Musuh Pemberantasan Korupsi

“Delegitimasi lembaga antikorupsi, seperti KPK, merupakan pola berulang. Menurut catatan ICW, sudah tujuh institusi yang awalnya dibentuk untuk memberantas korupsi, tetapi akhirnya dibubarkan saat mencoba menyentuh kekuasaan”.

Dimuat, Selasa, 16 September 2008

Desakan beberapa anggota DPR merevisi UU KPK dan memotong kewenangan penyadapan adalah sebuah kemunduran.

Sadar atau tidak, wacana itu akan dilihat sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi. DPR seolah menempatkan diri sebagai musuh, mencoba menggerogoti kewenangan KPK.

Delegitimasi

Kegerahan itu agaknya berangkat dari tindakan KPK yang menggunakan strategi “prioritas sektor”. Dalam catatan Transparency International (TI) Indonesia, posisi legislatif dan partai politik sebagai sektor terkorup, selain penegak hukum, selalu bertahan sejak 2005-2007.

ICW melihat fenomena ini dari kinerja penindakan KPK jilid II. Setidaknya ada tujuh tersangka di sektor legislatif, atau sekitar 28 persen dari 25 tersangka yang sudah diproses sejak Desember 2007-Agustus 2008. Bahkan, satu per satu dari 52 anggota DPR, baik mantan atau masih aktif, ada pada posisi riskan karena diduga terkait kasus Rp 100 miliar aliran dana Bank Indonesia.

Upaya KPK itu mengancam kelompok koruptif DPR sehingga mudah mengargumentasikan, upaya pelemahan KPK berangkat dari kecemasan. Dalam Independent Report yang disampaikan koalisi NGO/LSM pada UN Convention Against Corruption (UNCAC) ke-2 Januari 2008 disimpulkan, pelemahan dan delegitimasi institusi merupakan faktor penting kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Delegitimasi lembaga antikorupsi, seperti KPK, merupakan pola berulang. Menurut catatan ICW, sudah tujuh institusi yang awalnya dibentuk untuk memberantas korupsi, tetapi akhirnya dibubarkan saat mencoba menyentuh kekuasaan.

Pertama, Keppres No 228/1967 membentuk Tim Pemberantas Korupsi. Kedua, 31 januari 1970 lewat Keppres 12/1970 dibentuk Tim Komisi Empat. Ketiga, pada tahun yang sama diusung nama baru Komite Anti-Korupsi (KAK). Keempat, tahun 1977 muncul Inpres 9/1977 Tim OPSTIB. Kelima, tahun 1982 Tim Pemberantas Korupsi diaktifkan kembali meski keppres yang mengatur tugas dan kewenangan tim ini tidak pernah diterbitkan. Keenam, melalui Keppres No 127/1999 dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Ketujuh, berdasarkan PP No 19/2000 dikukuhkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK).

UU KPK pun tercatat sebagai undang-undang paling sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut ICW, telah tujuh kali pula UU itu di-judicial review. Salah satunya, menghasilkan pembatalan Pasal 53 tentang eksistensi Pengadilan Tipikor.

Aneka serangan balik koruptor, dimaksudkan mengancam fondasi pemberantasan korupsi yang sedang dibangun. Masalahnya, kali ini upaya delegitimasi KPK justru datang dari DPR, institusi yang semula berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi.

HAM koruptor

Lebih dari sekadar rasa cemas, tindakan DPR sepertinya cenderung mengarah pada kepanikan. Argumentasi untuk mendorong revisi kewenangan penyadapan KPK pun saling bertentangan. Di satu pihak ingin memperkuat kewenangan KPK, di pihak lain suara ingin membubarkan KPK. Penolakan datang dari kelompok yang bisnisnya terganggu, takut disadap KPK.

Argumentasi lain yang dinilai salah kaprah, saat HAM digunakan sebagai alasan mendorong revisi. Salah seorang anggota komisi III DPR mengatakan, merupakan hak asasi tiap orang untuk tidak diganggu hak pribadinya, termasuk dalam berkomunikasi melalui surat, telepon. Argumentasi HAM seolah dihadapkan pada sisi berseberangan dengan pemberantasan korupsi.

Pasal 17 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) dan Pasal 8 Ayat 1 Konvensi Eropa untuk perlindungan HAM dan kebebasan fundamental (1958), memang mengatur demikian. Tetapi, sang anggota dewan tidak membaca lengkap rumusan konvensi itu. Pengecualian untuk privasi dapat dilakukan jika sesuai hukum nasional, diperlukan dalam masyarakat demokrasi demi kesejahteraan umum, dan melindungi hak-hak serta kebebasan orang lain yang lebih luas. Bukankah pemberantasan korupsi merupakan tindakan untuk melindungi hak asasi jutaan rakyat Indonesia demi kesejahteraan umum?

Maka, alasan HAM untuk melemahkan KPK merupakan argumentasi yang dicari-cari. Kewenangan penyadapan telah diatur pada Pasal 12 Ayat 1 UU KPK, Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Peraturan Menkominfo No 11 tahun 2006. Selain itu, pembatasan HAM demi perlindungan hak asasi banyak orang dan kepentingan umum ditegaskan Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 73 UU Hak Asasi Manusia. Maka, tindakan sebagian anggota DPR yang amat sangat dengan KPK patut dikecam.

Persekongkolan elite politik untuk melawan upaya pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat. Jika DPR benar-benar memusuhi pemberantasan korupsi, artinya mereka sedang memosisikan diri melawan rakyat Indonesia.

oleh FEBRI DIANSYAH

7 thoughts on “Musuh Pemberantasan Korupsi

  1. korupsi tmasuk kjahatan yg luar biasa..makany harus pake pnanganan yang luar biasa pula,yaitu dibolehkannya melakukan penyadapan..
    kalo KPK dah ga boleh nyadap,bsa2 nanti hasil kerja KPK menjadi tumpul..benar2 kurang ajar tu oknum2 anggota DPR..

    setuju, bung🙂

  2. 🙂 hehe… aku jadi rajin kesini ya!

    kata mereka, penyadapan jangan menyangkut privacy dong… masa KPK jadi Komisi Perusak Keluarga!

    padahal… ehm ehm!!!

    tapi kan gakda hubungannya. termasuk “‘kebenaran’ aku menuju kemana stlah Id nanti dg komen-ku di Vonis BLBI” itu… :-p

    satu lagi,
    agaknya “Karena itu…” sedikit lebih enak didengar daripada “Makanya itu…”…tapi untuk mereka mungkin memang harus demikian… hehe..ttg apa coba?

    “asalkan jangan jadi Komisi Pengusir Kecoa” hehe2

  3. Wah klo UU KPK jadi direvisi soal penyadapan, ntar senjata pamungkas KPK pake apa?? Pake ilmu kebathinan?? Hadoh…hadoh…. bpk ibu di DPR ini kok makin tidak menyuarakan hati rakyat to?? Malah mentingin kepentingan diri mereka sendiri, menyelamatkan diri dari ancaman penjara. Kalau para penjabat itu bersih mengapa harus risih?? Cuek ajalah kalau disadap KPK, klo Anda-Anda itu memang bersih.

    Salam Anti Korupsi !!

    “karena itulah, jangan sampai pemilu ke depan, kita masih nyoblos para maling..”

  4. Pada suatu saat kewenangan penyadapan memang harus diatur lebih detil lagi. kita perlu ingat bahwa kewenangan penyadapan bukan hanya urusan KPK atau semata masalah korupsi. Polisi dan Jaksa pun dalam kasus korupsi mempunyai kewenangan ini (penjelasan UU 31/1999). selain dalam perkara korupsi, perkara terorisme dan narkotika n psikotropika pun diatur kewenangan ini. belum lagi kalau kita baca UU telekomunikasi yang memungkinkan penyadapan untuk semua jenis tindak pidana.

    saat ini kewenangan ini belum ada kontrol yang memadai untuk menghindari kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum, sehingga kewenangan ini potensial untuk korup juga. dengan pengaturan ada saat ini tak ada yang dapat menjamin juga bahwa kewenangan tersebut tidak dipergunakan untuk tujuan yang korup pula. dibanyak negara hak atas privasi masuk dalam konstitusinya…

    saat ini tujuan para anggota DPR ingin mengatur soal penyadapan mungkin dengan suatu tujuan yang korup, tapi perlu diingat, suatu saat yang tidak terlalu lama lagi kita harus mengaturnya, sebelum semuanya terlambat. sebelum kita yang menjadi korban ‘illegal interception’.

    “aku setuju denganmu, terutama tiga kata pertama “pada suatu saat”. Belum sekarang. Saat lebih banyak maling di DPR.🙂
    oh ya, apakah sudah dapat draft RPP Penyadapan? Aku dengar masih di depkumham

  5. KPK punya 2 tantangan utama :
    1. Menghadapi ancaman eksternal yaitu perlahan-lahan diamputasi otoritasnya oleh “click korup” yang meradang di semua struktur kekuasaan yg bs jadi bekerjasama dengan kekuatan korporasi kapitalistik yg tidak ingin diganggu

    2. Sebagaimana organisasi formal lainnya, ia tidak imun dari kemungkinan “established”, perlahan-lahan menjauh dari raison d’etre yang menjadi alasan kelahirannya.

    Ah, tugasmu semakin berat, Feb
    Ingin rasanya aku ikut turun ke gelanggang,
    atau mungkin gelanggang kita berbeda ?

    “turunlah, teman. tapi tidak perlu ke gelanggang. karena perang dan pertempuran yang kita lakukan jauh dari kesan “gelanggang” yang punya “aturan main”. darimanapun, dimanapun, ku kira kita harus berbuat. dan, KPK memang tidak mutlak benar. tapi, ia harus dijaga. seperti kita menjaga harapan kita untuk negeri yang lebih baik. dan, menjaga tentu juga berarti menegur jika ia nyerempet🙂

  6. RPP penyadapan? masa’ penyadapan cuman di atur setingkat PP? gue belum tau status di depkum…tapi menurut gue penyadapan harus diatur setingkat UU, karena menyangkut hak asasi manusia, yaitu penundaan HAM dalam rangka penegakan hukum pidana. kalo setingkat PP ya ga pas lah.

    “secara politis itu untuk membantah bahwa DPR ingin melemahkan KPK dengan merevisi kewenangan penyadapan melalui UU. Aku dapat informasi itu dari teman di kpk sana. Polisi dan Jaksa bahkan dah diundang untuk bahas awal RPP tsb. KPK tidak. Padahal akan berlaku untuk semua. Dan, akhirnya mereka coba masuk dari utak atik tekhnis penyadapan. Semacam prosedur yang harus dilalui sebelum penyadpan, termasuk harus koordinasi dengan Menkominfo. Gila apa!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s