Memotong Generasi Sepuh MA

Pada satu siang lebih dari 2 bulan lalu, ICW mengadakan acara “Tumpengan” dan Aksi Yoga di depan Mahkamah Agung, sebagai ungkapan syukur, sindiran sarkas, sekaligus kecaman. Silang sengkarut masalah di MA salah satunya harus mulai diselesaikan dengan regenerasi. Bukan Yoga.

tumpengan-ma_foto-rm“Rezim tua” di Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya dapat dikikis sedikit-demi sedikit. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 87/P tahun 2008 yang diterbitkan 10 Oktober 2008 lalu.
Meskipun lewat dua bulan, pensiun 8 hakim agung tersebut menjadi fenomena penting karena terjadi saat proses pembahasan RUU MA dibajak sedemikian rupa oleh sejumlah fraksi di DPR. Dari awal, pembahasan sudah dilakukan dengan tertutup, tergesa-gesa dan minus partisipasi publik. Bahkan sampai saat ini –entah apa alasan sebenarnya– mayoritas anggota DPR tetap mempertahankan mati-matian perpanjangan usia pensiun Hakim Agung menjadi 70 tahun.

Padahal, seperti yang sudah sangat sering dipersoalkan, buruknya penilaian terhadap peradilan salah satunya disebabkan oleh mainset status quo yang bertahan disana. Berbagai lembaga riset, bahkan institusi seperti KPK menilai reformasi MA masih lamban. Niat untuk berubah masih terhalang dengan begitu kuatnya hegemoni kelompok elit di puncak insitusi kekuasan kehakiman ini.

Penghasilan Pejabat Mahkamah Agung ternyata tidak membuat perubahan dan perbaikan berjalan lancar. Sejumlah putusan kontroversial masih saja ditelurkan dari palu hakim-hakim agung. Alih-alih menjadi panglima penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Peradilan, vonis bebas untuk kasus korupsi pun justru bertambah pesat dari tahun ke tahun.

Dari 1184 terdakwa kasus korupsi yang berhasil dipantau ICW dari tahun 2005-Juni 2008, hampir 500 terdakwa di vonis bebas. Rata-rata vonis yang diberikan pun hanya 20 bulan untuk tingkat peradilan seluruh Indonesia, dan 6,43 bulan khusus kasus yang diputus di MA.

Dari aspek pengelolaan keuangan, anggaran yang selalu meningkat signifikan dari tahun 2005-2008 hingga mencapai Rp. 12,96 triliun ternyata tidak dikelola dengan baik. Pada semester II tahun 2007 BPK menyatakan disclaimer pada laporan keuangan MA, sebuah istilah yang menunjukan penilaian terburuk untuk laporan keuangan.

Berdasarkan audit BPK semester I tahun 2007, dari Rp. 5,82 Miliar temuan penyimpangan di MA, tidak Rp. 1 pun yang ditindaklanjuti (0%). Dan, hanya 0,27% tindak lanjut yang dilakukan pada semester I tahun 2008. Hal ini menunjukkan sangat rendahnya tingkat kepatuhan MA terhadap rekomendasi BPK. Belum lagi, saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi Biaya Perkara di MA. Sekitar Rp. 31,1 Miliar biaya perkara di MA tidak jelas pengelolaannya.

Dengan kata lain Peradilan yang berpuncak pada MA justru menjadi institusi yang menghambat pemberantasan korupsi dan bukan contoh yang baik untuk pengelolaan keuangan negara. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki institusi ini?

Selain pembersihan MA dari mafia peradilan melalui jalur penindakan oleh KPK dan Kejaksaan (jika berani), memperkuat pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial dan reformasi birokrasi total, sesungguhnya jurus Potong Generasi paling urgent dilakukan.

Artinya, terlepas dari adanya beberapa hakim agung usia tua yang masih bersih, semangat regenerasi selayaknya patut dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas. Lapis demi lapis hakim dengan usia 66 dan 67 tahun sudah saatnya meninggalkan MA. Karena institusi ini harus diisi oleh “darah baru”, semangat baru, dan paradigma baru. Bukan justru mempertahankan sekelompok status quo yang ternyata punya andil membebaskan terdakwa kasus korupsi.

Dengan demikian, pemberhentian 8 Hakim Agung pada usia 67 tahun merupakan berkah awal yang patut disyukuri. Karena itulah penerbitan Keppres harusnya lebih dilihat sebagai langkah awal membersihkan MA, atau semacam dorongan “potong generasi” tanpa perlu harus bertabrakan dengan aturan hukum ataupun Hak Asasi Manusia.

Namun, tuntutan utama agar usia pensiun Hakim Agung tidak dinaikan menjadi 70 tahun masih terus menjadi desakan. ICW dan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) sangat mengecam sejumlah anggota DPR dan bahkan advokat/pengacara senior yang mendukung perpanjangan usia pensiun tersebut melalui revisi UU MA. Usulan tersebut lebih menonjolkan kesan adanya kepentingan sempit sekelompok elit politik dan advokat. Sampai saat ini tidak ada logika rasional untuk memperbaiki dan membersihkan pengadilan yang ditawarkan kelompok pendukung usia 70 tahun.

Karena itu, publik akan lebih mendorong agar Hakim Agung yang tahun depan akan berusia 67 tahun segera mengajukan pengunduran diri. Khusus untuk pemilihan Ketua MA yang akan dilaksanakan Desember 2008 ini, dengan asumsi usia pensiun tetap 67 tahun maksimal, sebaiknya dipilih Hakim Agung yang berusia dibawah 65 tahun. Agar, kepemimpinan Ketua MA yang baru dan program-programnya dapat dijalankan lebih efektif (minimal 2 tahun masa kepemimpinan). Dan, hakim agung berusia diatas 65 tahun bisa fokus menyelesaikan tunggakan perkara.

Paduan Suara
aksi-kepres-hakim-agung_kompas-1dpr-tidurYang menjadi masalah, dari proses awal pembahasan revisi paket UU peradilan hingga saat ini, mayoritas fraksi lebih menampilkan diri seperti tim paduan suara “setuju”. Tercatat, hanya PDIP yang konsisten sejak awal. Sementara suara Fraksi PKS dan PPP mengalami fluktuasi. Kadang setuju. Kadang menolak.

Fraksi besar lain seperti Golkar, PKB dan Demokrat justru bernada sama, dan menegaskan usia 70 tahun sebagai kebutuhan riil. Sebuah logika menyesatkan. Argumentasi “hakim akan semakin bijak jika semakin tua”, dinilai sebagai alasan yang dicari-cari.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh KPP, misalnya. 74,7% responden yang tersebar di 10 ibukota propinsi ternyata tidak setuju dengan perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun. Tidakkah dapat dikatakan, paduan suara sumbang di DPR sesungguhnya sedang memikirkan kepentingn sempit fraksi dibanding mendengar suara publik?

Selain itu, potret indikasi adanya konflik kepentingan antara fraksi yang mendukung dengan kasus-kasus pemilu di Mahkamah Agung patut dicermati. Fraksi PKB misalnya, konflik antara Gusdur dan Muhaimin masih ditangani MA. Tidakkah ada persinggungan antara kasus tersebut dengan pendapat PKB yang mendukung 70 tahun? Atau, Fraksi Golkar dan Demokrat, dugaan klausul perpanjangan usia pensiun dengan potensi sengketa Pemilu 2009 patut dicurigai menjadi latar belakang keputusan politik tersebut.

Dengan demikian, harapan tentang independensi tak perlu dikotori oleh tangan-tangan fraksi yang mempolitisir pasal-pasal krusial di Rancangan Undang-Undang MA. Undang-undang ini adalah pertaruhan tentang keadilan dan komitmen memperbaiki peradilan melalui tangan legislatif. Pengawalan lebih luas dari masyarakat mutlak dibutuhkan, dan kapan perlu, jangan pilih Partai yang anti perubahan. Jangan pilih partai yang lebih memikirkan kepentingan pribadi dibanding kebutuhan memperbaiki Mahkamah Agung. (*)

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s