Incredible Justice

Sebuah kisah diangkat dalam satu skenario berjudul “Incredible Justice“. Kronik terselubung peradilan Amerika Serikat (AS) dipertontonkan ketika kekuatan politisi anggota Kongres mencoba mempengaruhi calon kuat Hakim Agung Supreme Court AS.

Di Indonesia, kisah film layar lebar ini mendapat konteks yang sempurna. Setelah dinilai sebagai Peradilan Terburuk se-Asia versi PERC 2008, kekuatan-kekuatan diluar sektor Yudisial pun semakin mengukuhkan segala sisi gelap Kekuasaan Kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung (MA). Salah satu cara cukup jitu adalah mempertahankan kelompok-kelompok tertentu di puncak institusional MA.

harifin-tumbang-1Meskipun dengan varian yang sedikit berbeda, pengesahan revisi kedua Undang-undang MA adalah satu contoh. Elit Politik mencoba mempertahankan kelompok elit status quo yang agaknya dinilai pernah “berjasa” terkait  kepentingan politik partisan.

Dari aspek institusional, MA didisain lebih tak tersentuh. Kewenangan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit Biaya Perkara tetap dihambat dengan pensiasatan redaksional yang halus. Lihat saja Pasal 81A UU MA tersebut. Objek kewenangan audit ternyata hanya “biaya kepaniteraan”, sedangkan “biaya perkara” tetap terselamatkan. Padahal, setidaknya ICW mencatat Rp. 31,12 Miliar biaya perkara tahun 2005-maret 2008 tidak jelas pengelolaannya di MA.

Politik transaksional inilah yang relevan dengan skenario diatas. Seorang Hakim Negara Bagian yang dipromosikan Gedung Putih kemudian didekati oleh Politisi anggota Kongres AS. Track Record atau Rekam Jejak hakim dipelajari, dan bahkan disusun satu rekayasa skandal untuk menjerat sang Hakim. Tujuannya sederhana, Hakim Supreme Court tersebut nantinya bisa diatur. Sehingga, semua sengketa dan konflik, baik di bidang politik, sengketa perdata, ataupun pidana korupsi yang melibatkan klik si Politisi, “bisa diatur”. Belakangan terungkap, ternyata si politisi telah “mengantongi” nama dan kesetiaan sebagian besar Hakim Agung.

Di Indonesia, tidak hanya perorangan yang dapat “dikontrol”, akan tetapi disain institusional dikondisikan sedemikian rupa melalui kebijakan dan aturan hukum. Di negara inilah para politisi bisa mempengaruhi hukum atau bahkan menunggangi penegakan hukum.

Atau, ditataran implementatif, implikasi kontrol politisi terhadap kekuasaan yudisial terlihat dalam trend makro putusan bebas kasus korupsi di Pengadilan Umum Indonesia. Dalam banyak warna, Politisi seolah-olah berada diatas hukum. Hampir tidak tersentuh.

Seperti pemantauan rutin yang dicermati ICW, misalnya. Dari 1421 terdakwa kasus korupsi di pengadilan umum selama tahun 2005-2008, ditemukan catatan yang menyedihkan. Trend vonis bebas untuk kasus korupsi terus menigkat dari tahun ke tahun.Dari hanya 22,22% vonis bebas di tahun 2005, meningkat jadi 62,38% di tahun 2008. Total terdakwa korupsi yang divonis bebas lebih dari 650 orang, dan vonis dibawah dua tahun sekitar 291 terdakwa. Dengan demikian, sesungguhnya Pengadilan Umum sedang memberikan “hadiah” dan menyelamatkan hampir seribu orang atau pejabat yang diduga telah menghisap darah rakyatnya sendiri.

Bahkan, khusus di tahun 2008 Mahkamah Agung berperan paling besar dalam vonis bebas kasus korupsi. Sekitar 121 terdakwa dibebaskan dari tuduhan korupsi dari total 277 yang dibebaskan di tahun 2008. Dititik inilah, tidak berlebihan kiranya jika publik menangkap kesan, pengadilan umum yang berpuncak pada MA sebagai “surga” bagi koruptor.

Dari aspek aktor atau pelaku korupsi, dapat dipahami di pengadilan umum sedang terjadi sebuah degradasi dan krisis independensi kekuasaan kehakiman yang berkelindan dengan mafia peradilan. Membaca undang-undang dan teori anti korupsi, tentu bisa dilihat, aktor yang paling mungkin menjadi pelaku korupsi adalah pejabat publik, PNS, ataupun pihak yang mempunyai kewenangan politik. Sebagian besar justru berafiliasi dengan partai politik, atau secara terselubung minimal mempunyai dukungan politisi. Tidakkah cukup terang bukti “perselingkuhan” politisi dan kekuasaan yudisial? Mungkin, ya atau sebaliknya.

Neraka bagi Koruptor

Data yang menunjukkan sebagian besar kasus korupsi berakhir dengan vonis bebas dan hukuman sangat ringan di Pengadilan Umum ternyata sangat kontras dengan Pengadilan Tipikor. Hingga saat ini semua kasus korupsi yang diajukan KPK divonis besalah di Pengadilan Tipikor. Rata-rata hukuman sekitar 4,5 tahun. Sehingga, masuk akal jika banyak pihak “tidak suka” dengan keberadaan KPK dan pengadilan ini. Mereka bagai neraka bagi koruptor.

Sehingga, pengadilan dan MA tentu saja harus “dijaga” dan “diamankan”. Upaya membajak kredibilitas pengadilan juga sangat potensial dilakukan pada proses pemilihan Ketua MA yang akan dilakukan akhir Januari 2009 ini. Pihak berkepentingan, termasuk politisi dan kekuatan lain diperkirakan akan menempatkan prosesi ini sebagai sasaran tempak terpenting.

Bukti lain ketidaksukaan dan resistensi tersebut dapat dilihat dari berbagai tindakan politisi Parpol dan DPR untuk memperlemah dan bahkan mendeligitimasi. Mulai dari upaya melemahkan kewenangan penyadapan KPK, mempersulit pengajuan anggaran tambahan untuk tahanan KPK, menghilangkan eksistensi Hakim Ad Hoc di UU MA, hingga memperlambat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor.

Khusus poin RUU Pengadilan Tipikor, kita tahu, deadline yang diberikan MK sudah sangat dekat. Kurang dari 1 tahun, jika UU Pengadilan Tipikor tidak selesai, maka semua kasus korupsi akan dilimpahkan hanya pada Pengadilan Umum. Mudah dimengerti, ini berarti bencana bagi upaya pemberantasan korupsi. “Sorga” bagi koruptor akan kembali di tahun ini jika DPR gagal mengesahkan UU tersebut. Dan, pengadilan di Indonesia tetap akan tumbuh dalam terminologi “incredible justice”. Saat keadilan mentah dibalik tawar-menawar politik, kekuasaan dan -mungkin-uang. Hakim-hakim baik pun “dipaksa” ikut kotor. (*)

FEBRI DIANSYAH

—-

sumber foto: KOMPAS Images

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s