Membeli "Kesetiaan" Jaksa

…”Dalam pengembangan asas legalitas, dalil sederhana, setiap pelaku kejahatan harus dihukum, berlaku disini. Sebagai penegak hukum, “haram” hukumnya bagi KPK membiarkan penjahat atau koruptor berkeliaran bebas di wilayah publik”…

Vonis Urip Tri Gunawan sebaiknya tidak disambut dengan euforia. Kendati sudah maksimal, putusan 20 tahun untuk Ketua Tim Jaksa Penyelidik kasus BLBI II Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) ini menyisakan tugas berat.

Dalam konstruksi bribery corruption (suap), aliran uang dari satu pihak pada pihak lain harus dilihat dalam posisi sebagai “kasus sekunder”. Demikian juga dengan suap US$ 660.000 yang melibatkan Urip – Artalyta. Perkara ini akan lebih bermanfaat jika paket vonis tersebut ditempatkan pada posisi sekunder. Atau, semacam kasus turunan yang sesungguhnya di disain menutupi kasus utama.

Relevansi tesis ini dapat ditemukan dalam putusan Artalyta Suryani (29/7) dan Urip Tri Gunawan (4/9). Bangunan koruptif yang hampir-hampir melibatkan jejaring yang besar dikuatkan hakim melalui fakta persidangan. Majelis meyakini sejumlah uang yang diberikan Artalyta pada Urip adalah suap yang diposisikan sebagai imbalan atas penghentian dan informasi tentang perkembangan penyelidikan korupsi BLBI II-BDNI. Komunikasi antara Artalyta dengan sejumlah pihak pun disampaikan sebagai alat bukti di persidangan.

Lebih dari itu, dalam kacamata lebih makro, agaknya patut diduga, suap BLBI ini hanyalah satu skrup kecil dari bangunan korupsi yang lebih besar. Berdasarkan dokumen Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bank Indonesia dengan DPR, misalnya, 7 dari 15 PKPS BLBI yang ditangani Kejaksaan di SP3 dengan alasan sama, “tidak ditemukan unsur melawan hukum pidana”. Sehingga, penanganan melalui jalur Perdata dilegitimasi sebagai cara terbaik. 5 PKPS lainya bahkan masih dalam proses penyelidikan yang berlarut-larut. Dengan kata lain, 80% PKPS kasus BLBI yang ditangani Kejaksaan Agung patut dipertanyakan.

Dihubungkan dengan kasus Urip dan Artalyta, perlu dipertimbangkan fakta persidangan yang dibenarkan hakim. Bahwa, suap ditujukan agar Kejagung mengalihkan pertanggungjawaban korupsi BLBI dari Pidana menjadi Perdata. Atau, “yang dibeli” dan dipengaruhi adalah kewenangan jaksa untuk “memutihkan” sebuah tindak pidana. Apakah hal ini berlaku sama untuk PKPS bermasalah di Kejaksaan lainnya? Mungkin, Ya, atau tidak.

Harus diakui, tidak satu pihakpun berhak menuduh, ada “Urip” lain di tubuh Kejaksaan Agung. Terlalu naif jika kasus Urip digeneralisasikan dengan potret umum PKPS BLBI.

Akan tetapi, posisi fakta persidangan sebagai “kebenaran materil” yang diyakini validitasnya oleh majelis hakim sebenarnya menggambarkan realitas kronik di institusi Kejaksaan. Pada pertimbangan putusan Urip Tri Gunawan, diungkapkan, Direktur Penyidikan dan Jaksa Agung Muda Pidana khusus ikut dalam konstruksi suap BLBI. Sebagai atasan langsung Urip, Direktur Penyidikan dan Jampidsus seharusnya patut diperiksa lebih jauh. Apalagi terbukti, ada perbincangan antara Artalyta Suryani dengan Dirdik dan Jampidsus yang berhasil direkam KPK.

Atas dasar itulah, Indonesia Corruption Watch (ICW) lebih mendorong KPK menempatkan kasus Urip-Artalyta sebagai kasus turunan. Harus diakui, dua orang ini hanyalah boneka lapangan dan aktor operasional. Hal ini berarti, mau tidak mau KPK dituntut untuk mengusut kasus utama dibalik suap BLBI II-BDNI.

Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. Ratio decidendi atau the ground of reason the decision merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Karena putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (algemene belangen).

Ratio Decidendi yang berdampingan dengan obiter dicta salah satunya menghasilkan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan, Fakta hukum dalam persidangan merupakan konklusi komulatif dari semua alat bukti yang diperiksa di depan sidang. Pada prinsipnya, fakta tersebut berorientasi pada hal-hal mendasar yang mengungkap kebenaran materil sebuah tindak pidana.

Perintah Hakim

Berangkat dari fakta hukum dan sifat hukum publik sebuah proses Pidana, maka selain vonis yang mengikat terdakwa, ratio decindendi merupakan bagian lain yang mengikat. ICW menilai, ada tiga fakta hukum yang bermetomorfosa menjadi perintah hakim pada KPK.

Pertama, Suap Urip-Artalyta berhubungan dengan penghentian BLBI Sjamsul Nursalim. Kedua, pemerasan Urip terhadap mantan Ketua BPPN agar kasusnya dihentikan benar terjadi dan berhubungan dengan penilaian aset BLBI II. Dan, Ketiga, ada indikasi kuat sejumlah pejabat Kejaksaan Agung terlibat dalam jejaring koruptif yang lebih besar.

Dalam pengembangan asas legalitas, dalil sederhana, setiap pelaku kejahatan harus dihukum, berlaku disini. Sebagai penegak hukum, “haram” hukumnya bagi KPK membiarkan penjahat atau koruptor berkeliaran bebas di wilayah publik. Dan, ketika pihak-pihak yang diindikasikan terlibat dalam sebuah kasus korupsi mega skandal BLBI dimunculkan di persidangan sebagai fakta hukum, maka menjadi kewajiban bagi KPK untuk memeriksa tiga kasus utama dibalik suap Urip-Artalyta. Di titik inilah, penegasan hakim harus dilihat sebagai perintah bagi KPK untuk membongkar persekongkolan busuk antara penegak hukum, pebisnis, dan koruptor.

KPK harus tuntaskan BLBI dan bersihkan Kejaksaan Agung. Tidak boleh ada lagi Jaksa yang dibeli. (*)

oleh FEBRI DIANSYAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s