia mengajukan upaya hukum,
    agknya kita harus “hati-hati” (sedikit lebih halus: waspada, hehe…) terhdap majelis PT dan–terutama–MA… yah…pengalaman yang tidak cukup baik toh telah beberapa kali terjadi justru di tangan “penjaga keadilan” tertinggi itu…

    Teruslah perjuangkan…🙂

    “bung?” du du dud uuuuuu…sejak kapan kamu gunakan panggilan itu? hehehe2…
    kalau gitu aku mau panggil kamu apa ya???
    hmmmm…..
    ya, tentu kasus tersebut tetap harus dikawal, sampai inkracht…lebih penting dari itu, agar kita terus dorong, untuk memposisikannya sebagai “kasus turunan”.
    btw dia dah fix banding

  2. 085263470969

    hehehe2 bung faiz yang baik…ambo lah dapek noHP angku ko dari salah seorang teman di rumah teduh. trims ya. baru saja ambo sms ka noHP tsb

  3. Kebetulan baca, ttg ditutupnya akses publik atas LHKPN itu, … dan rencana revisi kewenangan penyadapan, dan komposisi majelis hakim di Pengadilan Tipikor dalam tulisanmu. hmmmf…itu “harga” yang harus dibayar oleh gerakan antikorupsi atas “penumbalan”(jika bisa dikatakan demikian) Urip??? (Dan dia Banding? huf!!)

    Dan… 400 cek perjalanan yang sudah di tangan KPK itu? Besan presiden itu?
    Si whistle blower (?) Agus Condro itu? Bagaimana?? (wah… aku kemarin memang lagi agak banyak baca berita…jadi pamer deh:-p)

    Tapi aku tidak pernah tau tempat sebenarnya. misal: yang kau tuju setelah idul fitri ini..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s