Memetakan Dugaan Korupsi Sisminbakum

Beberapa hal yang kontras mulai diperdebatkan ketika salah seorang akademisi dan praktisi yang sering terlibat aktivitas pemberantasan korupsi justru ditahan atas tuduhan korupsi.

Dimuat di: Jawa Pos, Rabu 19 November 2008

Romly Atmasasmita, guru besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran, mantan pejabat Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM), menjadi ahli yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Kemudian, banyak yang bilang bahwa Romly harus dibela. Sebab, dia korban buruknya sistem. Penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan lebih dilihat sebagai upaya serangan balik koruptor, bahkan kental urusan politis. Tapi, bukankah tidak ada maaf untuk koruptor? Termasuk, teman dekat atau bahkan saudara.

Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak memilih berada pada posisi membela. Perdebatan terpenting agaknya terletak pada bagaimana sesungguhnya konstruksi hukum kasus yang sedang ditangani kejaksaan tersebut. Dengan demikian, bisa dipahami siapa yang pantas atau tidak pantas diseret. Dalam penegakan hukum dikenal satu asas penting, equality before the law. Siapa pun itu harus diproses jika terlibat korupsi.

Namun, benarkah Romly melakukan korupsi? Kita punya mekanisme peradilan yang terbuka dan hukum acara mengatur tata cara pembuktian. Di sanalah benar atau tidaknya Romly harus diuji oleh pengadilan yang terbuka, independen, dan imparsial.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan Surat Perintah Penahanan No: Print-47/F2/Fd.1/11/2008, kejaksaan mendalilkan tindak pidana korupsi terkait dengan pemungutan accsess fee dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sehingga, digunakanlah pasal 2 ayat (1); pasal 3; pasal 12 huruf e, f dan g; pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b UU 31 Tahun 1999 serta UU 20 Tahun 2001.

Pada prinsipnya, ICW mencoba memetakan kasus sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) ini menjadi dua level korusi. Pertama, level kebijakan. Kedua, level implementasi saat aliran uang haram diindikasikan sampai ke saku pejabat-pejabat Depkum HAM, bahkan istri-istri mereka.

Karena itu, tindak-tanduk kejaksaan harus diawasi. Sebab, kejaksaan akan sangat mudah bermain hanya di level implementasi. Publik sangat mencemaskan dan ragu, terutama terkait kebiasaan menerbitkan SP3 dan “pilih bulu”. Kita paham, praktik inilah yang menjadi salah satu potret buruk penanganan kasus korupsi di institusi adhyaksa tersebut.

Di Mana Menteri?
Pemilihan prioritas pada level implementasi semata dan indikasi permainan seperti dijelaskan di atas tentu punya konsekuensi serius. Kejaksaan, baik langsung atau tidak, justru berpotensi melindungi koruptor induk jika penanganan kasus hanya berhenti sampai dirjen.

Padahal, untuk masuk di level kebijakan, ada dua hal yang bisa diposisikan sebagai grand design unsur melawan hukum. Pertama, dugaan pungutan liar. Surat keputusan menteri yang ditandatangani Yusril saat itu diduga melanggar beberapa ketentuan hukum. Di level Keputusan Presiden, ia dinilai melanggar Kepres 7 tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan dan infrastruktur, serta Kepres 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan kegiatan pendapatan dan belanja negara, khususnya Pasal 16 ayat (2). Pasal itu mengatur begini: departemen lembaga pemerintahan atau non-departemen tidak diperkenankan mengadakan pungutan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum di Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Dalam logika hukum tata negara, perintah dua pasal di atas bersifat limitatif. Yakni, bicara tentang materi yang hanya boleh diatur di level UU dan PP. Norma ini juga didasarkan pada asas bahwa masyarakat atau rakyat hanya bisa diwajibkan membayar sepanjang aturan tersebut berasal dari legislatif atau pihak yang dipilih rakyat untuk duduk mewakilinya di parlemen. Apakah keputusan menteri memenuhi syarat itu? Tentu saja tidak. Dengan kata lain, dapat diargumentasikan bahwa sisminbakum masuk dalam kategori pungutan liar.

Pertanyaan berikutnya, siapa sesungguhnya pelaku yang bisa diseret? Di sinilah, konsep penyertaan dalam hukum pidana seperti diatur pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan. Dijelaskan, dalam tindak pidana dikenal tiga pelaku. Pertama, yang menyuruh melakukan. Kedua, yang melakukan. Ketiga, yang ikut melakukan.

Maka, posisi menteri kehakiman dan HAM mau tidak mau masuk pada kategori pertama, yaitu pihak yang menyuruh melakukan. Dengan kata lain, melalui kewenangannya sebagai menteri dia menyuruh orang membentuk sisminbakum, menunjuk PT SRD, dan memungut accsess fee dalam rangka pendaftaran badan hukum di seluruh Indonesia.

Inilah dugaan penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Berdasar analisis dokumen ICW, indikasi terlibatan tersebut terletak pada empat titik.

Pertama, kehadiran menteri pada rapat penyelesaian tunggakan pendaftaran badan hukum yang mencapai 3.500 berkas. Kedua, SK Menkeh tentang pemberlakuan sisminbakum (Nomor: 01.Ht.01.01 Tahun 2000, 4 Oktober 2000). Ketiga, SK Menkeh yang menunjuk PT SRD sebagai pelaksana (Nomor 19/K/Kep/KPP DK/X/2000, 10 Oktober 2000). Keempat, penandatanganan perjanjian kerja sama BoT antara Koperasi Pengayoman Depkeh dengan PT SRD (Nomor: 135/K/UM/KPPDK/XI/2000, 8 November 2000).

Tercatat, pada dokumen dua, tiga, dan empat terdapat tanda tangan menteri kehakiman dan HAM yang saat itu dijabat Yusril Ihza Mahendra. Terlibatkah Yusril? Kejaksaan dan Pengadilan yang paling bertanggung jawab menjawabnya.

Meskipun masih sulit percaya dengan Kejaksaan Agung, terutama terkait prioritas dan mindset pemberantasan korupsi tanpa road map, pilihan penyelesaian pungutan liar di Depkum HAM dapat menjadi awal untuk pembersihan birokrasi di departemen lain. (*)

Febri Diansyah

55 thoughts on “Memetakan Dugaan Korupsi Sisminbakum

  1. para orang pintar yang terhormat,semua pade setuju kan kalau tar jerman yang jadi juara piala dunia 2010 di Afsel?

  2. Negara kita sudah merdeka sejak proklamasi 17.8.1945, UUD 1945 telah pula lahir 18.8.1945, dan kemudian di-omabng mabing dengan berbagai UUDS dll dan juga adanya amandemen hingga tahun 2000-an. Tapi para pakar hukum kita sangat sulit membedakan mana yang bener dan mana yang salah. Abis hukumnya buatan orang2 pinter yang masing2 merasa benar… Dan 1000 orang pinter kita 1000 macam kebenaran yang dianut… Hebat..kan.
    Sebenarnya sudah ada rancangan UUD 1945 tertanggal 22.6.1945 yang dihasilkan BPUPKI, yang mana dalam mukadimahnya, al. “kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi pemeluknya”…. Coba bapak2 yang pinter2 mau sedikit meluangkan waktu untuk menelaah…dan mengambil manfaat bagi sebesar-besar umat manusia, khususnya bangsa Indonesia ini. Bagaimana kalau dasar2 dari UU yang dialpikasikan di negara kita itu merujuk kepada Aturan Firman Allah SWT… yang nota bene adalah wahyu Allah kepada Rasulullah SAW untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, Insya Allah..
    Semoga urun rembug saya dapat bermanfaat… Terimakasih. Wassalam

  3. Bp2 yth saya mengagumi ilmu dan kepandaian bp2 semua. Tapi dalam masalah apa kebenaran adan apa keadilan itu, semuanya menjadi sangat relatif… Seabagaimana tanggapan saya terdahulu. Saya ini awam hukum, dan selalu bingung bila mengikuti para pakar hukum menentukan mana “benar” atau “kebenaran” itu. Menurut pemahaman saya yang awam, “kebenaran itu adalah Allah SWT. Dan dengan firmanNya maka diajarkanlah kebenaran itu, juga hukum2 yang diwahyukannya… Semoga kita memperoleh kemaslahatan dan keberkahan serta kemuliaan martabat kita sebagai manusia yang di karuniai akal sehat dan budi nurani, sehingga dengan mengaplikasikan Hukum2Nya secara utuh dan ikhlas, maka benar2 kita mendapatkan rahmat keberkahan dan kemuliaan hidup ini dengan benar dan lurus.Sebab Allah SWT itu Maha Pengasih Maha Penyayang, tentu hukum2 itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan umat manusia dengan sebenar-benarnya. Semoga hidayah dan ‘inayah serta maunah dan ma’rifah dari Allah SWT tercurah kepada kita semua dengan berlimpah. Amin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s