"Persekongkolan" Usia Pensiun Hakim Agung

 Dimuat, Selasa 23 September 2008

Pihak yang mendukung usia pensiun 70 tahun dapat dikategorikan pihak yang anti perubahan dan regenerasi di MA, atau ditataran lebih ekstrim, mereka adalah kelompok yang secara tak langsung pro dengan mafia peradilan.

Kekhawatiran publik dengan isu perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun agaknya masuk di tahap mencemaskan. Sampai saat ini mayoritas fraksi menyetujui usulan pemerintah memperpanjang usia pensiun. 

Berbagai argumentasi yang diungkapkan dinilai tak masuk akal, yang menguat justru kesan “ada permainan” di balik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA) ini.

Usulan tersebut harus dilihat sebagai kemunduran dalam upaya reformasi peradilan. Di tengah buruknya citra MA, DPR dan pemerintah justru berupaya mempertahankan status quo sekelompok “hakim usia senja”. 

Peringkat Terburuk 
Menurut catatan ICW, sulit mengatakan MA sudah berubah.Hingga 2008, kondisi MA dinilai masih jauh dari kesan bersih. Mafia peradilan masih marak, pengelolaan keuangan buruk, sikap antitransparansi, dan tingkap kepatuhan pada rekomendasi BPK rendah.

Bahkan,proses pembaruan peradilan pun masih terganjal akibat MA tidak patuh dengan blue print yang disusunnya sendiri sebelumnya. Dengan kata lain, di bawah kepemimpinan Bagir Manan dan sejumlah petinggi lain, institusi ini (MA) justru menonjolkan sisi gelapnya. 

Satu evaluasi lain yang kontradiktif dengan suara publik menyangkut soal putusan kasus korupsi. Berdasarkan penelitian ICW, tren putusan bebas untuk kasus korupsi tahun 2005 hingga Juni 2008 di peradilan umum terus meningkat. 

Pada 2005, sekitar 22,22% terdakwa kasus korupsi divonis bebas di peradilan umum (54 orang); meningkat menjadi 32,13% atau 116 terdakwa di tahun 2006; kembali mengalami kenaikan mencapai 56,84% atau 212 orang di tahun 2007; dan 104 terdakwa korupsi kembali divonis bebas hingga Juni 2008.

Artinya,dari total 1184 terdakwa kasus korupsi yang dapat dipantau ICW,sebagian besar divonis bebas dan sebagian lainnya dihukum relatif ringan.Atau rata-rata vonis sekitar 20 bulan (Tahun 2005-Juni 2008). Hasil evaluasi ini tentu semakin memperlihatkan stagnasi di institusi peradilan Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung. 

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pengadilan justru lebih memperlihatkan sisinya yang kontraproduktif.Tidak prosemangat pemberantasan korupsi. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2008 pun menunjukkan hal yang sama. Peradilan Indonesia diletakkan pada posisi terburuk di Asia.

Waktu yang cukup panjang dan anggaran yang begitu besar ternyata tidak menghilangkan kesan korup institusi peradilan Indonesia. Seperti dirilis PERC, peradilan Indonesia ditempatkan di posisi ke-12 atau terburuk pertama se-Asia dengan skor 8,26. 

PERC yang menggunakan skala 1-10 melakukan survei terhadap 1.537 responden dari pihak yang bersentuhan langsung dengan peradilan, kelompokbisnis,danlainnya.Surveiitu jelas menggambarkan penilaian dan kesan dunia internasional terhadap peradilan Indonesia. 

Stagnasi? 
Hal ini dapat diletakkan dalam konteks sikap sejumlah fraksi DPR dan Pemerintah tentang usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun. Data dan hasil evaluasi di atas jelas menunjukkan buruknya prestasi dan citra peradilan di bawah kepemimpinan sejumlah hakim agung “usia senja”.

Dengan kata lain,tidak masuk akal jika orang-orang yang terbukti gagal memimpin justru kembali diperpanjang usia pensiunnya. Pernyataan Bagir Manan bahwa semakin tua hakim akan semakin bijak dan berpengalaman, agaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan telah terbukti sebaliknya.

Mengingat, sejak dilantik pertama kali pada 18 Mei 2001,belum ada perubahan mendasar yang dilakukan. Bahkan, Bagir Manan pernah memperpanjang usia pensiunnya sendiri pada 2006.Apakah rezim korup ini masih terus akan dipertahankan? 

Potret ini lebih menunjukkan kepada kita arogansi kekuatan tua di MA dan persekongkolan elite pemerintah bersama DPR ketimbang iktikad untuk memperbaiki MA. Argumentasi yang mengatakan jika usia pensiun tidak dijadikan 70 tahun maka akan berakibat stagnasi di MA pun dinilai tidak berdasar. 

Data Komisi Yudisial membeberkan, dari 48 hakim agung yang ada di MA saat ini,hanya 11 yang akan pensiun pada 2009 jika usia pensiun tetap tunduk pada umur 67 tahun. Atau,sekitar 23% saja. Jika usia 70 tahun disetujui,maka sampai 3 tahun ke depan (2011) tidak akan ada hakim agung yang pensiun. 

Dengan kata lain, hal ini akan menghilangkan hak para hakim muda progresif untuk bisa menjadi hakim agung. Lebih dari itu, kebijakan ini sama artinya dengan tetap membiarkan mafia peradilan dan segala kompleksitas masalah di MA terus berjalan,bahkan memperkuat diri. 

Artinya, pihak yang mendukung usia pensiun 70 tahun dapat dikategorikan pihak yang antiperubahan dan regenerasi di MA.Dalam ungkapan yang lebih ekstrem,mereka adalah kelompok yang secara tak langsung pro dengan mafia peradilan. 

Karena itulah, poin krusial yang harus dilakukan DPR adalah meletakkan hasil Panitia Kerja Revisi UU MA sekadar sebagai catatan atas UU MA. DPR perlu didesak untuk tidak segera membawa ini ke rapat paripurna, akan tetapi terlebih dulu membahas UU Komisi Yudisial dan UU Mahkamah Konstitusi dalam sebuah rapat kerja. 

Kemudian, membawa tiga UU tersebut secara paralel di rapat paripurna.DPR,pemerintah dan kelompok elite tidak boleh bersekongkol dan melacurkan kewenangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok,terutama demi kepentingan reformasi peradilan.(*)  

oleh: FEBRI DIANSYAH

Lampiran:

  1. Daftar nama anggota Fraksi Panitia Kerja Revisi UU Mahkamah Agung #klik: PDF#
  2. Daftar Kelahiran Hakim Agung RI #klik: PDF#
  3. Rangking Peradilan 12 Negara Asia versi PERC, 2008 #klik: PERC,2008#

5 thoughts on “"Persekongkolan" Usia Pensiun Hakim Agung

  1. Pingback: Tolak Perpanjangan Usia Hakim Agung sampai 70 Tahun « Replik Duplik Justicie

  2. oi, febri

    baa kaba
    ondeh mandeh sipadeh, alah dicari kama-kama
    di wordpress manyuruaknyo

    btw, tau dima Yudi Helfi kini
    kecekan ambo lah di jkt pulo kini
    jd buruh kantoran😀

  3. Adakah kemungkinan persengkokolan ini ada kaitannya dengan semakin ganasnya KPK memberantas korupsi? Oleh sebab itu para wakil rakyat tetap mempertahankan pihak-pihak yang masih bisa diajak kompromi.

    Saya masih memimpikan pemimpin-pemimpin negeri ini yang benar-benar komitmen dengan tugasnya dan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang disegani di dunia. Bukan malah menjadikan negeri ini terus terpuruk dan mempermalukan bangsa sendiri.

  4. Mungkin para koruptor itu korupsi untuk membiayai anak cucunya bersekolah, memberikan fasilitas yang baik untuk anak cucunya belajar, biarlah mereka korupsi lebih banyak…

    Kami orang kecil ini sudah tidak mungkin percaya pada orang-orang pemerintahan itu, tidak berarti kami putus asa, tetapi karena ternyata kami tidak memerlukan mereka. Kami akan membangun Indonesia disetiap hati nurani, lalu akal kami dan kemudian kami akan menjadi para pembangkang yang tidak mungkin bisa dibohongi ataupun dijajah. Indonesia sekarang hanya memerlukan lebih banyak ‘pembangkang’, seperti Pramoedya, Tan Malaka, dan sahabat2 mereka.

    Tolong sampaikan salam saya pada para koruptor itu, dan orang-orang yang enggan lengser dari jabatannya, sampaikan pada mereka, bahwa “Indonesia sebenarnya sedang berperang, dan kalianlah sebagai penjajah negeri sendiri. Tidak punya malu! Memang malu tidak memiliki harga dalam ilmu pengetahuan dan pemerintahan kalian, maka dari itu bila ada kesempatan ingin saya memotong kemaluan anda, para koruptor”.

    Kami hanya para TKW yang sedang merantau dinegeri orang, berusaha menjujung Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, tetapi para koruptor itu telah menebarkan bau busuk sebusuk bangkai tikus, sehingga yang tercium di sini hanyalah bau busuk, menambahkan berat beban pekerjaan kami, karena dosa-dosa para koruptor itu kami ikut memikul juga.

    Maka dari itu kami memutuskan untuk tidak percaya pada pemerintahan kalian, kami mampu mandiri. Jangan coba-coba menjajah kami, para TKW HK, karena kami sudah mulai bertaring.

    salam hangat tuk pak Febri, maap saya berlebihan..

  5. Dear moderator,

    Saya sangat appreciate terhadap wordpress ini, jika dimungkinkan saya senang sekali untuk mengusulkan bergabung dengan website kami Aceh Justice Resource Centre (AJRC) sebagai pusat informasi hukum dan peradilan di Aceh.

    Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam kaitan dengan komentar dan usulan ini saya mohon diberi kabar seperlunya. terima kasih.

    Pada Prinsipnya saya sangat terbuka untuk dan demi advokasi anti korupsi. Silahkan gunakan semua informasi, wacana ataupun pokok pikiran dalam blog ini sepanjang tidak keluar dari garis konsistensi kita untuk perangi korupsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s